<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/13/WhatsApp-Image-2024-07-13-at-094339-1-1870672005.jpeg" alt="Guru Agama Islam peserta PPG di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (12/7). (HUMAS KEMENAG)" width="100%">
<figcaption>Guru Agama Islam peserta PPG di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (12/7). (HUMAS KEMENAG)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guru agama menghadapi banyak tantangan dalam mengajar peserta didik di tengah perkembangan teknologi dan lebih profesional. Untuk itu, guru agama harus berintegritas dan ikut menguasai teknologi agar tidak dikuasai oleh teknologi tersebut. Pendapat itu diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pendis Kementerian Agama (Kemenag) Abu Rokhmad dalam pembukaan kuliah umum Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Jabatan Tahun 2024 di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (12/7). Abu mengatakan, tantangan yang dihadapi guru agama termasuk PAI saat ini tidaklah ringan. Sebab, dampak dari perkembangan teknologi yang pesat, para siswa begitu mudah sekali mendapatkan pengetahuan yang diajarkan sangat profesional, namun bukan berasal dari sosok guru. "Pengetahuan itu antara lain didapat dari berbagai platform media sosial atau alat pencari yang begitu mudah diakses tanpa mengenal tempat, waktu dan kondisi," ujar Abu Rokhmad dalam keterangan persnya yang diterima JawaPos.com, Sabtu (13/7). PPG PAI Dalam Jabatan Tahun 2024 berlangsung secara serentak selama empat bulan dan pembukaannya dimulai pada Jumat (12/7). Pembukaan perkuliahan itu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat. PPG PAI diikuti oleh 13.409 guru yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan di seluruh daerah. Panita nasional PPG PAI membuat sejumlah terobosan, seperti menambah fitur pada learning management system (LMS) dengan komponen aplikasi plagiarism checker (turnitin). Hal ini dilakukan agar lulusan yang dihasilkan benar-benar memiliki kompetensi dan kualitas tinggi. "PPG ini merupakan instrumen yang sangat penting. Bukan sekadar soal sertifikatnya, tetapi lebih dari itu bagi bapak dan ibu guru ini sangatlah strategis karena bisa meningkat kompetensinya," jelas Abu Rokhmad. Abu Rokhmad mengatakan, saat ini guru PAI harus bersaing dengan guru yang profesional meski tidak ikut PPG. Siapa dia? Yakni media sosial, seperti YouTube dan juga Google. Mereka mengajarkan dengan setia dan menemani para murid. "Ini harus disadari, tantangan ibu dan bapak sangat luar biasa," tandas guru besar UIN Walisongo Semarang itu. Atas beragam tantangan itu, Abu meminta para peserta PPG agar serius mengikuti proses perkuliahan hingga tuntas. Sebab, PPG menjadi incaran banyak guru yang menyebabkan antrean untuk mengikuti pendidikan ini mencapai 27 hingga 30 tahun. Direktur PAI Kementerian Agama M Munir menjelaskan, PPG 2024 digelar dengan sistem daring dan melibatkan 48 Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidik dan Kependidikan (LPTK) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Menurut dia, PPG adalah bentuk komitmen negara untuk menciptakan para guru yang memiliki kompetensi serta inovatif. "PPG ini antara lain amanat dari UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen serta PP tentang Guru. Saya mengapresasi atas dukungan Pemda yang mengeluarkan anggaran besar untuk kesuksesan program ini," ujar Munir. Munir yang juga Wakil Ketua Panitia Nasional PPG ini menjelaskan, PPG 2024 digelar secara daring dengan basis domisili. Selain lebih mudah diikuti dan tidak terlalu menganggu kewajiban para guru dalam mengajar, cara ini juga bisa menghemat pembiayaan. "Semoga dengan digelar tahun ini, antrean PPG juga bisa dipercepat. Saat ini masih ada setengah juta guru agama yang belum memiliki sertifikat pendidik," ujarnya.

Guru agama menghadapi banyak tantangan dalam mengajar peserta didik di tengah perkembangan teknologi dan lebih profesional.

Perkembangan Teknologi Sangat Pesat, Tantangan Guru Agama Tidaklah Ringan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/WhatsApp-Image-2023-11-22-at-191218-4064210542.jpeg" alt="Pemaparan dalam Bimtek PPKB Guru PAI oleh Kemenag di Bandung, Rabu (21/11)." width="100%">
<figcaption>Pemaparan dalam Bimtek PPKB Guru PAI oleh Kemenag di Bandung, Rabu (21/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tantangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) saat ini tidak ringan. Di era teknologi digital, guru dihadapkan pada tantangan yang sangat besar. Antara lain ditandai dengan munculnya Society 5.0 yang merupakan gerakan nyata terhadap perkembangan informasi dan teknologi canggih. Atas dasar ini, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, saat ini sudah selayaknya guru harus mengimbangi kemampuannya dengan kompetensi yang memadai. Guru didorong membuat terobosan-terobosan dan karya-karya inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. "Dalam proses pembelajaran guru PAI tidak hanya berperan sebagai transfer of knowledge atau penyampai ilmu pengetahuan, akan tetapi juga bertanggung jawab dalam transfer of value yaitu menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dan&nbsp; kepribadian peserta didik," ujar Muhammad Ali Ramdhani saat membuka Bimbingan Teknis Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) secara daring di Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/11). Bimtek PPKB itu diikuti oleh sebanyak 13.000 guru PAI di sekolah umum dari berbagai penjuru Indonesia. Bimtek itu dilaksanakan secara Rabu (22/11). Kegiatan yang dihelat Kemenag itu dinilai sangat strategis karena menjadi ajang untuk memacu kompetensi, profesionalitas, dan responsivitas para guru agama. Muhammad Ali Ramdhani menambahkan, PPKB guru PAI merupakan ikhtiar untuk meningkatkan kualitas guru. Bimtek itu menjadi langkah strategis untuk melatih guru-guru PAI agar ke depan lebih profesional dan terlatih. Sehingga, kebutuhan pengembangan profesi guru dapat terlayani. Guru PAI juga dapat menjadi guru yang proyektif dan bervisi ke depan. "Artinya tidak hanya menjadi orang yang reaktif pada hari ini tetapi juga proyektif terhadap isu pendidikan di masa depan," ujar Ali Ramdhani. Adapun Bimtek PPKB dilakukan secara online dan offline. Untuk menjangkau kegiatan yang diikuti hingga 13.000 guru itu, Ditjen Pendis melibatkan Balitbang dan Diklat yang menyediakan aplikasi Massive Open Online Course (MOOC) Pintar. Kegiatan yang berlangsung selama 10 hari itu berfokus pada bidang kompetensi pedagogik dan profesional. Bidang kompetensi pedagogik terdiri atas perencanaan, model, dan penilaian pembelajaran. Sedangkan bidang kompetensi profesional terdiri atas pengayaan materi PAI, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Adapun materi bimtek itu menggunakan kurikulum yang sesuai dan sedang dijalankan oleh satuan pendidikan masing-masing, yakni kurikulum merdeka. &nbsp; Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag Amin Suyitno mengatakan, bimtek itu sangat penting karena berupaya mewujudkan guru-guru yang lebih mandiri dalam kerangka peningkatan kompetensi profesinya. Lewat kegiatan ini, proses peningkatan kompetensi juga bisa dilakukan secara berkelanjutan. "Apalagi bimtek sekarang ini lebih luwes karena mudah dilakukan di manapun dan kapanpun dengan adanya MOOC Pintar. Jadi tidak ada alasan kegiatan yang tak bisa berlanjut atau tersendat-sendat lagi. Yang lebih penting ke depan adalah treatment apa yang dibutuhkan dari para guru. Untuk itu assessment menjadi penting untuk melihat profiling para guru," katanya. Direktur PAI Amrullah mengungkapkan, kegiatan Bimtek PPKB menjadi forum tepat memperkuat keahlian para guru. Dia mengapresiasi kegiatan ini mendapat respons positif dari pendidik dari berbagai jenjang pendidikan dan daerah. "Kita berharap kegiatan positif ini bisa digelar secara berkelanjutan karena memiliki banyak keuntungan," ujar Amrullah.

Tantangan guru pendidikan agama Islam saat ini tidak ringan. Di era teknologi digital, guru dihadapkan pada tantangan yang sangat besar.

Kemenag Minta Guru Agama Tidak Hanya Sekadar Transfer of Knowledge tapi Transfer of Value

Dirjen Pendis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dirjen Pendis

Berita Terkini

Perkembangan Teknologi Sangat Pesat, Tantangan Guru Agama Tidaklah Ringan

Kemenag Minta Guru Agama Tidak Hanya Sekadar Transfer of Knowledge tapi Transfer of Value

Download Aplikasi JawaPos.com