<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/bongkar-gurita-korupsi-laut-tonny-dijadikan-justice-collaborator_m_153487.jpeg" alt="Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono kenakan rompi oranye KPK dan ditahan" width="100%">
<figcaption>Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono kenakan rompi oranye KPK dan ditahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) diduga sudah menggurita. Agar gurita itu dapat dibongkar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Antony Tonny Budiono. Salah satu caranya dapat lewat membongkar keterangan dari Antony Tonny Budiono. Bila Antony Tonny Budiono membongkar itu, maka dia bisa mendapatkan keringantan tuntutan, asalkan mau mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Tentunya Tonny harus mengajukan diri sebagai JC ke pimpinan komisi antirasuah tersebut. Dengan menjadi JC, Tonny akan memperoleh keringanan hukuman saat penuntutan di pengadilan nanti. "Untuk semua tersangka, kalau memang ingin menjadi JC, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi," terangnya. Namun, hingga kemarin, Tonny belum menunjuk pengacara sebagai kuasa hukumnya. Dengan begitu, belum ada tanggapan dari pihak Tonny terkait pengajuan JC tersebut. "Kami baru ditunjuk keluarga Pak Tonny. Kami belum bertemu dan belum mendapatkan kuasa dari Pak Tonny," kata Arman Hanis, advokat yang sementara mewakili pihak keluarga Tonny. Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono menambahkan, tren kenaikan gratifikasi terjadi sejak 2013. Ketika itu, laporan gratifikasi yang diterima KPK tercatat sebesar Rp 1,97 miliar. Jumlah itu naik menjadi Rp 3,65 miliar pada 2014; Rp 7,32 miliar pada 2015; dan naik dua kali lipat menjadi Rp 14,58 miliar pada 2016. Bagaimana tahun ini? Giri menyebut laporan gratifikasi tercatat melonjak sangat tinggi. Nilai rekap laporan gratifikasi sepanjang Januari hingga Mei 2017 saja sudah mencapai Rp 108,33 miliar. Artinya, ada lonjakan hampir delapan kali lipat. Secara terpisah, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting mengatakan, patut diduga hadiah yang diterima Tonny merupakan gratifikasi. Dia menerima barang berharga itu karena jabatannya sebagai Dirjen. Jika tidak dilaporkan ke KPK, pemberian tersebut akan berubah menjadi suap.

Bongkar Gurita Korupsi Laut, Tonny Dijadikan Justice Collaborator?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ladang-utama-korupsi-didominasi-di-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa_m_153348.jpeg" alt="Barang bukti uang suap terhadap Dirjen Hubla ATB yang dikemas dalam tas" width="100%">
<figcaption>Barang bukti uang suap terhadap Dirjen Hubla ATB yang dikemas dalam tas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyaknya proyek pengadaan barang dan jasa dengan nilai besar di instansi pemerintahan menjadikan kegiatan itu sebagai ladang sasaran untuk berbuat korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut korupsi pengadaan barang dan jasa seperti yang dilakukan Tonny sangat banyak terjadi. Seharusnya itu bisa diendus dengan mudah kalau pengawas internal mau. "Sejauh ini, secara nasional 40 persen kasus korupsi ditemukan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa," kata Wakil Koordintor ICW (ICW) Agus Sunaryanto. Sebagaimana diberitakan, Tonny ditangkap KPK dengan suap lebih dari Rp 20 miliar pada Rabu lalu. Penyuapnya adalah PT Adhiguna Keruktama (AGK). Suap itu, menurut KPK, berkaitan dengan perizinan serta pengadaan proyek pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, pada 2015. Agus mengungkapkan, dalam proses pengadaan barang dan jasa, sering pemenangnya sudah diatur pada saat perencanaan. Dia mencontohkan, dalam kasus korupsi e-KTP, pola seperti itu juga dipakai. Syarat-syarat sudah ditentukan agar perusahaan yang diatur sejak awal bisa menang dengan mudah. "Terkadang juga pakai modus penyedia-penyedia itu bikin arisan. Mereka bergantian menjadi pemenang proyek yang telah diatur. Ada juga yang sekadar meminjam bendera perusahaan orang lain atau kontraknya disubkan," jelas dia. Nah, masalah-masalah seperti itu semestinya menjadi tugas pengawas internal atau inspektorat untuk mengatasinya. Lubang persoalan tersebut harus segera ditambal agar tidak terulang. "Sayangnya, peran inspektorat itu belum bisa maksimal sekarang. Ditambah, hukuman untuk para koruptor belum bisa bikin jera bagi yang lain," tegas Agus.

Ladang Utama Korupsi Didominasi di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/geledah-mess-ditjen-hubla-kpk-sita-keris-tombak-dan-benda-unik-lain_m_153347.jpeg" alt="Eks Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono saat akan ditahan, Jumat(25/8) pagi." width="100%">
<figcaption>Eks Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono saat akan ditahan, Jumat(25/8) pagi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usai menetapkan eks Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono dan Adhi Putra Kurniawan pihaknya penyuapnya sebagai tersangka, tim penyidik KPK bergerak cepat melakukan serangkaian tindak penggeledahan. Dari kegiatan penggeledahan tersebut, tim mendapatkan beberapa barang bukti lain yang diduga sebagai hasil dari gratifikasi yang diterima mantan pejabat eselon satu tersebut. &ldquo;Dari Mess Perwira Ditjen Hubla di Gunung Sahari (Jumat,25/8), penyidik menemukan sekitar 5 buah keris, 1 tombak, lebih dari 5 jam tangan dan lebih dari 20 cincin dan batu akik dengan ikatan yang diduga emas kuning dan putih. Total sekitar 50 items yang disita,&rdquo; terang juru bicara KPK Febri Diansyah, kepada wartawan, Sabtu(26/8). Atas penemuan barang tersebut, penyidik melakukan tindakan penyitaan. "Barang-barang tersebut disita karena diduga merupakan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan tersangka,&rdquo; jelasnya. Usai disita, selanjutnya pihak direktorat gratifikasi KPK akan melakukan penilaian, apakah barang tersebut memang dibeli oleh APB sendiri, atau hasil dari gratifikasi. Terkait penemuan barang-barang tersebut, Febri mengimbau agar ke depannya, para pejabat negara atau pegawai negeri sipil (PNS) untuk berani menolak adanya gratifikasi yang ditawarkan kepadanya. &ldquo;Perlu kami ingatkan, agar kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat negara dan PNS untuk membiasakan menolak gratifikasi pada kesempatan pertama. Hal ini lebih tepat dilakukan agar tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari,&rdquo; pintanya. Febri menambahkan, jika memang dalam kondisi tertentu tidak dapat menolak, misalnya diberikan secara tidak langsung, maka wajib dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lama 30 hari kerja, sesuai aturan di Pasal 16 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.&nbsp; &ldquo;Jika gratifikasi tersebut dilaporkan ke KPK sebelum 30 hari kerja maka ancaman pidana di Pasal 12 B UU Tipikor yang cukup berat, yaitu seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dihapus sesuai Pasal 12 C UU Tipikor,&rsquo;&rsquo; jelas mantan aktivis anti korupsi tersebut.&nbsp; Pelaporan gratifikasi dapat dilakukan dengam cara langsung datang ke KPK atau melalui email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau melalui mekanisme pelaporan Gratifikasi Online di&nbsp;www.gol.kpk.go.id.&nbsp; Selain itu, laporan juga bisa dilakukan ke unit pengendali gratifikasi (UPG) yang dibentuk sebagai mitra KPK di inspektorat/unit pengawasan internal atau kepatuhan masing-masing kementerian/lembaga. &ldquo;Jadi laporan bisa disampaikan ke UPG setempat, selanjutnya UPG yg akan berkoordinasi dengan KPK. Ini sepatutnya menjadi salah satu perhatian jika ingin memperkuat pencegahan korupsi dengan penguatan inspektorat,&rdquo; tukasnya. Seperti diketahui, KPK menangkap lima orang dalam OTT pada Rabu (23/8) kemarin di beberapa tempat di Jakarta. Dari lima orang yang tertangkap, KPK menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT AGK, Adhi Putra Kurniawan sebagai tersangka. Dalam OTT, KPK menyita uang tunai dari berbagai jenis mata uang asing yang totalnya mencapai Rp 18,9 miliar serta empat ATM dari rekening bank berbeda. Sementara di dalam rekening Bank Mandiri saja, terdapat sisa saldo sebesar Rp 1,174 miliar. Sehingga, total yang diduga telah diterima Tonny Budiono adalah sekitar Rp 20 miliar. Diduga pemberian uang Rp 20 miliar oleh Adhi Putra Kurniawan kepada Antonius Tonny Budiono terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

Geledah Mess Ditjen Hubla, KPK Sita Keris, Tombak dan Benda Unik Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pengamat-korupsi-di-perhubungan-laut-sudah-akut_m_153108.jpeg" alt="Barang bukti uang suap terhadap Dirjen Hubla ATB yang dikemas dalam tas" width="100%">
<figcaption>Barang bukti uang suap terhadap Dirjen Hubla ATB yang dikemas dalam tas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kembali terjeratnya pejabat Perhubungan Laut di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam kasus suap menunjukkan dugaan praktik korupsi di institusi tersebut sudah akut. Apalagi orang tertinggi di direktorat tersebut dua kali menjadi "pasien" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai operasi tangkap tangan KPK di Hubla tidaklah mengejutkan. "Hubla mengurusi banyak urusan yang melibatkan banyak uang di dalamnya. Sehingga peluang untuk korupsi terbuka amat luas," kata Siswanto Rusdi kepada JawaPos.com, Kamis (24/8). Dia menyebut, Dijten Hubla selama ini mengurusi banyak hal. Mulai dari mengurusi pelabuhan, pelayaran, kepelautan, pembangunan kapal perintis/tol laut dan sebagainya. Semua itu sarat dengan uang yang ditengarai dimanfaatkan orang-orang nakal. Lebih tegas lagi, pria kelahiran Tanjungpinang, Kepri itu korupsi Hubla sudah sangat akut. Tingkat keakutannya dapat dilihat dari keterlibatan PNS di institusi tersebut. Mulai dari tingkatan bawah hingga atas. "PNS tingkat bawah bermain di uang kecil sementara tingkat atas bermain di angka jutaan. Tidak ada urusan di Hubla yang tidak mengeluarkan uang pelicin." Keakutan korupsi Hubla dimungkinkan karena sistem yang dibangun tidak memungkinkan adanya pengawasan pihak ketiga. Pengawasan yang ada hanya melibatkan kalangan internal Kementerian Perhubungan yang kental jiwa korps-nya. Sehingga, manakala ada kebusukan yang dilakukan adalah dengan menutup mata dan tahu sama tahu saja. Pada Kamis (24/8) Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono resmi menyandang status tersangka di KPK. Dia terjerat kasus dugaan suap terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan ditjen yang dipimpin selama ini.

Pengamat: Korupsi di Perhubungan Laut Sudah Akut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/suap-terhadap-dirjen-hubla-kemenhub-gunakan-modus-baru_m_153102.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konfrensi pers OTT terhadap Dirjen Hubla ATB" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konfrensi pers OTT terhadap Dirjen Hubla ATB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono resmi ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla, Kamis (24/8). Di sini posisi Antonius Tonny Budiono sebagai penerima suap. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut, dalam OTT kali ini pihaknya mengungkap modus baru dalam pemberian suap. "KPK mengungkap modus yang relatif baru dalam OTT kali ini karena penyerahan uang dilakukan dalam bentuk ATM," kata Basaria dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta Kamis (24/8) malam ini. Basaria mengatakan, dalam kasus ini rekening tabungan dibuka oleh Adhi Putra Kurniawan, Komisaris PT Adhi Guna Keruktama. Adhi Putra selaku pihak pemberi dengan menggunakan nama pihak lain yang diduga fiktif. Kemudian, pemberi menyerahkan ATM kepada pihak penerima. "Serta, penerima menggunakan ATM dalam berbagai transaksi," ujar Basaria. Seperti diketahui, KPK menangkap lima orang dalam OTT pada Rabu (23/8) kemarin di beberapa tempat di Jakarta. Dari lima orang yang tertangkap, KPK menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT AGK, Adhi Putra Kurniawan sebagai tersangka. Dalam OTT, KPK menyita uang tunai dari berbagai jenis mata uang asing yang totalnya mencapai Rp 18,9 miliar serta empat ATM dari rekening bank berbeda. Sementara di dalam rekening Bank Mandiri saja, terdapat sisa saldo sebesar Rp 1,174 miliar. "Sehingga total uang yang ditemukan di Mess Perwira Dirjen Hubla adalah sekitar Rp 20 miliar," papar Basaria. Diduga pemberian uang Rp 20 miliar oleh Adhi Putra Kurniawan kepada Antonius Tonny Budiono terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Atas perbuatannya selaku penerima, Tonny disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Sementara selaku pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Suap Terhadap Dirjen Hubla Kemenhub Gunakan Modus Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kpk-resmi-tetapkan-dirjen-hubla-tersangka_m_153081.jpeg" alt="Penyidik KPK membawa seorang terduga penyuap Dirjen Hubungan Laut ATB, Kamis(24/8)." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK membawa seorang terduga penyuap Dirjen Hubungan Laut ATB, Kamis(24/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono (ATB) sebagai tersangka dugaan suap terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla, Kamis (24/8). Penetapan tersangka itu setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 23 Agustus kemarin malam. "Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek barang dan jasa di lingkungan Ditjen Hubla Tahun 2016-2017," terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam keterangan konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Kamis (24/8) malam. Selain Tonny Budiono, KPK juga menetapkan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adhi Putra Kurniawan sebagai tersangka pemberi. Tonny diduga menerima uang sebesar Rp 20 miliar dari Adhi Putra Kurniawan. "Diduga pemberian uang oleh APK selaku komisaris PT AGK kepada ATB, Dirjen Hubla Kemenhub untuk terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang," papar Basaria. Atas perbuatannya selaku penerima, Tonny disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Sementara selaku pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

KPK Resmi Tetapkan Dirjen Hubla Tersangka