<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/dirjen-migas-1605825061.jpg" alt="Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM, Laode Sulaeman, Selasa (7/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM, Laode Sulaeman, Selasa (7/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berpotensi menambah kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk badan usaha pengelola SPBU swasta pada tahun 2026. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM, Laode Sulaeman menyampaikan penambahan kuota impor dilakukan sebagai salah satu antisipasi pemerintah agar kelangkaan BBM di SPBU tidak terjadi lagi pada masa mendatang. "Yang disiapkan ya kita sudah tahu kejadian hari ini jangan sampai terjadi lagi. Itu aja. Kan ada kejadian begini," kata Laode Sulaeman saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta Selatan, Selasa (7/10). Meski ada potensi untuk menambah kuota impor, terkait besaran dan detailnya ia tak bisa menyebutkannya secara gamblang saat ini. "Ada, kemungkinan selalu ada (kuota impor SPBU swasta naik). Cuman kalau saya ngomong sekarang kan saya salah. Saya kan belum ngitung. Kemungkinannya ada," ujar Laode. Kendati demikian ia memastikan bahwa tahun ini, tidak ada penambahan kuota impor untuk SPBU swasta. Lantaran, sudah melampaui 110 persen dan telah disepakati untuk pengadaan stok dengan berkolaborasi bersama PT Pertamina (Persero). "Kalau tahun ini kita kan sudah ada langkah kolaborasi. Kenapa kita mau ngomongin itu lagi," tuturnya. Sebelumnya, sejumlah badan usaha pengelola SPBU swasta, seperti Shell, ExxonMobil hingga Bp-AKR rupanya telah melayangkan surat kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di tengah isu kelangkaan serta pembatasan kuota impor BBM yang menyebabkan kehabisan stok. Surat tersebut dilayangkan keterkaitannya mengenai kepastian dan kelangsungan investasi di tanah air. Salah satu yang mengalami kelangkaan adalah PT Shell Indonesia selaku pengelola SPBU Shell menyampaikan bahwa stok seluruh jenis gasoline atau bensin akan habis pada Kamis (2/10) malam. President Director &amp; Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian menyebut di 5 SPBU itu pihaknya hanya menjual BBM jenis Diesel. Sedangkan untuk jenis produk gasoline seperti RON 92 sudah mengalami kelangkaan sejak Agustus 2025.&nbsp; "Kalau dilihat sampai saat ini, kami hanya menjual diesel tetapi kalau untuk BBM jenis bensin bisa dikatakan hampir seluruh dari SPBU kami sudah mengalami situasi stock out," kata Inggrid dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (1/10).&nbsp; "Saat ini yang ada mungkin tidak ada sampai 10 bapak dan ibu, hanya sekitar 5 SPBU yang kalau kami melihat besok malam (malam hari ini) mungkin juga sudah habis. Jadi memang kami benar-benar mengalami stock out, kelangkaan untuk BBM jenis bensin," imbuhnya. Tak hanya Shell, sejumlah SPBU swasta lain juga mengalami kehabisan BBM. Meliputi SPBU Vivo, SPBU ExxonMobil, SPBU Bp-AKR dan AKR Corporindo.

Kementerian ESDM berpotensi menambah kuota impor BBM untuk SPBU swasta pada tahun 2026 sebagai antisipasi kelangkaan.

ESDM Berpotensi Tambah Kuota Impor BBM Swasta Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/spbu-swasta-3685551420.jpg" alt="Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/10). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/10). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan baru akan mengupayakan ketersediaan stok BBM Research Octane Number (RON) atau tingkat oktan 95 untuk SPBU swasta setelah persoalan kekosongan stok RON 92 telah selesai. Hal ini sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman usai menghadiri Rapat Pembahasan Kuota Impor SPBU Swasta di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (7/10).&nbsp; "Kan, yang RON 92 dulu kita beresin. Yang paling banyak yang beli motor dan lain-lain kan itu dulu," ujar Laode Sulaeman.&nbsp; Menurutnya, secara teknis penyediaan BBM dengan kadar oktan lebih tinggi bukanlah hal yang sulit. Pihaknya memastikan BBM RON 95 dapat disiapkan melalui kilang-kilang yang ada di Tanah Air. "Sebenarnya RON itu dari kilang bisa disiapkan. Bukan hal yang sulit," imbuhnya.&nbsp; Lebih lanjut, Laode menyebut hingga saat ini PT Pertamina (Persero) telah melakukan lelang pasokan BBM kepada tiga badan usaha pengelola SPBU swasta. Dia menjanjikan, setelah distribusi dan ketersediaan RON 92 di SPBU swasta stabil, pemerintah baru akan menindaklanjuti penyediaan RON 95.&nbsp; "Kalau yang dilelangkan oleh Pertamina ke tiga badan usaha (SPBU swasta) itu sudah jalan. Kita tinggal cari misalnya tadi ada isu (RON) 95 yang kurang. Nah itu kita carikan," pungkas Laode.&nbsp; Sebelumnya, Komisi XII DPR RI mengungkapkan bahwa Pertamina tak menyediakan produk Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan jenis oktan RON 95 di tengah kelangkaan yang dialami oleh seluruh SPBU swasta di Tanah Air.&nbsp;Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar menyampaikan hal tersebut menjadi anomali dari kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di saat seluruh SPBU swasta diwajibkan membeli bahan bakar dasar dari Pertamina untuk stok hingga akhir tahun ini.&nbsp; "Swasta diwajibkan beli base fuel ke Pertamina, padahal SPBU swasta menjual 3 jenis bensin (Ron 92, 95 dan 98). Sedangkan Pertamina sendiri hanya bisa menyediakan Ron 92 dan 98," ujar Gunhar dalam keterangannya belum lama ini.&nbsp; Atas kebijakan itu, kata dia, maka tidak heran jika hingga saat ini SPBU swasta kebingungan mencari pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan RON 95. "Saat ini BBM jenis Ron 95, Pertamina hanya tersedia di 119 SPBU, untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," ungkapnya.&nbsp; Di sisi lain, pemerintah mengklaim telah menambah kuota impor BBM pada SPBU swasta untuk 2025. Bahkan, kuota yang diajukan oleh SPBU swasta dinilai telah melampaui kebijakan yang diatur pemerintah mencapai 110 persen.&nbsp; Namun hingga saat ini, SPBU swasta di tanah air dari Shell hingga Bp - AKR mengalami kekosongan stok mulai dari jenis BBM berkadar oktan 92 hingga 95. Tetapi Pertamina yang masih memiliki kuota impor BBM hanya menyediakan RON 92 dan 98 saja. &nbsp; &nbsp; Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com

Pemerintah pastikan RON 95 akan disediakan setelah RON 92 stabil, namun SPBU swasta masih kesulitan pasokan BBM.

BBM RON 95 di SPBU Swasta juga Mulai Menipis, Dirjen Migas: RON 92 Dulu Kita Beresin!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/spbu-swasta-3685551420.jpg" alt="Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/10). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/10). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, operasional Kilang Dumai di Riau tetap berjalan normal meskipun sempat mengalami insiden kebakaran pada Rabu (1/10) malam. Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya menerima laporan dari manajemen kilang, kejadian tersebut tidak mengganggu operasional kilang tersebut. "Secara globalnya pada saat malam terjadinya pun, tengah malam kita sudah dikasih info sama GM-nya bahwa (kebakaran itu) tidak mengganggu operasi yang ada, jadi yang penting itu," kata Laode, dikutip dari Antara, Sabtu (4/10). Ia menegaskan, pasokan bahan bakar dari Kilang Dumai masih berlangsung normal tanpa kendala berarti. Semua sistem tetap terkendali sehingga kebutuhan energi masyarakat tidak terganggu dan tidak menimbulkan dampak luas. "Operasional masih normal. Jadi, pasokan dari Kilang Dumai juga masih tetap. Jadi, semuanya masih terkendali, nggak ada hal-hal yang spesifik banget," ujarnya. Meski demikian, Laode menuturkan penyebab pasti kebakaran hingga kini belum dapat dipastikan. Proses investigasi masih berjalan dan hasilnya baru akan disampaikan setelah pemeriksaan teknis selesai dilakukan oleh pihak terkait. Mengenai unit yang terdampak kebakaran, Laode belum memberikan penjelasan detail. Ia menekankan bahwa informasi teknis menunggu hasil penyelidikan resmi, agar publik menerima keterangan sesuai fakta di lapangan. "Belum (diketahui penyebab kebakaran), masih dalam proses penyelidikan. Nanti kalau terkait spesifiknya saya belum bisa sampaikan," imbuhnya. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengirim tim untuk mengecek Kilang Dumai, Riau, yang terbakar pada Rabu (1/10) malam, guna mencari tahu penyebab kebakaran tersebut. "Tim saya belum pulang dari lokasi (kebakaran)," ucap Bahlil usai menghadiri Peluncuran Logo Baru BPH Migas di Jakarta, Kamis (2/10). Kilang minyak PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit II Dumai, Provinsi Riau, dikabarkan terbakar sekitar pukul 20.30 WIB, Rabu (1/10) malam. Suara ledakan keras menyertai kebakaran kilang itu. Tim tanggap darurat Kilang Pertamina Dumai berhasil mengatasi kebakaran di salah satu unit operasional, sehingga situasi berada dalam kondisi aman dan berhasil terkendali pada pukul 23.20 WIB. Proses investigasi penyebab insiden tengah dilakukan untuk memastikan langkah pencegahan yang lebih optimal di masa mendatang. Area Manager Communication, Relations &amp; CSR Kilang Pertamina Dumai Agustiawan memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman pascakebakaran yang melanda salah satu unitnya pada Rabu (1/10) malam. Dikutip dari laman resmi Kilang Pertamina Internasional, Kilang Dumai merupakan kilang pengolahan minyak terbesar ketiga di Indonesia dengan tingkat kompleksitas/NCI 7.5. Kilang ini memiliki kapasitas total sebesar 170 MBPOD dengan output produk yaitu Solar, Avtur, Pertalite, Pertadex, MFO-LS, LSFO, UCO, NBF, smooth fluid, LPG dan Green Coke.

"Jadi, pasokan dari Kilang Dumai juga masih tetap. Jadi, semuanya masih terkendali, nggak ada hal-hal yang spesifik banget," ujar Laode.

ESDM Pastikan Pasokan dari Kilang Dumai Tetap Sama usai Kebakaran, Operasional Normal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/spbu-swasta-3685551420.jpg" alt="Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/10). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/10). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta guna membahas terkait belum dilakukannya pembelian base fuel dari bahan bakar minyak (BBM) impor yang disediakan oleh Pertamina. Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pertemuan itu akan dilakukan hari Jumat ini di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM sekitar pukul 15.30 WIB. "Di Kantor Migas, jadi mungkin kita tunggu saja nanti sore ya. Info yang lebih pasti lagi mengenai kesepakatan yang ada," kata Laode ditemui di Kantor Kementerian ESDM, di Jakarta, Jumat siang (3/10). Di menyampaikan, pihaknya akan bertemu dengan para pengusaha SPBU dalam rangka negosiasi menuju kesepakatan antarbadan usaha. "Ini kesepakatan tersebut saya akan dapatkan secara lengkap pada saat rapat nanti sore pukul 15.30 WIB," ujarnya. Sebelumnya, Menteri ESDM&nbsp;Bahlil Lahadalia menyatakan SPBU swasta Shell, Vivo, British Petroleum (BP), dan Exxon Mobil menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan dengan skema impor melalui Pertamina. Langkah tersebut untuk mengatasi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta, seperti Shell dan BP, yang telah terjadi sejak Agustus 2025. Menurut Bahlil, dari kesepakatan tersebut, SPBU swasta mengajukan beberapa syarat dalam skema impor tambahan BBM lewat kolaborasi dengan Pertamina, yaitu BBM yang dibeli merupakan BBM murni (base fuel) yang nantinya akan dilakukan pencampuran di tangki SPBU masing-masing. Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada SPBU swasta yang membeli base fuel dari Pertamina.

Laode menyampaikan, pihaknya akan bertemu dengan para pengusaha SPBU dalam rangka negosiasi menuju kesepakatan antarbadan usaha.

Belum Ada yang Mau Ambil Base Fuel Diimpor Pertamina, ESDM kembali Kumpulkan Pengelola SPBU Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/16/WhatsApp-Image-2025-01-16-at-182445-658709321.jpg" alt="Pelantikan pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian ESDM, Kamis (16/1). (Kementerian ESDM)" width="100%">
<figcaption>Pelantikan pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian ESDM, Kamis (16/1). (Kementerian ESDM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ESDM, Kamis (16/1). Di antara pejabat yang dilantik adalah Achmad Muchtasyar yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, serta Nasri yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh. Sejumlah tugas telah menanti para pejabat baru itu. Bahlil menekankan, salah satu pekerjaan rumah yang harus digarap adalah swasembada energi melalui peningkatan lifting. &rsquo;&rsquo;Pak Dirjen, terkait dengan kedaulatan energi, tugas bapak berat bersama saya. Lifting kita setiap tahun menurun. Konsumsi kita setiap tahun naik, kalau tidak dikonversi menjadi bioetanol,&rsquo;&rsquo; ujar Bahlil dalam sambutannya. Dia mengingatkan, peningkatan lifting minyak merupakan tugas penting yang harus dilaksanakan. Hingga akhir tahun 2024, lifting minyak tidak sampai level 600.000 barel per hari (bph). &rsquo;&rsquo;Tugas kita adalah menaikkan lifting. Karena lifting kita sekarang di akhir tahun tidak lebih dari 600.000, kurang dari 600.000 akumulasi,&rsquo;&rsquo; imbuhnya.&nbsp; Selain itu, Bahlil juga mendorong percepatan penyelesaian wilayah kerja migas yang masih mandek. Menurut dia, saat ini ada 60 wilayah kerja migas yang akan dilakukan proses tender hingga 2028 mendatang. Sebelum tenggat tersebut, dia menginstruksikan agar tender harus berjalan lancar. &rsquo;&rsquo;Saya minta 2027, dari 60 itu semua sudah ditenderkan. Jangan ditahan,&rsquo;&rsquo; jelas mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu. Dia juga meminta evaluasi menyeluruh pada wilayah-wilayah kerja yang sudah memasuki Plan of Development (PoD) tetapi masih stagnan. Bahlil juga mengancam akan mencabut izin kontraktor migas yang sudah PoD namun tidak kunjung melakukan produksinya.

Bahlil menekankan, salah satu pekerjaan rumah yang harus digarap Dirjen Migas baru adalah swasembada energi lewat peningkatan lifting migas.

Lantik Achmad Muchtasyar Jadi Dirjen Migas, Menteri ESDM Bahlil Instruksikan Lifting Migas Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/12/WhatsApp-Image-2023-08-12-at-155412-2476665844.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji berkunjung Kampung Lontong." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji berkunjung Kampung Lontong.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji berkunjung ke Balai RW 02, Kampung Lontong, Jalan Petemon Barat No. 27 C, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan. Kunjungan kali ini, Wali Kota Eri Cahyadi bersama Dirjen ESDM mendengarkan aspirasi warga Kampung Lontong yang mengeluhkan kenaikan harga gas. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, telah berkirim surat kepada Kementerian ESDM untuk meminta solusi terkait permasalahan harga dan nilai jaminan pembayaran gas PGN di Kampung Lontong. &rdquo;Di sini dikeluhkan pada waktu itu ada nilai jaminan (pemakaian). Nah jaminan itu dua kali lipat dari pemakaian dua sampai tiga bulan. Kalau pemakaiannya di empat bulan berikutnya naik, nah itu (jaminannya) ikut naik, ini kan memberatkan,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Akibat adanya jaminan pembayaran penggunaan gas, 59 kepala keluarga (KK) yang menggeluti usaha lontong di kampung tersebut tidak bisa melunasi tagihan. Yang semula harga penggunaan per meter kubik Rp 4.000, kini menjadi Rp 6.000. Wali Kota Eri minta pembayaran tetap dilakukan asal menggunakan hitungan harga lama, yakni Rp 4.000 per meter kubik. &rdquo;Tetap membayar, wajib membayar. Tapi, tunggakannya tidak menggunakan harga yang Rp 6.000, kami juga mohon jaminannya dihilangkan,&rdquo; ujar Eri. &rdquo;Saya membuat surat kepada Pak Dirjen, bahwa UMKM di Kampung Lontong ini. Jangan sampai ada yang rumahnya dijual, yang seharusnya dimanfaatkan untuk UMKM. Jika rumahnya dijual dan dimanfaatkan untuk manfaat lainnya, saya akan memberikan sanksi hukuman kepada warga saya,&rdquo; tegas Eri. Sementara itu, Dirjen Kemen ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, akan menindaklanjuti keluhan warga terkait harga dan tunggakan jaminan pembayaran gas PGN di Kampung Lontong, Surabaya. Keluhan tersebut akan disampaikan kepada PT PGN untuk ditindaklanjuti bersama. &rdquo;Akan kami komunikasikan segera,&rdquo; kata Tutuka. Tutuka menjelaskan, Kementerian ESDM akan memberikan perhatian lebih terhadap warga kurang mampu di Kampung Lontong, agar bisa bertahan menjalankan usaha. Dia berharap permasalahan itu bisa segera diselesaikan sesuai kebutuhan warga Kampung Lontong di Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan. &rdquo;Mudah-mudahan bukanlah hal yang sulit ya, karena jumlah gas yang dibutuhkan tidak banyak, kecil, untuk ukuran yang biasa ditangani PGN,&rdquo; jelas Tutuka Ariadji. Lurah Kupang Krajan Herman Felani menyampaikan, dari data 2022 akhir hingga pertengahan 2023, ada 59 KK yang menggeluti usaha UMKM Lotong di kawasan Jalan Petemon Barat. Akibat kenaikan harga dan jaminan pembayaran, pada Agustus hanya tersisa sekitar 11 KK pelaku UMKM lontong yang bertahan menggunakan jaringan gas PGN. &rdquo;48 pelaku UMKM lontong beralih menggunakan tabung gas LPG 3 kilogram. Yang kemarin ada masalah tunggakan, terus jaminan pembayaran, akhirnya kan nggak mampu bayar, itu akhirnya diputus PGN. Meteran diambil tidak ada jaringan gas lagi dan beralih menggunakan gas 3 kilo itu,&rdquo; terang Herman. Herman mengungkapkan, pemutusan meteran gas PGN itu terjadi saat awal menjabat sebagai lurah Kelurahan Kupang Krajan, yakni pada Oktober 2021. Sedangkan keluhan jaminan pembayaran gas PGN, dirasakan warga Kampung Lontong sejak November 2021. Dia bersama jajarannya berusaha menampung aspirasi warga dan mencari solusi terkait hal tersebut di berbagai forum diskusi. Termasuk melalui DPRD Kota Surabaya hingga rapat di kantor Pemkot Surabaya. &rdquo;Wakil Wali Kota Armuji juga berupaya mencari solusi terkait hal tersebut. Karena tidak ada titik temu, warga mengeluh dan keberatan jika harus melunasi tagihan jaminan pembayaran gas PGN. Tagihan jaminan pembayaran itu jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah sehingga membuat pelaku UMKM di Kampung Lontong memilih menggunakan tabung gas 3 kilogram,&rdquo; papar Herman. &rdquo;Nah, yang terakhir ini Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) yang turun langsung ke lokasi. Ini bisa kita bilang (menuai) respons positif, karena selama ini sudah berupaya berkoordinasi dengan PGN Kota Surabaya, namun mereka bilang jaminan pembayaran itu kan kebijakan pusat,&rdquo; ucap Herman. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Dirjen Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji berkunjung ke Balai RW 02, Kampung Lontong, Jalan Petemon Barat No. 27 C, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan. Kunjungan kali ini, Wali Kota Eri Cahyadi bersama Dirjen ESDM mendengarkan aspirasi warga Kampung Lontong yang mengeluhkan kenaikan harga gas.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM berkunjung ke Kampung Lontong mendengar aspirasi warga soal harga gas

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Bersama Dirjen ESDM Tampung Keluhan Pelaku UMKM di Kampung Lontong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/DSCF6354-01.jpeg" alt="Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji/ dok. ESDM" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji/ dok. ESDM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seluruh anggota G20 dan negara-negara lain telah berkomitmen mencapai Perjanjian Paris. Target net zero emission (NZE) tersebut tentu jadi tantangan di tengah meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mendorong permintaan energi primer global hingga 2050.  Guna mencapai keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi yang terus meningkat dan pencapaian target pengurangan emisi karbon itu, peran gas dalam transisi energi bersih perlu ditingkatkan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan, karenanya nvestasi dalam proyek gas alam perlu ditingkatkan secara global untuk mendorong penggunaan gas alam yang lebih besar.  "Penting juga untuk mendorong integrasi pasar gas di antara tiga wilayah terbesar gas alam yaitu Asia, Amerika Utara dan Eropa," ucapnya dikutip dari situs resmi Ditjen Migas, Kementerian ESDM, Rabu (25/5).  Ariadji meyakini bahwa kerja sama internasional termasuk melalui G20, akan berkontribusi lebih dalam meningkatkan peran gas untuk mendukung netralitas karbon.  Menurut Tutuka, untuk mencapai NZE, setiap negara memiliki pendekatannya sendiri untuk mempromosikan transisi energi bersih. Transisi energi bersih harus dilakukan secara komprehensif dalam berbagai tahapa.  Beberapa hal yang menjadi pertimbangan yakni daya saing, biaya, ketersediaan dan keberlanjutan untuk memastikan transisi berjalan lancar, serta ketahanan energi tidak terganggu. Untuk Indonesia sendiri, sejak pertama kali diproduksi pada 1965, gas bumi untuk keperluan rumah tangga di Indonesia terus meningkat.  Sebelumnya, gas lebih banyak digunakan untuk tujuan ekspor. Saat ini, lebih dari 60 persen produksi gas Indonesia digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.  Kejar Target 2050  Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), porsi gas bumi ditargetkan mencapai 24 persen dalam bauran energi nasional 2050. Cadangan Gas Indonesia antara lain menjadi salah satu faktor penentu target tersebut.  Total cadangan gas sebesar 62,39 TSCF tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengundang semua calon investor untuk berkontribusi dalam mengembangkan cadangan.  "Pemerintah menawarkan kemudahan berusaha dan fasilitas pendukung bagi investor, mulai dari regulasi, perizinan, hingga insentif fiskal dan nonfiskal," paparnya.  Saat ini konsumen gas terbesar di Indonesia adalah industri, listrik, dan pupuk. Sementara itu, sekitar 22,57 persen diekspor dalam bentuk LNG, dan 13,13 persen diekspor melalui pipa. Total konsumsi gas mencapai 5.734,43 BBUTD.  Untuk menjaga ketahanan energi, Indonesia menargetkan produksi gas bumi sebesar 12 BSCFD pada 2030. Berdasarkan Neraca Gas Indonesia, diperkirakan ada potensi surplus untuk memasok kebutuhan industri baru di dalam negeri atau untuk diekspor.  Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk industri maupun pembangkit listrik, pemerintah Indonesia terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, misalnya infrastruktur pipa gas. Selain itu, pengembangan pipa LNG skala kecil dan virtual juga penting untuk mengamankan pasokan energi di daerah-daerah tertentu dengan kendala geografis, seperti di pulau-pulau kecil yang tersebar, terutama di bagian timur negara itu.  "Dengan cadangan dan potensi yang melimpah tersebut, membuka pasar gas bumi di Indonesia. Kami menyambut para investor untuk bergabung dalam pengembangan gas di tanah air untuk menyediakan pasokan energi yang andal dan pada saat yang sama, untuk mencapai target NZE tahun 2060," tambah Tutuka.

Tingkatkan Peran Gas di Era Transisi Menuju Net Zero Emission 2060

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-kebijakan-jual-harga-bbm-non-subsidi-begini-kata-dirjen-migas_m_203911.jpeg" alt="Ilustrasi petugas SPBU Pertamina tengah melayani pembeli" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas SPBU Pertamina tengah melayani pembeli</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mempertimbangkan rencana diterapkannya kebijakan kenaikan harga jenis BBM umum (JBU) seperti Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo. Salah satu pertimbangannya, memberi manfaat bagi semua pihak baik PT Pertamina (Persero) maupun masyarakat. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Djoko Siswanto mengatakan, ada beberapa risiko jika pemerintah tidak memberlakukan kebijakan tersebut. Salah satu yang paling penting adalah persoalan reveneu dan keuntungan. Bagi pria yang akrab disapa Joksis ini, menjual produk ataupun jasa dengan harga tinggi namun sedikit permintaan hanya akan menjadi hal yang sia-sia dalam bisnis. "Risiko badan usaha itu sendiri jadi nggak ada revenue karena nggak ada yang beli. Ngapain kamu jualan tapi nggak ada yang beli, mendingan harga dikurangin, tapi dapat margin," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (12/4). Dia mencontohkan, Pertamina lebih baik mengambil keuntungan sebesar 1 persen untuk JBU tersebut. Sehingga, jarak harga antara premium, pertalite dan pertamax cs tidak akan jauh selisihnya. Menurutnya, langkah tersebut akan membuat masyarakat bergairah untuk mulai beralih dari penggunaan premium. Di sisi lain, perseroan juga tetap dapat menjalankan bisnisnya dengan baik meski mendapat keuntungan kecil. "Dengan demikian, jualan dia bisa tetap laku meskipun hanya satu persen. Keuntungan kedua, kita tidak perlu menyediakan tambahan premium karena masyarakat menggunakan pertalite ke atas. Jadi persetujuan ini menguntungkan semua pihak," jelas dia. "Masyarakat bisa tetap menggunakan BBM berkualitas tinggi dengan harga yang tidak terlalu jauh, negara atau pemerintah tidak perlu memberikan tambahabn positif. Ini lho skenario di belakang kebijakan itu," pungkas Joksis.&nbsp;

Soal Kebijakan Jual Harga BBM Non Subsidi, Begini Kata Dirjen Migas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/lifting-migas-semester-i-2017-tak-tercapai-dirjen-migas-jelaskan-ini_m_149647.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Realisasi lifting Minyak dan Gas Bumi (Migas) pada semester I-2017 mencapai 802 ribu barel per hari (bph) dan lifting gas mencapai 1,13 juta bph. Capaian tersebut masih dibawah Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017, dimana target lifting minyak ditargetkan sebesar 815 ribu bph dan target lifting gas sekitar 1.150 bph. Hal itu disampaikan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Ego Syahrial di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (8/8). "Target APBN yang sudah kita revisi dalam APBNP pada 10 Juli, target lifting minyak 815 ribu bph. Saat ini capaian kita 802 ribu bph. Jadi kurang 5 persen enggak terlalu jauh. Kita harapkan di akhir tahun bisa capai 815 ribu bph. Capaian di 2016 juga lebih besar dari target, target 826 ribu realisasi 829 ribu bph," terangnya. Lanjut Ego, tidak tercapainya target diharapkan dapat segera dibenahi hingga akhir tahun. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pemboran di ladang minyak dengan potensi besar. "Usaha untuk mengejar itu, salah satunya kita melakukan usaha pengeboran. Meminimalkan proses perizinan. Terus yang terpenting kita berusaha mengurangi unplain shutdown," kata dia. Tidak hanya itu, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2010 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 tahun 2017 tentang Skema Bagi Hasil Migas Gross Split juga diharapkan bisa memberi kontribusi dalam tercapainya target lifting minyak dan gas hingga akhir tahun. "Memang tidak akan kita rasakan sekarang, tapi ini long term. Kegiatan eksplorasi disaat industri migas turun, kita bisa melakukan akselarasi. Kemudian permen Gross Split juga sudah kita keluarkan. Yang sedang kita kerjakan adalah PP-nya, sehingga apa yang ditunggu kontraktor terkait sistem perpajakan kita harapkan dalam waktu tidak lama bisa kita terbitkan. Sekarang dalam tahap diskusi dengan BKF," tutupnya.

Lifting Migas Semester I 2017 Tak Tercapai, Dirjen Migas Jelaskan Ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dirjen migas

Berita Terkini