<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/dirjen-pas-sri-puguh-utami-fedrik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sri Puguh Budi Utami membenarkan dirinya akan dimutasi dari jabatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) ke Kepala Badan Litbang Kementerian Hukum dan HAM. Sri Puguh beralasan, mutasi tersebut dilakukan sebagai penyegaran di Kementerian Hukum dan HAM khususnya Ditjen PAS.  "Betul iya katanya dilantik jam 4 Keppresnya sudah ada. Saya dilantik jadi Kabalitbang Kementerian Hukum dan HAM," kata Sri Puguh di kantor Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (27/2).  Sri Puguh menyampaikan, dimutasinya dari posisi Dirjen PAS merupakan hal biasa di struktural Kemenkumham. Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran dalam suatu lembaga yang dinaungi Kemenkumham.  "Penyegaran saja, biar lebih optimal, pasti untuk kinerja yang lebih bagus," ucap Sri Puguh.  Kendati demikian, kata Sri Puguh, dirinya belum mengetahui siapa yang akan menggantikan dirinya di posisi Dirjen PAS. Namun dia mengharapkan siapapun yang menjabat bisa lebih baik memimpin pemasyarakatan.  "Siapapun nanti yang menjabat pastinya pasti mereka punya program. Karena kami sudah menetapkan dalam putusan Dirjen tahun 2020 yang ingin kami sukseskan," pungkas Sri Puguh.

Dimutasi dari Dirjen PAS, Sri Puguh Harapkan Penggantinya Lebih Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setnov-minta-dibangunkan-gazebo-di-sukamiskin-dirjen-pas-jangan-dulu_m_.jpg" alt="Dirjen Pas Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami." width="100%">
<figcaption>Dirjen Pas Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami dimutasi dari jabatannya. Mutasi ini disebut untuk memperbaiki kinerja Ditjen PAS untuk lebih baik lagi.  "Diagendakan nanti pukul 16.00 WIB beliau dilantik menjadi Kepala Badan Litbang Kumham," kata Kepala Bagian Humas Ditjen PAS, Rika Aprianti ditemui di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (27/2).  Rika menyampaikan, surat keputusan tersebut diterima secara mendadak oleh Sri Puguh pada Rabu (26/2) kemarin. Dia beralasan, acara laporan tahunan yang digelar di lantai 6 Gedung Ditjen PAS hari ini bukan perpisahan dari Sri Puguh.  "Ini memang sudah di agendakan sejak lama kebetulan pas banget," ucap Rika.  Oleh karena itu, untuk menggantikan posisi Sri Puguh sebagai Dirjen PAS, nantinya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menunjuk pelaksana tugas (Plt) Dirjen PAS. Namun hingga kini belum diketahui siapa Plt tersebut.  "Nanti ada Plt. Pltnya siapa kita masih belum tahu nanti arahan dari Pak Menteri," ujar Rika.  Kendati demikian, Rika berpikir positif dimutasinya Sri Puguh dari jabatan Dirjen PAS semata untuk memperbaiki kinerja Ditjen PAS. "Berpikir positif pimpinan tertinggi kita itu untuk pemasyarakatan yang lebih baik," pungkasnya.

Usai Dirjen Imigrasi, Yasonna Ganti Dirjen Lapas Sri Puguh Budi Utami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-telusuri-tas-mewah-louis-vuitton-dirjen-pas-kemenkumham_m_.jpg" alt="Kalapas Sukamiskin, Jawa Barat Wahid Husein ketika akan digelandang ke KPK beberapa waktu lalu. KPK akan menelusuri pemberikan tas mewah Louis Vuitton kepada Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami" width="100%">
<figcaption>Kalapas Sukamiskin, Jawa Barat Wahid Husein ketika akan digelandang ke KPK beberapa waktu lalu. KPK akan menelusuri pemberikan tas mewah Louis Vuitton kepada Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya tetap mencermati bukti-bukti dalam fakta persidangan suap Kalapas Sukamiskin, Wahid Husein. Salah satunya perihal pemberian tas kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan (Pas) Kemenkumham, Sri Puguh Utami. "Kita tidak bicara tentang kemungkinan untuk menetapkan tersangka, tapi semua berdasarkan kecukupan alat bukti," ucap Alex, Kamis (31/1). Namun, ketika disinggung, Alex enggan menjawab apakah bukti tersebut cukup untuk menjerat Sri Puguh dalam perkara gratifikasi. Mereka masih perlu menelaah motif dan maksud pemberian tas untuk Sri Puguh dalam kasus suap Sukamiskin. "Kalau ada barangnya, tas sebagai gratifikasi kita lihat dalam rangka apa, kaitannya dengan apa orang itu memberikan tas," kata Alex. Adapun nama Sri Puguh Utami&nbsp;muncul dalam dakwaan terhadap Wahid Husein. Sri Puguh dianggap mendapat tas merek Louis Vuitton dari Wahid. "Tas jenis clutch bag tersebut nantinya dihadiahkan kepada atasannya, yakni Sri Puguh Budi Utami sebagai kado ulang tahun," kata Jaksa KPK Trimulyono Hendradi di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/12). Jaksa menjelaskan tas tersebut didapat Wahid dari terpidana kasus korupsi Bakamla, Fahmi Dharmawansyah. Tas itu diterima Wahid melalui sopir pribadinya, Hendry Saputra. Selain memberikan tas jenis clutch bag merek Louis Vuitton, Fahmi juga disebut memberikan 1 unit mobil Mitsubishi Triton, sepasang sepatu boot, sepasang sandal merek Kenzo, dan uang tunai sebesar Rp39,5 juta kepada Wahid. Semua itu diberikan karena Wahid telah memberikan sejumlah fasilitas kepada Fahmi selama menjalani masa pidana. Jaksa menyebut, di dalam sel Fahmi terdapat TV Kabel, AC, Kulkas, dan fasilitas lainnya. Selain itu, Fahmi juga diberi keleluasaan untuk mengelola kebutuhan warga binaan lainnya seperti merenovasi sel atau jasa pembuatan saung. Wahid pun memberikan kelonggaran mengenai izin keluar kepada Fahmi. Kendati demikian, juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut tas tersebut sudah dikembalikan oleh Sopir Sri ketika proses penyidikan Wahid. Bahkan, Sri puguh juga membenarkan bahwa tas mewah itu sudah berada ditangan KPK. "Jadi ada hasil berita acara, lebih baik proses hukum saja, nanti dilihat seperti apa," pungkas Sri pada awak media, di Kemenkum HAM, HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (11/12).

KPK Telusuri Tas Mewah Louis Vuitton Dirjen Pas Kemenkumham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setnov-minta-dibangunkan-gazebo-di-sukamiskin-dirjen-pas-jangan-dulu_m_.jpg" alt="Dirjen Pas Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami." width="100%">
<figcaption>Dirjen Pas Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam persidangan kasus suap eks Kalapas Sukamiskin Bandung, Wahid Husen menghadirkan saksi-saksi. Salah satunya adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami. Dalam sidang yang digelar di ruang sidang 6 Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (9/1), Majelis Hakim menanyakan Sri Puguh tentang mantan Ketua DPR Setya Novanto soal pembuatan gazebo atau saung khusus untuk dirinya. Selain itu, dia juga dicecar soal berbagai dinamika di Lapas Sukamiskin dari fasilitas kamar sampai saung. Majelis Hakim menanyakan soal Setnov yang memohon untuk dibuatkan saung. Dimana sempat ada komunikasi melalui telepon yang rekamannya telah diputar di persidangan. Dalam rekaman itu menyatakan Sri Puguh meminta Wahid Husen untuk menahan keinginan Setnov membangun saung. "Tapi belum dikasih gazebo? Jangan dulu," kata Sri Puguh dalam percakapan tersebut. Lantas, Wahid Husen patuh terhadap permintaan Sri Puguh untuk tidak mengizinkan Setniv memiliki Saung di dalam Lapas Sukamiskin. Alasannya dalam percakapan itu, yakni untuk bergaining position. "Itu percakapan saya dengan Kalapas, Setnov mau buat Saung dan enggak diperbolehkan," ujar Sri Puguh di PN Bandung, Rabu (9/1). Kemudian Jaksa Penuntut Umum KPK kembali menanyakan terkait ketegasan Sri Puguh dalam hal izin membuat saung di Lapas. Sebab jika didengar dari percakapan, diartikan tidak dilarang hanya untuk Setnov tidak untuk saat itu dengan menyebut 'jangan dulu'.

Setnov Minta Dibangunkan Gazebo di Sukamiskin, Dirjen Pas: Jangan Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditanya-hakim-soal-tas-louis-vuitton-rp-20-juta-ini-jawaban-sri-puguh_m_.jpg" alt="Dirjen Pas Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami." width="100%">
<figcaption>Dirjen Pas Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus suap eks Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen menyeret Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami. Namun dalam kesaksiannya menjawab tidak mengetahui adanya barang berupa tas yang diterimanya dari terdakwa. Sri Puguh hadir dalam persidangan kasus suap Wahid Husen sebagai saksi bersama sopirnya Mulyana. Pasalnya Wahid Husen memberi sebuah kado ulang tahun kepada Sri Puguh melalui terdakwa Hendry Saputra. Kado itu pun kemudian diterima oleh Mulyana. "Saya baru tahu (ada titipan kado) disampaikan dalam pemeriksan di KPK. Kado dari Wahid Husen yang dititipkan pada Mulyana," kata Sri Puguh saat ditanya oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (9/1). Dirinya mengaku selama ini tidak ada pemberitahuan soal kado yang berisi tas jenis cluth bag merek Louis Vuitton seharga Rp 20 juta yang dibeli di Singapura. Dimana tas tersebut merupakan pemberian dari terdakwa Fahmi Darmawansyah melalui istrinya Inneke Koesherawati. "Tidak dikasih tahu, tahunya saya jadi saksi saat dipanggil KPK dan sampai jadi saksi tidak pernah menerima titipan," ujarnya. Terlebih, saat itu dirinya tengah bertugas di Thailand selama empat hari. Selama itu tidak komunikasi dengan sopirnya sehingga tidak ada kabar atau informasi soal adanya titipan dari Wahid Husen. Sri Puguh pun mengaku, bahwa kepada semua pegawainya termasuk sopir tidak diperkenankan untuk menerima barang apapun dari orang lain. Namun sang sopir beralasan merasa tidak enak sehingga menerima titipan Wahid Husen tersebut yang kini telah disita oleh KPK sebagai barang bukti. "Iya semua staff saya dilarang menerima barang, baik kerabat ataupun bawahan," pungkasnya.

Ditanya Hakim Soal Tas Louis Vuitton Rp 20 Juta, Ini Jawaban Sri Puguh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dirjen-pas-terima-tas-merk-louis-vuitton-kpk-sudah-dikembalikan_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Sri Puguh Budi Utami diduga menerima sebuah tas dari mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Wahid Husen. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, tas yang diterima Sri Puguh sudah dikembalikan ke KPK selama proses penanganan perkara. "Kami dapatkan info awal pemberian sebuah tas yang ditujukan pada Dirjen, pada saat itu. Itu dugaan yang kami dapat saat proses penyidikan," ucapnya pada awak media, Sabtu (8/12). Lebih lanjut, dia menegaskan berdasarkan informasi dari jaksa penuntut umum KPK, tas tersebut kini telah disita dan menjadi barang bukti untuk perkara yang menjerat Wahid Husen itu. "Tentu saja kami belum mengatakan terbukti atau tidak karena persidangan masih jalan. Nanti kita lihat di fakta persidangan," jelas dia. Sebelumnya, dalam dakwaan Wahid, tas dengan merek Louis Vuitton itu diberikan oleh Fahmi Darmawansyah pada Juli 2018. Wahid yang menerima tas tersebut kemudian menyerahkannya kepada Sri Puguh sebagai kado ulang tahun. Wahid sendiri didakwa menerima sejumlah uang dari Fahmi Darmawansyah, Wawan, serta Fuad Amin. Atas perbuatannya, Wahid Husein didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 12 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.

Dirjen PAS Terima Tas Merk Louis Vuitton, KPK: Sudah Dikembalikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dirjen-pas-prediksi-113-napi-kabur-karena-ketatnya-peraturan_m_.jpg" alt="Dirjen Lapas Kemenkumham, Sri Puguh Utami, (tengah berkerudung), saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jumat (30/11)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Lapas Kemenkumham, Sri Puguh Utami, (tengah berkerudung), saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jumat (30/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami belum bisa memastikan motif 113 narapidana Lapas Klas IIA Banda Aceh kabur. Namun, ia memprediksi alasan dari pemberontakan para warga binaan adalah bentuk ketidakterimaan dengan ketatnya surat operasional prosedur (SOP) yang diberlakukan. "Prediksi kami, yang di Aceh ini adalah bentuk keinginan mereka untuk sementara tidak terima dengan penegakkan aturan yang ditegakkan jajaran lapas di Klas IIA Banda Aceh," kata Utami di Kantor Ditjen Pas, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (30/11). Utami menjelaskan, Lapas Banda Aceh sebelumnya memang bisa memberi izin para napi untuk keluar sementara sesekali waktu. Namun, akhirnya diperketat sejak pergantian Kepala Lapas yang baru. "Sejak dipimpin oleh kepala yang sekarang ini memang penerapan SOP sedemikian ketat, kalau dulu izin bisa diberikan, sekarang tidak bisa izin tanpa alasan yang jelas," ucapnya. Maka itulah, mereka memanfaatkan waktu salat maghrib yang diperbolehkan masjid sebagai akses mempermudah melakukan kerusuhan hingga akhirnya melarikan diri. Oleh karenanya, Utami berharap pendekatan yang lebih positif bisa menjadi atensi dari penerapan aturan yang harus dilaksanakan. Bahkan bagi mereka yang berkelakukan baik diberikan reward, tapi yang melanggar mendapat sanksi. "Sehingga mereka punya kepastian kalau berkelakuan baik maka haknya diberikan," tuturnya. Diketahui, sekitar pukul 19.00 malam, Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas II A Banda Aceh di kawasan Lambaro, Aceh Besar, rusuh yang menyebabkan 113 dari total 300 narapidana di penjara itu kabur. Sampai saat ini, 21 orang telah diamankan. Kerusuhan menyebabkan sejumlah jendela kaca hancur. Lebih seratusan penghuni penjara tersebut dilaporkan kabur melalui pintu utama. Belum diketahui penyebab kerusuhan LP Kelas IIA Banda Aceh tersebut. Kerusuhan yang lebih parah juga pernah terjadi di LP Kelas IIA Banda Aceh tersebut awal 2018 lalu. Ratusan penghuni penjara membakar bangunan kantor penjara tersebut.

Dirjen PAS Prediksi 113 Napi Kabur Karena Ketatnya Peraturan