<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/4-tahun-operasional-tol-laut-pangkas-rantai-distribusi_m_.jpg" alt="Ilustrasi kapal tol laut yang mengunjungi sejumlah pelabuhan laut secara periodik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kapal tol laut yang mengunjungi sejumlah pelabuhan laut secara periodik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Agus R. Purnomo mengatakan, Program Tol Laut telah berhasil menurunkan disparitas harga beberapa komoditas. Meski begitu masih perlu optimalisasi agar memberikan dampak yang lebih luas.  Karena itu, lanjutnya, butuh sinergi para stakeholders, khususnya antara kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah, dan juga para pelaku usaha dan operator prasarana serta sarana transportasi laut sangat dibutuhkan untuk memperkuat penerapan program Tol Laut.  "Seiring dengan kebutuhan masyarakat, program Tol Laut terus mengalami peningkatan dan pengembangan seperti trayek yang bertambah, jumlah muatan yang makin meningkat, maupun kapasitas kapal yang makin besar," kata Agus dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com di Jakarta, Rabu (21/4).  Agus juga mengatakan, melalui program Tol Laut ini diharapkan dapat terjadi keseimbangan perdagangan antara wilayah barat dan timur sehingga diperlukan jaringan kapal, rute pelayaran, fasilitas pelabuhan yang memadai, konektivitas antar moda yang baik dan transparansi biaya logistik di setiap lini kegiatan pergerakan barang.  Diektahui, berdasarakan data Ditjen Hubla, pelaksanaan program Tol Laut telah mengalami peningkatan yang signifikan sejak mulai direalisasikan pada 2016. Hingga 2021, jumlah pelabuhan singgah tol laut meningkat menjadi 103 titik dari 31 titik pada tahun 2016.  Begitu juga jumlah armada kapal meningkat dari 6 kapal pada tahun 2016 menjadi 30 kapal pada tahun 2021, dan jumlah trayek meningkat dari 6 trayek pada tahun 2016 menjadi 30 trayek pada tahun 2021.  Senada dengan Agus, Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Helson menyebut Program Tol Laut masih perlu dioptimalkan agar mampu menekan disparitas harga, khususnya di kawasan timur Indonesia.  "Terutama bagi Pemerintah Daerah di wilayah Indonesia Timur. Sehingga lalu lintas barang tidak hanya mengalir dari Barat ke Timur, tapi juga sebaliknya," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian dalam siaran pers di Jakarta, akhir pekan lalu.  Sejauh ini, kata Helson, Program Tol Laut telah berhasil menurunkan disparitas harga beberapa komoditas. Namun memang program unggulan Presiden Joko Widodo ini masih perlu optimalisasi agar memberikan dampak yang lebih luas.  KSP, kata Helson, akan terus mengawal implementasi Tol Laut termasuk memberikan pendampingan ke Pemerintah Daerah untuk meningkatkan daya saing produk. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/04/2021/wisnu-saya-yang-merancang-dan-menciptakan-logo-demokrat/">Baca Juga: Wisnu: Saya yang Merancang dan Menciptakan Logo Demokrat</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/">Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</a> <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/04/2021/sudah-disetujui-30-negara-sinovac-produksi-2-miliar-vaksin-covid-19/">Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</a> Dia juga mengatakan Tol Laut juga menjadi program Kepala Negara untuk memeratakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Tol Laut harus dioptimalkan untuk mewujudkan konektivitas pulau-pulau di Indonesia agar memudahkan mobilitas logistik.  "Konektivitas yang baik ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Helson.  Sementara itu Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) I Gusti Ketut Astawa menambahkan, penurunan harga pada kuartal pertama 2021 mencapai 40,5 persen untuk beberapa komoditas. Sebagai contoh, harga besi baja konstruksi berukuran 16 mm di Kabupaten Halmahera Selatan yang diangkut melalui Tol Laut adalah Rp119.000, per kilogram jauh lebih rendah dibandingkan apabila tidak melalui Tol Laut yang mencapai Rp200.000 per kilogram.  Komoditas lain yang mengalami perubahan harga signifikan diantaranya harga Daging Ayam Ras di Kabupaten Buru Selatan turun dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram, harga bawang putih di Kabupaten Fakfak turun dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram, harga kedelai di Kabupaten Muna turun dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp9.600 per kilogram.

Hubla: Optimalisasi Tol Laut Butuh Sinergi Semua Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/program-tol-laut-jokowi-diklaim-turunkan-biaya-logistik-nasional_m_.jpg" alt="Proyek tol laut Jokowi" width="100%">
<figcaption>Proyek tol laut Jokowi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan terus melakukan optimalisasi dan akselerasi program Tol Laut. Salah satunya dengan cara menambah trayek baru.  Diketahui, Tol Laut adalah konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara untuk mengurangi disparitas harga, baik antarwilayah, antarpulau, antardaerah, serta memangkas biaya logistik yang mahal.  Dirjen Hubla Agus Purnomo mengatakan, dalam rangka menunjang pendistribusian barang dan pengembangan ekonomi di daerah terpencil dan daerah belum berkembang, serta dalam upaya menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur.  Karena, selama ini wilayah Indonesia Timur terkenal dengan disparitas harga yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan oleh tingginya biaya distribusi logistik dari daerah produsen ke daerah tersebut.  "Masalah ini yang mendasari lahirnya program Tol Laut dengan tujuan memangkas biaya logistik sehingga harga yang diterima oleh masyarakat sebagai pengguna akhir menjadi tidak terlalu mahal dan konektivitas antardaerah," kata Agus dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Komitmen Agus mengembangkan Tol Laut terlihat dari progres yang terus berjalan. Diantaranya, rute Tol Laut awalnya hanya memiliki 2 trayek di tahun 2015. Seiring berjalannya waktu, trayek tersebut terus bertambah karena manfaat dari Tol Laut yang sudah dirasakan masyarakat secara nyata.  Kemudian, di tahun 2016 mengalami peningkatan 6 trayek, berlanjut pada tahun 2017, ada 13 trayek baru Tol Laut. Kemudian di 2018 bertambah lagi 18 trayek. Di 2019 bertambah 20 trayek dan di 2020 bertambah 26 trayek. Penambahan jumlah trayek tersebut selalu diiringi dengan penambahan jumlah Pelabuhan dan kapal.  "Saat ini Ditjen Hubla menambah 4 trayek baru sehingga keseluruhan menjadi 30 trayek pada 2021. Melibatkan 106 pelabuhan, yang terdiri atas 9 pelabuhan pangkal, dan 97 pelabuhan singgah," ungkapnya.  Progres Tol Laut ini, menurut Agus, langsung dapat dirasakan dengan adanya penurunan harga logistik di daerah. Merujuk data Kementerian Perdagangan, daerah yang dilewati Tol Laut saat ini masyarakatnya sudah menikmati penurunan harga barang antara 20-30 persen. <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/04/2021/sudah-disetujui-30-negara-sinovac-produksi-2-miliar-vaksin-covid-19/">Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</a> ''Dari data tersebut menunjukkan bahwa program Tol Laut selama ini telah berhasil mengurangi disparitas harga yang selama ini menjerat masyarakat terutama di wilayah Indonesia Timur serta daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP),'' papar Agus.  Meski begitu, lanjut Agus, untuk membantu Indonesia bagian timur terbebas dari disparitas harga, maka diperlukan pelayaran yang berkesinambungan, tetap dan teratur melalui penyelenggaraan angkutan barang di laut ke seluruh wilayah Indonesia.  Hal ini terjawab dengan dilakukannya penambahan rute baru Tol Laut dengan kode T-19 di Papua yang dilayani oleh penugasan kapal milik PT Pelni yaitu Kapal Logistik Nusantara 2. Adapun yang melatarbelakangi penetapan rute tersebut berdasarkan Inpres No.9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua Dan Papua Barat.  Agus juga menambahkan, kehadiran trayek baru ini diharap dapat menjadi sarana untuk memasarkan produksi lokal berupa hasil pertanian atau perkebunan serta hasil perikanan untuk diangkut melalui kapal ini ke tujuan pasar yang lebih menguntungkan.  Selain itu, dengan adanya rute tol laut tersebut membuka pelabuhan-pelabuhan baru, diantaranya Pelabuhan Kokas di Kabupaten Fak fak, Pelabuhan Korido di Kabupaten Supriori dan Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura dalam rangka Ships Promote the Trade.  "Karena dengan adanya rute tol laut di wilayah Papua tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan layanan pelabuhan sehingga dapat memperlancar arus barang, menurunkan biaya logistik dan meningkatkan pemerataan di daerah 3TP," ujarnya.

Hubla Tambah Trayek Baru, Progres Tol Laut Program Jokowi Makin Moncer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tonny-budiono-saya-ini-anak-alas-roban-keris-itu-bukan-gratifikasi_m_153915.jpeg" alt="Mantan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antonius Tonny Budiono mengklaim bahwa keris yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hasil dari penerimaan gratifikasi.&nbsp; Hal itu diungkapkan Tonny Budiono usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/8) sore.&nbsp; "Saya itu anak Alas Roban, kalau masalah keris itu milik pribadi saya. Bukan gratifikasi. Itu untuk perang, perang Brotoyudo," kata Tonny dengan nada berkelakar kepada para wartawan.&nbsp; Sembari tertawa, Tonny juga mengatakan bahwa keris miliknya biasa dimandikan. "Kamu yang mandiin, ya," ujarnya sembari tertawa.&nbsp; Sebelumnya, dalam geledah beberapa waktu lalu, KPK menyita tombak, keris, jam tangan hingga cincin batu akik dari kediaman Antonius Tonny Budiono. Barang-barang tersebut diduga merupakan gratifikasi yang diterima Tonny selama menjabat sejak Mei 2016. "Ada tombak satu, sejumlah keris dan kemudian ada jam tangan, dan cukup banyak batu akik dengan cincinnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/8) kemarin. Febri mengatakan, total benda yang disita dari Mess Perwira Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Bahtera Suaka, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, mencapai 50 buah.&nbsp; Menurut Febri, dari benda yang disita itu, sejumlah cincin batu akik tersebut diduga berlapis emas dan emas putih.&nbsp;"Semuanya diduga merupakan gratifikasi yang diterima selama menjabat," ujar Febri.&nbsp; Antonius Tonny Budiono diduga menerima suap sekitar Rp 20 miliar dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan. Pemberian itu terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang.&nbsp; Penetapan tersangka keduanya menyusul operasi tangkap tangan (OTT) pada 23 Agustus lalu. KPK menyebut suap Tonny Budiono menggunakan modus baru yaitu menggunakan ATM yang rekeningnya dibuka oleh Adiputra menggunakan nama pihak lain yang diduga fiktif.&nbsp; Atas perbuatannya selaku penerima, Tonny disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor&nbsp; Sementara selaku pemberi, Adiputra disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Tonny Budiono: Saya Ini Anak Alas Roban, Keris itu Bukan Gratifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/korupsi-di-kemenhub-terstruktur-dan-masif_m_153669.jpeg" alt="Ilustrasi pelabuhan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelabuhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kesekian kalinya pejabat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana korupsi. Setelah mantan Dirjen Perhubungan Laut Bobby Reynold Mamahit, kali ini penggantinya, Antonius Tonny Budiono pun menjadi pasien lembaga antirasuah tersebut. Dia diduga menerima suap Rp 20 miliar dari pengusaha terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla Kemenhub Tahun 2016-2017. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar mengatakan, berulangnya keterlibatan pejabat di Kemenhub menunjukan bahwa reformasi birokrasi di sana gagal total. Sebab, korupsi terjadi dan dilakukan oleh orang-orang nomor dua di bawah menteri yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan di kementriannya. "Dengan fakta ini, jika dilihat dari logika manajemen, dapat diperkirakan korupsi ini terjadi sistematik, terstruktur, dan masif," kata Abdul Fikar saat dihubungi JawaPos.com, Senin (28/8). Menurut Fikar, harus ada perubahan sistem yang mendasar dan komprehensif Namun, yang terpenting justru mental manusianya. "Reformasi yang selama ini gebyar hanya selebrasinya saja menjadi reformasi. Seolah-olah, suap, dan korupsi tidak ada selama ada pengawasan. Tetapi begitu lewat satu minggu keadaan terjadi seperti biasanya," ujarnya. Selain itu, faktor lain dipicu oleh masyarakat atau perusahaan yang berhubungan dengan Kemenhub. "Yang tidak berdaya menghadapi keadaan, sampai akhirnya mengikuti kemauan birokrasi yang korup," pungkasnya. Seperti diketahui, KPK menangkap lima orang dalam OTT pada Rabu (23/8) di beberapa tempat di Jakarta. Dari lima orang yang tertangkap, KPK menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono sebagai tersangka penerima dan Komisaris PT AGK, Adhi Putra Kurniawan sebagai tersangka pemberi suap. Dalam OTT, KPK menyita uang tunai dari berbagai jenis mata uang asing yang totalnya mencapai Rp 18,9 miliar serta empat ATM dari rekening bank berbeda. KPK. Sementara di dalam rekening Bank Mandiri saja, terdapat sisa saldo sebesar Rp 1,174 miliar. Sehingga, total yang diduga telah diterima Tonny Budiono adalah sekitar Rp 20 miliar. Diduga pemberian uang Rp 20 miliar oleh Adhi Putra Kurniawan kepada Antonius Tonny Budiono terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

Korupsi di Kemenhub Terstruktur dan Masif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/benda-pusaka-milik-tonny-budiono-disita-kpk_m_153477.jpeg" alt="Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono kenakan rompi oranye KPK dan ditahan" width="100%">
<figcaption>Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono kenakan rompi oranye KPK dan ditahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca penahanan Antonius Tonny Budiono, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kemenhub, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendalaman. Dari penggeledahan atas operasi tangkap tangan (OTT) Rabu malam (23/8), penyidik menemukan fakta baru. Tonny Budiono diduga kerap menerima hadiah dari banyak pengusaha. Itu disimpulkan setelah KPK menemukan banyak benda berharga saat melakukan penggeledahan di rumah dinas Tonny di kompleks Mes Perwira Bahtera Suaka, Gunung Sahari, Jakarta. Benda berharga itu terdiri atas senjata pusaka, yakni 5 buah keris dan 1 tombak. Ada pula 5 jam tangan serta 20 cincin batu akik dengan emban (ring cincin) yang diduga terbuat dari emas kuning dan putih. Total, ada 50 item yang disita penyidik. Namun, hingga kemarin belum diketahui berapa nominal harga bila barang-barang tersebut diuangkan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, hasil penggeledahan yang dilakukan Jumat (25/8) dan kemarin (26/8) itu diduga merupakan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan Tonny di Kementerian Perhubungan. Tonny menjabat Dirjen Hubla mulai Mei 2016 atau saat Kemenhub masih dipimpin Ignasius Jonan. Menurut Febri, benda-benda diduga gratifikasi tersebut diduga masih berkaitan dengan uang dalam 33 tas senilai Rp 18 miliar yang diamankan saat operasi tangkap tangan Rabu lalu (23/8). Hanya, sampai saat ini, pihaknya belum mengetahui secara pasti siapa saja yang memberikan barang-barang itu kepada Tonny. "Uang dan benda-benda tersebut sama-sama diduga gratifikasi," jelasnya kemarin (26/8). Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Tonny sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan. Sejauh ini, KPK baru mengendus motif pemberian suap berkaitan dengan perizinan dan proyek pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada 2016-2017 saja. Berdasar catatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemenhub, PT AGK merupakan rekanan langganan yang beberapa kali menggarap proyek Ditjen Hubla. Khusus di Tanjung Emas, PT AGK memenangkan tender pengerukan alur pelayaran pada 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2017. Pada 2016, perusahaan yang berkantor di Sunter, Jakarta Utara, itu absen. Merujuk data tersebut, gurita korupsi di Ditjen Hubla diduga sudah berlangsung lama. Artinya, bukan hanya Tonny yang ditengarai menerima gratifikasi, melainkan juga pihak lain. Terutama Dirjen Hubla sebelum Tonny, yakni Bobby Reynold Mamahit yang juga ditetapkan tersangka oleh KPK pada 2015. "Untuk yang lain masih terus kami dalami," ujar Febri.

Benda Pusaka Milik Tonny Budiono Disita KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ladang-utama-korupsi-didominasi-di-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa_m_153348.jpeg" alt="Barang bukti uang suap terhadap Dirjen Hubla ATB yang dikemas dalam tas" width="100%">
<figcaption>Barang bukti uang suap terhadap Dirjen Hubla ATB yang dikemas dalam tas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyaknya proyek pengadaan barang dan jasa dengan nilai besar di instansi pemerintahan menjadikan kegiatan itu sebagai ladang sasaran untuk berbuat korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut korupsi pengadaan barang dan jasa seperti yang dilakukan Tonny sangat banyak terjadi. Seharusnya itu bisa diendus dengan mudah kalau pengawas internal mau. "Sejauh ini, secara nasional 40 persen kasus korupsi ditemukan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa," kata Wakil Koordintor ICW (ICW) Agus Sunaryanto. Sebagaimana diberitakan, Tonny ditangkap KPK dengan suap lebih dari Rp 20 miliar pada Rabu lalu. Penyuapnya adalah PT Adhiguna Keruktama (AGK). Suap itu, menurut KPK, berkaitan dengan perizinan serta pengadaan proyek pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, pada 2015. Agus mengungkapkan, dalam proses pengadaan barang dan jasa, sering pemenangnya sudah diatur pada saat perencanaan. Dia mencontohkan, dalam kasus korupsi e-KTP, pola seperti itu juga dipakai. Syarat-syarat sudah ditentukan agar perusahaan yang diatur sejak awal bisa menang dengan mudah. "Terkadang juga pakai modus penyedia-penyedia itu bikin arisan. Mereka bergantian menjadi pemenang proyek yang telah diatur. Ada juga yang sekadar meminjam bendera perusahaan orang lain atau kontraknya disubkan," jelas dia. Nah, masalah-masalah seperti itu semestinya menjadi tugas pengawas internal atau inspektorat untuk mengatasinya. Lubang persoalan tersebut harus segera ditambal agar tidak terulang. "Sayangnya, peran inspektorat itu belum bisa maksimal sekarang. Ditambah, hukuman untuk para koruptor belum bisa bikin jera bagi yang lain," tegas Agus.

Ladang Utama Korupsi Didominasi di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dirjen-hubla-bakal-dikenakan-pasal-tppu_m_153133.jpeg" alt="Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono kenakan rompi oranye KPK dan ditahan" width="100%">
<figcaption>Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono kenakan rompi oranye KPK dan ditahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antonius Tonny Budiono, tersangka penerima suap Rp 20 miliar terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla Tahun 2016-2017, bakal terseret pasal berlapis. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjeratnya dengan Pasal sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Kalau memungkinkan unsurnya, TPPU akan diterapkan itu. Termasuk ke perusahaannya," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam keterangan pers, Kamis (24/8). Basaria mengatakan, selain menerapkan pasal pencucian uang terhadap Tonny, KPK juga membuka peluang menjerat PT Adhi Guna Keruktama dengan pidana korporasi. Terlebih, perusahaan pengerukan itu diduga memberi upeti ke Tonny. "Kalau ada keterlibatan perusahana kita pidanakan juga. Tapi sabar nggak langsung hari ini," ujar Basaria. Dia mengungkapkan, pada periode ini, KPK telah sepakat bakal menggunakan UU TPPU ke setiap tersangka, bila memenuhi unsur-unsur dalam aturan itu. Langkah tersebut diambil untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan kerah putih itu. "Kita sepakat khusus 2017 setiap tpikor oleh KPK, kita akan menerapkan yang namanaya pencucian uang. Kalau itu perusahaannya juga dipidanakan (korporasi) Supaya apa? Ada efek jera dan miskinkan koruptor," jelas Basaria. Seperti diketahui, KPK menangkap lima orang dalam OTT pada Rabu (23/8) kemarin di beberapa tempat di Jakarta. Dari lima orang yang tertangkap, KPK menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT AGK, Adhi Putra Kurniawan sebagai tersangka. Dalam OTT, KPK menyita uang tunai dari berbagai jenis mata uang asing yang totalnya mencapai Rp 18,9 miliar serta empat ATM dari rekening bank berbeda. KPK. Sementara di dalam rekening Bank Mandiri saja, terdapat sisa saldo sebesar Rp 1,174 miliar. "Sehingga total uang yang ditemukan di Mess Perwira Dirjen Hubla adalah sekitar Rp 20 miliar," papar Basaria. Diduga pemberian uang Rp 20 miliar oleh Adhi Putra Kurniawan kepada Antonius Tonny Budiono terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Atas perbuatannya selaku penerima, Tonny disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Sementara selaku pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Dirjen Hubla Bakal Dikenakan Pasal TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/suap-terhadap-dirjen-hubla-kemenhub-gunakan-modus-baru_m_153102.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konfrensi pers OTT terhadap Dirjen Hubla ATB" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konfrensi pers OTT terhadap Dirjen Hubla ATB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono resmi ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla, Kamis (24/8). Di sini posisi Antonius Tonny Budiono sebagai penerima suap. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut, dalam OTT kali ini pihaknya mengungkap modus baru dalam pemberian suap. "KPK mengungkap modus yang relatif baru dalam OTT kali ini karena penyerahan uang dilakukan dalam bentuk ATM," kata Basaria dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta Kamis (24/8) malam ini. Basaria mengatakan, dalam kasus ini rekening tabungan dibuka oleh Adhi Putra Kurniawan, Komisaris PT Adhi Guna Keruktama. Adhi Putra selaku pihak pemberi dengan menggunakan nama pihak lain yang diduga fiktif. Kemudian, pemberi menyerahkan ATM kepada pihak penerima. "Serta, penerima menggunakan ATM dalam berbagai transaksi," ujar Basaria. Seperti diketahui, KPK menangkap lima orang dalam OTT pada Rabu (23/8) kemarin di beberapa tempat di Jakarta. Dari lima orang yang tertangkap, KPK menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT AGK, Adhi Putra Kurniawan sebagai tersangka. Dalam OTT, KPK menyita uang tunai dari berbagai jenis mata uang asing yang totalnya mencapai Rp 18,9 miliar serta empat ATM dari rekening bank berbeda. Sementara di dalam rekening Bank Mandiri saja, terdapat sisa saldo sebesar Rp 1,174 miliar. "Sehingga total uang yang ditemukan di Mess Perwira Dirjen Hubla adalah sekitar Rp 20 miliar," papar Basaria. Diduga pemberian uang Rp 20 miliar oleh Adhi Putra Kurniawan kepada Antonius Tonny Budiono terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Atas perbuatannya selaku penerima, Tonny disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Sementara selaku pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Suap Terhadap Dirjen Hubla Kemenhub Gunakan Modus Baru