<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/polda-metro-tilang-emisi-2284215035.jpg" alt="Ditlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman" width="100%">
<figcaption>Ditlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Ditlantas Polda Metro Jaya menyampaikan permintaan maaf atas kasus pungutan liar (pungli) oleh oknum polisi di Samsat Kota Bekasi. Peristiwa seperti ini seharusnya tidak terjadi di area pelayanan publik. "Saya sendiri sungguh mohon maaf," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombespol M. Latif Usman kepada wartawan, Sabtu (14/9). Latif mengakui bahwa tindakan bawahannya merupakan sebuah pelanggaran. Menurut dia, semua warga yang datang ke Samsat seharusnya dilayani dengan baik tanpa embel-embel memberikan dana lebih. "Kemarin ada kejadian anggota kami yang melakukan tindakan tidak terpuji, yaitu menawarkan. Sebetulnya ini kan tidak boleh," jelasnya. Sebelumnya, viral dugaan pungli yang terjadi di Samsat Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini diungkap oleh seorang pria bernama Tian, 27, di media sosial. Kasus bermula saat Tian mengurus balik nama kendaraan sekaligus pajak pada 3 September 2024. Bukannya langsung dilayani, seorang petugas malah meminta sejumlah uang sebagai jasa membantu Tian. Pelaku pungli berinisial Aipda P itu kini sudah diciduk dan ditangani Bidang Propam Polda Metro Jaya. Dia juga dipatsuskan (penempatan khusus) sebelum menjalani sidang etik untuk diberikan sanksi.

Ditlantas Polda Metro Jaya menyampaikan permintaan maaf atas kasus pungutan liar (pungli) oleh oknum polisi di Samsat Kota Bekasi.

Anak Buahnya Lakukan Pungli ke Warga di Samsat Kota Bekasi, Dirlantas Kombes Latif Minta Maaf   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/knalpot-brong.jpeg" alt="ILUSTRASI: Petugas kepolisian tengah menunjukkan sejumlah knalpot brong yang disita dalam sejumlah operasi beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Petugas kepolisian tengah menunjukkan sejumlah knalpot brong yang disita dalam sejumlah operasi beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menggelar razia terhadap sepeda motor yang menggunakan knalpot bising. Operasi ini sudah digelar sejak kemarin malam di ruas jalan protokol Jakarta.  Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar mengatakan pada hari pertama operasi, ditemukan cukup banyak pelanggar. Total ada 11 kendaraan yang ditilang karena memakai knalpot bising.  ’’Sebanyak11 kendaraan ditindak dengan tilang dikenakan sanksi pidana Pasal 285 dengan kurungan 1 bulan dan denda Rp 250 ribu. Penindakan dengan tilang dilaksanakan dengan selektif prioritas,’’ kata Fahri saat dikonfirmasi, Kamis (11/3).  Fahri menuturkan, kendaraan yang tidak sesuai standar tersebut langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk disita. Pemilik diharuskan membayar denda tilang, sebelum mengambil sepeda motornya.  Selain itu, Polda Metro Jaya baru mengizinkan sepeda motor diambil setelah pemilik kendaraan mengganti knalpotnya menjadi standar.  Diketahui, setiap akhir pekan Ditlantas Polda Metro Jaya menggelr razia knalpot bising di ruas Jalan Sudirman-MH Thamrin. Selain melakukan penertiban standar kendaraan, kegiatan tersebut juga dilakukan untuk mencegah terjadinya balap liar. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gL_WSlD8VC8

Razia Knalpot Bising, Polda Metro Jaya Sita 11 Motor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/truk-brimob.jpg" alt="Turk brimob yang lawan arus di jalur transjakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Turk brimob yang lawan arus di jalur transjakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Viral sebuah video pendek yang memperlihatkan dua truk polisi memasuki jalur Transjakarta di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Parahnya, truk bertuliskan Korps Brimob itu bahkan masuk jalur busway yang berlawanan arah. Akibatnya, terjebak karena bertemu bus dari awal sebaliknya.  Transjakarta tujuan Pulo Gadung itu pun terpaksa tak bisa lewat mengantar penumpang. Video ini pertama kali viral pada Rabu (4/12), dan diunggah oleh akun Instagram @roda2blog.  Dalam video berdurasi 30 detik itu, terlihat kedua pengemudi truk polisi akhirnya mengalah. Mereka secara perlahan memundurkan kendaraannya agar bisa keluar dari jalur Transjakarta. Peristiwa ini pun mendapat respon negatif dari warga net.  Menanggapi itu, Direktur Lantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf menyesalkan kejadian ini. Dia tidak membenarkan kendaraan aparat masuk jalur Transjakarta, apalagi melawan arus.  "Tidak ada yg diijinkan, kecuali kondisi darurat," kata Yusuf saat dihubungi, Kamis (5/12).  Yusuf memastikan akan menindaklanjuti peristiwa ini. Kasus tersebut akan dibawa ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. "Iya (ditindak), ini saya kasih tahu Propam," tegas Yusuf.

2 Truk Brimob Lawan Arus Masuk Busway, Dirlantas Lapor Propam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/viral-pengendara-toyota-fortuner-maki-maki-polisi-ini-kata-dirlantas_m_156586.jpeg" alt="Pengendara Toyota Fortuner sedang memarahi Polantas yang sedang bertugas." width="100%">
<figcaption>Pengendara Toyota Fortuner sedang memarahi Polantas yang sedang bertugas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Video seorang pengemudi mobil Toyota Fortuner sedang memarahi polisi, viral di media sosial. Di video itu tampak sang pengendara yang berbaju hitam membuka kaca mobil dan mencaci petugas dengan perkataan tidak pantas. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagarra mengatakan, bahwa dia telah melihat video itu. Bahkan dia geram dan meminta anak buahnya itu membuat laporan polisi.&nbsp; "Saya perintahkan anggota saya buat laporan polisi," kata Halim ketika dikonfirmasi, Senin (11/9). Dia juga mengaku bila telah mengetahui siapa identitas pengemudi yang memarahi polisi itu. "Sudah (ketahui identitas), nomor mobil sudah ketahuan dan bisa diketahui dari platnya," sambung dia. Perwira menengah ini lantas mengingatkan agar pengemudi bisa patuh terhadap aturan. Pasalnya, kata dia petugas di jalanan memiliki hak diskresi. "Jadi, walaupun traffic merah, kalau ada petugas di jalan bertugas menjalankan bisa menjalankan itu. Petugas itu pengganti aturan lalu lintas," tambah dia. Pengendara yang memaki polisi itu kata dia juga tak mereka tilang, tapi disuruh jalan kembali usai memaki petugas. "Enggak,&nbsp;karena khawatir terjadi antrean panjang, kami persilakan jalan lagi," terang dia. Diketahui dari video itu, mobil Fortuner hitam itu bernopol B 78 ABR kepada anggota kepolisian yang sedang memantau lalu lintas di pintu masuk contraflow tol cawang arah Semanggi, Jakarta, Senin pagi (11/9). Dia berdebat dengan petugas lalu lintas hingga mengeluarkan perkataan yang tidak pantas. Kini, video berdurasi satu menit tersebut telah beredar di media sosial.

Viral, Pengendara Toyota Fortuner Maki-maki Polisi, Ini Kata Dirlantas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dirlantas-minta-dianggarkan-gaji-pak-ogah-djarot-dari-mana_m_154160.jpeg" alt="Djarot Saiful Hidayat" width="100%">
<figcaption>Djarot Saiful Hidayat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk memberi gaji kepada sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) atau lebih dikenal dengan istilah Pak Ogah. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku telah menerima surat yang dilayangkan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengenai pengupahan Pak Ogah tersebut. Tetapi, dia menjelaskan bahwa tidak ada anggaran bagi mereka. "Saya sudah terima suratnya. Tapi ya anggaranya dari mana? Di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) enggak ada, begitu lho. Jadi kan nggak mungkin," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/8). Menurut Djarot, jika dimasukan ke alokasi hibah, pun harus tetap masuk dalam APBD. Sementara, alokasi untuk gaji supeltas tersebut juga belum pernah dianggarkan dalam pemberian hibah. "Kalau nggak dari APBD dari mana? Apa dari duitnya Kadishub (Kepala Dinas Perhubungan)? Kalau misalnya hibah kan masuk ke APBD juga," terangnya. Meskipun sudah ditolak Djarot, Ditlantas PMJ berencana menemui pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas supeltas tersebut. Dalam pertemuannya, mereka ingin menjelaskan undang-undang yang harus dijalankan. Namun, dalam pertemuannya pada hari ini, Rabu (30/8), pihak perwakilan Ditlantas mengaku hanya menyusun agenda untuk pertemuan di kemudian hari.

Dirlantas Minta Dianggarkan Gaji Pak Ogah, Djarot: Dari Mana?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/temui-djarot-dirlantas-polda-metro-tagih-dana-pak-ogah_m_154083.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program pemberdayaan warga sipil menjadi Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) alias Pak Ogah terkendala dana upah. Dana itu akan ditagih oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagarra kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Rencananya, Kombes Halim Pagarra akan menemui Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta hari ini, Rabu (30/7). Pertemuan itu untuk menindaklanjuti proposal yang sempat mereka ajukan. Halim menerangkan, dalam pertemuan itu dia selain menagih dana honor juga memamparkan seperti tupoksi dan teknis kerja dari Pak Ogah resmi ini. "Jadi hari ini saya akan menghadap (Djarot). Saya akan jelaskan Supeltas ini. Termasuk strategi yang kami lakukan," ucapnya di Polda Metro Jaya, Rabu (30/8). Akan tetapi, jika pertemuan dengan Djarot tidak membuahkan hasil, maka Kombes Halim Pagarra akan mencari pihak lain yang siap mendukung programnya tersebut. Salah satu membidik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta. "Enggak apa-apa. Kan ada Kadin. Kami memperdayakan dengan dana CSR. Kami pastikan dia tak akan terima (uang) dari masyarakat," tegas dia. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melatih 480 lebih Pak Ogah. Mereka diberikan pelajaran dasar bagaimana mengatur lalu lintas yang baik. Selain itu, mereka juga diberikan kaus, topi dan pluit sebagai penunjang kinerja mereka di lapangan.

Temui Djarot, Dirlantas Polda Metro Tagih Dana Pak Ogah

dirlantas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dirlantas