<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/KAPAL.jpg" alt="Ilustrasi kapal melintas di perairan Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kapal melintas di perairan Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub terus mengoptimalkan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran lewat kolaborasi dan sinergitas jajarannya yang berada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia.  Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha menyatakan koordinasi, konsolidasi dan evaluasi terhadap berbagai permasalahan dan isu strategis menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di bidang Penjagaan Laut dan Pantai, terutama terkait dengan masalah keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah Perairan Indonesia.  "Saya berharap Rakernis KPLP ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama antar aparatur jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta dapat menghasilkan rekomendasi dan program tindaklanjut untuk keseragaman dalam pola tindak bagi aparatur yang bertugas dilapangan," ujar Arif Toha pada saat membuka Kegiatan Rakernis KPLP, Rabu (12/10).  Dengan semakin baiknya koordinasi antar instansi terkait dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran, maka ke depan pelaksanaan tugas pengawasan keselamatan pelayaran dapat dilakukan secara lebih profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab, jujur, efektif, efisien, transparan dan mampu mencapai integritas pelayanan yang prima.  Menurutnya, tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kedepan khususnya dalam memberikan pelayanan di bidang keselamatan dan kemanan pelayaran semakin besar.  Untuk itu, maka Rakernis KPLP kali ini sangat penting karena selain sebagai ajang konsolidasi dan evaluasi terkait masalah keamanan dan  keselamatan pelayaran yang ditemukan di lapangan juga sebagai upaya untuk peningkatan kinerja yang lebih profesional.  Arif Toha menyampaikan bahwa jajaran KPLP selain memiliki tugas pengawasan pemenuhan kelaiklautan kapal, juga memiliki tugas yang lain terkait dengan bantuan pertolongan dan penyelamatan jiwa di laut. KPLP juga harus selalu siaga penanggulangan musibah yang penanganannya harus selalu memenuhi persyaratan, yang antara lain meliputi prosedur, personil, peralatan dan bahan, serta latihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya dalam bidang Search and Rescue, pemadaman kebakaran dan penanggulangan pencemaran di laut.  Sementara itu, Direktur KPLP, Capt. Mugen Sartoto mengatakan bahwa Kompleksnya persoalan yang dihadapi di lapangan dalam menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran hendaknya tidak menyurutkan semangat para petugas KPLP untuk tetap bekerja dengan hati demi terciptanya keamanan dan keselamatan pelayaran di seluruh wilayah negara Indonesia tercinta.  "Untuk itu, saya berharap agar Rakernis KPLP nanti bisa menghasilkan keputusan ataupun kesepakatan bersama yang tentunya akan bermanfaat bagi kepastian dan kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari bagi saudara-saudara sekalian khususnya dalam menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah periaran Indonesia" ujar Capt. Mugen.  Sebagai informasi, jajaran KPLP tersebar di UPT seluruh Indonesia dengan 5 pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) yang berada di Tanjung Uban, Tanjung Priok, Tanjung Perak Surabaya, Bitung dan Tual, untuk jumlah armada KPLP yang dimiliki saat ini berjumlah 374 unit dengan jumlah petugas KPLP sebanyak 10.940 orang.

Langkah KPLP Perkuat Sinergitas Kawal Keselamatan Pelayaran Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/4-tahun-program-tol-laut-berjalan-seberapa-efektif-bagi-pengusaha_m_.jpg" alt="Program tol laut Jokowi" width="100%">
<figcaption>Program tol laut Jokowi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejak diluncurkan pada tahun 2015, program Tol Laut terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi infrastruktur, trayek, armada, jumlah muatan, maupun kapasitas.  Sejak diluncurkan Presiden Jokowi, program Tol Laut dihadirkan untuk meningkatkan kelancaran distribusi dan mengurangi disparitas harga di daerah Terpencil, Tertinggal, Terluar dan Perbatasan (3TP).  Tol Laut mewujudkan konektivitas laut secara efektif melalui kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari Barat sampai ke Timur Indonesia. Hal ini sangat membantu distribusi logistik, terutama ke daerah-daerah 3TP yang selama ini tidak tersentuh oleh moda angkutan darat dan udara.  Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Agus H Purnomo berharap program Tol Laut terus mendapat dukungan dari masyarakat. Ia juga meyakini dengan meningkatnya konektivitas antar daerah melalui Tol Laut, maka disparitas atau kesenjangan harga barang, terutama kebutuhan pokok di wilayah Barat dan Timur Indonesia tidak terjadi lagi.  Menurut Agus, dalam pengoperasian Tol Laut, pihaknya sudah menyiapkan ratusan kapal. Diantaranya sebanyak 26 kapal PSO penumpang, sebanyak 113 kapal sabuk nusantara dan 20 kapal Rede.  "Dari pelabuhan dan kapasitasnya, kami menyiapkan pelabuhan-pelabuhan agar siap disinggahi, baik untuk bongkar muat, pengamanan, dan lain-lain," kata Agus dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Senin (26/4). <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/">Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/04/2021/kri-nanggala-402-tenggelam-ahy-1-nyawa-prajurit-tni-sangat-berharga/">Baca Juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam, AHY: 1 Nyawa Prajurit TNI Sangat Berharga</a> Perlahan tapi pasti, tujuan Tol Laut untuk mengurangi disparitas harga antar wilayah, antar pulau, antar daerah serta memangkas biaya logistik yang mahal di seluruh kawasan terpencil Indonesia mulai terwujud. Upaya Pemerintah untuk memberikan keadilan ekonomi bagi masyarakat di daerah 3TP pun benar-benar dirasakan.  Sebagai contoh, dampak keberadaan Tol Laut dirasakan betul di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Nunukan, Capt. Yohanis Tedang mengatakan, Pelabuhan Nunukan merupakan pintu masuk untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bahan bangunan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia.  Selama ini, kata Tedang, sebagian besar kebutuhan masyarakat di pulau-pulau yang berada di wilayah kabupaten Nunukan berasal dari Tawao, Malaysia. Namun, dengan adanya Tol Laut ini mampu membantu kebutuhan masyarakat di perbatasan khususnya di Kabupaten Nunukan yang bersebelahan langsung dengan Malaysia.  Semula, Tol Laut di Nunukan hanya ada satu rute saja dengan tujuan Makassar. Namun, karena banyaknya potensi produk unggulan di daerah tersebut, tahun ini rute Tol Laut bertambah dengan tujuan Pulau Jawa melalui pintu masuk Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.  Tedang menyebutkan barang yang dibawa melalui Tol Laut menuju Nunukan meliputi bahan bangunan, kayu, besi, semen, mie, tepung, air meneral, pakan ayam, dan kebutuhan pokok lainnya.  Sementara produk unggulan yang dikirimkan dari Nunukan adalah rumput laut dan produk lokal lainnya. "Ada dua kapal yang beroperasi ke wilayah Nunukan yakni KM Kendhaga Nusantara 6, pelabuhan asal Makassar dan KM Kawas Mas, pelabuhan asal Tanjung Perak Surabaya," kata Tedang.  Kemenhub mencatat, awalnya hanya memiliki dua trayek di tahun 2015. Trayek tersebut terus bertambah menjadi 6 trayek pada 2016. Berlanjut pada tahun 2017, ada 13 trayek baru Tol Laut. Kemudian pada 2018 bertambah menjadi 18 trayek. Di 2019 bertambah 20 trayek dan di 2020 bertambah 26 trayek.  Untuk tahun 2021, Ditjen Hubla menambah empat trayek baru sehingga keseluruhan menjadi 30 trayek. Penambahan jumlah trayek tersebut diiringi dengan penambahan jumlah pelabuhan dan kapal dengan melibatkan 106 pelabuhan, yang terdiri atas 9 pelabuhan pangkal, dan 97 pelabuhan singgah.

Optimistis Tol Laut Bisa Kurangi Kesenjangan Harga di Barat dan Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Tol-Laut-Menhub.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, Program tol laut ini memang harus kita lakukan dengan sistematis dan konsisten. Karena itu, ia meminta muatan balik tol laut harus terus dioptimalkan untuk mengurangi disparitas harga antara wilayah barat dan timur Indonesia.  "Saya melihat bahwa ada dua daerah yang sudah berhasil melaksanakan ini. Yaitu Morotai dan Dobo. Mengapa dikatakan berhasil? karena ada suatu keseimbangan antara muatan barang yang dibawa dari Surabaya maupun sebaliknya. Saya ingin daerah lain bisa mencontoh keberhasilan ini," kata Budi Karya dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Sabtu, (24/4).  Dalam kunjungannya ke Tanjung Perak, Surabaya, Budi Karya juga mengungkapkan, kedatangannya untuk memastikan program tol laut berjalan dengan baik karena mayoritas awal pergerakan tol laut adalah dari Surabaya. Karena, dari 30 pergerakan tol laut yang ada saat ini, sebanyak 16 kapal pergerakannya berasal dari Surabaya.  Ia juga mengapresiasi produktivitas dari tol laut secara umum, dimana terdapat sejumlah peningkatan jumlah pelabuhan dari 72 pelabuhan pada tahun 2019, saat ini sudah bertambah menjadi 106 pelabuhan. Selain itu pada tahun ini juga terdapat penambahan trayek tol laut menjadi 30 trayek.  "Tujuan dari program tol laut yang dirintis sejak tahun 2015 adalah selain untuk mengurangi disparitas harga antara wilayah barat dan timur Indonesia, tetapi juga untuk melancarkan distribusi logistik, khususnya kebutuhan pokok, ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP)," tuturnya.  Selain itu, ia meminta para operator baik Pelindo I s.d IV, Pelni, dan operator lainnya memberikan kesempatan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bisa memanfaatkan pengiriman barangnya melalui kapal tol laut.  “Saya sudah minta Dirjen Perhubungan Laut untuk mengkoordinasikan ini bersama para operator. Kita ingin fasilitasi para pelaku UMKM dengan baik, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari subsidi yang diberikan pemerintah melalui program tol laut,” katanya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/">Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</a> <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/04/2021/sudah-disetujui-30-negara-sinovac-produksi-2-miliar-vaksin-covid-19/">Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</a> Karena menurutnya, dengan memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memanfaatkan pengiriman barangnya dengan kapal tol laut, akan semakin meningkatkan eksistensi dan daya saing produk atau barang UMKM.  “Lebih dari 50 persen pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Kalau kita bisa fasilitasi dengan baik. Daya saing mereka akan bertambah karena subsidi (tol laut) diterima langsung oleh saudara kita para pelaku UMKM,” ujarnya.  Menhub meminta para operator untuk memikirkan skema bagi UMKM agar bisa memanfaatkan pengiriman barangnya melalui kapal tol laut.  “Para pelaku UMKM tidak mungkin memborong 1 kontainer. Untuk itu perlu dipikirkan suatu cara seperti membuat suatu paket, misalnya: paket 100 kg, atau paket 500 kg. Artinya di dalam satu kontainer 20 ton itu, bisa dikumpulkan beberapa barang dari para pelaku UMKM,” katanya.  Menhub tidak ingin kapal tol laut dimonopoli suatu perusahaan tertentu, sehingga para pelaku UMKM yang sesungguhnya membutuhkan subsidi dari program tol laut tidak mendapatkan subsidi tersebut.

Menhub Dorong Optimalisasi Muatan Balik Tol Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menhub-Budi-Karya-Sumadi-Dery-Ridwansah-4-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan terus berupaya semaksimal mungkin memastikan kelancaran pengiriman logistik di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya dengan mengoptimalkan layanan Tol Laut.  Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengatakan, di masa Pandemi Covid 19 ini, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki program untuk menjamin keberlangsungan logistik ke seluruh wilayah Nusantara.  "Tol Laut di tengah Pandemi ini diharapkan mampu menjaga berlangsungnya pasokan logistik ke seluruh wilayah Indonesia," kata Menhub Budi dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Karena itu, lanjutnya, industri Pelayaran memiliki peran penting untuk mendukung program tersebut mengingat Indonesia merupakan Negara kepulauan yang dihubungkan melalui jalur laut. Untuk itu, pelayaran swasta nasional diharapkan bisa ikut terlibat aktif dalam program Tol Laut dengan melayani beberapa trayek yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan.  "Saat ini kami telah berupaya semaksimal mungkin agar Tol Laut dapat lebih baik memberikan layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya bagi saudara-saudara kita di Timur Indonesia," paparnya.  Maka dari itu, untuk memaksimalkan keberadaan Tol Laut sudah pasti dibutuhkan peran semua pihak agar benar-benar dapat memaksimalkan kapasitas angkut yang ada di dalam kapal sehingga dapat menurunkan disparitas harga  Sementara itu, pada kesempatan yang sama Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko menjelaskan, untuk mencapai disparitas harga yang proporsional semua aspek harus diperbaiki secara simultan oleh seluruh lembaga terkait.  "Harus digarisbawahi jika yang dijadikan parameter hanya disparitas harga, maka tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh program Tol Laut," ujarnya.  Untuk menyelesaikan masalah disparitas harga, kata Wisnu, maka yang harus dilakukan diantaranya adalah dengan memperkuat supervisi perdagangan antar pulau. Lalu menerapkan digitalisasi salah satunya dengan National Logistik Ekosistem dan yang terakhir yaitu pengembangan sarana prasarana infrastruktur pelabuhan secara terus menerus mengikuti kebutuhan jumlah dan jenis komoditi.  Selain itu, menurut Wisnu, program Tol Laut yang diawasi dan dijalankan oleh pihaknya juga merespon cepat permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) yang ingin daerahnya disinggahi oleh kapal-kapal Tol Laut.  Hal ini seperti merespon permintaan dari Bupati Pulau Morotai, Benny Laos yang meminta tambahan rute untuk menjual hasil laut mereka ke Pulau Jawa.  "Ini langsung kita respon. Dari yang sebelum satu rute menjadi dua rute. Kami berharap tambahan rute ini dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, sebab kita ketahui kalau Pulau Morotai sangat bagus hasil lautnya," katanya.  Tidak hanya itu, kata Capt Wisnu, bahwa Tol Laut juga terus memperbaiki layanannya. Diantaranya dengan mengupdate platform Logistic Communication System (LCS) dimana hal ini dilakukan untuk mengakomodir Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 53 tahun 2020.  Dalam peraturan tersebut ada jenis muatan/barang yang boleh diangkut. Dan untuk mempermudah pengguna jasa maka pada layanan LCS hal tersebut maka pihaknya melengkapi dengan pilihan jenis barang yang ingin diangkut.  Program Tol laut sejak awal tahun ini juga bekerjasama dengan Satgas Pangan yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan, monopoli dan menjual harga barang secara tidak wajar.  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RQx3pl8jX24  https://www.youtube.com/watch?v=_pVgmyESp4M  https://www.youtube.com/watch?v=4z4Nvx9O-9A

Jaga Arus Logistik Saat Pandemi Covid-19, Menhub Optimalkan Tol Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-eksekusi-eks-dirjen-perhubungan-laut-ke-lp-sukamiskin_m_216878.jpeg" alt="Mantan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus suap perijinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubungan Laut Tahun Anggaran 2016-2017, Antonius Tonny Budiono (ATB). Ihwal adanya informasi tersebut disampaikan oleh juru bicara KPK, Febri Diansyah. "KPK hari ini melakukan eksekusi terhadap terpidana Antonius Tonny Budiono (Direktur Jenderal Perhubungan Laut) ke Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat," ungkap<a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank"> Febri </a>kepada awak media, Kamis (31/5). Tonny kata Febri, akan menjalani hukuman pidana 5 tahun di Lapas Sukamiskin sesuai amar putusan yang diterimanya. Selain itu, dia juga harus membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider pidana kurungan 3 bulan, atas tindak pidana menerima hadiah atau janji terkait perjanjian dan pengadaan proyek-proyek barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2016-2017, sesuai putusan No 2/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst Tanggal 17 Mei 2018. Kendati demikian, mantan aktivis ICW mengatakan jika Tonny sudah membayar uang denda tersebut sebelum dijebloskan ke Lapas Sukamiskin. "Kemarin, Rabu (30/5) yang bersangkutan juga telah menitipkan uang denda Rp 300 juta tersebut ke rekening penampungan KPK," tutupnya.

KPK Eksekusi eks Dirjen Perhubungan Laut ke LP Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-dirjen-hubla-sedih-dijauhi-anak-buahnya-pasca-terjaring-ott-kpk_m_201602.jpeg" alt="Mantan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono mengaku dijauhi anak buahnya pasca terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Agustus 2017. Tonny merasa sedih dan tak menyangka anak buahnya akan bersikap seperti itu. &ldquo;Pas saya ditangkap, saya dianggap sebagai orang yang (kena) penyakit lepra, semua menghindari saya,&rdquo; kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Tonny</a> sambil meneteskan air mata di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (4/4). Padahal, lanjut Tonny, saat tangkap tangan dirinya langsung mengaku bersalah dan menyerahkan sejumlah bukti penerimaan uang kepada petugas KPK. Ia juga menyerahkan kartu ATM yang digunakan untuk transaksi dengan Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan. &ldquo;Saya mengakui salah, mungkin jarang orang seperti saya ditangkap mengaku salah. Waktu (petugas KPK) ke rumah, saya menyerahkan ATM padahal bisa saja saya sembunyikan,&rdquo; ucap Tonny. Tonny diketahui menerima suap dari Adiputra terkait kegiatan pengerukan di sejumlah pelabuhan. Tonny mengatakan kegiatan pengerukan itu penting untuk memudahkan akses kapal besar masuk ke pelabuhan. Menurutnya, PT Adhiguna termasuk perusahaan yang cepat menyelesaikan pengerjaan proyek pengerukan karena memiliki kapal-kapal berukuran besar. Namun usai ditangkap KPK, Tonny mengaku tak tahu lagi perkembangan proyek pengerukan tersebut. &ldquo;Saya keputus informasi itu karena sudah dijauhi anak buah,&rdquo; jelasnya. Dalam perkara ini, Tonny didakwa menerima suap Rp 2,3 miliar. Duit suap itu berkaitan dengan sejumlah proyek di Dirjen Perhubungan Laut. Sedianya suap itu diberikan Adi Putra berkaitan dengan proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016. Selain itu, pekerjaan pengerukan alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang TA 2017. Uang suap itu diberikan melalui ATM. Adi Putra disebut memiliki banyak ATM untuk kepentingan suap tersebut, tetapi dengan nama lain. Selain didakwa menerima suap, Tonny juga menerima gratifikasi senilai lebih dari Rp 20 miliar. Gratifikasi itu diterima dalam pecahan berbagai mata uang asing dan berharga lainnya. Atas perbuatannya, Tonny dijerat pasal Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Eks Dirjen Hubla Sedih Dijauhi Anak Buahnya Pasca Terjaring OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-dirjen-hubla-mengira-diberi-rp-3-miliar-ternyata-rp-20-miliar_m_201439.jpeg" alt="Mantan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono, menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor Jakarta, Rabu (4/4)" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono, menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor Jakarta, Rabu (4/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono menjalani sidang pemeriksaan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap proyek di Dirjen Perhubungan Laut oleh PT Adhiguna Keruktama sebesar Rp 2,3 miliar. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim <a href="https://www.jawapos.com/tag/132394/dirjen-hubla" target="_blank">Syaifudin Zuhri </a>menanyakan soal perkara awal Tonny yang dijerat melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Pada saat OTT sedang di rumah ?," tanya hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (4/4). "Iya, sekitar setengah 8 malam petugas KPK sebanyak lima orang datang ke rumah dinas," jawab Tonny. Saat penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah dinasnya, akui Tonny, penyidik langsung memeriksa isi dari 33 tas miliknya yang berada di dalam kamar. "Tas ransel sebanyak 33 isinya apa?," tanya kembali hakim. "Tas ransel itu isinya uang, tapi saya tidak tahu, pikiran saya hanya Rp 3-4 miliar," ucap Tonny. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK terhadap 33 tas ransel tersebut, Tonny baru menyadari kalau berisi uang sebanyak Rp 20,74 miliar. "Jadi 33 tas itu isinya Rp 20 miliar?," tanya hakim. "Rp 18,9 miliar ditambah dengan empat kartu ATM senilai Rp 1,174," jelas Tonny. Dalam perkara ini, Tonny didakwa menerima suap Rp 2,3 miliar. Duit suap itu berkaitan dengan sejumlah proyek di Dirjen Perhubungan Laut. Sedianya suap itu diberikan Adi Putra berkaitan dengan proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016. Selain itu, pekerjaan pengerukan alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang TA 2017. Uang suap itu diberikan melalui ATM. Adi Putra disebut memiliki banyak ATM untuk kepentingan suap tersebut, tetapi dengan nama lain. Selain didakwa menerima suap, Tonny juga menerima gratifikasi senilai lebih dari Rp 20 miliar. Gratifikasi itu diterima dalam pecahan berbagai mata uang asing dan berharga lainnya. Atas perbuatannya, Tonny dijerat pasal Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Eks Dirjen Hubla Mengira Diberi Rp 3 Miliar, Ternyata Rp 20 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kehadiran-jonan-di-persidangan-tonny-masih-dikaji-jpu-kpk_m_184014.jpeg" alt="Menteri ESDM Ignasius Jonan" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Ignasius Jonan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kemungkinan akan dihadirkan sebagai saksi di persidangan mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Antonius Tonny Budiono.&nbsp; Namun hal itu masih dikaji oleh Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, saat menjadi Menhub, Jonan menjadi atasan langsung Tonny. Menurut JPU KPK Yadyn, perlu atau tidaknya menghadirkan Jonan pada persidangan terhadap Tonny akan tergantung pada perkembangan. &ldquo;Lihat perkembangan di persidangan,&rdquo; kata Yadyn di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/1). Merujuk surat dakwaan atas Tonny, mantan pejabat eselon I Kementerian Perhubungan itu diduga sudah menerima gratifikasi sejak sebelum menjadi Dirjen Hubla.&nbsp; Sebab, Tonny saat masih menjadi staf ahli Menhub bidang logistik, multimoda dan keselamatan transportasi juga pernah menerima gratifikasi. Diketahui, Tonny merupakan staf ahli saat Jonan menjadi Menhub. Namun, pada 27 Juli 2016, Jonan kena reshuffle sehingga lengser dari posisi Menhub. Berdasar surat dakwaan, Tonny disebut menerima gratifikasi berupa uang dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing. Yakni Rp 5.815.579.000, USD 479.700, EUR 4.200, GBP 15.540, SGD 700.249, RM 11.212. Selain itu, Tonny juga menerima uang dalam rekening Bank Bukopin atas nama Oscar Budiono. Jumlahnya Rp1.066.096.437 dan Rp1.067.944.536. KPK sebenarnya pernah memanggil Jonan pada 4 Desember 2017 atau saat Tonny masih dalam tahap penyidikan.&nbsp; Namun, kala itu Jonan berhalangan hingga akhirnya penyidik melimpahkan berkas penyidikan ke penuntut dan berlanjut ke persidangan. Kala itu Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, penyidik membutuhkan keterangan Jonan dalam kapasitasnya sebagai mantan Menhub.&nbsp; "Penyidik menganggap bahwa Pak Jonan memiliki informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pendalaman di proses penyidikan ini,"&nbsp;kata Priharsa pada 4 Desember lalu.

Kehadiran Jonan di Persidangan Tonny Masih Dikaji JPU KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/penyuap-dirjen-hubla-divonis-4-tahun-penjara_m_182393.jpeg" alt="Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono" width="100%">
<figcaption>Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan. Itu lantaran dia terbukti melakukan suap terhadap mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono. Adapun suap itu diberikan terkait proyek pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. "Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," ujar Hakim Ketua Syaifudin Zuhri saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (18/1). Dalam pertimbangannya, hal yang memberatkan Adhiputra karena tidak mendukung semangat program pemerintah untuk memberantas korupsi dan dianggap menghambat upaya pemerintah dalam reformasi di tubuh Kemenhub. "Pemberian suap kepada pejabat negara dapat menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi khususnya di Kemenhub," tutur Hakim Syaifudin. Modus suap yang dilakukan Adiputra pun tergolong baru. Yakni dengan cara menggunakan ATM. Sehingga, dapat mempersulit proses pengungkapan tindak pidana oleh penegak hukum. Sementara hal yang meringankan Adhiputra yakn belum pernah dihukum, menyesali perbuatan, dan masih memiliki tanggung keluarga. Dalam perkara ini, Adiputra terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.&nbsp;

Penyuap Dirjen Hubla Divonis 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/terima-suap-rp-23-miliar-dirjen-hubla-terancam-20-tahun-penjara_m_182283.jpeg" alt="Mantan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Antonius Tonny Budiono </a>didakwa menerima suap Rp 2,3 miliar. Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya dengan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 2,3 miliar," kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Jaksa Dodi Sukmono,</a> saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (18/1). Adapun uang tersebut diduga diberikan oleh Komisaris PT Adiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan. Menurut jaksa, uang sejumlah Rp 2,3 miliar itu berkaitan dengan proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016. Selain itu, pemberian uang juga disinyalir terkait pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur tahun 2016. Uang Rp 2,3 miliar tersebut diduga diberikan karena Tonny telah menyetujui penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten, serta proyek di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, yang pengerukannya dilakukan oleh PT Adhiguna Keruktama. Menurut Jaksa Dodi, setiap PT Adhiguna mendapat proyek pekerjaan, Adi Putra menugaskan Kepala Divisi Keuangan di perusahaan tersebut untuk melakukan penyetoran ke rekening Bank Mandiri atas nama Yongkie Goldwing dan Joko Prabowo. Kedua rekening bank tersebut dibuat mengunakan data identitas palsu. Sejak awal, Adi Putra memberikan kartu ATM kedua rekening tersebut kepada Tonny. Sehingga, setiap kali pemberian uang dilakukan melalui transfer bank ke kedua alamat rekening itu. "Dalam pertemuan di ruang kerja, terdakwa menerima kartu ATM Mandiri beserta pin dan buku tabungan atas nama Joko Prabowo. Adi Putra mengatakan bahwa rekening akan diisi uang dan dapat digunakan oleh terdakwa sewaktu-waktu," tukas Dodi. Dari keseluruhan pemberian uang yang dilakukan oleh Adiputra alias Yongkie kepada terdakwa, beberapa di antaranya diberitahukan melalui media Blackberry Messenger (BBM) dengan menggunakan kata sandi antara lain, "kalender tahun 2017 saya kirim," atau "telor asin sudah saya kirim" dan menggunakan kata "sarung". Atas perbuatannya, Tonny lantas didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.&lrm; Atas serangkaian pasal yang didakwakan padanya, Antonius terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Terima Suap Rp 2,3 Miliar, Dirjen Hubla Terancam 20 Tahun Penjara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dirjen hubla

Berita Terkini