<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220324-WA0055.jpg" alt="Aksi demonstran driver ojol di depan Kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Aksi demonstran driver ojol di depan Kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ribuan driver ojek online (ojol) mengakhiri demonstrasi pada Kamis (24/3) sore. Mereka ditemui Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi. Sedianya, demonstrasi berlanjut ke Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan dan berakhir di Gedung Negara Grahadi Surabaya.  Ribuan driver yang tergabung dalam Front Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jawa Timur (Jatim) itu berasal dari berbagai daerah. Mereka akhirnya bertemu dengan Budi Setiyadi yang mewakili Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.  Dalam pertemuan antara perwakilan Frontal dengan Budi Setiyadi itu, terdapat beberapa janji yang disampaikan. ”Kami akan undang teman-teman ke Jakarta. Akan upayakan minggu ini atau minggu depan,” kata Budi.  Pertemuan di Jakarta itu untuk membahas beberapa poin yang dituntut demonstran. Di antaranya menyangkut masalah aplikasi.  ”Tadi saya sampaikan domain dari kementerian komunikasi. Nanti saya komunikasikan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2012. Mungkin harus disesuaikan dengan modal bisnis aplikasi sekarang ini,” ujar Budi.  Terdapat 2 aplikasi yang memiliki perhitungan atau formula tertentu yang dikeluhkan driver ojol. ”Memang formula perhitungannya mungkin perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada,” kata Budi.  Budi Setiyadi dan perwakilan demonstran juga membahas terkait masalah beberapa aplikator baru. Pemilik dan pengelola aplikasi itu disebut tidak komplet dan tidak inline dengan regulasi pemerintah.  ”Saya sudah sampaikan kalau itu ada aplikator baru melanggar peraturan menteri. Saya minta Pak Kadishub Provinsi Jatim atau teman-teman aplikator atau dari mitra ini bisa lapor tapi dengan dilengkapi evidence dan bukti-bukti,” papar Budi.  Budi Setiyadi meminta seluruh pihak yang menemukan tarif tidak sesuai, dijadikan lampiran dan disertakan kepada Kominfo. ”Bukti tadi itu akan jadi lampiran. Saya akan bersurat ke Kominfo untuk bisa diblokir aplikasinya. Itu sudah sampaikan,” ucap Budi.  Hal yang dibahas berikutnya adalah istilah double order. Kondisi itu diketahuinya hanya ada di Jawa Timur. ”Jadi nanti saya coba komunikasikan dengan aplikator di Jakarta,” tutur Budi.  Pihaknya juga akan membahas tentang manipulasi jarak yang terjadi di Kota Surabaya. ”Kok bisa seperti itu? Karena di Jakarta saya nggak mendengar ini. Saya coba sampaikan,” ujar Budi.

Dirjen Perhubungan Darat Akan Ajak Driver Ojol ke Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/TRUK-KECELAKAAN.jpeg" alt="Ilustrasi: Screenshot rekaman video CCTV kecelakaan truk kontainer di Balikpapan pada Jumat (21/1) lalu. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Screenshot rekaman video CCTV kecelakaan truk kontainer di Balikpapan pada Jumat (21/1) lalu. (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar keselamatan berkendara dari Jakarta Defensive Driving Consulting, Jusri Pulubuhu meminta pemerintah lebih ketat terkait aturan keselamatan lalu lintas khususnya pada kendaraan berat di jalan raya.  Sorotan ini merespons kecelakaan fatal yang melibatkan truk kontainer dan sejumlah pengendara yang terjadi di Simpang Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (21/1) lalu sekira pukul 06.19 WITA.  Kejadian nahas yang terekam dalam kamera CCTV yang kemudian beredar luas itu memberikan gambaran betapa jalan raya bisa jadi "ladang pembantaian" bagi siapapun yang menggunakannya sekali pun mereka sudah sangat berhati-hati.  Truk kontainer dengan kelir merah yang memuat peti kemas tersebut diketahui mengalami rem blong. Tak bisa berhenti, truk tersebut kemudian menabrak belasan kendaraan (sepeda motor dan mobil) yang tengah berhenti di lampu merah.  "Sudah saatnya Kementerian Perhubungan  lebih tegas dalam hal-hal terkait aturan keselamatan berkendara yang melibatkan kendaraan niaga berat. Mau sampai kapan jalan raya jadi ladang pembantaian massal?," ujar Jusri kepada JawaPos.com.  Dirinya menyebut, jika dikalkulasikan, angka kerugian setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas punya nilai yang fantastis. Menurutnya, jika pemerintah serius dalam aturan terkait keselamatan lalu lintas terlebih yang berkenaan dengan regulasi kendaraan berat, angka kerugian tersebut bisa dialokasikan ke sektor yang lebih bermanfaat alih-alih terbuang sia-sia karena kecelakaan jalan raya.  Sementara itu, mengutip data Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Korlantas Polri) ada sebanyak 83.694 kasus kecelakaan lalu lintas pada Januari-Oktober 2021. Kerugian materiil akibat kecelakaan tercatat sebanyak Rp 199 miliar lebih pada Januari-Oktober 2021. Nilai tersebut bahkan lebih tinggi dari kerugiaan materiil sepanjang 2020 yang sebesar Rp 198,4 miliar.  "Uang segini banyaknya coba kalau kita bayangkan untuk membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, berapa besar manfaatnya yang diterima masyarakat. Saya kira cukup lah, ayo pemerintah lebih galak lagi," tegasnya.  Terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengimbau seluruh pelaku usaha khususnya angkutan barang atau pengusaha truk untuk lebih mengutamakan aspek keselamatan.  Hal tersebut diungkapkan menyusul kecelakaan truk kontainer yang menabrak belasan kendaraan di Simpang Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat (21/1).  "Saya turut berduka cita yang mendalam atas kecelakaan truk yang terjadi Jumat kemarin di Balikpapan. Ini menjadi pembelajaran yang serius bagi setiap pelaku usaha untuk mengedepankan aspek keselamatan saat berkendara," kata Budi dalam keterangannya di Jakarta.  Menurut dia, pihaknya juga sudah melakukan peninjauan lapangan langsung yang diwakili oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Kalimantan Timur-Kalimantan Utara.  "Kami juga akan berkoordinasi dengan tim KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) yang saat ini sedang menginvestigasi kejadian untuk mengetahui penyebab kecelakaan,” lanjutnya.  Terkait kecelakaan yang melibatkan truk dengan muatan yang berat, Budi mengatakan bahwa uji KIR wajib dilakukan melalui pemerintah daerah setempat agar dapat memastikan bahwa kendaraan yang digunakan layak, aman dan selamat.  "Pemerintah pusat dalam hal ini sudah membuat Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam perizinan usaha di sektor transportasi dan uji KIR bagi kendaraan bermotor dilakukan oleh pemerintah daerah," ungkap Budi.  Selain itu, dia mengatakan pihaknya menyerahkan penyidikan terkait kecelakaan ini kepada pihak kepolisian serta siap bekerja sama dengan kepolisian untuk mengusut kejadian kecelakaan.  Kemudian, pihak Kemenhub menurutnya juga akan melakukan manajemen kecepatan pada ruas jalan terdampak dan mengevaluasi terkait perlunya jalur khusus angkutan barang terutama pada wilayah-wilayah yang rawan kecelakaan.

Kemenhub Diminta Lebih Ketat Awasi Aturan Keselamatan Lalu Lintas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Gelombang-Mudik-Di-Terminal-Kalideres-Dery-Ridwansah-5-2.jpg" alt="Sejumlah calon penumpang saat menunggu Bus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (27/4/2021). Larangan mudik Idul Fitri membuat sejumlah warga memilih pulang ke kampung lebih awal. Pengelola terminal pun memperketat protokol kesehatan dengan menyed" width="100%">
<figcaption>Sejumlah calon penumpang saat menunggu Bus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (27/4/2021). Larangan mudik Idul Fitri membuat sejumlah warga memilih pulang ke kampung lebih awal. Pengelola terminal pun memperketat protokol kesehatan dengan menyed</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengisyaratkan bahwa kewajiban tes Covid-19 akan diberlakukan pada moda transportasi darat seperti bus. Namun, melihat unsur kepraktisan penggunaan dan biaya tes, pemerintah mungkin memilih tes GeNose sebagai opsi terbaik.  Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengungkapkan, kewajiban tersebut akan diatur dalam bentuk surat edaran (SE) satgas.  ”Masih menunggu SE, kemarin sudah dibahas di rapat,” kata Budi kepada Jawa Pos kemarin (27/6). Wacana kewajiban tes Covid-19 bagi pelaku perjalanan dengan moda bus muncul sejak beberapa waktu lalu. Namun, kendalanya adalah rasio harga yang terlalu mahal jika dibandingkan dengan harga tiket. Baik itu PCR maupun antigen. Nah, GeNose dianggap lebih praktis karena biayanya relatif murah, sekitar Rp 30 ribu sekali tes.  Sempat juga muncul usulan agar pemerintah memberikan subsidi. Budi mengatakan, hal tersebut juga akan diatur lebih lanjut. ”Sudah ada rumusannya, tapi info dari satgas masih akan dirapatkan di tingkat menteri,” katanya.  Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono menegaskan, pihaknya tidak berkeberatan jika penumpang dan awak bus diwajibkan tes Covid-19. ”Waktu itu kita menyambut baik jika akan ada (skrining, Red) GeNose di terminal-terminal, tapi kemudian tidak lagi disarankan,” ujar Ateng saat dihubungi Jawa Pos kemarin.  Menurut Ateng, harga tes GeNose yang relatif terjangkau tidak akan membebani calon penumpang. Namun, jika yang diwajibkan adalah swab antigen, asosiasi berharap pemerintah dapat memberikan bantuan atau subsidi. ”Angkutan darat itu punya segmen yang berbeda. Di sini adalah segmen transportasi termurah, penumpangnya adalah kalangan yang sangat sensitif dengan harga,” tegasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/30/04/2021/besok-bandara-halim-perdanakusuma-pasang-alat-tes-genose/">Besok, Bandara Halim Perdanakusuma Pasang Alat Tes GeNose</a>  Ateng memaparkan, tingkat keterisian bus saat ini sudah cukup tertekan. Dari 50 persen armada yang dioperasikan, angkutan antarprovinsi hanya terisi di bawah 30 persen dan angkutan antarkota hanya sekitar 10 persen. ”Ini tidak ada pembatasan apa pun, trafik penumpang rendah. Apalagi jika dibatasi pergerakan manusianya, akan semakin berat dampaknya,” bebernya.  Organda berharap akses transportasi tidak perlu ditutup atau distop secara total meski untuk sementara. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah keamanan dan prosedur yang dilakukan untuk mendukung transportasi tetap berjalan. Sejauh ini, langkah perusahaan bus adalah mewajibkan penumpang untuk melakukan prosedur 3M dan memberikan disinfektan pada armada secara rutin. ”Misalnya ke depan wajib diskrining atau sebagainya, kami rasa tidak apa-apa. Tapi, penting bagi pemerintah tetap men-drive sektor transportasi ini,” tuturnya.  Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman kemarin menjelaskan, pengetatan pada simpul transportasi harus didukung dengan karantina. Artinya, siapa pun yang datang ke suatu wilayah harus dikarantina meskipun orang tersebut dalam perjalanan antarprovinsi atau domestik. ”Selama ini tidak pernah terjadi,” katanya. ”Dari PPKM mikro seharusnya tahu siapa yang pergi dan ada kepentingan apa,” lanjutnya.  Izin itu bisa dikeluarkan klinik atau puskesmas di domisili. Harus ada kriteria, misalnya dinyatakan sehat atau bepergian karena esensial. ”Yang namanya pengetatan atau skrining itu hanya jaring pertama, bukan yang utama,” ucapnya. Namun, hal itu justru sering diabaikan. Alat skrining pun harus berbasis sains dan harus diuji badan kesehatan. ”Kalau hanya nyari yang lebih murah, ya itu salah,” katanya.  Dicky menuturkan, sejauh ini belum ada publikasi internasional dari GeNose. Karena itu, kalau GeNose digunakan pada simpul transportasi, dikhawatirkan tidak bisa menjadi ”jaring”. ”Kondisi saat ini menunjukkan apa yang ada di bandara, pelabuhan, atau stasiun tidak berfungsi,” tuturnya.  Dia menambahkan bahwa banyak kebijakan yang hanya berjalan di atas kertas. Pembatasan sosial yang sekarang dinilai tidak optimal. ”Pilihannya adalah banyak yang meninggal atau lockdown,” katanya.  Kebijakan pemerintah itu, menurut dia, juga harus dibantu masyarakat. Sebab, jumlah masyarakat di Indonesia cukup banyak. Gerakan kesadaran masyarakat itu dapat timbul, menurut Dicky, harus didukung dengan menyampaikan data yang sebenarnya.  Tim peneliti GeNose dari UGM Dian K. Nurputra mengungkapkan bahwa publikasi ilmiah tentang GeNose bukannya tidak ada, tapi saat ini tengah proses. ”Tim kami sudah submit paper-nya. Saat ini sedang di-review. Setelah lolos, baru nanti diterbitkan,” jelas Dian. Dalam waktu dekat pihaknya juga menerbitkan versi pra-terbit.  Soal akurasi, Dian menegaskan GeNose tetap sebagai alat skrining, bukan untuk menegakkan diagnosis. Sama seperti antigen. Dengan begitu, keduanya harus dipakai berdampingan. ”Jika berbicara urusan akurasi, yang paling akurat tetap PCR. Sehingga apa pun hasil dari antigen ataupun GeNose, konfirmasinya tetap ke PCR,” jelasnya.  Namun, sebagai alat skrining, Dian menyebut GeNose cukup sukses dan ketat dalam ”menyaring” pelaku perjalanan. Terbukti, pada masa tenang sebelum lonjakan Covid-19, yakni pada periode April–Mei 2021, GeNose tetap digunakan secara masif, tapi tidak terdeteksi lonjakan kasus. ”Kalau GeNose gagal menyaring, tentunya pada saat itu sudah banyak orang positif yang lolos dan terjadi lonjakan kasus. Nyatanya tidak,” jelas Dian. (tau/agf/lyn/c7/oni)

Digagas, Syarat GeNose untuk Penumpang Bus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/resmikan-angkutan-antarmoda.jpg" alt="DI BANDARA YIA: Dari kiri, Dirut DAMRI Setia N Milatia Moemin, Plts GM Agus Pandu Purnama, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kepala BPTD Jateng-DIJ Prasetyo Kentjono, dan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kamis (30/1). (DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT FOR JAWA PO" width="100%">
<figcaption>DI BANDARA YIA: Dari kiri, Dirut DAMRI Setia N Milatia Moemin, Plts GM Agus Pandu Purnama, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kepala BPTD Jateng-DIJ Prasetyo Kentjono, dan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kamis (30/1). (DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT FOR JAWA PO</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, Ditjen Perhubungan Darat meresmikan angkutan antarmoda Yogyakarta International Airport (YIA). Subsidi Rp 9 miliar dikucurkan tahun ini sehingga tarif bus DAMRI yang dibebankan sekitar Rp 25 ribu dari Jogjakarta dan sekitarnya ke YIA. ”Headway (jeda waktu keberangkatan) jangan lebih dari 30 menit,” ungkap Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi kemarin (30/1).  Ada lima rute baru yang akan melayani masyarakat. Semuanya sudah diuji coba. Dua rute dari dan ke Bandara YIA. Rute pertama dengan 11 bus melewati Bandara YIA–Ambarketawang–Wirobrajan–Universitas Gadjah Mada–Jl Affandi–Hartono Mall. Rute kedua melewati Bandara YIA–Gamping–Ring Road Barat–Terminal Jombor–Kompleks Pemda Sleman–Sleman City Hall dengan dilayani 10 bus.  Tiga rute lain bertujuan Candi Borobudur. Rute pertama melalui Bandara YIA–Tebing Gunung Gajah–Gua Kiskendo–Plono–Samigaluh–Jl Nanggulan Mendut–Candi Borobudur yang akan dilayani 11 bus. Rute kedua, Bandara YIA–Wates–Nanggulan–Dekso–Candi Borobudur akan dilayani tujuh bus. Rute ketiga melalui Candi Borobudur–Terminal Muntilan–Terminal Jombor–Grand Inna Malioboro yang akan dilayani enam bus.  Belum ada tempat pemberhentian khusus. Budi berharap ada kerja sama antara Ditjen Perhubungan Darat, DAMRI, dan pemerintah daerah untuk menyiapkan selter penumpang. Budi mengatakan, jika layanan angkutan antarmoda Bandara YIA telah mencapai load factor yang ditargetkan, jenis layanan itu akan berubah menjadi layanan komersial.  Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi mengungkapkan bahwa hingga 19 Januari 2020, progres pembangunan YIA telah mencapai 97,8 persen. Ditargetkan selesai 100 persen pada awal Maret. ’’Bandara YIA beroperasi secara penuh pada 29 Maret 2020. Seluruh penerbangan di Bandara Adisutjipto akan dialihkan ke YIA,’’ ucapnya. Pada tanggal itu, YIA beroperasi 24 jam dari yang sebelumnya 12 jam.

Dirjen Perhubungan Darat Resmikan Angkutan Antarmoda YIA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sah-segini-tarif-baru-ojek-online-berlaku-mulai-1-mei-2019_m_.jpg" alt="Konferensi Pers Penetapan Biaya Jasa Ojol Oleh Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi" width="100%">
<figcaption>Konferensi Pers Penetapan Biaya Jasa Ojol Oleh Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah polemik berpanjangan, pemerintah akhirnya mengumumkan penentuan tarif ojek online. Aturan tarif ini sudah terangkum dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Dalam ketentuan tarif ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membaginya dalam tiga zona. Adapun zona 1 meliputi wilayah Jawa non-Jabodetabek, Sumatera, dan Bali. Zona 2 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Terakhir, zona 3 meliputi Kalimantan, Papua, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT). Beleid ini bakal resmi diberlakukan pada 1 Mei 2019 mendatang. "Tarif ini sudah memperhitungkan biaya langsung dan tidak langsung. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya langsung saja. Sedangkan biaya tidak langsung itu yang ada di pihak aplikator sebesar 20 persen," kata Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi dalam konferensi pers di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (25/3). Berikut rincian tarifnya: 1. Zona 1: Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 1.850 per km dan tarif batas atas sebesar Rp 2.300 per km. Sementara itu biaya jasa minimal sebesar Rp 7 ribu - Rp 10 ribu. 2. Zona 2: Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2 ribu per km dan tarif batas atas sebesar Rp 2.500 per km. Sementara itu biaya jasa minimal sebesar Rp 8 ribu - Rp 10 ribu. 3. Zona 3: Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.100 per km dan tarif batas atas sebesar Rp 2.600 per km. Sementara itu biaya jasa minimal sebesar Rp 7 ribu - Rp 10 ribu. Dari tarif tersebut, biaya jasa minimal merupakan biaya jasa yang dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 kilometer (km). Adapun tarif yang berlaku itu bersifat nett atau bersih diterima pengemudi. Budi menjelaskan, khusus Jabodetabek memiliki besaran biaya jasa yang berbeda. Alasannya, penggunaan ojol pada wilayah tersebut sudah menjadi kebutuhan primer. "Karena pola perjalanan untuk ojol di jakarta sudah kebutuhan primer. Hasil riset mengatakan itu. Artinya ada aspek plus mile dan last mile, ojol ini sekarang sudah jadi kebutuhan untuk terhubung ke kendaraan lain (transportasi massa lain)," tuturnya. Selain itu, Dirjen Budi menyampaikan permohonan maaf mewakili Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dia meminta maaf apabila masih ada yang belum sesuai dari penentuan biaya jasa tersebut. Meski begitu, pemerintah terus membuka ruang diskusi kepada semua pihak. "Dalam kesempatan yang baik ini, seperti yang disampaikan bahwa biayanya diumumkan hari ini. Jadi yang pertama kami ingin sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak terkait biaya jasa ini. Tapi kalau kemudian tarif belum sesuai kita masih membuka diskusi," pungkasnya.

Sah! Segini Tarif Baru Ojek Online, Berlaku Mulai 1 Mei 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenhub-serahkan-14-unit-bus-sekolah-dan-brt-pemprov-sulsel_m_.jpg" alt="Penyerahan simbolis 14 unit bus sekolah dan BRT di Makassar, Kamis (6/12)" width="100%">
<figcaption>Penyerahan simbolis 14 unit bus sekolah dan BRT di Makassar, Kamis (6/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyerahkan bantuan Bus Rapid Transit (BRT) dan bus sekolah ke sejumlah kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (6/12). Kehadiran dua transportasi publik tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan bagi pelajar. "Sesuai program yang dijalankan oleh Pemerintah Perhubungan Darat, ini (BRT dan bus sekolah) sudah ditunggu sejak lama oleh daerah-daerah. Kami ingin meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan angkutan umum,"&nbsp;ucap Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi&nbsp;di sela-sela penyerahan simbolis&nbsp;kepda Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, di Makassar, Kamis (6/12). Untuk tahun anggaran 2018, pihaknya membuat BRT sekitar 280 unit dan bus sekolah 180 unit lebih. 14 di antaranya diberikan melalui Pemprov Sulsel dan akan diteruskan ke sejumlah kabupaten dan kota yang dianggap paling membutuhkan. Gubernur Nurdin Abdullah mengatakan, hadirnya BRT dan bus sekolah&nbsp;tersebut akan sangat efektif membantu&nbsp;pelajar dalam menunjang aktifitas pendidikan. "Saya kira ini sebuah terobosan yang baik, karena memang sebuah kota dan kabupaten butuh angkutan umum yang nyaman. Kita tahu selama ini, terutama di kabupaten, anak-anak kita mengunakan mobil&nbsp;pikap terbuka dan itu sangat rawan. Apalagi akses jalan yang berkelok-kelok," kata Nurdin. Hadirnya fasilitas ini, diperkirakan juga akan mengurangi kemacetan.&nbsp;Yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana membangun infrastruktur pendukung, seperti pedesterian, halte yang bagus hingga tempat parkir. Menghadirkan BRT lebih murah, aman dan lebih terjamin juga tidak kalah pentingnya. Pengoperasian BRT akan lebih dioptimalkan dengan menghadirkan sistem manajemen yang baik. Masyarakat harus punya banyak pilihan moda transportasi. "Sekarang tinggal pengelolaan yang harus bagus. Jadi ada time table jam mereka lewat. Mungkin akan kami lengkapi schedule-nya, bus dengan nomor ini tujuannya lewat mana," tuturnya. Selain pelayanan ditingkatkan, Nurdin menginginkan masyarakat menggunakan saran BRT untuk angkutan umum. Jika selama ini ke tempat kerja lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi, ke depan diharapkan masyarakat beralih menggunakan transportasi publik. "Kalau sekarang kan mereka lebih banyak menggunakan angkutan pribadi dan itu yang membuat kemacetan. Coba lihat negara maju, kendaraan begitu banyak tetapi tidak macet, hari minggu baru mereka naik kendaraan pribadi. Hari-hari kerjaan kendaraan umum," tegasnya.

Kemenhub Serahkan 14 Unit Bus Sekolah dan BRT Pemprov Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenhub-siapkan-kapal-5-ribu-gt-rute-merak-bakauheni_m_.jpg" alt="Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi, saat memaparkan data lonjakan penumpang kapal Rute Merak-Bakauheni Senin (26/11)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi, saat memaparkan data lonjakan penumpang kapal Rute Merak-Bakauheni Senin (26/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menyatakan, pihaknya siap mengantisipasi kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang diangkut melalui kapal pada lintas penyeberangan Merak-Bakauheni menjelang beroperasinya Tol Trans Sumatera Lampung-Palembang. Bentuk antisipasi yang dimaksud adalah dengan fokus mengoperasikan kapal-kapal dengan ukuran 5.000 GT ke atas pada lintas Merak-Bakauheni dan sebaliknya. "Kalau untuk penumpang, yang dibawah 5.000 GT enggak jadi masalah, tapi kalau untuk mengangkut mobil dan motor bisa lebih banyak diangkut oleh kapal di atas 5.000 GT. Jadi nanti semuanya diangkut dengan kapal tersebut mengingat Tol Lampung sampai Palembang sudah selesai dibangun dan akan segera operasional," kata Dirjen Budi Setiyadi dalam diskusi dengan Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) di atas Kapal Penyeberangan Port Link dari Bakauheni menuju Merak, Senin (26/11/2018). Berkaitan dengan hal tersebut, Budi juga menyampaikan ada sejumlah operator kapal baru yang mengajukan izin untuk pengoperasian kapal di lintas penyeberangan Merak-Bakauheni. "Tol Lampung ke Palembang ini kan sudah selesai, jadi saya dapat banyak permintaan untuk menerbitkan izin operasi kapal dari operator-operator baru. Tetapi, sesuai dengan moratorium yang ada izin tidak saya kasih," tegas Dirjen Budi. Dirjen Budi pun meyakini, 70 kapal yang saat ini beroperasi di lintas penyeberangan Merak-Bakauheni masih mampu mengatasi lonjakan kendaraan bermotor imbas dari keberadaan Tol Trans Sumatera. Sementara itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi juga telah menyiapkan beberapa strategi guna mengantisipasi lonjakan angkutan kendaran bermotor yang dibawa menyeberang dari Merak ke Bakauheni. Salah satu strategi yang dilakukan Ira adalah sejalan dengan yang disampaikan Dirjen Budi, yakni dengan fokus mengoperasikan kapal baru dengan ukuran di atas 5.000 GT. "ASDP akan menyediakan empat unit kapal eksekutif yaitu KMP Sebuku, KMP Batumandi, KMP Portlink, dan KMP Portlink III. KMP Sebuku dan KMP Batumandi berukuran 5.556 GT mampu membawa 812 penumpang dan 200 kendaraan, kemudian KMP Portlink berukuran 12.619 GT mampu membawa 1.000 penumpang dan mengangkut 250 kendaraan serta KMP Portlink III yang memiliki kapasitas 1.300 penumpang dan mampu mengangkut 550 kendaraan," jelas Ira.

Kemenhub Siapkan Kapal 5 Ribu GT Rute Merak- Bakauheni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenhub-siapkan-kapal-5-ribu-gt-rute-merak-bakauheni_m_-1.jpg" alt="Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi, saat memaparkan data lonjakan penumpang kapal Rute Merak-Bakauheni Senin (26/11)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi, saat memaparkan data lonjakan penumpang kapal Rute Merak-Bakauheni Senin (26/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menyatakan, pihaknya siap mengantisipasi kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang diangkut melalui kapal pada lintas penyeberangan Merak-Bakauheni menjelang beroperasinya Tol Trans Sumatera Lampung-Palembang. Bentuk antisipasi yang dimaksud adalah dengan fokus mengoperasikan kapal-kapal dengan ukuran 5.000 GT ke atas pada lintas Merak-Bakauheni dan sebaliknya. "Kalau untuk penumpang, yang dibawah 5.000 GT enggak jadi masalah, tapi kalau untuk mengangkut mobil dan motor bisa lebih banyak diangkut oleh kapal di atas 5.000 GT. Jadi nanti semuanya diangkut dengan kapal tersebut mengingat Tol Lampung sampai Palembang sudah selesai dibangun dan akan segera operasional," kata Dirjen Budi Setiyadi dalam diskusi dengan Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) di atas Kapal Penyeberangan Port Link dari Bakauheni menuju Merak, Senin (26/11/2018). Berkaitan dengan hal tersebut, Budi juga menyampaikan ada sejumlah operator kapal baru yang mengajukan izin untuk pengoperasian kapal di lintas penyeberangan Merak-Bakauheni. "Tol Lampung ke Palembang ini kan sudah selesai, jadi saya dapat banyak permintaan untuk menerbitkan izin operasi kapal dari operator-operator baru. Tetapi, sesuai dengan moratorium yang ada izin tidak saya kasih," tegas Dirjen Budi. Dirjen Budi pun meyakini, 70 kapal yang saat ini beroperasi di lintas penyeberangan Merak-Bakauheni masih mampu mengatasi lonjakan kendaraan bermotor imbas dari keberadaan Tol Trans Sumatera. Sementara itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi juga telah menyiapkan beberapa strategi guna mengantisipasi lonjakan angkutan kendaran bermotor yang dibawa menyeberang dari Merak ke Bakauheni. Salah satu strategi yang dilakukan Ira adalah sejalan dengan yang disampaikan Dirjen Budi, yakni dengan fokus mengoperasikan kapal baru dengan ukuran di atas 5.000 GT. "ASDP akan menyediakan empat unit kapal eksekutif yaitu KMP Sebuku, KMP Batumandi, KMP Portlink, dan KMP Portlink III. KMP Sebuku dan KMP Batumandi berukuran 5.556 GT mampu membawa 812 penumpang dan 200 kendaraan, kemudian KMP Portlink berukuran 12.619 GT mampu membawa 1.000 penumpang dan mengangkut 250 kendaraan serta KMP Portlink III yang memiliki kapasitas 1.300 penumpang dan mampu mengangkut 550 kendaraan," jelas Ira.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenhub-minta-rombongan-mudik-swadaya-koordinasi-dengan-kepolisian_m_212917.jpeg" alt="Ilustrasi mudik bareng swadaya jadi solusi di tengah sulitnya mendapatkan tiket untuk pulang kampung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mudik bareng swadaya jadi solusi di tengah sulitnya mendapatkan tiket untuk pulang kampung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pulang kampung sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia saat menyambut Hari Raya Lebaran. Sejumlah upaya akan dilakukan agar bisa merayakan hari kembali ke Fitri bersama keluarga. Kondisi itu menyebabkan harga tiket sejumlah moda transportasi naik, bahkan ludes terjual. Menyiasati itu, ada sebagian masyarakat berinisiatif dengan melakukan mudik bersama menggunakan bus sewaan. Menanggapi fenomena itu, Direktur Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan Darat Budi Setyadi tak mempermasalahkannya. Menurutnya, inisiatif-inisiatif yang ada di masyarakat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor. Meski demikian, dirinya mengimbau masyarakat yang melakukan mudik bersama secara swadaya berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Hal itu untuk memastikan keamanan para penumpang saat mudik. "Koordinasi terkait kelengkapan kendaraan, supir, butuh pengawalan dan sebagainya itu bisa dari polisi. Kalau yang dari Kemenhub soal kelayakan jalan," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (15/5). Diungkapkan, mudik yang diselenggarakan oleh BUMN dan swasta juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk aspek keamanan. Sementara itu, pihaknya akan menjamin keamanan para penumpang dengan melakukan pengecekan pada fisik bus untuk memastikan layak jalan atau tidak. "BUMN dan swasta secara manajemen telah melakukan itu. Kemenhub melakukan pengawasan (bus-bus) apakah layak digunakan untuk mudik," pungkasnya.

Kemenhub Minta Rombongan Mudik Swadaya Koordinasi dengan Kepolisian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ditanya-kasus-pendahulunya-plt-dirjen-hubla-ngaku-ngak-paham-mafia_m_153719.jpeg" alt="Mantan Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mengusut dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono terkait pekerjaan pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas. Menanggapi hal tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Perhubungan Laut Bay Mokhamad Hasani memilih tak banyak bicara. Menurutnya itu sudah menjadi ranah KPK untuk memberi keterangan lebih jauh. "Saya enggak komentari tentang pengerukan itu, karena kasusnya kaitannya dengan ranah KPK," ujarnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (28/8). Selain itu, Bay juga mengelak tentang banyaknya mafia dalam lingkungan perhubungan laut. Dia mengaku tidak mengerti mafia apa yang dimaksud. Padahal, dalam dua tahun terakhir ini KPK dan tim saber pungli sudah menangkap dua pejabat eselon I perhubungan laut. Kondisi tersebut menunjukkan betapa 'basahnya' sektor perhubungan laut dalam menggemukan pundi-pundi pribadi. "Termasuk dengan mafia hubla, saya tidak mengerti yang dimaksud mafia seperti apa, " tandasnya. (cr4/hana)

Ditanya Kasus Pendahulunya, Plt Dirjen Hubla Ngaku Ngak Paham Mafia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dirjen perhubungan darat

Berita Terkini

Dirjen Perhubungan Darat Akan Ajak Driver Ojol ke Jakarta

Kemenhub Diminta Lebih Ketat Awasi Aturan Keselamatan Lalu Lintas

Digagas, Syarat GeNose untuk Penumpang Bus

Dirjen Perhubungan Darat Resmikan Angkutan Antarmoda YIA

Sah! Segini Tarif Baru Ojek Online, Berlaku Mulai 1 Mei 2019

Kemenhub Serahkan 14 Unit Bus Sekolah dan BRT Pemprov Sulsel

Kemenhub Siapkan Kapal 5 Ribu GT Rute Merak- Bakauheni

Kemenhub Siapkan Kapal 5 Ribu GT Rute Merak- Bakauheni

Kemenhub Minta Rombongan Mudik Swadaya Koordinasi dengan Kepolisian

Ditanya Kasus Pendahulunya, Plt Dirjen Hubla Ngaku Ngak Paham Mafia

Download Aplikasi JawaPos.com