<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/13/WhatsApp-Image-2026-01-13-at-142512-3224242048.jpg" alt="Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dengan agenda jemput bola pelayanan administrasi kependudukan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dengan agenda jemput bola pelayanan administrasi kependudukan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dengan agenda jemput bola pelayanan administrasi kependudukan. Selama empat hari, mulai Senin (12/1) hingga Kamis (15/1) rombongan melakukan serangkaian kegiatan jemput bola dan pemberian bantuan perangkat operasional untuk memperkuat layanan administrasi kependudukan. Agenda kunjungan Dirjen juga meliputi peninjauan pelayanan di kantor Disdukcapil setempat, posko layanan di lapangan serta pertemuan dengan kepala daerah. Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi langsung memimpin kunjungan ke empat wilayah terdampak bencana di Aceh. Yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Langsa. Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyerahkan bantuan hibah berupa peralatan perekaman dan pencetakan KTP elektronik senilai Rp 421 juta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan diterima Bupati Armia Fahmi. Penyerahan bantuan juga akan dilakukan di tiga daerah lainnya. Bantuan tersebut terdiri atas perangkat mobile enrollment, printer CR707E, printer kertas, card reader, ribbon, film, serta perlengkapan pendukung lain. Perlengkapan itu digunakan untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan, khususnya di daerah terdampak bencana. Selain itu diserahkan pula oleh-oleh dari Jakarta berupa blanko KTP elektronik sebanyak 4.000 keping di masing masing daerah yang dikunjungi. Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk selalu hadir di tengah masyarakat. &rdquo;Dukcapil selalu berada di garis depan untuk melayani masyarakat. Penugasan tim ke Aceh ini adalah wujud nyata bahwa negara tidak pernah absen dalam menjamin hak identitas setiap warga, sekalipun di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Kehadiran kami di sini adalah bukti bahwa pelayanan publik harus terus berjalan tanpa henti,&rdquo; tegas Teguh. Teguh juga menegaskan, kehadiran tim jemput bola pelayanan adminduk dukcapil di Aceh bukan sekadar simbolik, melainkan untuk memastikan layanan publik, khususnya penerbitan dokumen kependudukan pasca bencana benar-benar berjalan. &rdquo;Kami hadir untuk memastikan masyarakat di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Kota Langsa,&nbsp; dan Aceh Utara, tetap mendapatkan hak administrasi kependudukan. Dengan dukungan perangkat yang kami bawa dan serahkan, layanan perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan bisa kembali berjalan optimal meski dalam kondisi keterbatasan infrastruktur,&rdquo; ujar Dirjen Teguh. Untuk mendukung pemulihan layanan adminduk di daerah terdampak bencana, Ditjen Dukcapil menyerahkan bantuan berupa perangkat perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Bantuan untuk Kabupaten Aceh Timur terdiri atas: - 1 unit Printer CR707E, 600 DPI (Card Reader + SAM) - 2 unit CR707 PETG Ribbon CMYKR - 1 unit CR707 Clear RTR Film - 1 set Cleaning Card (Double Adhesive) Bantuan untuk Kota Langsa yakni: - 2 unit Printer CR707E, 600 DPI (Card Reader + SAM) - 4 unit CR707 PETG Ribbon CMYKR - 2 unit CR707 Clear RTR Film - 2 set Cleaning Card (Double Adhesive) Bantuan untuk Kabupaten Aceh Utara: 2 set mobile enrolment 1 unit printer Fargo 1 unit card reader beserta SAM 1 set power station 1 set perangkat Starlink 1 set solar panel 2 unit printer kertas 2 unit tinta printer ink 2 ribbon 1 film 1 set cleaning kit 8.000 keping blanko KTP elektronik Dengan dukungan tersebut, Teguh Setyabudi berharap kapasitas layanan Disdukcapil di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Kota Langsa, semakin kuat. Terutama dalam menghadapi keterbatasan infrastruktur kelistrikan dan jaringan. Ditjen Dukcapil menegaskan komitmen untuk mempercepat pemulihan layanan serta memastikan hak administrasi kependudukan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Dirjen Dukcapil Kemendagri laksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dengan agenda jemput bola pelayanan administrasi kependudukan

Pemerintah Percepat Pemulihan Layanan Adminduk di Empat Wilayah Terdampak Bencana Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/28/IKD-3076218120.jpg" alt="Dirut Bank Jatim Busrul Iman bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Selasa (27/6) usai penandatanganan impementasi IKD untuk Perbankan." width="100%">
<figcaption>Dirut Bank Jatim Busrul Iman bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Selasa (27/6) usai penandatanganan impementasi IKD untuk Perbankan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Dia menggantikan Heru Budi Hartono yang masa tugasnya sudah selesai. Teguh merupakan suami dari Ika Octaviana. Dari pernikahannya itu, Teguh dikaruniai sepasang anak. Anak sulungnya, Muhammad Rafiadi Setyapratama yang berprofesi sebagai pilot di maskapai Garuda Indonesia. Lulusan sekolah penerbangan BIFA itu kini bertugas menebangkan pesawat Boeing 737 seri 800 NG. Putrinya, Rahma Tyas Ayu Fairuztika, merupakan lulusan Desain Grafis di Lasalle College of Arts Singapore. Kini Rahma Tyas Ayu Fairuztika bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Anak Guru Yang Moncer Sejak SD Teguh Setyabudi dilahirkan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada 8 Maret 1967. Dia merupakan anak keempat dari sembilan bersaudara dari pasangan Kardoyo (almarhum) dan Sulastri (almarhumah). Kedua orang tua Teguh yang berprofesi sebagai guru, membuat Teguh moncer dalam hal pendidikan. Rangking 1 hingga 3 biasa didapat sejak SD hingga SMA di Purwokerto. Tak hanya pintar dalam dunia akademis, Teguh juga aktif dalam kegiatan non akademis. Dia aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler baik di Pramuka, OSIS maupun Badan Perwakilan Murid. Saat masih SMP, pada 1981, Teguh mewakili kabupaten Banyumas untuk mengikuti Jambore Nasional Pramuka di Cibubur Jakarta. Aktif Berorganisasi Pada 1986, Teguh melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. Dia berkuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Di sanalah Teguh mulai aktif dalam kegiatan organisasi. Mulai dari Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintah (Komap Fisipol UGM) maupun di Senat Mahasiswa Fisipol UGM. Pada 1987 sampai dengan 1988 dia menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fisipol UGM. Pengalaman dalam dunia akademis maupun dalam kegiatan ekstra kurikuler menjadikan dirinya berpengalaman dalam kegiatan organisasi dan mudah cair dalam berbagai pergaulan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015205907/jokowi-berhentikan-heru-sebagai-pj-gubernur-dki-digantikan-teguh-setyabudi">Jokowi Berhentikan Heru Sebagai Pj Gubernur DKI, Digantikan Teguh Setyabudi</a> Lulusan terbaik UGM Semasa kuliah, Teguh menyusun skripsi dengan judul menarik: "Perkembangan Peran dan Fungsi DPR RI Periode 1967 sampai dengan 1987". Substansi skripsi tersebut bahkan dituangkan dalam bentuk artikel yang kemudian dimuat dalam Harian Kompas tahun 1992. Pada tahun 1991, Teguh Setyabudi lulus meraih gelar S-1 dengan predikat lulusan terbaik Fisipol UGM. Karir di Kemendagri Pada 1991, Teguh Setyabudi langsung diterima bekerja menjadi pegawai di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Diklat) Departemen Dalam Negeri. Saat itu lulusan terbaik Fisipol UGM langsung direkrut sebagai pegawai di Badan Diklat Depdagri, namun Teguh Setyabudi belum berstatus PNS. Barulah pada Januari 1993, Teguh Setyabudi resmi berstatus sebagai PNS atau ASN. Saat berkarir, dirinya banyak mengikuti berbagai pelatihan hingga dirinya ditunjuk untuk menjadi instruktur diklat, mengajar berbagai diklat di berbagai daerah. Pada 1997, Teguh Setyabudi berhasil studi S-2 dan memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd) dari IKIP Negeri Jakarta yang sekarang lebih dikenal Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Usai lulus ditugaskan di Badan Diklat Departemen Dalam Negeri. Dalam hal pengembangan karier, dari tingkatan staf sampai dengan jabatan eselon III dijalani di Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2010 di usia 43 tahun, Teguh dipromosikan ke dalam jabatan eselon II sebagai Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri. 3,5 tahun menjabat, Teguh Setyabudi mendapat mutasi dan menduduki jabatan sebagai Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri. Pada saat menduduk jabatan inilah, dia mendapat pengalaman yang betul-betul riil terkait berbagai implementasi kebijakan dan isue isue politik khususnya yang terkait penataan daerah dan otonomi khusus di daerah. Pada tahun 2015, saat dibuka open recruitment (seleksi terbuka) untuk beberapa Jabatan Tinggi Madya (eselon I) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi ikut mendaftar sebagai calon Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM}. Setelah melalui rangkaian seleksi, dia menduduki 3 besar terbaik dan kemudian dilantik sebagai sebagai Kepala BPSDM Kemendagri pada Februari 2016. Ia juga permah diangkat menjadi Dirjen Dukcapil pada 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015179627/berkaca-dari-insiden-kebakaran-sd-di-cempaka-baru-pj-gubernur-dki-minta-guru-juga-mahir-hadapi-kebakaran">Berkaca dari Insiden Kebakaran SD di Cempaka Baru, Pj Gubernur DKI Minta Guru Juga Mahir Hadapi Kebakaran</a> Beberapa Kali Jadi Penjabat Gubernur Pada 2018, Teguh juga ditunjuk sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Kemudian, pada 2020, ia juga diperintahkan menjadi Penjabat Gubernur Kalimantan Utara. Dan kini, Teguh ditunjuk untuk menggantikan Heru Budi Hartono. Teguh Setyabudi rencananya dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta pada Jumat (18/10).

Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mendapat tugas sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Dia ayah dari seorang pilot Garuda Indonesia.

Profil Teguh Setyabudi, Ayah dari Seorang Pilot Garuda Indonesia dan Langganan Pj Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/kader-terseret-kasus-e-ktp-oso-perintahkan-sekjen-hanura-cari-miryam_m_119337.jpeg" alt="Mantan Anggota Komisi II Miryam S Haryani saat bersaksi pada kasus korupsi e-KTP.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Anggota Komisi II Miryam S Haryani saat bersaksi pada kasus korupsi e-KTP.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Anggota DPR RI Miryam S Haryani, pada Jumat (9/8). Miryam akan diperiksa dalam kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). "Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK Merah Putih, atas nama MSH, mantan anggota DPR-RI tahun 2009&ndash;2014," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika kepada wartawan, Jumat (9/8). Tessa tidak menyampaikan secara rinci terkait materi pemeriksaan terhadap Miryam. Yang jelas, pemeriksaan terhadap Miryam dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Miryam sebelumnya dijerat sebagai tersangka karena diduga memberi keterangan palsu terkait kasus korupsi proyek e-KTP pada April 2017. Dia telah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan, karena terbukti bersalah memberikan keterangan palsu di persidangan. Selain itu, Miryam juga kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi e-KTP pada 2019. Saat itu, Miryam menyandang status tersangka bersama dengan&nbsp;Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (Peruri) dan Ketua Konsorsium PNRI&nbsp;Isnu Edhi Wijaya. Juga Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP dan&nbsp;PNS BPPT&nbsp;Husni Fahmi, dan&nbsp;Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra&nbsp;Paulus Tannos. KPK menduga Miryam&nbsp;meminta uang sebesar USD 100 ribu kepada Irman selaku Plt Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk&nbsp;membiayai kunjungan kerja&nbsp;Komisi II DPR RI ke sejumlah daerah. Kasus&nbsp;korupsi e-KTP merupakan salah satu perkara dengan kerugian negara triliunan rupiah yang sebelumnya menjadi prioritas KPK. Dalam kasus itu, kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun. Dihitung dari pembayaran lebih mahal dibandingkan dengan harga wajar alias mark up.

KPK kembali memanggil mantan Anggota DPR Ri Miryam S Haryani. Miryam akan diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP.

KPK Panggil Kembali Eks Anggota DPR Miryam S Haryani ke gedung Merah Putih Terkait Kasus Korupsi e-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/cara-ganti-ktp-2805683220.jpeg" alt="Berikut ini alur ganti foto KTP." width="100%">
<figcaption>Berikut ini alur ganti foto KTP.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Foto Kartu Tanda Penduduk atau KTP pada dasarnya hanya akan diambil sekali mengingat masa berlaku dari KTP adalah seumur hidup. Namun keluhan akan hasil foto KTP yang dirasa kurang pas oleh pemiliknya selalu bermunculan. Sehingga banyak yang bertanya apakah bisa mengganti foto KTP. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) menyampaikan bahwa hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan. Hal ini ditetapkan demi mendapat data penduduk yang faktual. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, sesuai arahan Mendagri pihaknya harus memastikan bahwa semua penduduk harus terdata secara jelas dalam database. Mulai dari anak baru lahir yang sudah diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Lalu e-KTP setelah dewasa, akta perkawinan saat menikah, dan seterusnya. Masyarakat bisa mengganti foto KTP-nya apabila foto KTP yang diajukan untuk diganti sesuai dengan syarat yang ditetapkan Dirjen Kemendagri. Apa saja syarat tersebut? Serta bagaimana cara dan ketentuannya? Berikut JawaPos.com rangkumkan langkah hal yang harus diambil apabila ingin mengganti foto KTP elektronik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013010776/legislator-berharap-dki-mulai-siapkan-cetak-ulang-ktp">Legislator Berharap DKI Mulai Siapkan Cetak Ulang KTP</a> Syaratnya adalah, warga yang mau mengganti fotonya di KTP harus masuk pada dua kriteria; 1.&nbsp;Foto e-KTP boleh diganti apabila warga yang mengajukan memutuskan untuk mengenakan hijab, setelah sebelumnya tidak berhijab dalam foto KTP yang lama. 2. Foto e-KTP boleh diganti sekalian untuk mengganti KTP yang rusak, terkelupas, atau foto buram. Apabila syarat telah terpenuhi, warga bisa datang ke Dukcapil pada jam pelayanan dengan membawa e-KTP asli dan fotocopy kartu keluarga. Warga yang ingin mengajukan ganti foto KTP haruslah datang sendiri tanpa diwakilkan orang lain. Setelah sampai, warga bisa mengambil nomor antrian elektronik. Setelah menunggu di ruang yang disediakan, petugas akan memanggil sesuai nomor antrian lalu mulai memverifikasi data pemohon sesuai dengan kriteria dan syarat untuk ganti foto. Setelah pengisian berkas dan dipastikan sesuai, pemohon bisa mengambil ulang foto untuk e-KTP di ruangan pengambilan foto. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013006665/belum-punya-e-ktp-boleh-nyoblos-di-pemilu-dengan-syarat">Belum Punya E-KTP Boleh Nyoblos di Pemilu, dengan Syarat..</a> Operator akan mencetak KTP elektronik baru dan pemohon dapat mengambil di loket pengambilan. Layanan ini tidak dipungut biaya, namun biasanya harus menunggu mengingat ada banyak pemohon lainnya. Pemohon juga harus mengingat waktu pelayanan, yakni pada hari senin hingga jumat, pukul 08.00 s.d. 16.00 sehingga hari libur dikecualikan selama proses pembuatan. Bagi yang akan membuat e-KTP, bisa mempersiapkan diri lebih dulu agar pengambilan foto mendapatkan hasil yang bagus. Kamu bisa memastikan penampilan kamu telah pas, latihan berpose di depan kaca agar pada saat difoto tidak terpejam dan mendapat ekspresi yang bagus, serta memastikan hasil foto tidak buram ketika mengecek dengan petugas. &nbsp;***

Masyarakat bisa mengganti foto e-KTP, berikut syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengajukan penggantian.

Foto E-KTP Bisa Diganti di Dukcapil! Begini Syarat, Ketentuan dan Mekanismenya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/28/IKD-3076218120.jpg" alt="Dirut Bank Jatim Busrul Iman bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Selasa (27/6) usai penandatanganan impementasi IKD untuk Perbankan." width="100%">
<figcaption>Dirut Bank Jatim Busrul Iman bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Selasa (27/6) usai penandatanganan impementasi IKD untuk Perbankan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau bankjatim selangkah lebih maju dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, hari ini bank kebanggaan arek Jawa Timur ini telah menjadi bank pertama di Indonesia yang mampu mengimplementasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk Perbankan (#IKD4Banking). Hal tersebut ditandai dengan penandatangan adendum kerja sama dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Bertempat di Balai Kota Surabaya, kegiatan penandatanganan implementasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilakukan langsung oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman bersama Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi yang disaksikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada hari Selasa (27/6). Dalam kesempatan tersebut, Busrul Iman menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri beserta Jajaran dan Walikota Surabaya yang telah memberikan kepercayaan serta kesempatan kepada bankjatim untuk melakukan kerjasama layanan integrasi IKD dengan perbankan. &rdquo;Kami mengucapkan terima kasih karena bankjatim sudah diberi kepercayaan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri untuk menjadi pilot project dengan Pemkot Surabaya. Kami harapkan kerja sama ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kota Surabaya, dalam melakukan transaksi pelayanan publik ataupun privat dengan hanya melalui telepon genggam,&rdquo; paparnya. Selain itu, Busrul juga berharap dengan hal ini bisa mencegah penyalahgunaan data kependudukan dan menghemat biaya dalam pembuatan identitas. &rdquo;IKD dapat memberikan keakuratan data masyarakat sehingga bilamana diperlukan data untuk kegiatan sosial maka akan lebih tepat sasaran, serta mempercepat transaksi layanan perbankan yang telah terintegrasi dengan IKD,&rdquo; ungkapnya. Sehingga, kebenaran data dalam Costumer Information File (CIF) lebih akurat dan terjamin sesuai dengan data kependudukan dan catatan sipil. &rdquo;Perlu diketahui, IKD ini bisa digunakan untuk membuka rekening di bankjatim dan kami berhasil jadi yang pertama di Indonesia dalam hal pengimplementasian ini. Dengan menggunakan IKD, masyarakat dapat melakukan transaksi di bankjatim dengan lebih mudah, cepat, dan aman,&rdquo; tambah Busrul. Dia menegaskan, semoga kerja sama ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Tetapi ke depannya semoga ada hal baik serta Inovasi lagi untuk mendobrak perubahan. &rdquo;Tentunya penandatanganan perjanjian kerja sama hari ini merupakan sinergitas yang baik bagi Pemerintah Kota Surabaya dan bankjatim. Semoga program &ndash; program positif seperti ini dapat terus berlanjut di kemudian hari,&rdquo; ungkapnya. Eri Cahyadi juga menuturkan, dengan adanya launching IKD ini berarti penggunaan IKD di Surabaya sudah wajib. Karena sejauh ini, mayoritas keluhan masyarakat Surabaya adalah terkait lambatnya mencetak KTP. &rdquo;Akhirnya saya sampaikan solusinya ya pakai KTP digital. Kami bersyukur bankjatim sangat mendukung ini. Karena dengan IKD, data customer bisa lebih valid dan pasti sehingga ke depan pelayanan bisa lebih baik lagi,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Teguh berharap semoga ini bisa jadi role model untuk daerah-daerah lain. Karena menurutnya, IKD adalah terobosan baru KTP-elektronik versi digital yang bisa diaktivasi dalam smartphone. &rdquo;Ke depan, IKD sebagai penghubung pelayanan publik bakal berlaku secara lebih masif dan lebih canggih. Dengan begitu, masyarakat dapat semakin mudah dalam mengakses layanan Dukcapil dan perbankan,&rdquo; urainya. &nbsp;

IKD dapat memberikan keakuratan data masyarakat sehingga bilamana diperlukan data untuk kegiatan sosial maka akan lebih tepat sasaran.

Bank Jatim Jadi Bank Pertama Implementasikan  IKD For Banking di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Heru-dan-Dirjen-Dukcapil-Royyan-JPC.jpg" alt="Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrullah (tiga dari kiri) dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (empat dari kiri) saat bertemu di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/2) Foto: Tazkia Royyan" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrullah (tiga dari kiri) dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (empat dari kiri) saat bertemu di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/2) Foto: Tazkia Royyan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrullah meminta warga di luar DKI Jakarta segera mengganti KTP-nya. Hal itu dikatakan ketika mengunjungi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI.  "Nah, ini saya bersama bapak gubernur ingin mendorong penduduk-penduduk yang memang sudah punya rumah di luar DKI, ayo segera pindah (KTP) ke Bogor, pindah ke Tangerang, pindah ke Depok karena riil sudah tidak tinggal di DKI Jakarta," ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/2).  Pemindahan KTP itu, kata Zudan, penting dilakukan agar akurasi dan perencanaan pembangunan berbasis data di ibu kota dapat dilakukan tepat sasaran. "Orang-orang yang sudah keluar dari DKI, punya rumah di Bekasi, di Tangerang, Tangsel, di Depok, Bogor, tetapi KTP-nya masih di DKI," ucapnya.  Setelah data-data orang asli Jakarta dan tinggal di Jakarta, ia mengatakan bahwa selanjutnya dapat dilakukan pemadatan data. Dengan begitu, penerima bantuan sosial akan tepat sasaran. "Misalnya yang akan menerima bantuan sosial dari DKI tetapi punya tanah, punya mobil, punya motor, kemudian punya saham. Itu nanti kita akan keluarkan dari penerima bantuan, ini namanya proses pemadatan data," jelas Zudan.  Sementara itu, Heru Budi mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan data penduduk Jakarta ke Dukcapil untuk ditindaklanjuti. "Kami kirim ke beliau ya tadi. Kalau dia ada masuk di DTKS ternyata dia punya rumah punya mobil ya data itu kami delete. Tentunya setelah sinkronisasi," tandasnya. (*)

Dirjen Dukcapil: Warga yang Sudah Tidak Tinggal DKI segera Pindah KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/NIK-NPWP-.jpg" alt="Caption: Warga menunjukan KTP di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/4/2022). Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan rencana pemerintah menerapkan tarif Rp1.000 setiap kali akses nomor induk kependud" width="100%">
<figcaption>Caption: Warga menunjukan KTP di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/4/2022). Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan rencana pemerintah menerapkan tarif Rp1.000 setiap kali akses nomor induk kependud</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) punya pekerjaan rumah untuk menyosialisasikan secara masif kebijakan peraturan nama dalam pencatatan dokumen kependudukan. Karena itu, jajaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) diinstruksikan untuk menyampaikan aturan baru tersebut kepada masyarakat.  Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya sudah menyosialisasikan permendagri ke jajaran dinas dalam beberapa pekan terakhir.  Bukan hanya sosialisasi, Zudan juga meminta dinas melakukan pembinaan kepada penduduk mengenai prinsip, persyaratan, dan tata cara pencatatan nama. ”Pembinaan yang dimaksud dilakukan untuk memberikan saran, edukasi, dan informasi guna pelindungan kepada anak sedini mungkin,” ujarnya kemarin (24/5).  Dia menjelaskan, pemberian nama yang tak wajar perlu diatur. Nama terlalu panjang, misalnya. Masyarakat perlu diedukasi soal potensi kerugian kepada sang anak. ”Sebagai contoh, panjang nama di e-KTP akan jatuh ke baris kedua dan terpotong,” terangnya.  Demikian juga nama yang bermakna negatif atau mengandung kesusilaan, menurut Zudan, akan menjadi beban perkembangan anak. ”Seumur hidup, bahkan sampai dia berketurunan, karena nama diberikan hanya sekali,” jelasnya. Karena itu, dinas di daerah perlu mengedukasi masyarakat.  Terkait dengan nama minimal dua kata yang banyak dipertanyakan, Zudan menyebutkan bahwa khusus ketentuan itu bersifat imbauan. ”Jika pemohon bersikeras untuk satu kata, boleh,” tegasnya. Namun, berbeda halnya dengan pembatasan 60 huruf yang wajib dipenuhi.  Dia beralasan, ketentuan dua kata diambil untuk menyelaraskan dengan pelayanan publik lainnya. Misalnya, kebutuhan masyarakat ke luar negeri yang mengharuskan nama dalam paspor minimal dua kata.  Soal ketentuan nama tidak multitafsir yang dianggap subjektif, Zudan sudah mempertimbangkannya. Dia menyatakan, setiap kelompok masyarakat memang memiliki ukuran kepantasan masing-masing. Namun, dia yakin ada standar umum terhadap kata yang sesuai dengan kepantasan, kesusilaan, dan kesopanan. ”Bila petugas ada keraguan (menilai kepantasan), bisa konsultasi ke para ahli atau ke dukcapil pusat,” tegasnya.  Sementara itu, sebagaimana dilansir Radar Madura, sosialisasi Permendagri 73/2022 tentang Pencatatan Nama dalam Dokumen Kependudukan tersebut memanfaatkan kanal media sosial. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Kabiddafduk) Dispendukcapil Pamekasan Achmad Nashirullah mengatakan, peraturan tersebut diterima instansinya pada awal Mei. ”Untuk sosialisasi terhadap masyarakat, kami melakukan melalui media sosial,” ungkapnya kemarin.  Yang menjadi kendala dalam penerapan peraturan itu, kata dia, masih banyak nama warga yang disingkat. Contohnya, Moh., Abd., dan M. ”Jadi, jika maksud dari nama M. dan Moh. itu adalah Mohammad, akan ditulis lengkap dalam dokumen kependudukan. Begitu juga dengan nama Abd., akan langsung ditulis Abdul,” katanya.  Terpisah, Kabid Pencatatan Sipil Dispendukcapil Pacitan Kartika Indah Susana menyatakan, ketentuan paling krusial dalam permendagri terbaru itu berkaitan dengan pemberian nama yang hanya terdiri atas satu kata. Penulisan nama juga tidak boleh disingkat. ”Bagi yang telanjur satu kata, tidak perlu diubah. Aturan ini tidak berlaku surut,” tegasnya sebagaimana dilaporkan Radar Pacitan.  Dispendukcapil segera menyosialisasikan aturan terbaru itu bulan depan dengan menggandeng seluruh pemerintah desa (pemdes) di Pacitan.  Pada bagian lain, anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menuturkan, perubahan peraturan terkait dengan pencantuman nama dalam dokumen kependudukan merupakan kewenangan pemerintah. ”Itu masalah teknis. Memang belum dibahas di komisi II,” terangnya.  Menurut dia, selama bertujuan baik dan demi kemudahan pencatatan kependudukan, perubahan aturan itu tidak menjadi masalah. Dia menilai aturan tersebut tidak memberatkan masyarakat dan tidak berbenturan dengan budaya lokal. (far/lum/bus/gen/fin/c19/fal)

Masyarakat Tetap Boleh Ajukan Nama dengan Satu Kata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/NIK-NPWP-.jpg" alt="Caption: Warga menunjukan KTP di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/4/2022). Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan rencana pemerintah menerapkan tarif Rp1.000 setiap kali akses nomor induk kependud" width="100%">
<figcaption>Caption: Warga menunjukan KTP di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/4/2022). Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan rencana pemerintah menerapkan tarif Rp1.000 setiap kali akses nomor induk kependud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik.  "Sehingga memberikan manfaat untuk pedoman pencatatan nama, penulisan nama pada dokumen kependudukan, dan meningkatkan kepastian hukum pada dokumen kependudukan," kata Zudan di Jakarta, Senin (23/5).  Dia pun mengungkapkan, hal ini juga memudahkan dalam pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan hukum. Serta pemenuhan hak konstitusional dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan.  Zudan menekankan, pencatatan nama pada dokumen kependudukan mesti sesuai prinsip norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  "Antara lain syaratnya mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 karakter termasuk spasi dan nama paling sedikit dua kata," tegas Zudan.  Dalam Pasal 4 ayat (2) menyebutkan pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus memenuhi persyaratan. Pertama, mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir. Kedua, jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi. Ketiga, jumlah kata paling sedikit dua kata.  Sementara itu, Pasal 5 menyebutkan tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, nama marga famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan dan gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.  Hal itu juga untuk memudahkan anak dalam pelayanan publik lainnya, seperti saat pendaftaran sekolah. Dia mencontohkan hal tersebut juag memudahkan dalam pembuatan ijazah, paspor dan lain sebagainya.  "Jika ada nama orang hanya satu kata, disarankan, diimbau untuk minimal dua kata, namun jika pemohon bersikeras untuk satu kata, boleh," papar Zudan. (*)  &nbsp;

Pencatatan Nama Minimal Dua Kata Permudah Urus Berbagai Dokumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Zudan-Arif-Hendra-Eka.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan penjelasan terkait pengenaan tarif akses Nomor Induk Kependudukan. Penjelasan diberikan usai rencana mematok tarif Rp 1000 per NIK melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menuai polemik di sosial media.  Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, pengenaan tarif akses NIK bersifat khusus. Di mana pemberlakuannya hanya menyasar lembaga yang berorientasi bisnis.  "PNBP diterapkan pada industri yang bersifat profit oriented seperti bank, asuransi, pasar modal," ujar Zudan, Kamis (14/4). Itupun, beban tarif dikenakan pada lembaga yang menggunakan akses database dukcapil, bukan pada masyarakat.  Sementara terhadap lembaga-lembaga pelayanan publik seperti BPJS, bantuan sosial, dan pelayanan publik pemerintah lainnya, Zudan memastikan akan tetap gratis.  "Masyarakat mengira dia yang akses NIK terus membayar. Tidak," imbuhnya.  Disinggung soal kemungkinan lembaga komersil tersebut akan membebankan biaya ke masyarakat, Zudan menyerahkan kepada kebijakan masing-masing. Namun pihaknya menilai, praktik biaya administrasi sudah lazim dalam pada lembaga swasta.  "Di bank juga ada biaya administrasi, ambil uang di ATM, beli pulsa lewat e banking, semua ada biayanya," tuturnya.  Pria asal Jogjakarta itu menjelaskan, kebijakan pengenaan tarif diambil untuk membantu Ditjen Dukcapil dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem. Selama delapan tahun belakangan, biaya akses NIK dibebankan kepada Dukcapil.

Tarif Akses NIK Bayar Rp 1000, Dukcapil: Hanya Untuk Lembaga Komersil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220311_163009.jpg" alt="Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman. DPRD Kabupaten Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman. DPRD Kabupaten Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memuji kinerja Kadis Disdukcapil Bambang Setiawan. Padahal Bambang beberapa kali ditegur Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh.  ”Jangan seolah-olah Disdukcapil tidak memiliki prestasi. Dalam penerbitan akta kependudukan, kita ini menyumbang terbesar di Indonesia dan itu sangat bagus,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman seperti dilansir dari Antara di Cibinong, Bogor, Jumat (11/3).  Usep menyesalkan penilaian Zudan terhadap Bambang Setiawan yang dianggap tidak memiliki terobosan dalam memberikan layanan adminduk kepada masyarakat. Dia juga meminta Zudan agar menilai kinerja Bambang Setiawan dari segala aspek.  Menurut dia, Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 5,327 juta jiwa dan wilayah geografis yang luas, yaitu 40 kecamatan.  ”Kita perlu lihat juga persoalan distribusi blangko untuk cetak e-KTP terlambat justru dari pusat. Itu menyebabkan keterlambatan pelayanan di daerah seperti di Kabupaten Bogor,” ungkap Usep, ketua komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum itu.  Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh beberapa kali menegur Kadis Dukcapil Bambang Setiawan lantaran mendapati pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur. Zudan melakukan sidak pada 30 Agustus 2021. Saat itu dia menyamar sebagai warga yang mengajukan permohonan pembuatan akta perceraian dan akta kematian. Ternyata banyak syarat tambahan dari Disdukcapil Kabupaten Bogor.  Sekitar tujuh bulan setelah sidak itu, Zudan kembali datang ke kantor Dukcapil di Cibinong, Bogor, pada Selasa (8/3). Menurut dia, pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Bogor tetap tidak menunjukkan perkembangan menggembirakan. Kadis Dukcapil Bambang Setiawan pun kembali kena teguran keras Zudan.  Zudan menganggap Bambang tidak banyak belajar dari kadis lain di Jawa Barat yang mengerti detail urusan administrasi kependudukan. ”Sistem pelaporan harian tidak berjalan bagus di 40 kecamatan dan 7 UPT. Bahkan masih ada perda tentang denda layanan dukcapil. Padahal saya sudah lama meminta itu dihapus, karena memberatkan masyarakat,” kata Zudan.  Zudan mengajak Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor yang mengurus wilayah dengan penduduk terbesar di Indonesia yakni 5,327 juta jiwa melakukan pembenahan total layanan adminduk.

Ditegur Dirjen, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor Dipuji DPRD

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dirjen dukcapil

Berita Terkini