<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Jasa-Servis-KTP-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Penawar Jasa jasa servis kartu tanda penduduk (KTP) di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (21/1/2021). Harga servis dibanderol sekitar Rp10.000-Rp65.000 Ribu per kartu, tergantung tingkat kesulitan yang di perbaiki. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Penawar Jasa jasa servis kartu tanda penduduk (KTP) di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (21/1/2021). Harga servis dibanderol sekitar Rp10.000-Rp65.000 Ribu per kartu, tergantung tingkat kesulitan yang di perbaiki. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Anak dengan nama sangat singkat, hanya satu kata, ke depan tidak akan dijumpai lagi. Begitu pula anak yang memiliki nama sangat panjang. Sebab, pemerintah mengeluarkan ketentuan terkait dengan pemberian nama untuk keperluan pencatatan pada dokumen kependudukan.  Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.  Beberapa ketentuannya, misalnya, nama maksimal 60 huruf, harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir, serta diatur jumlah kata paling sedikit dua kata. Implikasinya, bagi yang memberikan nama tidak sesuai dengan ketentuan, dokumen kependudukannya tidak diterbitkan.  Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, aturan itu dikeluarkan sebagai perlindungan anak sejak dini. Sebab, dalam database kependudukan ditemukan nama yang tidak wajar. Selain kelewat panjang atau bahkan ada yang sangat pendek, satu huruf, tidak sedikit yang menggunakan kata tak pantas. ”Banyak pula nama yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Contoh, Pantat, Aurel Vagina, Penis Lambe,” ujarnya tadi malam (23/5).  Kemudian, ada juga nama yang merendahkan dan berpotensi sebagai bahan perundungan. Misalnya, Erdawati Jablay Manula hingga Ereksi Biantama.  Berbagai nama tak wajar itu, lanjut dia, menimbulkan persoalan. Nama panjang, misalnya, akan sulit masuk kolom data kependudukan. Sementara itu, nama yang bermakna negatif, bertentangan dengan norma kesusilaan, akan menjadi beban pikiran anak seumur hidup. ”Alasan minimal dua kata memikirkan masa depan anak. Contoh, ketika anak mau sekolah atau mau ke luar negeri untuk membuat paspor minimal harus dua kata,” terang dia.  Zudan menegaskan bahwa aturan tersebut bersifat ke depan. Artinya, nama-nama yang sudah ada sebelum diterbitkan permendagri itu tetap berlaku.  Terpisah, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah menyatakan, kebijakan tersebut memiliki dua sisi makna. Di satu sisi, kebijakan tersebut positif untuk menertibkan administrasi.  Aturan minimal dua kata, misalnya, akan memudahkan integrasi dengan data yang mewajibkan hal itu. Contohnya, paspor. ”Sehingga tidak perlu menambah nama,” ujarnya.  Meski demikian, dia menilai kebijakan tersebut juga rawan menimbulkan persoalan. Pertama, dari sisi hak. Pemberian nama merupakan hak yang sifatnya privat. Dari aspek itu, kebijakan tersebut bisa menjadi perdebatan.  Persoalan lain yang juga berpotensi muncul adalah benturan dengan budaya. Harus diakui pemberian nama di Indonesia sangat erat kaitannya dengan budaya. Di Jawa, misalnya, ada tradisi kelompok tertentu yang terbiasa memberikan nama dengan satu kata saja.  Di sisi lain, ada juga daerah yang memiliki tradisi memberi nama dengan ejaan yang panjang. ”Apakah itu sudah dipertimbangkan pemerintah?” tuturnya.  Karena konsekuensi atas pelanggaran tersebut cukup serius, yakni tidak diterbitkannya dokumen kependudukan, Lina mengimbau agar sosialisasi dimasifkan. Khususnya di daerah-daerah pelosok yang tidak cukup terjangkau informasi. Pengetahuan publik atas sebuah kebijakan, lanjut Lina, sangat penting. Dengan begitu, hak dasar masyarakat bisa terlindungi.  Aturan baru soal pencatatan nama dalam dokumen kependudukan tersebut sudah berlaku di daerah. Salah satunya di Madiun. ”Sudah berlaku di Kota Madiun. Aturan itu resmi diundangkan akhir April, tapi salinannya baru turun beberapa hari lalu,” kata Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Madiun Poedjo Soeprantio sebagaimana dilansir Radar Madiun kemarin (23/5).  Poedjo menjelaskan, aturan yang tercantum dalam Permendagri 73/2022 tersebut berlaku bagi pemohon dokumen kependudukan baru. Artinya, pencatatan nama pada dokumen yang dilaksanakan sebelum permendagri tersebut turun tetap berlaku. ”Aturan ini bukan tanpa alasan. Selain untuk akurasi data, juga memudahkan masyarakat memperoleh hak konstitusional sebagai warga negara,” imbuhnya.  Selain batas kata atau huruf, lanjut dia, nama penduduk harus mudah dibaca, tidak memiliki makna negatif, serta tidak multitafsir. ”Kalau tidak sesuai aturan, terpaksa tidak dapat kami layani. Itu sudah ketentuan pemerintah pusat,” tegasnya.  Dia menambahkan, pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang menggunakan angka dan tanda baca. Selain itu, tidak diperbolehkan mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.  Poedjo mengatakan, dokumen kependudukan yang dimaksud dalam aturan itu meliputi e-KTP, kartu keluarga, kartu identitas anak, dan akta pencatatan sipil. ”Jadi, jika ada bayi baru lahir, pemberian nama harus sesuai ketentuan yang berlaku. Jika tidak, tak bisa kami lakukan pencatatan dan penerbitan,” tuturnya.  Dalam waktu dekat, pihaknya segera menyosialisasikan aturan baru tersebut kepada masyarakat. Dia berharap warga mematuhinya demi kemudahan pencatatan dokumen kependudukan.  Sementara itu, di Ponorogo, masih ada warga yang mengajukan pencatatan kependudukan dengan nama yang terdiri atas satu kata. Nama hanya dengan satu kata itu tetap diizinkan lantaran telanjur tercetak di dokumen kependudukan. ”Banyak sekali dari saudara-saudara kita yang mencatatkan dokumennya hanya dengan nama Suyono, Misno, dan sebagainya. Nah, jumlahnya berapa masih kami hitung,” kata Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Ponorogo Heroe Purwanto sebagaimana diberitakan Radar Ponorogo.  Dia menjelaskan, sekarang penulisan nama juga tidak boleh disingkat. Misalnya, Abdul yang lazim hanya ditulis Abd atau Muhammad disingkat Muh. ”Setelah aturan ini turun sistem belum diperbaiki, detailnya kami masih menunggu,” imbuhnya.  Saat ini dispendukcapil telah melanjutkan informasi ke berbagai satuan pelayanan hingga ke desa. Sejak aturan itu terbit, belum ada lagi warga yang mengajukan nama satu kata dalam adminduk. Alias nihil warga yang memberikan nama anaknya yang baru lahir hanya dengan satu kata. ”Kami cek di bagian pelayanan belum ada,” ujarnya.

Nama di Dokumen Kependudukan Minimal 2 Kata, Maksimal 60 Huruf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/SENSUS-PENDUDUK-2020.jpg" alt="Ilustrasi logo sensus penduduk 2020 (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo sensus penduduk 2020 (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri I Gede Suratha mengatakan, pemerintah akan melibatkan anak muda dalam sensus yang akan digelar pada 15 Februari hingga 31 Maret 2020 mendatang.  Menurutnya, tujuan sensus penduduk 2020 untuk membuat perencanaan hidup kaum milenial lebih matang. Sehingga, peluang untuk meraih masa depan yang cerah dapat lebih terbuka di berbagai sektor.  ”Anak muda butuh data tunggal yang valid, bila tidak 50 persen hidupnya bisa gagal," ujarnya di acara FMB di Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta, Kamis(13/2).  Disamping itu, lanjutnya, data sensus yang akurat sangat dibutuhkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi yang terjadi sebenarnya.  Ia menyebut, dengan mengeluarkan edaran yang berbunyi bahwa seluruh masyarakat untuk ikut sensus ini, mendapat respon positif oleh seluruh instansi daerah. "Seluruh masyarakat instansi daerah menyadari betapa pentingnya data ini," katanya.

Anak Muda Butuh Data Akurat, Jika Tidak 50 Persen Hidupnya Bisa Gagal

dirjen kependudukan dan catatan sipil

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dirjen kependudukan dan catatan sipil

Berita Terkini

Nama di Dokumen Kependudukan Minimal 2 Kata, Maksimal 60 Huruf

Anak Muda Butuh Data Akurat, Jika Tidak 50 Persen Hidupnya Bisa Gagal

Download Aplikasi JawaPos.com