<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/Screenshot_2023-06-09-10-10-58-962-edit_comandroidchrome-636110585.jpg" alt="Ilustrasi logo Kemendikbudristek" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Kemendikbudristek</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Keputusan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) direspons cepat oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Abdul Haris. Dia telah menyurati 75 rektor perguruan tinggi negeri (PTN) untuk segera mencabut rekomendasi dan persetujuan tarif UKT serta iuran pengembangan institusi (IPI) tahun 2024. Surat bernomor 0511/E/PR.07.04/2024 itu dilayangkan Haris pada 27 Mei 2024. Setidaknya ada enam poin yang ditekankan Haris dalam surat tersebut. Pertama, pihaknya telah membatalkan dan mencabut surat rekomendasi tarif UKT dan IPI PTN badan hukum (PTNBH) serta surat persetujuan tarif UKT dan IPI PTN tahun akademik 2024&ndash;2025. Kedua, para rektor PTN maupun PTNBH diminta segera mengajukan kembali tarif UKT dan IPI tahun akademik 2024&ndash;2025. Pengajuan harus dilakukan paling lambat 5 Juni 2024. &rdquo;(Pengajuan tarif UKT dan IPI, Red) tanpa kenaikan dibandingkan dengan tarif tahun akademik 2023&ndash;2024 dan sesuai dengan ketentuan batas maksimal dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT),&rdquo; ujarnya di Jakarta kemarin (28/5). Pada poin ketiga, kampus yang telah memperoleh surat rekomendasi atau surat persetujuan dari Dirjen Diktiristek atas pengajuan kembali UKT dan IPI-nya harus merevisi keputusan rektor mengenai tarif UKT dan IPI tahun akademik 2024&ndash;2025. Dengan begitu, aturan soal UKT di masing-masing kampus resmi berubah. Pada poin keempat, para rektor PTN dan PTNBH harus menjamin tidak ada mahasiswa baru tahun akademik 2024&ndash;2025 yang membayar UKT lebih tinggi akibat dilakukannya revisi keputusan rektor. Haris menekankan kembali arahan Mendikbudristek Nadiem Makarim agar kampus merangkul calon mahasiswa baru yang terdampak. Nadiem meminta PTN jemput bola dengan mengabarkan soal pembatalan kenaikan UKT ini kepada para calon mahasiswa yang belum daftar ulang atau mengundurkan diri karena UKT yang tinggi. Hal itu ditekankan olehnya di poin kelima. Kemudian, dalam surat Dirjen tersebut, Haris juga menegaskan solusi bagi calon mahasiswa baru yang telah melakukan pembayaran. Dia meminta rektor PTN dan PTNBH segera mengembalikan kelebihan pembayaran atau penyesuaian perhitungan pembayaran UKT untuk semester berikutnya. &rdquo;Direktorat Jenderal Diktiristek akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar PTN dan PTNBH dapat menjalankannya dengan lancar,&rdquo; katanya. (mia/lyn/c9/oni)

Keputusan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) direspons cepat oleh Dirjen Diktiristek) Abdul Haris. Dia telah menyurati 75 rektor.

UKT Batal Naik, Kelebihan Pembayaran Harus Dikembalikan, Dirjen Diktiristek Surati 75 Rektor PTN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/10/prof-nizam-3-2810615757.png" alt="Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Prof. Nizam" width="100%">
<figcaption>Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Prof. Nizam</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Plt Dirjen Diktiristek) Kemendikbudristek Nizam mengadakan pertemuan khusus dengan sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH). Pertemuan itu merespons kasus viral mahasiswa ITB yang kesulitan membayar uang kuliah tunggal (UKT), lalu diarahkan mengajukan pinjaman online (pinjol). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Plt Sekretaris Ditjen Diktiristek serta rektor dan jajaran pimpinan seluruh PTNBH. Antara lain, Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), IPB University, Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Terbuka (UT), dan Universitas Negeri Semarang (Unnes). Lalu, Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Pertemuan diikuti pula oleh pimpinan beberapa PTN non-badan hukum seperti Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Negeri Medan, hingga Universitas Jenderal Soedirman. Nizam mengungkapkan, pertemuan itu dilakukan untuk mengevaluasi skema-skema pembayaran UKT. Dia mengingatkan, PTNBH itu 100 persen merupakan perguruan tinggi milik negara. Mereka diberi mandat untuk menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas, namun tetap inklusif dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah, lanjut dia, tetap membiayai PTNBH dalam bentuk bantuan penyelenggaraan PTNBH, gaji dan tunjangan dosen, pendanaan tridharma, serta pendanaan pengembangan lainnya. Karena itu, biaya kuliah di PTNBH mestinya terjangkau. &rdquo;Menjadi PTNBH bukanlah swastanisasi atau komersialisasi PTN,&rdquo; tegasnya dalam keterangan resmi. Dia mengakui, kemampuan pendanaan dari pemerintah belum bisa menutup seluruh kebutuhan biaya operasional dan pengembangan perguruan tinggi. Karena itu, dibutuhkan gotong royong pendanaan bersama masyarakat. Dengan catatan, prinsip pembiayaan gotong royong tersebut harus berkeadilan. Misalnya, mahasiswa membayar UKT sesuai dengan kemampuan orang tua. Sedangkan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu dibantu dengan beasiswa. &rdquo;Dengan demikian, ada subsidi silang dari keluarga yang mampu ke yang kurang mampu,&rdquo; tuturnya. Dia mengungkapkan, tahun ini pemerintah telah menyiapkan beasiswa dalam bentuk KIP-kuliah bagi sekitar 985 ribu mahasiswa di PTN maupun PTS dengan anggaran Rp 13,9 triliun. Angka itu naik Rp 2,2 triliun dari 2023. (mia/c6/oni)

”Menjadi PTNBH bukanlah swastanisasi atau komersialisasi PTN,” tegas Plt Dirjen Diktiristek Nizam di hadapan para rektor PTNBH dan PTN.

Pasca Ramainya ITB Tawarkan Pinjol Bayar UKT,  Dirjen Diktiristek Tegaskan PTNBH Bukan Komersialisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/REKTOR-UNILA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Plt Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Nizam menyampaikan keprihatinan atas kasus yang menjerat Rektor Unila Karomani.  ’’Saya lagi ngelu (pusing) dan sedih dengan kejadian Rektor Unila ini,’’ katanya kemarin. Mantan Dekan Fakultas Teknik UGM Jogjakarta itu mengatakan, Kemendikbudristek sangat menyesalkan adanya penangkapan Rektor Unila itu.  ’’Jika terbukti melakukan korupsi, tentu sangat mencederai marwah perguruan tinggi,’’ katanya. Menurut Nizam marwah perguruan tinggi adalah sebagai garda terdepan moral dan etika bangsa dalam pemberantasan korupsi.  Nizam menuturkan Kemendikbudristek siap bekerjasama dengan KPK. Untuk menuntaskan perkara yang menjerat Rektor Unila itu. Dia mengatakan Kemendikbudristek juga siap bekerjasama dengan KPK untuk pemberantasan korupsi di tanah air, khusus di lingkungan perguruan tinggi.  Seperti diketahui modus korupsi Rektor Unila adalah menerima sogokan untuk mahasiswa yang lolos jalur mandiri. Lantas bagaimana nasib mahasiswa yang masuk tetapi dengan cara menyogok tersebut? Nizam mengatakan akan mendalami modus operandi tersebut.  ’’(Untuk memastikan) Apakah ada tindakan kecurangan dalam seleksi akademis,’’ katanya.  Tahun ini Unila menyiapkan 10 ribu kursi mahasiswa baru untuk 61 prodi sarjana dan 11 prodi diploma. Total ada empat jalur masuk Unila. Yaitu SNMPTN dan SBMPTN yang diselenggarakan oleh panitia nasional. Kemudian ada Seleksi Mandiri Masuk (SMM) PTN Barat dengan kuota 30 persen. Kuota SMM PTN Barat ini yang kemudian menyeret Rektor Unila ke gedung Merah Putih KPK. Jalur keempat penerimaan mahasiswa baru Unila adalah kelas internasional.  &nbsp;

Ditanya Kasus Rektor Unila, Dirjen Diktiristek: Saya Sedih dan Pusing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/KAMPUS-SURABAYA.jpg" alt="Ilustrasi kuliah umum mahasiswa" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kuliah umum mahasiswa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertukaran mahasiswa yang dilakukan dalam rangka program Kampus Merdeka terus dikembangkan Kemendikbudristek. Plt Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Nizam menyebut, pertukaran mahasiswa melatih jiwa leadership hingga nilai-nilai kebangsaan.  Guru besar UGM Jogjakarta itu menegaskan, program pertukaran mahasiswa merdeka tidak hanya sekadar ambil mata kuliah di kampus lain. "Tetapi jauh lebih luas lagi tujuannya," kata Nizam saat diwawancara Selasa (31/5). Diantara tujuannya adalah pertukaran mahasiswa dirancang dengan tambahan program soft skill. Seperti leadership, sociopreneurship, dan social engagement.  Kemudian pertukaran mahasiswa juga dilakukan lintas pulau. Tujuannya menguatkan nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan antar mahasiswa. Mata kuliah yang diambil dalam program ini juga tidak harus linier dengan prodi asalnya. "Tiap kampus penerima (program pertukaran mahasiswa) menawarkan mata kuliah unggulannya," katanya.  Manfaat lain dari pertukaran mahasiswa itu adalah mendorong persahabatan lintas daerah, suku, dan golongan. Kampus penerima juga menyiapkan kegiatan sosial, seni, dan budaya bagi mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa merdeka (PMM).  Sementara itu di lapangan, sejumlah kampus meningkatkan kerjasama, diantaranya untuk mendukung program pertukaran mahasiswa. Seperti yang dilakukan UIN Sunan Kalijaga (Suka) Jogjakarta bersama Universitas Terbuka (UT). Kerjasama kedua kampus itu dilakukan antara Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Suka dengan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan UT.  Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan UT Ucu Rahayu mengatakan kerjasama mereka dengan FITK UIN Suka termasuk untuk menjalankan program tri dharma perguruan tinggi. Yaitu pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat. "Selain untuk tri dharma perguruan tinggi, juga untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)," tutur Ucu Rahayu. Salah satu kegiatan dari program MBKM adalah pertukaran mahasiswa.  Prof Sri Sumarni mewakili FITK UIN Suka berharap kerjasama tersebut bisa dijalankan dengan baik. Sehingga membawa manfaat bagi kedua pihak. Khususnya manfaat yang bisa dirasakan oleh mahasiswa.

Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Latih Leadership dan Kebangsaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG_20210727_112738.jpg" alt="Dirjen Dikti Nizam dalam Seremoni Penandatanganan PKS Ditjen Dikti dan IEEE secara daring, Selasa (27/7). Tangkapan Layar/Zaking/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Dirjen Dikti Nizam dalam Seremoni Penandatanganan PKS Ditjen Dikti dan IEEE secara daring, Selasa (27/7). Tangkapan Layar/Zaking/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah terus berupaya meningkatkan relevansi kurikulum di pendidikan tinggi dengan dunia industri. Tujuannya, riset dan inovasi di perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Nizam menyampaikan jangan sampai terjadi broken link antara perguruan tinggi dengan dunia usaha.  Andai broken link ini terjadi, maka inovasi atau riset di perguruan tinggi tidak relevan dengan kebutuhan dunia industri. Di antara cara mencegah broken link itu, dengan membuat fleksibilitas dalam kurikulum perguruan tinggi. Seperti memperbanyak kesempatan mahasiswa untuk terjun di dunia kerja atau dunia industri.  Sebaliknya kampus juga terbuka untuk dunia industri atau dunia kerja dalam proses pembelajaran. Misalnya pelibatan tenaga ahli atau tenaga terampil dalam pembelajaran. "Kami berupaya menjamin tidak terjadi broken link antara kampus dengan kebutuhan dunia kerja," kata Nizam dalam pembukaan International Seminar of Science and Technology for Society Development (ISST) 2021 Universitas Terbuka (UT), Kamis (14/10).  Lebih lanjut Nizam mengatakan, saat ini terdapat tantangan yang luar biasa. Di tengah perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 diperkirakan ada 23 juta pekerjaan yang bakal digantikan oleh robot atau sistem komputasi. Tetapi, di balik ancaman tersebut, kemajuan teknologi juga membuka peluang 27 juta sampai 46 juta juta pekerjaan baru.  "Kami terus berupaya menyiapkan mahasiswa. Supaya memiliki skill sesuai dengan kondisi market yang semakin kompetitif," jelasnya.  Nizam mengatakan, Pemerintah terus berupaya mengolaborasikan perguruan tinggi dengan dunia industri. Dia meyakini bahwa inovasi tetap menjadi tulang punggung kemajuan Indonesia ke depannya.  Guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga menyampaikan perguruan tinggi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi produk merah putih. Ada sejumlah penekanan untuk perguruan tinggi. Yaitu pengembangan iptek hijau atau sustainable development, membangun iptek biru yang berbasis sumber daya maritime, akselerasi transformasi digital, serta inovasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Dirjen Diktiristek Ingatkan Bahaya Broken Link Kampus dan Dunia Kerja