<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/03/sylmi-karim-2491890409.jpeg" alt="Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim. (Dok. Imigrasi)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim. (Dok. Imigrasi)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Silmy Karim memastikan, seluruh layanan Keimigrasian telah pulih 100 persen. Hal ini setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diretas atau terserang ransomware. <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini kita sudah memastikan seluruh layanan Keimigrasian dari perlintasan, kemudian visa online, izin tinggal, dan paspor sudah recover 100 persen," kata Silmy Karim dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Silmy menjelaskan awal mula terjadinya gangguan Keimigrasian, gangguan itu awalnya terjadi pada Kamis (20/6) yang diduga terjadi gangguan sistem. Pihak imigrasi yang berada di lapangan langsung melakukan pengecekan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Awalnya dari pihak kita mengecek apakah itu jaringannya, apakah itu ada interuption yang disebabkan oleh hal teknis. Itu dulu kan biasanya di lapangan, melaporkan ke Direktorat IT, ini ada kendala. Karena kita memang memiliki help desk yang 24 jam, untuk mendukung sistem," ucap Silmy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyatakan bahwa Imigrasi merupakam lembaga yang sangat menggunakan teknologi dalam kerjanya. Sehingga sangat bergantung pada sistem teknologi internet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah melakukan pengecekan bahwa gangguan terjadi pada Pusat Data Nasional (PDN). Saat itu, kata Silmy, dirinya merasa heran mengapa bisa terjadi gangguan yang cukup lama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita belum tahu itu sebabnya apa, pokoknya PDN gangguan. Nah, kalau gangguan teknis itu tidak mungkin lebih dari 6 jam rata-rata ya. Kita tambah lah 6 jam lagi, jadi 12 jam," ungkap Silmy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah terus mengalami gangguan, Silmy mengaku langsung menghubungi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk meminta izin menyiapkan data center alternatif. Hal itu tidak lain untuk bisa cepat memperbaiki layanan Keimigrasian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mohon izin untuk kita menyiapkan data center alternatif. Karena kalau saya biarkan, keputusan itu tidak dilakukan cepat, maka layanan akan terganggu," pungkas Silmy.</div> </div> </div>

Setelah melakukan pengecekan bahwa gangguan terjadi pada Pusat Data Nasional (PDN). Silmy mengaku heran kenapa perbaikannya sangat lama.

Dirjen Silmy Karim Pastikan Seluruh Layanan Keimigrasian Telah Pulih 100 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/dirjen-imigrasi-1678640992.jpg" alt="DIDEPORTASI: Dua WN Tiongkok yang menjadi buron dihadirkan dalam konferensi pers di kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Rabu (4/10)." width="100%">
<figcaption>DIDEPORTASI: Dua WN Tiongkok yang menjadi buron dihadirkan dalam konferensi pers di kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Rabu (4/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setelah 19 tahun bersembunyi di Indonesia, dua warga Tiongkok yang berstatus buron kasus pembunuhan dapat diamankan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Keduanya diketahui berhasil masuk ke Indonesia dengan menggunakan paspor orang lain. Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menjelaskan, dua WN Tiongkok itu berinisial WJ (usia 43 tahun) dan WC, 41. Saat masuk ke Indonesia, mereka menggunakan paspor atas nama Li Xiaqing dan Weng Cheng. Dua paspor yang digunakan memang memiliki kemiripan wajah dengan WJ dan WC. &rdquo;Mereka melarikan diri (dari Tiongkok, Red) sejak 2004,&rdquo; kata Silmy dalam konferensi pers di kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, kemarin (4/10). Dua buron tersebut diamankan petugas imigrasi ketika sedang santap malam di sebuah restoran di kawasan Pluit, Jakarta Utara, pada Jumat (29/9). &rdquo;Sempat terjadi perlawanan, tapi bisa diatasi,&rdquo; ujarnya. Silmy menerangkan, penangkapan dua WNA itu bermula dari permintaan Kedutaan Besar (Kedubes) Tiongkok kepada pemerintah Indonesia pada 31 Agustus lalu. Pihak imigrasi lantas menindaklanjuti surat tersebut dengan pelacakan (tracing). Setelah hampir sebulan, imigrasi berhasil mengidentifikasi keberadaan WJ dan WC di kawasan Pluit. Keduanya langsung ditangkap dan ditahan di ruang detensi imigrasi. Rencananya, keduanya akan dideportasi ke Tiongkok hari ini untuk diproses hukum di Negeri Tirai Bambu itu. &rdquo;Kami serahkan ke pemerintah Tiongkok,&rdquo; tutur mantan direktur utama PT Krakatau Steel tersebut. (tyo/c9/oni)

Dua warga Tiongkok yang berstatus buron kasus pembunuhan dapat diamankan Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Keduanya masuk RI dengan ilegal.

Masuk RI Pakai Paspor Orang Lain, 2 Buron Asal Tiongkok Berhasil Dibekuk Imigrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/Mentan-Yasin-Limpo-Dery-Ridwansah-9JPG-2101901309.jpg" alt="Mentan Syahrul Yasin Limpo usai dimintai keterangan di Gedung KPK." width="100%">
<figcaption>Mentan Syahrul Yasin Limpo usai dimintai keterangan di Gedung KPK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membenarkan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah tiba di Indonesia. Politikus Partai NasDem itu tiba di Tanah Air sejak pukul 18.41 WIB. <div dir="auto">Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim mengatakan, Syahrul Yasin Limpo telah melewati pemeriksaan pihak Imigrasi. Syahrul Yasin Limpo sebelumnya melakukan kunjungan keja ke Eropa sejak akhir September 2024.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Telah tiba di Indonesia," kata Silmy Karim dikonfirmasi, Rabu (4/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syahrul Yasin Limpo pulang ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Elite Partai NasDem itu pun telah menjalani pemeriksaan Imigrasi sekitar pukul 18.41 WIB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi melintasi pemeriksaan Imigrasi pukul 18.41 WIB," ucap Silmy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang beredar, Syahrul Yasin Limpo tiba di Indonesia mengunakan pesawat Singapore Airlines rute Singapura-Cengkareng dengan nomor penerbangan SQ964.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melaporkan penumpang atas nama Bapak Syahrul Yasin Limpo terjadwal pada hari Rabu, 4 Oktober 2023 mengunakan pesawat Singapore Airlines rute SIN-CGK dengan nomor penerbangan SQ964 diperkirakan mendarat pukul 18.05 WIB via Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta pada pukul 15.36 WIB terpantau CEK IN dengan 5 bagasi," demikian informasi yang beredar.</div> </div>

SYL pulang ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Elite Partai NasDem itu pun telah menjalani pemeriksaan Imigrasi.

Imigrasi Benarkan Mentan Syahrul Yasin Limpo Baru Tiba di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/WhatsApp-Image-2023-06-15-at-003953-1481846732.jpeg" alt="CEO OpenAI, Sam Altman saat bertandang ke Indonesia untuk menjawab pertanyaan seputar AI." width="100%">
<figcaption>CEO OpenAI, Sam Altman saat bertandang ke Indonesia untuk menjawab pertanyaan seputar AI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;CEO sekaligus pendiri dari ChatGPT, Samuel Altman menjadi orang pertama yang mendapatkan golden visa Republik Indonesia untuk menetap sekaligus memberikan kontribusi bagi negara. Dia mendapatkan visa itu dalam kategori tokoh dunia dengan masa tinggal hingga 10 tahun. Dikutip dari keterangan resmi Dirjen Imigrasi Indonesia pada Selasa (5/9). Golden visa untuk Sam Altman ditandatangani oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim. Golden Visa merupakan jenis visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun dengan tujuan mendukung perekonomian nasional. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/aplikasi/012764484/biaya-operasional-terlalu-besar-pengembang-chatgpt-terancam-alami-kebangkrutan">Biaya Operasional Terlalu Besar, Pengembang ChatGPT Terancam Alami Kebangkrutan</a> Diundangnya Bos ChatGPT ke Indonesia sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) nomor 22 tahun 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 tahun 2023 menjadi landasan pemberlakuan kebijakan ini. "Ada beberapa kategori golden visa selain atas dasar investasi/penanaman modal salah satunya adalah golden visa yang diberikan kepada tokoh yang mempunyai reputasi internasional dan dapat memberikan manfaat bagi Indonesia. Dalam memperoleh golden visa, harus diusulkan oleh instansi pemerintah pusat," jelas Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim pada Selasa (5/9) Dijelaskan Ditjen Imigrasi, OpenAI yang merupakan perusahaan riset dan penerapan artificial intelligence (AI) di Amerika Serikat yang memiliki misi memastikan kecerdasan buatan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Produk OpenAI yang paling terkenal adalah ChatGPT, diluncurkan akhir 2019. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/aplikasi/012654981/chatgpt-hadirkan-fitur-baru-kustomisasi-jawaban-bisa-diatur-pengguna"> ChatGPT Hadirkan Fitur Baru Kustomisasi, Jawaban Bisa Diatur Pengguna</a> Pada Juni lalu, Sam Altman sempat datang ke Indonesia untuk berbagi pengetahuan mengenai kecerdasan buatan. Dengan golden visa ini, Sam Altman diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan pemanfaatan kecerdasan buatan di Indonesia. Sebagai pemegang dari golden visa dari pemerintah pusat. Sam Altman akan mendapatkan beberapa akses seperti jalur pemeriksaan dan layanan prioritas di bandara, jangka waktu tinggal lebih lama, kemudahan keluar dan masuk di Indonesia serta efesiensi karena tidak harus mengurus ITAS ke kantor imigrasi. Pemberian Golden visa ini menjadi bentuk konkret peran Ditjen Imigrasi untuk menyukseskan pembangunan ekosistem Artificial Intelligence di Indonesia.

Dengan golden visa ini, Sam Altman diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan pemanfaatan kecerdasan buatan di Indonesia.

Siap Dukung Perekonomian Nasional, Berikut Fasilitas yang Didapatkan Bos ChatGPT Usai Mendapatkan Golden Visa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/05/IMIGRASI-05-2773525671.jpg" alt="Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim saat konferensi pers &quot;Pengungkapan Tersangka Kasus Penyelundupan Manusia Masuki Proses Peradilan di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta, Rabu (2/8/2023). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim saat konferensi pers &quot;Pengungkapan Tersangka Kasus Penyelundupan Manusia Masuki Proses Peradilan di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta, Rabu (2/8/2023). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim mengaku telah memperketat proses pengajuan paspor untuk kaum perempuan usia 17 hingga 45 tahun yang tidak jelas data dirinya. "Sekarang untuk perempuan, usia 17 hingga 45 tahun secara profil tidak jelas, saya minta kantor Imigrasi untuk menolak permintaan paspor-nya," ujar Silmy dalam konferensi pers "Pengungkapan Tersangka Kasus Penyeludupan Manusia Masuki Proses Peradilan di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta, Rabu. Menurut dia, kaum perempuan banyak mendapatkan perlakuan kejam saat bekerja di luar negeri. Sehingga, apabila dalam kondisi yang sulit untuk kembali ke Indonesia, mereka sudah tidak berdaya. Hal ini berbeda dengan kaum pria yang nisbi memiliki kemampuan untuk lepas dari tindakan siksaan. Untuk itu, sambung Silmy, Ditjen Imigrasi tengah mengamankan kaum rentan yang memiliki tujuan ke wilayah Kamboja, Malaysia, Myanmar dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. "Saya amankan dulu yang rentan untuk tidak diberikan paspor. Apalagi kalau tujuannya itu Kamboja, Malaysia, Myanmar terus beberapa negara Timur Tengah. Itu kami pastikan tolak, profiling secara ketat, tolak," tegasnya. Di sisi lain, ia mengatakan ada kemungkinan pencekalan bagi masyarakat yang sudah terlanjur memiliki paspor. Meski begitu, pihaknya tidak mungkin menanyakan satu per satu orang yang melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi. "Tidak mungkin, misalnya, di Cengkareng (Bandar Udara Soekarno Hatta) ditanya satu-satu, mau apa, mau kerja. Kan tidak mungkin, dia sudah punya dokumen. Secara acak," jelas Silmy. Sementara itu, Warga Negara Indonesia berhak memiliki paspor untuk ke luar negeri. Oleh karena itu, Ditjen Imigrasi akan melakukan sosialisasi dan edukasi hingga ke daerah untuk masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. "Agar mengikuti prosedur, seperti pembuatan paspor yang gratis bagi pekerja migran, akan tetapi mereka masih harus membayar untuk memenuhi persyaratan lainnya," ujarnya. Ia melihat permasalahan ini harus diselesaikan secara komprehensif, baik itu dari ketersediaan lapangan pekerjaan hingga informasi kepada pemohon yang ingin membuat paspor. Sering kali juga mereka yang tinggal di daerah diiming-iming akan mendapat pekerjaan layak di luar negeri. Berdasarkan data pengaduan Crisis Center Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2022, beberapa permasalahan yang dihadapi sepanjang 2019-2021 antara lain, gaji tidak dibayar, PMI gagal berangkat, perdagangan orang, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, tindak kekerasan dari majikan, depresi atau sakit jiwa hingga penipuan peluang kerja. BP2MI mencatatkan, terdapat 592 total pengaduan penempatan pekerja migran Indonesia untuk periode Januari hingga April 2023. &nbsp;

Sekarang untuk perempuan usia 17 hingga 45 tahun secara profil tidak jelas, kantor Imigrasi alam menolak permintaan paspor-nya.

Alasan Dirjen Imigrasi Bakal Perketat Pembuatan Paspor Untuk Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/21/JKT-Rilis-TPPO-Jaringan-Indonesia-Kamboja-Salman-Toyibi-1JPG-3589330279.jpg" alt="Tersangka beserta barang bukti kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jaringan internasional Indonesia-Kamboja saat rilis di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (20/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Tersangka beserta barang bukti kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jaringan internasional Indonesia-Kamboja saat rilis di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (20/7/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk daerah yang menjadi prioritas kebijakan profiling saat pengurusan paspor. Sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkum HAM Silmy Karim, dari daerah tersebut banyak didapati korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Yang saat ini tengah diusut Satgas TPPO Polda NTB di wilayah Narmada, Lombok Barat, misalnya. Berdasar laporan korban bernama Wildan, 36, terhadap YA (perekrut) yang dijanjikan bekerja di Australia. &rdquo;Diiming-imingi gaji besar,&rdquo; kata Kabidhumas Polda NTB Kombespol Arman Asmara Syarifuddin sebagaimana diberitakan Lombok Post. Untuk bisa berangkat, Wildan diminta menyerahkan uang sebagai tanda jadi sebesar 40 persen. &rdquo;Ada pakai DP (uang muka) untuk bisa diberangkatkan,&rdquo; bebernya. Sekitar Juli 2022 Wildan menemui YA di daerah Lumajang, Jawa Timur. &rdquo;Setelah itu Wildan menyerahkan uang Rp 7 juta,&rdquo; ujarnya. Empat teman Wildan juga tergiur saat dijanjikan gaji tinggi di Australia. Mereka turut menyerahkan uang ke YA. Namun, setelah tiga bulan, mereka tak kunjung diberangkatkan ke Australia. Di sisi lain, Polda NTB menetapkan dua tersangka kasus TPPO. Penetapan tersangka itu buntut dari laporan dua korban berinisial J asal Inter Uwes dan SM asal Plampang, Sumbawa. &rdquo;Ya, itu ada dua tersangka sudah kita tetapkan,&rdquo; kata Dirreskrimum Polda NTB Kombespol Teddy Ristiawan. Teddy belum memberikan keterangan secara detail. Namun, dia memastikan bahwa dua tersangka tersebut berasal dari Sumbawa. Dia menjelaskan, korban dikirim ke Libya. Namun saat ini sudah berhasil pulang ke NTB. Dari Jakarta, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan, Bareskrim membantu Polda Metro Jaya dalam menangani kasus TPPO. Khususnya terkait dengan penjualan ginjal jaringan Indonesia-Kamboja yang belum lama ini diungkap. Pendalaman itu dilakukan untuk mengetahui pelaku utama penjualan organ tersebut. &rdquo;Penyidik Polda Metro Jaya bersama dengan Bareskrim Polri masih terus melakukan pendalaman terhadap pelaku utama penjualan organ tubuh,&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut Ramadan menjelaskan, hingga 23 Juli terdapat 709 laporan kasus TPPO yang telah ditangani Bareskrim dan polda jajaran. &rdquo;Lalu, korban yang diselamatkan mencapai 2.169 orang,&rdquo; terangnya. Jumlah tersangka yang ditangkap mencapai 844 orang. Sementara itu, Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir mengapresiasi langkah kepolisian dalam menindak pelaku TPPO yang terlibat penjualan ginjal ke Kamboja. Namun, menurut dia, penindakan itu bukan akhir dari kasus penjualan organ. &rdquo;Dalam beberapa tahun terakhir, kejadian serupa terus saja berulang dan menandakan adanya kelemahan sistem dari negara dalam melindungi segenap kepentingan warganya untuk kesehatan,&rdquo; ungkapnya. Menurut Tony, ginjal banyak &rdquo;dicari&rdquo; lantaran banyaknya kasus gagal ginjal yang akhirnya membutuhkan cangkok organ tersebut. (arl/lyn/idr/c9/fal) &nbsp;

NTB dan NTT termasuk daerah yang menjadi prioritas kebijakan profiling saat pengurusan paspor. Daerah tersebut banyak didapati korban TPPO.

Tangani 709 Laporan Kasus TPPO, Polisi Buru Pelaku Utama Penjualan Ginjal ke Kamboja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/JKT-Masa-berlaku-paspor-10-Tahun-Haritsah-Almudatsir-5.jpg" alt="Petugas menunjukan masa berlaku pasport baru di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Jakarta Timur,Jakarta, Kamis (13/10/2022). Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18/2022 mulai 12 Oktober 2022 masa berlaku paspor biasa paling lama 10 tahun untuk s" width="100%">
<figcaption>Petugas menunjukan masa berlaku pasport baru di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Jakarta Timur,Jakarta, Kamis (13/10/2022). Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18/2022 mulai 12 Oktober 2022 masa berlaku paspor biasa paling lama 10 tahun untuk s</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pelacakan terhadap pelaku jual beli organ dibarengi dengan upaya untuk meminimalkan bertambahnya korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Salah satunya melalui skrining saat pembuatan paspor. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim mengatakan, pihaknya sudah membuat satuan tugas (satgas) pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) dan TPPO. Satgas tersebut bertugas salah satunya untuk mencegah warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban TPPM dan TPPO. Pencegahan tersebut, antara lain, dilakukan dengan cara mendalami profil WNI saat pengajuan paspor. Profiling itu khususnya pada WNI yang rentan menjadi korban TPPM dan TPPO. Misalnya, perempuan berusia 17&ndash;45 tahun. &rdquo;Ketika pemohon (WNI) menyampaikan permohonan (paspor), profiling atas yang bersangkutan untuk paspor pertama itu kita dalami,&rdquo; kata Silmy kepada Jawa Pos kemarin (23/7). Silmy mengatakan, saat membuat paspor, korban TPPO dan TPPM umumnya mengaku hendak melakukan wisata dan kunjungan keluarga di luar negeri. Alasan semacam itu sudah diinventarisasi dan menjadi patokan petugas di lapangan untuk melakukan pendalaman profil. &rdquo;Bersama-sama kita turunkan mitigasi risikonya supaya makin rendah,&rdquo; ujarnya. Mantan direktur utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tersebut menambahkan, ada beberapa daerah yang menjadi prioritas kebijakan profiling terkait TPPM dan TPPO. Di antaranya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. &rdquo;Basisnya (WNI yang rentan jadi korban TPPM dan TPPO, Red) ada beberapa (daerah, Red),&rdquo; ujarnya. Secara terpisah, menyikapi informasi bahwa sindikat penjual ginjal jaringan internasional terbang dari Indonesia menuju Kamboja melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, VP of Corporate Communication Angkasa Pura II Cin Asmoro menyatakan akan melakukan pengecekan. Pihaknya belum mengetahui pasti jumlah penerbangan atau orang yang berangkat ke Kamboja, khususnya dari Bandara Soekarno-Hatta. &rdquo;Nanti saya coba cek dulu ke Bandara Soekarno-Hatta,&rdquo; kata Cin Asmoro melalui keterangan tertulis kemarin (23/7). Berdasar data dari aplikasi penyedia layanan pemesanan tiket pesawat daring, untuk penerbangan langsung dari Indonesia ke Kamboja hanya ada satu penerbangan. Yakni, berangkat pada 24 Juli 2023 menggunakan maskapai AirAsia dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Phnom Penh. Penerbangan dari Indonesia ke Kamboja kebanyakan tidak langsung. Harus transit satu kali, yakni di Bandara Kuala Lumpur maupun Bandara Changi. Masih berdasar aplikasi tersebut, dalam seminggu ke depan (24&ndash;30 Juli 2023), penerbangan langsung dari Indonesia ke Kamboja setidaknya hanya ada tiga kali. Masing-masing pada 24, 28, dan 30 Juli. Sementara pada hari lain, hanya ada penerbangan tidak langsung. Penerbangan tersebut di antaranya dilayani maskapai Jetstar, Malaysia Airlines, Singapore Airlines, dan Thai Airways. Sementara itu, Pengadilan di Vietnam menjatuhkan hukuman penjara 10&ndash;16 tahun kepada delapan pelaku perdagangan manusia pada akhir Maret lalu. Mereka dinyatakan bersalah karena mengelabui 37 orang untuk menyerahkan ginjalnya. Jujukan transplantasi ginjal itu adalah Kamboja. Kamboja, negara yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Hun Sen tersebut, memang sudah lama dikenal sebagai pusat transplantasi ginjal ilegal. World Justice Project menempatkan Kamboja di antara deretan negara dengan supremasi hukum terburuk. Para pengamat menyatakan bahwa perdagangan manusia dan organ di negara itu memang dilindungi pemerintah. Menyoroti krisis perdagangan tersebut bakal mempermalukan pemerintah dan mengancam aliran pendapatan bagi para pejabat korup. Para penyintas dan keluarganya mengaku, jika ada orang yang ditahan pelaku perdagangan manusia mencoba untuk menghubungi pihak berwenang, bukan pertolongan yang mereka dapatkan. Mereka justru kerap tiba-tiba menghilang atau malah menghadapi pembalasan dari kelompok tertentu. Mereka yang melarikan diri dan melapor ke polisi justru dikembalikan ke penculiknya. Para korban biasanya dibujuk ke kota-kota seperti Sihanoukville dengan janji kerja sebelum dijual. Mereka berasal dari berbagai negara seperti Vietnam, Thailand, Indonesia, bahkan Tiongkok. &rdquo;Hambatan utama adalah banyak orang Tiongkok yang menjalankan perdagangan manusia dan lingkaran penipuan di Kamboja memiliki banyak pengaruh,&rdquo; ujar Ekapop Lueangprasert, sukarelawan Bangkok yang jaringannya menyelamatkan dan memulangkan korban asal Thailand. Dilansir The Guardian, Ekapop mengungkapkan, jika pihak berwenang Kamboja mendengar informasi tentang penggerebekan dari rekan mereka di Thailand, yang dilakukan bukannya membantu. Mereka justru memberi tahu geng pelaku perdagangan manusia. Pemerintah Kamboja telah mengakui masalah itu. Mereka berjanji memberantas lingkaran perdagangan manusia tersebut. Pernyataan itu keluar setelah mereka mendapatkan tekanan dari media lokal, kedutaan besar negara lain, dan berbagai lembaga. Tapi, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Hingga saat ini, kasus perdagangan manusia di Kamboja masih tinggi. Dalam laporan perdagangan orang pada 2023 yang dirilis Kedutaan Besar AS di Kamboja, negara tersebut masuk peringkat ketiga. Itu adalah peringkat terendah dan berisiko sanksi serta pengurangan bantuan asing. &rdquo;Korupsi dan keterlibatan pejabat dalam kejahatan perdagangan manusia, termasuk oleh pejabat senior tingkat tinggi, tetap tersebar luas dan mewabah. Itu mengakibatkan penegakan hukum yang selektif dan bermotivasi politik serta menghambat tindakan penegakan hukum sepanjang tahun.&rdquo; Demikian bunyi penggalan laporan yang dikeluarkan Juni lalu itu. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa di penjuru Kamboja, aparat penegak hukum sering kali tidak menyelidiki atau mengadili pelaku perdagangan manusia yang dicurigai meski ada tuduhan yang kredibel. Itu disebabkan adanya keterbatasan sumber daya dan keterlibatan pejabat. Pemerintah juga tidak menyelidiki, menuntut, atau menghukum pegawai pemerintah yang terlibat dalam kejahatan perdagangan manusia. LSM memperkirakan, sebanyak 100 ribu pekerja dieksploitasi dalam kerja paksa di kompleks-kompleks rahasia di Kamboja. Hingga Agustus 2022, sebagian besar kompleks tersebut dilaporkan berada di kota pelabuhan Sihanoukville. Itu adalah wilayah KEK di bawah perjanjian Belt and Road Initiative (BRI) antara Kamboja dan Tiongkok. Pemerintah Kamboja tidak sepenuhnya mau mengaku salah. September tahun lalu, Menteri Dalam Negeri Sar Kheng mengklaim bahwa negaranya hanyalah korban dari sindikat perdagangan manusia tersebut. &rdquo;Kamboja adalah korban karena 99,9 persen dalangnya bukan dari Kamboja,&rdquo; ujarnya. (gih/tyo/sha/c6/c7/fal)

Dirjen Imigrasi Silmy Karim mengatakan, pihaknya sudah membuat satuan tugas (satgas) pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).

Cegah Penjualan Ginjal dan TPPO, Imigrasi Perketat Pengurusan Paspor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Pelayanan-Paspor-Baru-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Pelayanan paspor baru di Unit Layanan Paspor (ULP) di mal WTC Matahari Serpong, Banten, Selasa (20/10/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pelayanan paspor baru di Unit Layanan Paspor (ULP) di mal WTC Matahari Serpong, Banten, Selasa (20/10/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dugaan kebocoran data paspor warga negara Indonesia (WNI) memantik reaksi keras berbagai pihak. Anggota Komisi I DPR Sukamta salah satunya. Dia menyesalkan kembali berulangnya kasus kebocoran data itu. Menurut Sukamta, hal tersebut menunjukkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tidak belajar dari kasus sebelumnya. &rdquo;Seperti tidak ada pencegahan dan tindakan hukum yang bisa mencegah kejadian berulang,&rdquo; ujarnya kemarin (9/7). Dia menyebutkan, kasus bocornya data imigrasi justru lebih parah dan mencoreng Kemenkominfo. Sebab, server imigrasi ada di Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kemenkominfo. Pada bagian lain, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel A. Pangerapan menuturkan, upaya investigasi awal sudah dilakukan Tim Investigasi PDP. Hasil sementara menunjukkan fakta adanya kemiripan data paspor antara yang dijual dan data aslinya. &rdquo;Berdasar hasil sampling memang terdapat kemiripan,&rdquo; katanya. Tetapi, Semuel menegaskan, belum dapat dipastikan apakah data paspor hasil pembobolan yang dijual itu 100 persen valid atau tidak. Dari detail yang diperiksa, data paspor beredar sebelum ada aturan baru. Yaitu, aturan masa berlaku paspor bertambah dari lima menjadi sepuluh tahun. &rdquo;Karena terlihat masa berlakunya masih lima tahun,&rdquo; tuturnya. Semuel mengatakan, tim belum bisa menyimpulkan data apa, kapan, dan dari mana titik terjadinya kebocoran. Kemenkominfo terus berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Di sisi lain, Kemenkum HAM memastikan 34 juta data paspor yang diduga bocor bukan data terbaru tahun ini. Data yang diduga bocor juga bukan data biometrik yang meliputi data bentuk wajah dan sidik jari pemilik paspor yang terdapat pada paspor elektronik. Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim pun meminta masyarakat tidak khawatir mengenai isu kebocoran data tersebut. &rdquo;Data mengenai biometrik itu aman. Tidak ada yang bocor,&rdquo; ujarnya saat dikonfirmasi. Silmy menyebutkan, pihaknya telah menggunakan ISO 27001-2022 tentang sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) untuk mengamankan data paspor. SMKI dijamin memiliki tingkat keamanan yang kuat. &rdquo;Datanya (yang diduga bocor, Red) itu bukan data 2023. Kita pakai namanya SMKI 2. Artinya, seandainya bocor, terjadinya dulu 2021 atau 2022,&rdquo; ungkapnya. (far/wan/tyo/c19/oni)

Kemenkum HAM memastikan 34 juta data paspor yang diduga bocor bukan data terbaru tahun ini. Data yang diduga bocor juga bukan data biometrik

Imigrasi Klaim Paspor Bocor Bukan Data Baru, Identitas Biometrik Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/23/dosen-asal-singapura-1354168442.jpg" alt="KEMBALI KE SINGAPURA: MB (kanan) tiba di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, dengan didampingi petugas imigrasi kemarin." width="100%">
<figcaption>KEMBALI KE SINGAPURA: MB (kanan) tiba di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, dengan didampingi petugas imigrasi kemarin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim mengatakan, kasus seperti Muhtar alias Yatno sebetulnya sudah coba diantisipasi sejak lama. Untuk itu, saat ini pihaknya tengah memproses pengoneksian data imigrasi dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk diketahui, saat ini data dua lembaga tersebut belum terkoneksi secara penuh. Imbasnya, data kewarganegaraan yang dimiliki Kemenkum HAM belum tersambung dengan Ditjen Dukcapil. Terkait progres pengoneksian data, lanjut Silmy, saat ini upaya itu tengah berlangsung. &rdquo;Sekarang dalam proses,&rdquo; ucapnya ketika dihubungi Jawa Pos kemarin. Dengan terkoneksinya data (Ditjen) Imigrasi dan Dukcapil, semua data bisa tersambung secara digital satu sama lain. Hal itu akan memudahkan proses verifikasi dan validasi data. Soal lamanya waktu yang dibutuhkan, Silmy belum dapat membeberkan secara pasti. Ditjen Imigrasi saat ini sedang dalam proses mendapatkan sertifikasi International Organization for Standardization (ISO). &rdquo;ISO ini sebagai syarat terkoneksinya imigrasi dengan dukcapil,&rdquo; terangnya. Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi tidak berkomentar banyak terkait kasus WN Singapura tersebut. Dia mengatakan, kasus itu sudah dituntaskan. Pihaknya sudah melakukan pencabutan semua dokumen. &rdquo;Baik akta kelahiran, KTP elektronik, (maupun) kartu keluarga,&rdquo; ujarnya. Sebagaimana diketahui Ditjen Imigrasi baru saja mendeportasi Muhtar bin Bakri alias Yatno, dosen bahasa Inggris mereka di Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, Jawa Timur. Dosen itu berpaspor Singapura. Bahkan dia pernah menikah di Blitar. Sosok Muhtar bin Bakri alias Yatno mendapat banyak catatan dari mantan mahasiswanya di Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Salah satunya Mochammad Sholeh Sirri. Dia mengatakan, Muhtar kerap berbicara dalam bahasa Melayu, aksennya ketika berbahasa Inggris pun sangat Melayu. Ketika ditanya, Muhtar selalu mengaku dirinya dari luar Jawa. &rdquo;Tapi, ya tetap tak menyangka kalau dia warga Singapura dan kemudian ditangkap imigrasi,&rdquo; kata Sirri yang kini sudah alumnus itu kepada Jawa Pos Radar Tulungagung kemarin (23/6). Muhtar yang berpaspor Singapura membelalakkan mata karena terungkap bertahun-tahun memiliki KTP Indonesia meski paspornya tetap Singapura. Dia sudah dideportasi pada Kamis (22/6) lalu. Kasus pria yang sudah hampir empat dekade tinggal di Indonesia itu terungkap saat dia berusaha mengganti nama di paspornya di Kantor Imigrasi Blitar, Jawa Timur. Itu dia lakukan karena hendak mengurus warisan keluarga di Singapura. Muhtar diketahui pernah menetap di Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, dan Desa/Kecamatan Ngunut, Tulungagung. Dia dikenal sebagai dosen dengan karakteristik &rdquo;killer&rdquo; atau galak kepada mahasiswa. Muhammad Ibnu, alumnus UIN SATU Tulungagung, kampus lain tempat Muhtar alias Yatno mengajar, mengatakan pernah diminta membenahi komputer di rumah dosennya itu di Desa Tunggulsari pada 2012. &rdquo;Saya cuma ketemu empat mata dengan Pak Yatno sekali saja. Dia hanya berkomunikasi memakai bahasa Indonesia. Namun, logatnya agak aneh,&rdquo; ungkapnya. Yatno, sepengetahuan Ibnu, sudah menikah dua kali. Kedua istrinya WNI. Berdasar hasil pemeriksaan, Yatno masuk ke Indonesia pada 1984. Sampai 1998, dia sempat keluar masuk Indonesia hingga sepuluh kali. Yatno menggunakan visa kunjungan dengan paspor Singapura. Tujuan kedatangan untuk menempuh pendidikan. Semua aktivitasnya berjalan lancar karena Yatno menggunakan dokumen kependudukan Indonesia. Dia punya KTP, KK, bahkan akta kelahiran yang dikeluarkan Pemkab Tulungagung pada 2011. Diduga, dokumen tersebut diperoleh dengan cara ilegal. Sebab, kala itu sistem administrasi kependudukan nasional mudah direkayasa karena belum terhubung secara online. Sementara itu, Sirri menyebutkan, Yatno selama mengajar kerap bercerita sering pulang pergi dari Indonesia ke Singapura. Bahkan, Yatno juga mengakui bahwa dirinya dan sang istri memiliki rumah di Singapura. Yatno, kata Sirri, selalu berusaha terlihat gaul dan cepat akrab dengan mahasiswa. Namun, banyak mahasiswa yang kemudian tak ingin lagi diajar dia lantaran bahasanya sulit dimengerti. Selain itu, dia jarang hadir di kelas. Yatno juga selalu berpakaian nyentrik, kadang memakai belangkon sehingga seolah terlihat seperti orang Jawa. Namun, anehnya, dia tidak bisa berbahasa Jawa. &rdquo;Karena jarang hadir, Pak Yatno ini memberikan tugas dan dikumpulkan lewat flash disk, tapi harus yang baru dan diminta untuk menjadi miliknya. Bila tidak diberikan, diancam dengan nilai dan akhirnya diganti dengan CD,&rdquo; terangnya. Dari permasalahan itu, kelas Sirri kompak melaporkan Yatno ke Kaprodi dan pimpinan kampus. Hasilnya, Yatno diskors dengan tidak mengajar selama beberapa tahun dan baru mengajar lagi sekitar 2020. Namun, ketika diskors, dia masih bisa menguji beberapa mahasiswa semester akhir. Kepala Dispendukcapil Tulungagung Nina Hartiani mengatakan, beberapa waktu yang lalu, pihaknya sudah dipanggil Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar atas kasus yang menjerat Yatno. Pada awal Juni 2023, pihaknya kembali datang untuk keperluan pencabutan dokumen kependudukan Yatno. (jar/c1/rka/far/idr/far/c9/ttg)

Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim mengatakan, kasus seperti Muhtar alias Yatno sebetulnya sudah diantisipasi.

Dosen Berpaspor Singapura, Dirjen Silmy Karim Sebut Data Imigrasi dan Dukcapil Bakal Diintegrasikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230126_115311.jpg" alt="Dirjen Imigrasi Silmy Karim (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Imigrasi Silmy Karim (ANTARA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sistem pemindai otomatis atau Autogate di perlintasan keimigirasian di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta kembali diaktifkan. Sebelumnya Autogate itu sempat vakum karena covid-19.  Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim mengatakan, pengoperasian autogate merupakan upaya langkah untuk efesiensi dalam lalu lintas keimigrasian di pintu gerbang internasional. Baik di perjalanan lewat laut maupun udara.  Dilansir Antara, Silmi menuturkan, dengan pengoptimalan autogate di terminal moda transportasi perlintasan udara dan laut, catatan kriminal dan masuk daftar cekal bisa langsung dapat terdeteksi  Sebelumnya telah dilakukan reaktivasi autogate di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pada pertengahan Januari 2023. Sebelumnya autogate sempat tidak aktif karena pandemi Covid-19. Selanjutnya pengaktifan diteruskan di terminal 2 Bandara Soetta.  "Autogate pernah ada di Terminal 2D dan 2E, saat Imigrasi masih di tempat yang lama. Namun, saat dipindahkan ke Terminal 2F pada 2019, autogate menjadi vakum. Kini kami hadirkan kembali dengan mesin yang baru, lebih canggih dan modern, sama seperti di Terminal 3," ujar Silmy Karim kepada wartawan, Sabtu (28/1).  Autogate di Terminal 2 Bandara Soetta kembali diresmikan lagi oleh Silmy Karim pada Kamis (26/1). Di sana terdapat 10 unit autogate. 5 unit di area keberangkatan dan 5 unit di area kedatangan.  Dengan adanya Autogate ini, masyarakat berpergian keluar dan dari luar negeri cukup memindai halaman biodata paspor pada mesin yang tersedia, setelah itu mengarahkan wajah ke kamera pengenal wajah (face recognition).  Autogate dapat digunakan bagi pemegang paspor elektronik maupun nonelektronik. Selain memberi pengalaman pelayanan contactless, kamera pengenal wajah pada mesin ini juga terhubung dengan sistem pencegahan dan penangkalan Imigrasi untuk mendukung penegakan hukum keimigrasian.

Tangkal Kejahatan, Imigrasi Aktifkan Autogate di Bandara Soetta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dirjen imigrasi

Berita Terkini