<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/H05juKMU6k7xJuundBHRilbrdTGTKehZkXv3w8rE-1-2931629015.jpg" alt="Mobil Jeep Rubicon baru permintaan suap dari Direktur Utama (Dirut) PT Inhutani V, Dicky Yuana Rady disita KPK, Kamis (14/8/2025). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mobil Jeep Rubicon baru permintaan suap dari Direktur Utama (Dirut) PT Inhutani V, Dicky Yuana Rady disita KPK, Kamis (14/8/2025). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya permintaan fasilitas mewah oleh Direktur Utama (Dirut) PT Inhutani V, Dicky Yuana Rady,&nbsp;untuk memuluskan izin pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Lampung.&nbsp;</p> <p>Hal ini setelah KPK menetapkan Dicky Yuana Rady (DIC) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengelolaan hutan di BUMN tersebut.</p> <p>Selain Dicky Yuana, KPK juga menjerat Aditya selaku staf perizinan SB Group serta Djunaidi selaku Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PML) sebagai tersangka.</p> <p>Penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, pada Rabu (13/8).</p> <p>Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pada Juli 2025, Dicky bertemu dengan seorang pihak swasta berinisial DJN di lapangan golf Jakarta.</p> <h2>Minta Rubicon saat Main Golf</h2> <p>Saat itu, ia meminta dibelikan satu unit mobil baru, yang belakangan diketahui adalah Jeep Rubicon.</p> <p>"Pertemuan di lapangan golf tersebut menjadi titik awal kesepakatan, di mana Sdr. DJN menyanggupi untuk membelikan mobil baru yang diminta Sdr. DIC (Dicky Yuana)," kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/8).</p> <p>Menurut Asep, permintaan itu menjadi bagian dari rangkaian pemberian yang berkaitan langsung dengan pengelolaan hutan di wilayah Lampung.</p> <p>Asep menjelaskan, pada Agustus 2025, DJN melalui perantara bernama ADT memberitahukan kepada Dicky bahwa proses pembelian mobil baru senilai Rp 2,3 miliar telah diurus.&nbsp;</p> <p>"Pada saat yang bersamaan, Saudara ADT juga mengantarkan uang sebesar SGD 189.000 dari Saudara DJN untuk Saudara DIC di kantor PT Inhutani," ujar Asep.</p> <p>Tidak berhenti di situ, lanjut Asep, DJN juga mengirim pesan melalui perantara lain, ARV, bahwa semua permintaan Dicky telah dipenuhi. "Termasuk pemberian kepada salah seorang Komisaris PT Inhutani," tambahnya.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">Rangkaian tindakan tersebut, kata Asep, memperkuat dugaan adanya transaksi suap untuk memuluskan pengelolaan kawasan hutan di Lampung oleh pihak swasta, dalam hal ini PT PML.</p> <p>Atas temuan tersebut, KPK bergerak cepat dan melakukan operasi penindakan pada 13 Agustus 2025.&nbsp;</p> <p>"Tim mengamankan sembilan orang, termasuk Saudara ADT di Bekasi beserta barang bukti satu unit kendaraan roda empat. Serta Saudara DIC di Jakarta dengan barang bukti uang tunai senilai SGD 189.000, Rp 8,5 juta, dan satu unit kendaraan roda empat," jelas Asep.</p> <p>Atas perbuatannya, DJN dan ADT sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, DIC sebagai penerima dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK Gedung Merah Putih mulai 14 Agustus hingga 1 September 2025,&rdquo; pungkasnya.</p>

Dicky Yuana, Dirut PT Inhutani V, ditangkap KPK terkait suap pengelolaan hutan di Lampung, minta mobil Jeep Rubicon.

Dirut PT Inhutani V Dicky Yuana Rady Minta Mobil Jeep Rubicon Baru, untuk Muluskan Izin Pengelolaan Hutan di Lampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/12/evG1xsts9f10Ht6g8Am96bztu4DnwK9TYddcM18d-1-3000831051.jpg" alt="Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota mengundurkan diri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota mengundurkan diri. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota secara resmi telah menyampaikan pengunduran diri, pada Selasa (12/8).</p> <p>Joao mengundurkan diri setelah 6 bulan resmi menjabat sebagai Dirut Agrinas Pangan yang berada di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).</p> <p>"Saya direktur utama PT Agrinas Pangan Nusantara, menyampaikan bahwa pada hari ini tanggal 11 Agustus 2025, kami mengajukan pengunduran diri yang diajukan kepada Danantara," kata Joao Angelo dalam keterangannya, dikutip Selasa (12/8).</p> <p>Lebih lanjut, Joao Angelo mengungkapkan pengunduran dirinya dilakukan lantaran belum bisa memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi negara. Bahkan, lebih jauh berkontribusi terhadap kesejahteraan para petani.</p> <p>"Kami sudah menduduki jabatan ini persis hari ini, kami menjabat selama 6 bulan. Kami sampai hari ini belum dapat memberikan kontribusi yang nyata dan langsung kepada ekonomi negara, maupun kontribusi kami terhadap kesejahteraan petani," ungkap Joao Angelo.</p> <p>Dengan sangat menyesal, Joao Angelo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak. Mulai dari warga negara Indonesia, para petani hingga Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya telah memercayai dirinya untuk menjabat sebagai Dirut Agrinas Pangan.</p> <p>"Oleh karena itu, kami dengan sangat menyesal, kami mohon maaf kepada seluruh warga negara, dan khususnya kepada petani, dan juga Presiden yang sudah menunjuk kami," ujar Dirut Agrinas Pangan.</p> <p>"Untuk mengemban jabatan ini. Perkenankan saya menyampaikan pengunduran diri saya, dan izinkan saya untuk meminta maaf," imbuhnya seraya berdiri dan menundukan kepala.</p> <p>Untuk diketahui, Agrinas Pangan Nusantara merupakan perusahaan pelat merah yang sebelumnya bernama PT Yodya Karya (Persero).</p> <p>Namun, melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor S-63/MBU/02/2025, pemerintah pada Februari 2025 telah resmi membentuk tiga entitas baru BUMN.</p> <p>Meliputi, Agrinas Pangan Nusantara (eks Yodya Karya) yang bergerak di bidang pengelolaan sawah. Lalu, Agrinas Jaladri Nusantara (eks Virama Karya) yang mengurus di bidang perikanan, dan Agrinas Palma Nusantara (eks Indra Karya) yang fokus mengurus lahan sawit.</p>

Joao Angelo De Sousa mengundurkan diri sebagai Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara setelah 6 bulan menjabat, mengungkapkan ketidakpuasan.

Joao Angelo De Sousa Mota Mundur dari Jabatan Dirut Agrinas Pangan Nusantara di Danantara, Bungkukkan Badan dan Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Capture-2020-11-30-20.32.15.jpg" alt="Ifan Seventeen. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ifan Seventeen. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Ifan Seventeen akhirnya buka suara setelah pelantikannya sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Produksi Film Negara (PFN) banjir kritikan dari netizen dan juga para pelaku di industri perfilman. Pendukung Prabowo Subianto itu mengaku siap mengabdi pada negara dengan jabatan baru yang kini dipegangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya, Riefian Fajarsyah, atau lebih dikenal sebagai Ifan Seventeen, dengan segala kerendahan hati, telah diberikan amanah besar untuk mengabdi kepada bangsa sebagai Direktur Utama PFN," ujar Ifan Seventeen di Instagram.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia pun melihat banyaknya kritikan bermunculan dari aktor, sineas, hingga penulis naskah atas keterpilihannya sebagai Dirut PFN&nbsp; yang tidak sesuai dengan rekam jejaknya yang selama ini dikenal publik luas sebagai seorang musisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/015764029/7-kebiasaan-unik-yang-menunjukkan-orang-kecerdasan-tinggi-salah-satunya-sering-begadang">7 Kebiasaan Unik yang Menunjukkan Orang Kecerdasan Tinggi, Salah Satunya Sering Begadang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sadar bahwa banyak pertanyaan muncul dari berbagai kalangan tentang bagaimana seorang yang berasal dari dunia musik kini memegang tanggung jawab tertinggi di sebuah institusi perfilman milik negara," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ifan Seventeen, terpilihnya sebagai Dirut PFN menjadi momen dimana pemerintah akan memberikan perhatian besar ke dunia perfilman di Tanah Air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PFN bukan sekadar tentang siapa yang memimpinnya, melainkan tentang bagaimana industri perfilman dan konten di indonesia kini mulai menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya membangun sumber daya manusia kreatif, inovatif, berdaya saing tinggi hingga ke level internasional," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini momentum kebangkitan, melangkah maju penuh keyakinan; film, konten, karya audiovisual menjadi salah satu senjata terkuat membangun karakter identitas bangsa sekaligus menjadi credential asset. Semoga PFN menjadi rumah besar bagi para sineas, kreator konten, pekerja industri kreatif di indonesia," tandas Ifan Seventeen.</div>

Ifan Seventeen akhirnya buka suara setelah pelantikannya sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Produksi Film Negara (PFN).

Banjir Kritikan Usai Dilantik Jadi Dirut PFN, Ifan Seventeen Akhirnya Buka Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/riva-1133626306.jpg" alt="Para tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. (Puspenkum Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Para tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. (Puspenkum Kejagung)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patra Niaga dengan modus mengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dengan Pertalite menjadi sorotan. Pasalnya kasus rasuah tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen akibat adanya tindak kejahatan pengoplosan minyak RON 90 Pertalite menjadi RON 92 Pertamax.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI, Mufti Mubarok, menyebut dugaan korupsi pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) itu merugikan hak konsumen. Sebab, konsumen memiliki hak untuk memilih barang atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dimana konsumen dijanjikan RON 92 Pertamax dengan harga yang lebih mahal, malah mendapatkan RON 90 Pertalite yang lebih rendah," kata Mufti kepada wartawan, Rabu (26/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015693764/7-frasa-yang-sering-digunakan-orang-untuk-terlihat-pintar-padahal-sebaliknya-menurut-psikologi">7 Frasa yang Sering Digunakan Orang untuk Terlihat Pintar, Padahal Sebaliknya Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015693280/rezeki-mengalir-tanpa-henti-berikut-8-weton-yang-punya-garis-takdir-pembawa-kekayaan">Rezeki Mengalir Tanpa Henti, Berikut 8 Weton yang Punya Garis Takdir Pembawa Kekayaan</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mufti menyatakan, praktik lancung itu juga merampas hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Dalam kasus ini, diduga konsumen telah memperoleh informasi yang palsu dan menyesatkan, karena label RON 92 Pertamax yang dibayarkan, tetapi ternyata mendaptkan RON 90 Pertalite yang lebih rendah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Mufti menyatakan konsumen dalam hal ini masyarakat berhak untuk menggugat dan meminta ganti rugi kepada PT. Pertamina, melalui mekanisme gugatan yang telah diatur dalam perundang-undangan salah satunya dapat secara bersama-sama (class action), karena mengalami kerugian yang sama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, secara Undang-Undang, pemerintah maupun instansi terkait, harus turut serta melakukan gugatan. Karena kerugian yang besar dan korban yang tidak sedikit.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menindaklanjuti kasus ini, lanjut Mufti,</div> <div dir="auto">BPKN akan memanggil Dirut Pertamina untuk meminta klarifikasi terhadap dugaan pengoplosan BBM. Selain itu, BPKN akan segera melakukan uji sampling terhadap Pertamax yang beredar di SPBU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, BPKN bersama Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN akan membentuk tim kerja bersama yang melibatkan stakeholder terkait untuk melakukan mitigasi, penyuluhan informasi kepada masyarakat dan aktivasi mekanisme pengaduan konsumen bagi yang mengalami kendala akibat kejadian ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meminta Pertamina melakukan pengecekan SPBU di seluruh Indonesia secara berkala. Serta, BPKN akan mendukung penuh terhadap upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung," pungkasnya.</div>

Kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patra Niaga dengan modus mengoplos bahan bakar minyak jenis Pertamax dengan Pertalite menjadi sorotan.

Kasus Dugaan Oplos Pertalite jadi Pertamax Rugikan Konsumen, BPKN RI Akan Panggil Dirut Pertamina

<div id="m#msg-f:1810884066580152979" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/22/Screenshot_2024-09-22-15-28-14-948_comgoogleandroidgm-edit-1084319103.jpg" alt="Kejati DKI menahan eks Dirut PT Indofarma Arief Pramuhanto (AP) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kejati DKI menahan eks Dirut PT Indofarma Arief Pramuhanto (AP) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Indofarma Arief Pramuhanto (AP), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya tahun 2020-2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/all-sports/015115323/conor-mcgregor-tetap-targetkan-lawan-michael-chandler-saat-kembali-ke-ufc-pada-2025">Conor McGregor tetap Targetkan Lawan Michael Chandler saat Kembali ke UFC pada 2025</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Arief Pramuhanto (AP), Kejati DKI Jakarta juga menetapkan mantan Direktur PT Indofarma Global Medika (IGM) Gigik S Raharjo (GSR), dan mantan Head of Finance PT IGM, CSY. Ketiga tersangka itu saat ini telah menjalani penahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk keperluan penyidikan, AP ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Jakarta Pusat, GSR di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, dan Tersangka CSY di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 (dua puluh) hari ke depan," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum, Syahron Hasibuan kepada wartawan, dikutip Minggu (22/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syahron menjelaskan, AP selaku Dirut PT Indofarma diduga memanipulasi laporan keuangan Indofarma pada 2020. AP memanipulasi laporan keuangan dengan membuat piutang/utang dan uang muka pembelian produk alkes fiktif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga seolah-olah target perusahaan terpenuhi," ucap Syahron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, GSR diduga menjual panbio ke anak perusahaan Indofarma Global Medika, yakni Promedik pada 2020 lalu. Padahal, Promedik tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian sehingga merugikan PT IGM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu GSR memerintahkan CSY selaku head of finance PT IGM untuk membuat klaim diskon fiktif dari beberapa vendor dan mencari pendanaan non-perbankan untuk memenuhi operasional PT Indofarma Tbk dan PT IGM serta membentuk unit baru FMCG untuk melakukan transaksi fiktif," ujar Syahron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, CSY juga dieuga membuat laporan keuangan PT IGM seolah-olah sehat dengan cara membuat klaim diskon fiktif bersama dengan mantan Manager Finance PT Indofarma Tbk berinisial BBE.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">CSY dan BBE juga mencari pendanaan nonperbankan dan menitipkan dana ke vendor yang seolah-olah kesalahan transfer. Dana yang terkumpul selain digunakan untuk menutupi defisit anggaran juga digunakan untuk kepentingan pribadi CSY.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kejati DKI Jakarta menduga, perbuatan ketiga tersangka itu, merugikan keuangan negara hingga Rp 371 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Para tersangka telah merugikan negara sejumlah Rp 371 miliar yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI," urai Syahron.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">AP, GSR dan CSY disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Indofarma Arief Pramuhanto (AP), sebagai tersangka

Rugikan Negara Rp 371 Miliar, Eks Dirut Indofarma Diduga Lakukan Manipulasi Keuangan

Dirut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dirut

Berita Terkini

Dirut PT Inhutani V Dicky Yuana Rady Minta Mobil Jeep Rubicon Baru, untuk Muluskan Izin Pengelolaan Hutan di Lampung

Joao Angelo De Sousa Mota Mundur dari Jabatan Dirut Agrinas Pangan Nusantara di Danantara, Bungkukkan Badan dan Minta Maaf

Banjir Kritikan Usai Dilantik Jadi Dirut PFN, Ifan Seventeen Akhirnya Buka Suara

Kasus Dugaan Oplos Pertalite jadi Pertamax Rugikan Konsumen, BPKN RI Akan Panggil Dirut Pertamina

Rugikan Negara Rp 371 Miliar, Eks Dirut Indofarma Diduga Lakukan Manipulasi Keuangan

Download Aplikasi JawaPos.com