<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/Screenshot_2024-01-10-11-19-31-900_comandroidchrome-edit-1576936023.jpg" alt="Petugas tengah melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan memeriksa setiap kamar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Senin (8/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Petugas tengah melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan memeriksa setiap kamar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Senin (8/1/2024).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Beredar video tentang Warga Binaan Lapas Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara bebas bermain judi di dalam tahanan. Bahkan mereka bisa sambil menggunakan narkoba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Lapas (Kalapas) Rantauprapat, Herliadi menyebut video yang beredar merupakan peristiwa dahulu. Kini, lapas sudah banyak berbenah sehingga peristiwa semacam itu tidak terjadi lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan investigasi Tim Satops Patnal terkait&nbsp; video tersebut, memang benar peristiwa itu terjadi di Lapas Rantauprapat, namun itu merupakan video lama. Dan saat ini situasi Lapas Rantauprapat dalam keadaan aman dan terkendali," ujar Herliadi kepada wartawan, Rabu (13/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, petugas langsung bergerak cepat melakukan razia dan tes urine kepada tiga orang berinisial PS, EAM, dan AAH yang ada di Wisma Diponegoro kamar D8 seperti yang diungkapkan dalam video tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam razia dan tes urine yang dipimpin langsung oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Dimas Eka Putra, petugas Lapas Rantauprapat hanya menyita gunting kuku, gunting rusak, power bank, dan handphone nokia senter. Namun kami tidak menemukan narkotika di kamar tersebut. Sementara pemeriksaan tes urine terhadap ke-3 Warga Binaan tersebut di Klinik Pratama Lapas Rantauprapat seluruhnya hasilnya negatif," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Herliadi menegaskan, razia dan tes urine tersebut dilakukan sebagai deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, pencegahan peredaran handphone, narkoba, dan benda terlarang lainnya, serta memastikan keadaan di dalam kamar hunian tetap aman dan kondusif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami memastikan, jika ada Warga Binaan bahkan pegawai kami yang terindikasi menggunakan narkotika akan segera kami serahkan pada aparat penegak hukum," pungkas&nbsp; Herliadi.</div>

Beredar video tentang Warga Binaan Lapas Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara bebas bermain judi dan memakai narkoba di dalam tahanan.

Beredar Video Napi Main Judi sambil Pakai Narkoba di Sumut, Kalapas Klaim Kejadian Lama

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220517-WA0021.jpg" alt="Salah seorang napiter menandatangani surat sebelum keluar lapas. Humas Kemenkumham Jatim" width="100%">
<figcaption>Salah seorang napiter menandatangani surat sebelum keluar lapas. Humas Kemenkumham Jatim</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga, bersama Kepala BNPT, Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, meninjau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) narapidana terorisme (napiter) di Nusakambangan, Jawa Tengah. Kegiatan ini dalam rangka penanganan dan pembinaan napiter.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program deradikalisasi bagi napiter di wilayah Nusakambangan atau standby force Nusakambangan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan melaksanakan program deradikalisasi kepada napiter berupa rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial dengan melibatkan berbagai pihak, salah satunya BNPT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tugas kami melakukan pembinaan kepada Warga Binaan, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Tujuannya agar mereka tidak mengulangi tindak pidananya lagi ketika kembali ke masyarakat,&rdquo; kata Reynhard, Sabtu (11/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait tindak pidana terorisme, terdapat sejumlah napiter yang saat ini tengah menjalankan pidana dan mengikuti pembinaan di tujuh Lapas yang tersebar di Pulau Nusakambangan. Beberapa di antaranya telah berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para napiter tersebut ditempatkan pada Lapas Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security, dan Minimum Security berdasarkan hasil asesmen risiko masing-masing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Reynhard menerangkan&nbsp; risiko-risiko yang dihadapi oleh petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pembinaan, seperti mayoritas narapidana risiko tinggi, ancaman keluarga dari luar Lapas, hingga risiko alam seperti cuaca buruk.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dibutuhkan peningkatan kerja sama yang baik dan dukungan dari Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya BNPT, untuk mendukung proses pembinaan dan deradikalisasi napiter di wilayah Nusakambangan,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013274905/otto-hasibuan-sebut-pernyataan-prof-eddy-kejam-terkait-jessica-kumala-wongso">Otto Hasibuan Sebut Pernyataan Prof Eddy Kejam Terkait Jessica Kumala Wongso</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peningkatan dukungan yang diharapkan dapat diberikan oleh BNPT antara lain dalam bentuk program konseling psikologi, kerja sama antarlembaga/kementerian dalam pembinaan napiter, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, peningkatan sumber daya manusia wali/pamong napiter melalui pelatihan yang disesuaikan dengan perkembangan penyebaran paham radikalisme, peningkatan intensitas pembinaan kepribadian (kajian agama), dan pengembangan kewirausahaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi hal itu, Kepala BNPT mengatakan, pembinaan untuk napiter bukan hanya sekadar pembinaan biasa, tetapi bagaimana APH dapat mengubah perilaku dan mindset mereka ke arah yang lebih baik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ditjenpas dan BNPT perlu memiliki satu sistem bersama untuk mengontrol narapidana, khususnya teroris, dan itu butuh diskusi bersama, duduk bersama untuk mengevaluasi dan memberikan inovasi baru agar tercipta sistem yang lebih baik," kata Rycko.</div> </div>

Tugas kami melakukan pembinaan kepada Warga Binaan, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Tujuannya agar mereka tidak mengulangi

Bahas Pembinaan Napiter, Dirjenpas dan Kepala BNPT Datangi Lapas Nusakambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/tumpak-panggabean-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan, laporan terhadap Pimpinan KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak cukup bukti. Pernyataan ini disampaikan Dewas setelah memeriksa dan mengumpulkan bukti atas laporan 75 pegawai yang tidak lulus asesmen TWK.  "Dewan Pengawas secara musyawarah dan mufakat berkesimpulan, seluruh dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK sebagaimana disampaikan dalam surat pengaduan kepada Dewan Pengawas tidak cukup bukti. Sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatarongan Panggabean dalam konferensi pers daring, Jumat (23/7).  Tumpak menjelaskan, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, Dewas menyimpulkan tidak ditemukan cukup bukti untuk dilanjutkan dalam persidangan etik. Menurutnya, berdasar kewenangan yang dimiliki, Dewas hanya memeriksa dugaan pelanggaran etik. Sehingga, Dewas tidak memeriksa legalitas dan substansi Perkom alih status pegawai atau hal lainnya.  "Kita batasi hanya pelanggaran etik. Masalah-masalah lainnya, katakanlah mengenai substansi dari Perkom, mengenai legalitas Perkom dan lain sebagainya itu bukan masuk ranah Dewas. Dewas hanya melihat dari sisi benarkah ada pelanggaran etik seperti tujuh hal yang dilaporkan tadi," tegas Tumpak  Hal ini menindaklanjuti laporan 75 pegawai KPK yang diwakilkan oleh Hotman Tambunan dan kawan-kawan melaporkan tujuh dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK terkait penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil TWK.  Dalam laporannya, 75 pegawai menduga Ketua KPK Firli Bahuri menambahkan klausul TWK saat rapat pimpinan pada 25 Januari 2021 ke dalam draf Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) sebelum dibawa dalam rapat harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham).  Bahkan Firli juga diduga menghadiri sendiri rapat di Kemkumham pada 26 Januari 2021 dengan membawa draf Perkom yang telah ditambahkan klausul TWK. Selain itu, 75 pegawai menduga pimpinan KPK tidak menjelaskan secara rinci konsekuensi terhadap pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat asesmen TWK saat sosialisasi pengalihan status pegawai pada 17 Februari 2021. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> Kemudian, pimpinan KPK juga diduga membiarkan pelaksanaan TWK yang diduga melanggar hak kebebasan beragama/ berkeyakinan, hak kebebasan berekspresi, hak bebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender dan tidak menindaklanjuti laporan pegawai atas pelanggaran tersebut. Para pegawai juga mempersoalkan pernyataan Firli yang menyebut TWK bukan soal lulus atau tidak lulus, untuk mengukur pegawai KPK terlibat organisasi terlarang tidak cukup dengan wawancara.  Para pegawai juga menduga pimpinan KPK telah meniatkan untuk memberhentikan pegawai yang tidak lulus TWK. Serta pimpinan KPK juga dinilai mengabaikan keputusan MK dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menerbitkan SK Nomor 652 Tahun 2021 yang menyatakan pegawai yang tidak lulus TWK diharuskan menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Dewas KPK:  Dugaan Pelanggaran Etik Firli Terkait TWK Kurang Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/841-napi-dapat-remisi-khusus-hari-besar-waisak_m_216209.jpeg" alt="Ilustrasi Narapidana" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Narapidana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan remisi khusus (RK) Hari Raya Imlek 2021 kepada 32 narapidana pemeluk agama Konghucu yang tersebar di seluruh Indonesia.  "Remisi merupakan bentuk apresiasi yang diberikan negara bagi narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku lebih baik," kata Dirjen PAS Kemenkum HAM, Reynhard Silitonga, Jumat (12/2).  Reynhard merinci, dari 32 narapidana penerima RK Imlek, seluruhnya mendapatkan RK I (pengurangan sebagian) dengan rincian 8 orang mendapat pengurangan hukuman 15 hari, 14 orang mendapat pengurangan hukuman 1 bulan, 8 orang mendapat pengurangan hukuman 1 bulan 15 hari, dan 2 orang mendapat pengurangan hukuman 2 bulan.  "Usulan remisi berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dengan optimalisasi penggunaan teknologi informasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Prosesnya menjadi lebih cepat, murah, akurat, dan transparan. Hak narapidana terjamin, akuntabilitas dan integritas petugas terjaga,” tegas Reynhard.  Dia juga menyebut, kantor wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung menyumbang jumlah penerima RK Imlek terbanyak, yaitu sebanyak 12 narapidana, disusul Kanwil Kemenkumham Banten sebanyak 4 narapidana dan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat sebanyak 3 narapidana.  Sisanya berasal dari Kanwil Kemenkumham Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat sebanyak 2 orang. Adapun Kanwil Kemenkumham Jambi, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau masing-masing 1 orang.  “Bukan sekadar pengurangan masa pidana, namun diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan motivasi narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik lagi,” harap Reynhard. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2021/jhoni-alen-disebut-jadi-otak-kudeta-elite-demokrat-bakal-blak-blakan/">Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a> Dia juga menegaskan, Ditjen PAS terus berusaha mengakomodir seluruh hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), terlebih di masa pandemi Coronavirus disease (Covie-19) yang saat ini masih mewabah dan berdampak luas terhadap semua segi kehidupan masyarakat.  “Pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan kinerja di tahun 2021. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan harus menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru serta laksanakan protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” tandas Reynhard.

Momentum Imlek, 32 Narapidana Konghucu Dapat Remisi Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Lapas-sidoarjo-boy.jpg" alt="MENDOMINASI: Sel narapidana kasus narkoba di Lapas Delta Sidoarjo. Jumlah penghuninya paling banyak. (Boy Slamet/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENDOMINASI: Sel narapidana kasus narkoba di Lapas Delta Sidoarjo. Jumlah penghuninya paling banyak. (Boy Slamet/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan remisi khusus (RK) Natal 2020 kepada 11.669 narapidana pemeluk agama kristen dan katolik. Sebanyak 11.474 orang mendapatkan remisi khusus (RK) I atau pengurangan sebagian dan 195 orang diantaranya mendapatkan RK II atau dipastikan langsung bebas  Peraturan mengenai pemberian Remisi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Perubahan Pertama: PP No. 28 Tahun 2006, Perubahan Kedua: PP Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden No. 174 /1999 tentang Remisi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberian Remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.  “Seluruh proses pemberian remisi dilakukan secara online melalui Sistem Database Pemasyarakatan. Perlu dipahami juga bahwa pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi yang diberikan negara bagi narapidana yang telah berusaha dan menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik,” kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Jumat (25/12). <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/22/12/2020/prabowo-sudah-restui-sandiaga-uno-jika-dipilih-jokowi-jadi-menteri/">Baca Juga: Prabowo Sudah Restui Sandiaga Uno Jika Dipilih Jokowi Jadi Menteri</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/22/12/2020/terawan-diganti-budi-dekan-fk-ui-dunia-kesehatan-butuh-sosok-ceo/">Baca Juga: Terawan Diganti Budi, Dekan FK UI: Dunia Kesehatan Butuh Sosok CEO</a> Reynhard menjelaskan, dari 11.474 narapidana penerima RK I, sebanyak 2.306 orang mendapatkan pengurangan masa pidana 15 hari, 7.254 orang pengurangan satu bulan, 1.497 orang pengurangan satu bulan 15 hari dan 417 orang pengurangan dua bulan. Dia menyebut, narapidana beragama kristen dan katolik yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 22.246 orang.  Menurutnya, narapidana penerima remisi khusus Natal terbanyak berasal dari wilayah Sumatera Utara sejumlah 2.152 narapidana, Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.730 narapidana dan Sulawesi Utara sebanyak 929 narapidana.  “Remisi Natal merupakan hak narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai peraturan perundang-undangan. Namun remisi bukan sekadar pengurangan masa pidana, diharapkan juga dapat meningkatkan keimanan dan motivasi bagi narapidana untuk menjadi lebih baik,” ujar Reynhard.  Reynhard juga menuturkan, hingga 15 Desember 2020, jumlah warga binaan di Indonesia sebanyak 247.017 orang, yang terdiri dari narapidana sebanyak 197.336 orang dan tahanan sebanyak 49.681 orang.  "Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan," pungkas Reynhard.

11.669 Narapidana Terima Remisi Khusus Natal 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/PLT-Dirjen-PAS-Nugroho.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mewabahnya virus korona telah masuk ke Indonesia. Dua warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan warga Depok, Jawa Barat telah positif terinfeksi virus korona atau Covid-19. Hal ini pun menjadi ancaman pada sektor pemasyarakatan.  Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Permasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Nugroho menyampaikan, pihaknya akan mengantisipasi terjadinya penyebaran virus korona di semua Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan. Dia mengaku, akan segera mengumpulkan Kepala Divisi di setiap Lapas dan Rutan untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran virus korona.  "Kemarin saya lihat para Kadiv melaporkan perintah ke lapangan agar melakukan langkah-langkah pencegahan dengan fasilitas kesehatan setempat. Besok kami juga akan mengumpulkan Kadivpas untuk menguatkan (pencegahan)," kata Nugroho di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).  Nugroho menyebut, virus korona merupakan ancaman bagi negara-negara dunia. Hal ini pun harus diwaspadai oleh Ditjen PAS, agar penyebaran virus itu tidak sampai terjadi di pemasyarakatan.  "Karena itu kan menjadi hantu bagi kita semua di seluruh dunia malahan. Jadi itu menjadi number one pekerjaan rumah kami lah (antisipasi wabah COVID-19)," ucap Nugroho.  Bahkan, Nugroho mengaku akan menyediakan ruang isolasi bila ada narapidana yang diduga terjangkit virus korona. Menurutnya, penanganan tersebut sudah dilakukan dalam menangani para narapidana yang menderita penyakit menular.   "Upaya penanganan orang-orang yang potensial berpenyakit menular kan memang diberikan ruang isolasi. Hanya ini kebetulan virus corona. TBC misalnya, tidak mungkin kami barengkan," urai Nugroho.  Nugroho pun memastikan, sampai saat ini belum ada laporan terkait warga binaan yang tertular virus korona. Dia mengharapkan, tidak ada warga binaan yang terjangkit virus tersebut.  "Jangan sampai, semoga tidak ada," harapnya.

Cegah Virus Korona di Lapas, Ini Langkah yang Dilakukan Plt Dirjen PAS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/dirjen-pas-sri-puguh-utami-fedrik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sri Puguh Budi Utami membenarkan dirinya akan dimutasi dari jabatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) ke Kepala Badan Litbang Kementerian Hukum dan HAM. Sri Puguh beralasan, mutasi tersebut dilakukan sebagai penyegaran di Kementerian Hukum dan HAM khususnya Ditjen PAS.  "Betul iya katanya dilantik jam 4 Keppresnya sudah ada. Saya dilantik jadi Kabalitbang Kementerian Hukum dan HAM," kata Sri Puguh di kantor Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (27/2).  Sri Puguh menyampaikan, dimutasinya dari posisi Dirjen PAS merupakan hal biasa di struktural Kemenkumham. Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran dalam suatu lembaga yang dinaungi Kemenkumham.  "Penyegaran saja, biar lebih optimal, pasti untuk kinerja yang lebih bagus," ucap Sri Puguh.  Kendati demikian, kata Sri Puguh, dirinya belum mengetahui siapa yang akan menggantikan dirinya di posisi Dirjen PAS. Namun dia mengharapkan siapapun yang menjabat bisa lebih baik memimpin pemasyarakatan.  "Siapapun nanti yang menjabat pastinya pasti mereka punya program. Karena kami sudah menetapkan dalam putusan Dirjen tahun 2020 yang ingin kami sukseskan," pungkas Sri Puguh.

Dimutasi dari Dirjen PAS, Sri Puguh Harapkan Penggantinya Lebih Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/blogger-vietnam-yang-menghilang-di-thailand-dipenjara-di-hanoi_c_293826.jpg" alt="Seorang blogger Vietnam yang menghilang di Thailand pada awal tahun ternyata selama iniu ditahan di penjara Hanoi, Vietnam" width="100%">
<figcaption>Seorang blogger Vietnam yang menghilang di Thailand pada awal tahun ternyata selama iniu ditahan di penjara Hanoi, Vietnam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) merayakan hari jadinya yang ke-55 tahun pada Sabtu (27/4). Namun, masih banyak persoalan di dalamnya. Salah satunya soal narkoba.  Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari mengatakan, pengendalian narkoba, jual beli kamar, hingga sipir yang menjadi kaki tangan bandar masih terus ditemukan di lapas. Ini memprihatinkan karena usianya sudah setengah abad lebih.  Arman mengaku, pihaknya masih sangat terganggu dengan apa yang selama ini ada dan terjadi di lapas. Pasalnya, peredaran narkoba masih didominasi oleh narapidana yang saat ini berada di dalamnya.  "Hampir 90 persen hasil pengungkapan yang kami lakukan, semua bersumber dari dalam lapas," ungkap Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Arman Depari, (27/4).  Menurut Arman, selama ini pihaknya sudah melaporkan siapa saja bandar-bandar besar ke Dirjen Pas Kemenkumham. "Dengan maraknya peredaran dan juga penyelundupan yang dikendalikan oleh napi, bisa kita simpulkan bahwa memang pengawasan agak lemah," ujarnya.  Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan, mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan rapat dengar pendapat dan rapat kerja dengan Kemenkumham. Rapat itu, menurut Hinca, akan khusus membahas lapas dan menjadi prioritas utama di Komisi III DPR.  "Ini ada yang salah, harus ada langkah-langkah yang serius dilakukan," katanya.  Selama ini, lanjut Hinca, pihaknya sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk menjalankan revitalisasi. Namun, hingga saat ini hasil yang didapat belum juga membuahkan hasil dan lapas masih menjadi hilir peredaran narkotika.  Lain lagi dengan mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, yang memberikan penilaian tersendiri terkait penanganan lapas. Pasalnya, sejak saat ia menjabat sebagai menteri 15 tahun lalu, jumlah lapas dan rutan tak bertambah.  "Hanya itu-itu saja, padahal setiap harinya banyak yang masuk," ungkapnya beberapa waktu lalu.  Menurutnya, saat ini anggaran di Kemenkumham itu nilainya mencapai Rp 9 triliun, seharusnya ada penambahan lapas atau rutan. Dahulu, ketika dirinya menjabat, dengan anggaran Rp 500 miliar, ia bisa membangun lapas Cipinang dan Salemba.  "Kenapa sekarang tidak bisa bangun dengan anggaran yang besar? Makanya selalu muncul masalah," ujarnya.

BNN Sebut 90 Persen Narkoba Dikendalikan dari Lapas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/dirjen-pas-sri-puguh-utami-fedrik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Budi Utami memastikan lembaga pemasyarakatan (Lapas) akan jauh dari penyimpangan dan semakin tertib menaati peraturan. Hal untuk mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).  "Intinya sebagaimana disampaikan dalam arahan Bapak Menteri Hukum dan HAM (Yasonna Laoly), kita ingin mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM," kata Utami di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).  Utami memastikan, Lapas ke depannya semakin tidak ada penyimpangan seperti massifnya peredaran telepon genggam yang dilakukan para oknum penghungi Lapas. Sehingga visi misi Lapas akan lebih optimal.  "Harapan kami memang semakin memadai di tengah keterbatasan sumber daya, kami ingin mengoptimalkan kinerja sesuai dengan visi misi pemasyarakatan," ucap Utami.  Oleh karena itu, Utami melalui para Kepala Lemaba Pemasyarakatan (Kalapas) dan Kepala Rumah Tahanan (Karutan) akan memastikan jajarannya dapat bekerja secara optimal.  "Memang masih ada oknum yang mindsetnya sudah berbeda, tugas kami untuk menyamakan persepsi," tegasnya.

Dirjen PAS Targetkan Lembaganya Akan Wujudkan Zona Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/remisi-pembunuh-wartawan-akan-dibatalkan-begini-alasan-ditjen-pas_m_.jpg" alt="Sejumlah jurnalis melakukan aksi damai menentang remisi yang dikeluarkan Presiden Jokowi terhadap pembunuh wartawan Radar Bali (Jawa Pos Group) AA Gde Narendra Prabangs" width="100%">
<figcaption>Sejumlah jurnalis melakukan aksi damai menentang remisi yang dikeluarkan Presiden Jokowi terhadap pembunuh wartawan Radar Bali (Jawa Pos Group) AA Gde Narendra Prabangs</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami memastikan Presiden Joko Widodo akan menandatangani draft pembatalan remisi terhadap I Nyoman Susrama, pelaku pembunuhan terhadap wartawan Radar Bali (Jawa Pos Group) AA Gde Narendra Prabangsa. Alasan pembatalan itu, karena banyaknya desakan dan keberatan dari masyarakat. "Ini tentu setelah memperhatikan keberatan masyarakat, asas pemerintahan yang baik menjadi dasar mengapa itu ditinjau oleh kami untuk kemudian kita usulkan untuk dibatalkan," kata Sri Puguh di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (8/2). Yang menjadi dasar pembatalan remisi tersebut, kata Sri Puguh, karena tingginya desakan dari masyarakat. Selain itu, pihaknya melihat dari segi kepentingan umum dan rasa keadilan. "Kita berlandaskan kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas kemanfaatan, asas kepentingan umum, asas rasa keadilan. Ini menjadi dasar," ucapnya. Kendati demikian, pemberian remisi Susrama sudah melalui prosedur sesuai Keppres 174 tahun 1999. Itu seperti narapidana lain dimonitor oleh pihak lapas, nantinya pihak lapas melakukan penilaian. "Setelah disetujui pihak lapas kemudian dilakukan penilaian di tingkat kantor wilayah. Hal itu berjenjang baik di level Ditjen Pemasyarakatan, lingkungan Kemenkumham pusat, hingga akhirnya diserahkan kepada presiden," tegasnya. Saat ini, pihak Kemenkumham sedang menganalisa isi Keppres 174 tahun 1999 dalam pemberian remisi. Di saat yang sama, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham juga menghimbau agar pihak lapas tidak serta-merta asal memberikan remisi. "Kami sampaikan kepada jajaran, ketika ada perkara yang menarik perhatian masyarakat. Tolong hati-hati, harus mempertimbangkan berbagai aspek untuk diusulkan," kata Sri. Untuk diketahui, Susrama adalah otak dibalik pembunuhan jurnalis Radar Bali (Jawa Pos Group) AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, 2009 lalu. Dia divonis bersalah dan mendapat hukuman penjara seumur hidup karena perannya di kasus tersebut. Susrama bukan satu-satunya terpidana penjara seumur hidup yang mendapat perubahan pidana berdasarkan Keppres 29/2018. Ada 114 terpidana lain yang juga bernasib sama dengannya.

Remisi Pembunuh Wartawan Akan Dibatalkan, Begini Alasan Ditjen PAS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dirjen pas kemenkumham

Berita Terkini