<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Mandalika-Sirkuit.jpg" alt="MotoGP.com" width="100%">
<figcaption>MotoGP.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 21,2 miliar untuk mendukung MotoGP 2022 Mandalika.  "Biaya untuk 2022, kita menyiapkan Rp 21,2 miliar, untuk shuttle bus, bus antar moda dan halte bus, ada juga pemasangan penerangan jalan umum," ucapnya dalam Konferensi Pers Penyelenggaraan MotoGP Mandalika, Selasa (1/3).  Untuk rinciannya, shuttle bus sendiri dialokasikan anggaran sebesar Rp 5,46 miliar. Pelayanan angkutan shuttle ini menyediakan 188 unit bus ukuran medium yang melayani 7 rute dengan headway 1-5 menit.  Kemudian, anggaran untuk bus antar moda berjumlah Rp 8,84 miliar. Bus yang disiapkan sebanyak 278 unit, yakni 27 unit bus besar, 70 bus medium dan 181 bus kecil dengan melayani 6 rute yang berasal dari pelabuhan dan bandara.  Sementara untuk pembangunan halte bus dianggarkan sebesar Rp 1,5 miliar untuk 4 halte, yakni di Parkir Sentral Timur, Gate 1, 2 dan 3. Setiap halte dilengkapi dengan panel tata surya sebagai sumber tenaga listrik.  Lalu, untuk penerangan jalan umum serta pemasangan rambu lalu lintas alokasi anggaran sebesar Rp 5,44 miliar. Pembangunan ini dilakukan di sepanjang ruas Kuta-Kruak (5,3 km) yang terbagi dalam tiga segmen, yaitu segmen 1 dari Simpang Sunggung sampai akses Bukit Jokowi, kemudian segmen 2 dari akses Bukit Jokowi hingga SPBU dan segmen 3 dari SPBU sampai Masjid Nurul Bilad.  Selain itu, pihaknya juga melakukan manajemen rakayasa lalu lintas bersama kepolisian. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan di lokasi.  "Kita lakukan pembatasan, hal ini diakukan untuk menghindari kemacetan begitu banyaknya penonton yang akan datang. Ini juga sudah dilakuakn simulasi dan kegiatan itu sudah berjalan dengan baik," tandasnya.

Pemerintah Gelontorkan Rp 21,2 M Dukung Pelaksanaan MotoGP Mandalika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dirjen-hubdar-garap-jembatan-timbang-dengan-kaca-transparan_m_-1.jpg" alt="Jembatan timbang kaca transparan di Way Urang, Lampung Selatan, usai diresmikan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Senin (26/11)" width="100%">
<figcaption>Jembatan timbang kaca transparan di Way Urang, Lampung Selatan, usai diresmikan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Senin (26/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementrian perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi melakukan kunjungan ke Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Way Urang, Lampung Selatan, Senin (26/11) siang. Dalam kesempatan itu, Budi pamer dengan skema baru bentuk gedung 'Jembatan Timbang' tersebut. Secara bentuk fisik, kata Budi, desain gedung jembatan timbang yang digarap oleh kementriannya kali ini telah dirancang dengan penuh kaca transparan. Hal ini jelas berbeda dengan bentuk fisik desain Jembatan Timbang sebelumnya yakni berkaca gelap. "Kalau orang lain mungkin (desain kaca transparan) modern dan minimalis. Bagi saya, supaya orang bisa melihat dari luar. Jadi transparansi akan kita wujudkan menyangkut masalah jembatan timbang. Sekarang, harus terang," kata Budi dalam paparannya. Menurut dia, desain kaca gedung jembatan timbang dengan latar gelap harus mulai ditinggalkan. Pasalnya menurut Budi, desain gedung model dahulu cenderung mencerminkan bentuk ketidaktransparansian. Apalagi praktik pungli pun telah di stigmakan di setiap jembatan timbang di Indonesia. Tak hanya itu, dia memastikan jembatan timbang dengan model seperti ini akan dibangun di seluruh Indonesia. Namun, pengerjaannya akan dilakukan secara bertahap. "Kita akan terbuka dan akuntable apa yang kita kerjakan. Kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan ke para pengemudi, sehingga kalau ada pelanggaran over load atau dimensi itu bisa dilihat," pungkasnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Lampung dan Bengkulu Rahman Sujana menyatakan bahwa selama 42 hari beroperasi, Jembatan Timbang Way Urang telah menindak ribuan kendaraan yang kelebihan muatan dan kelebihan ukuran atau over dimension dan over loading (ODOL). "Sejak dibuka dan diresmikan Oktober 2018, kendaraan masuk 1.967 unit, yang tidak melanggar itu ada 592 kendaraan atau 31 persen dari total kendaraan, sedangkan 1.375 kendaraan atau sebanyak 69 persen dengan rincian over dimension 28 kendaraan atau sekitar 2,03 persen serta overloading sebanyak 1.375 kendaraan atau 100 persen," tutur Rahman. Jembatan timbang dengan luas lahan 19.620 meter persegi dan memiliki kapasitas platform timbangan 80 ton ini sudah dilengkapi beberapa sarana dan pra sarana penunjang seperti gedung kantor, mess pegawai, ruang genset, mushola, gudang, kantin, toilet, dan ruang terbuka hijau (RTH) serta lapangan parkir untuk 70 kendaraan. Namun demikian, Rahman menambahkan bahwa saat ini Jembatan Timbang Way Urang masih membutuhkan beberapa tambahan sumber daya manusia (SDM} guna menunjang operasionalnya. Menurut Rahman, personel SDM di Jembatan Timbang Way Urang saat ini hanya 25 orang dengan rincian 17 orang ASN dan 8 orang PPNPN. Rahman berharap agar pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub bisa memberikan tambahan personel. "Saran saya kepada Pak Dirjen bahwa di sini perlu adanya penambahan SDM sesuai SOP menjadi 60 orang agar bisa menjalankan empat shift. Kemudian perlu percepatan pengadaan sistem informasi atau IT yang sekarang dalam proses. Selain itu juga perlu adanya MoU dengan pihak-pihak terkait di tingkat pusat terkait e-tilang dan juga perlu adanya pengamanan dari TNI dan Polri ditambah adanya anggaran kesejahteraan untuk petugas operasional UPPPKB," tutup Rahman.

Dirjen Hubdar Garap Jembatan Timbang Dengan Kaca Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dirjen-hubdar-garap-jembatan-timbang-dengan-kaca-transparan_m_.jpg" alt="Jembatan timbang kaca transparan di Way Urang, Lampung Selatan, usai diresmikan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Senin (26/11)" width="100%">
<figcaption>Jembatan timbang kaca transparan di Way Urang, Lampung Selatan, usai diresmikan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Senin (26/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementrian perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi melakukan kunjungan ke Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Way Urang, Lampung Selatan, Senin (26/11) siang. Dalam kesempatan itu, Budi pamer dengan skema baru bentuk gedung 'Jembatan Timbang' tersebut. Secara bentuk fisik, kata Budi, desain gedung jembatan timbang yang digarap oleh kementriannya kali ini telah dirancang dengan penuh kaca transparan. Hal ini jelas berbeda dengan bentuk fisik desain Jembatan Timbang sebelumnya yakni berkaca gelap. "Kalau orang lain mungkin (desain kaca transparan) modern dan minimalis. Bagi saya, supaya orang bisa melihat dari luar. Jadi transparansi akan kita wujudkan menyangkut masalah jembatan timbang. Sekarang, harus terang," kata Budi dalam paparannya. Menurut dia, desain kaca gedung jembatan timbang dengan latar gelap harus mulai ditinggalkan. Pasalnya menurut Budi, desain gedung model dahulu cenderung mencerminkan bentuk ketidaktransparansian. Apalagi praktik pungli pun telah di stigmakan di setiap jembatan timbang di Indonesia. Tak hanya itu, dia memastikan jembatan timbang dengan model seperti ini akan dibangun di seluruh Indonesia. Namun, pengerjaannya akan dilakukan secara bertahap. "Kita akan terbuka dan akuntable apa yang kita kerjakan. Kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan ke para pengemudi, sehingga kalau ada pelanggaran over load atau dimensi itu bisa dilihat," pungkasnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Lampung dan Bengkulu Rahman Sujana menyatakan bahwa selama 42 hari beroperasi, Jembatan Timbang Way Urang telah menindak ribuan kendaraan yang kelebihan muatan dan kelebihan ukuran atau over dimension dan over loading (ODOL). "Sejak dibuka dan diresmikan Oktober 2018, kendaraan masuk 1.967 unit, yang tidak melanggar itu ada 592 kendaraan atau 31 persen dari total kendaraan, sedangkan 1.375 kendaraan atau sebanyak 69 persen dengan rincian over dimension 28 kendaraan atau sekitar 2,03 persen serta overloading sebanyak 1.375 kendaraan atau 100 persen," tutur Rahman. Jembatan timbang dengan luas lahan 19.620 meter persegi dan memiliki kapasitas platform timbangan 80 ton ini sudah dilengkapi beberapa sarana dan pra sarana penunjang seperti gedung kantor, mess pegawai, ruang genset, mushola, gudang, kantin, toilet, dan ruang terbuka hijau (RTH) serta lapangan parkir untuk 70 kendaraan. Namun demikian, Rahman menambahkan bahwa saat ini Jembatan Timbang Way Urang masih membutuhkan beberapa tambahan sumber daya manusia (SDM} guna menunjang operasionalnya. Menurut Rahman, personel SDM di Jembatan Timbang Way Urang saat ini hanya 25 orang dengan rincian 17 orang ASN dan 8 orang PPNPN. Rahman berharap agar pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub bisa memberikan tambahan personel. "Saran saya kepada Pak Dirjen bahwa di sini perlu adanya penambahan SDM sesuai SOP menjadi 60 orang agar bisa menjalankan empat shift. Kemudian perlu percepatan pengadaan sistem informasi atau IT yang sekarang dalam proses. Selain itu juga perlu adanya MoU dengan pihak-pihak terkait di tingkat pusat terkait e-tilang dan juga perlu adanya pengamanan dari TNI dan Polri ditambah adanya anggaran kesejahteraan untuk petugas operasional UPPPKB," tutup Rahman.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/cukup-dua-kali-jangan-sampai-dirjen-perhubungan-darat-mundur-lagi_m_151921.jpeg" alt="Mantan Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan Pudji Hartanto mengundurkan dari jabatannya sebagai Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubugan Darat menimbulkan tanda tanya. Kendati dia mengklaim ingin menikmati masa pensiunnya karana sudah 34 tahun mengabdi untuk negara, namun hal itu patut dipertanyakan. Anggota Komisi V DPR Syarif Abdullah menuturkan, sebelum Pudji, Dirjen Perhubungan Darat juga mengundurkan diri. Ketika itu semasa kepemimpinan Ignasius Jonan selaku menteri perhubungan. Selain itu sebelum berkiprah sebagai aparatur sipil negara (ASN), Pudji merupakan polisi aktif dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal (Irjen) pada jabatan Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel). "Jadi memang sudah dihitung ada dua orang yang sudah mengundurkan diri ya," ujar Syarif kepada JawaPos.com, Sabtu (19/8). Ke depan politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini berharap, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bisa memilih orang yang tepat untuk menggantikan Pudji. Karena persoalan transportasi darat sangatlah pelik apalagi di Pulau Jawa seperti Jakarta. Sehingga harus dipilih orang yang benar-benar memahami masalah transportasi darat. "Ini kan butuh strategi perencanaan yang matang supaya tidak semrawut, dan supaya tidak terjadi kemacetan bagaimana mengerti tugas-tugasnya," katanya. &lrm;Sebelumnya Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Pudji Hartanto mengundurkan diri dari jabatannya. Langkah ini dipilih Pudji sejak pertengahan Juni 2017 lalu. Pada pertengahan Juni 2017 lalu, Pudji sudah melayangkan surat pengunduran dirinya kepada Menhub Budi Karya Sumadi. Keputusan ini juga diambil Pudji melewati berbagai tahapan, mulai dari salat istikharah hingga berdoa langsung di Tanah Suci saat menjalankan ibadah umrah.

Cukup Dua Kali, Jangan Sampai Dirjen Perhubungan Darat Mundur Lagi

dirjen hubdar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dirjen hubdar

Berita Terkini

Pemerintah Gelontorkan Rp 21,2 M Dukung Pelaksanaan MotoGP Mandalika

Dirjen Hubdar Garap Jembatan Timbang Dengan Kaca Transparan

Dirjen Hubdar Garap Jembatan Timbang Dengan Kaca Transparan

Cukup Dua Kali, Jangan Sampai Dirjen Perhubungan Darat Mundur Lagi

Download Aplikasi JawaPos.com