<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/08/WhatsApp-Image-2024-05-08-at-220803-2542943414.jpeg" alt="Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin." width="100%">
<figcaption>Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) menjadwalkan pelaksanaan Sidang Isbat awal Zulhijah 1445 Hijriah pada 7 Juni 2024. Tanggal tersebut bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1445 Hijriah. "Sidang Isbat ini penting untuk selalu kita laksanakan, karena masyarakat menunggu pengumuman resmi dari pemerintah," ujar Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin dalam Rapat Persiapan Sidang Isbat Awal Zulhijah 1445 H, Selasa (28/5). Nantinya sidang Isbat dilangsungkan di di Auditorium Kemenag RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Sidang itu nantinya diikuti Komisi VIII DPR, pimpinan MUI, duta besar negara sahabat, perwakilan Ormas Islam, serta Tim Hisab Rukyat Kemenag. Sementara itu untuk alurnya, sidang Isbat awal Zulhijah dimulai dengan seminar hybrid terkait kriteria penetapan awal bulan Hijriah. Seminar diikuti perwakilan ormas Islam dan para tamu undangan. Setelah Magrib dilanjutkan dengan Sidang Isbat secara tertutup. Hasil sidang isbat diumumkan melalui konferensi pers penetapan awal Zulhijah. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Adib melaporkan, berdasarkan data hilal, pada hari Sidang Isbat nanti, posisi hilal telah melampaui kriteria Imkanur rukyat MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yang mensyaratkan tinggi hilal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. "Pada 7 Juni 2024 atau 29 Zulkaidah 1445, di seluruh wilayah Indonesia, ketinggian hilal berada di atas ufuk antara 7&deg; 15.82' sampai 10&deg; 41.09', dengan sudut elongasi antara 11&deg;34.83' sampai 13&deg;14.47'. Hal tersebut sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan MABIMS," kata Adib. Dalam posisi tersebut, berdasarkan data dan perhitungan, posisi hilal sudah berada di atas kriteria Imkanur rukyat. "Artinya, secara astronomis, pada 7 Juni 2024, hilal diperkirakan dapat terlihat di beberapa wilayah di Indonesia. Tinggal nanti bergantung dengan cuaca setempat," imbuh Adib. iduBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011713430/hari-pertama-usai-libur-idul-adha-gubernur-khofifah-beri-peringatan-ke-ratusan-pns-yang-absen-masuk">Hari Pertama usai Libur Idul Adha, Gubernur Khofifah Beri Peringatan ke Ratusan PNS yang Absen Masuk</a> Dengan demikian, Adib menambahkan, hasil perhitungan Imkanur rukyat ataupun Wujudul Hilal penentuan awal bulan Zulhijah berpotensi memiliki kesamaan. Sehingga, di tahun ini, umat Muslim di Indonesia diperkirakan dapat merayakan hari Idul Adha secara serentak.

Kemenag) menjadwalkan pelaksanaan Sidang Isbat awal Zulhijah 1445 Hijriah pada 7 Juni 2024. Tanggal tersebut bertepatan dengan 29 Zulkaidah.

Tentukan Idul Adha 1445 Hijriah, Kemenag Gelar Sidang Isbat 7 Juni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/WhatsApp-Image-2024-05-06-at-123824-714313525.jpeg" alt="Kamaruddin Amin" width="100%">
<figcaption>Kamaruddin Amin</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banjir bandang melanda wilayah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat (3/5). Salah satu kawasan yang sangat terdampak adalah Kecamatan Pitumpanua. Banji tersebut selain mengakibatkan satu orang meninggal dunia juga memutus akses warga setempat. Karena, jalan poros Wajo-Palopo lumpuh total. Kantor Urusan Agama (KUA) Pitumpanua tidak luput dari banjir tersebut. Dokumen-dokumen penting dan peralatan kantor terendam. Hal itu menghambat pelayanan kepada masyarakat. Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, meminta Kakanwil Kemenag Sulsel untuk membantu menindaklanjuti KUA yang terdampak tersebut. Di antaranya merapikan kondisi gedung KUA yang terdampak, pemulihan data, dan mengganti stok buku nikah yang rusak karena banjir. &ldquo;Pengalokasian kembali stok buku nikah segera dilakukan setelah menerima laporan kebutuhan dari daerah terdampak. Hal ini penting mengingat bulan Zulkaidah-Zulhijah merupakan periode dengan tingginya permintaan layanan nikah,&rdquo; ujar Kamaruddin kepada wartawan pada Senin (6/5). Dia menyebut, perbaikan gedung dan pemulihan data yang rusak menggunakan alokasi anggaran. &ldquo;Langkah ini diambil sebagai respons atas dampak bencana alam yang telah dialami,&rdquo; imbuhnya. Terpisah, Kakanwil Kemenag Sulsel Muhammad Tonang mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenag Wajo untuk segera melakukan pendataan barang milik negara, khususnya dokumen negara pencatatan nikah di KUA Pitumpanua. &ldquo;Selanjutnya, langkah mitigasi banjir susulan juga diharapkan segera dilakukan,&rdquo; pintanya. Sementara itu, Kepala KUA Pitumpanua Ambo Lahang melaporkan, ketinggian air yang mencapai kurang lebih satu meter. Banjir itu telah menenggelamkan infrastruktur penting yang mendukung pelayanan publik. &ldquo;Kerugian diperkirakan mencapai Rp 25 juta lebih, termasuk infrastruktur pendukung layanan di antaranya kursi, meja, pagar, dan sebagainya. Selain itu, sejumlah dokumen penting juga rusak, termasuk buku nikah,&rdquo; ujar Ambo Lahang. Dia mengungkapkan, sebelunya pihak KUA telah mendapat imbauan dari kepala UPT Irigasi tentang potensi banjir yang akan melanda Kabupaten Wajo sebagai dampak lanjutan dari banjir yang telah menghantam Kabupaten Luwu. &ldquo;Kami telah mendapat imbauan dari kepala UPT Irigasi untuk bersiap menghadapi banjir dari Kabupaten Luwu yang diperkirakan akan berdampak juga ke Kabupaten Wajo,&rdquo; ungkapnya. Ia mengklaim bahwa pihaknya berhasil menyelamatkan beberapa dokumen penting, termasuk buku nikah dan Akta Ikrar Wakaf. Pihaknya berkomitmen agar pelayanan publik di KUA Pitumpanua dapat beroperasi kembali pada hari ini.

Banjir bandang melanda wilayah Kabupaten Wajo, Sulsel pada Jumat (3/5). Salah satu kawasan yang sangat terdampak Kecamatan Pitumpanua.

KUA Terdampak Banjir Bandang di Kabupaten Luwu, Kemenag Siapkan Stok Buku Nikah Pengganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Mualid-Nabi-IG-Jawa-Pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin turut menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad tingkat kenegaraan pada Jumat (7/10) malam. Pada kegiatan itu, Kamaruddin mengatakan banyak nilai kebaikan yang bisa dipetik umat Islam di penjuru tanah air. Mantan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag itu mengatakan Maulid Nabi adalah memperingati hari kelahiran seorang manusia agung yang namanya dipuji seantero jagat raya. Namanya diabadikan dalam Al-Qur’an dan sejarah dunia. "Dialah Muhammad bin Abdullah yang dalam rentang waktu relatif singkat berhasil membangun tatanan sosial yang kokoh di tengah masyarakat plural dengan beragam kabilah, agama, dan suku," katanya. Kamaruddin menuturkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan momentum mengenang dan meneladani sejarah hidup dan perjuangan Nabi yang Agung. Dan yang paling penting baginya adalah, bagaimana umat Islam meneladani akhlak dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Guru besar UIN Alauddin Makassar itu menjelaskan, dengan meneladani akhlak Rasulullah dapat memberikan efek positif di kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan tema peringatan Maulid Nabi Muhammad tahun ini, yaitu Meneladani Akhlak Rasulullah Menuju Indonesia Maju. “Semoga dengan meneladani akhlak Rasulullah dapat menjadi energi dan spirit bagi kita semua dalam meneguhkan laju pembangunan menuju Indonesia yang kuat dan maju, karena itulah yang dikehendaki Allah SWT,” jelasnya. Peringatan Maulid Nabi juga digelar sejumlah perguruan tinggi negeri. Diantaranya dilakukan oleh Masjid Ukhuwah Universitas Indonesia (UI). Ketua Pelaksana Masjid Ukhuwah UI Depok Ahmad Solechan mengatakan, mereka juga menggelar kegiatan berbagi kasih untuk seribu anak yatim dari wilayah Kota Depok, Jawa Barat. "Kami membawa semangat, menyampaikan pesan ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai Islam yang damai, mengajarkan kasih sayang,"ujar Ahmad. Pada kesempatan itu, seluruh jamaah doakan agar para pimpinan, UI, dan Negara Indonesia mendapatkan keselamatan dan keberkahan. Momentum ini kita juga mengajak untuk memakmurkan dan mensyiarkan masjid UI. Pengajian peringatan Maulid Nabi di kampus "jaket kuning" itu menghadirkan pemateri tausiyah agama Luqman Hakim, Pengasuh Ponpes Ma'had Aly Raudhatul Muhibbin, Bogor. Dia membawa tema warisan terindah Rasulullah SAW Sains dan Moralitas. Menurutnya, keberhasilan dakwah Nabi Muhammad adalah "bi idznillah (dengan izin Allah)". Ia menambahkan, suksesnya dakwah dalam mengajak manusia adalah menyertakan dan izin Allah. "Dakwah karena izin Allah dan bukan untuk status," katanya. Sebab, yang memberikan hidayah adalah Allah. Salah satu upaya menghadirkan izin Allah adalah hati yang ikhlas, syukur, dan tawakkal. Termasuk dalam menuntut ilmu dan langkah agar selalu mengingat Allah. Agar mendapatkan pahala dan berkah.

Dirjen Bimas Islam: Umat Islam Harus Teladani Akhlak Nabi Muhammad SAW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-31-at-12.04.51.jpeg" alt="Menteri Agama Menag Yaqut Cholil Qoumas (Kemenag for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Menag Yaqut Cholil Qoumas (Kemenag for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengajak para dai untuk turut membumikan gerakan moderasi beragama sebagai spiriit untuk penguatan bangsa. Menurutnya, moderasi beragama adalah salah satu upaya untuk merawat karakter keberagamaan yang moderat, toleran, dan saling menghormati. "Mari kita jadikan dakwah sebagai spirit menjaga dan merawat harmoni Indonesia. Kita buktikan bahwa Indonesia adalah kiblat Islam yang meneduhkan dan visioner," ujar politikus PKB yang biasa disapa Gus Yaqut itu, Minggu (26/12). Gus Yaqut juga mengajak para dai untuk menjadikan Indonesia sebagai laboratorium kerukunan umat beragama yang mampu menjadi kiblat perdamaian di dunia. "Semua ini diperlukan sinergitas dan keterlibatan para dai dalam menjabarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin," imbuhnya. Diyakini bahwa para ulama di Indonesia dapat mengamalkan Islam yang ramah dan teduh, namun sering memposisikan diri sebagai kelompok silent majority. Mereka diminta untuk mulai menggemakan muslim yang toleran. "Mari kita sama-sama speak-up dan speak-out yang kencang dan intensif tentang pentingnya mempraktikkan Islam Wasathiyah (jalan tengah)," tambahnya lagi. Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Komaruddin Amin mengatakan, media merupakan mitra dakwah yang sangat relevan. Sebab, di era digital ini penyampaian dakwah melalui media sangat efektif. "Saat ini generasi Z yang jumlahnya mungkin lebih dari 50 persen akrab dengan media sosial. Mereka menerima banyak informasi agama dari mulai wacana konservatif hingga liberlisme dan Islamisme. Mereka memerlukan penetrasi sehingga informasi yang diterima bisa dicerna ulang," pungkas dia.

Menag Ajak Dai Membumikan Moderasi Agama di Tanah Air

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/DIRJEN.jpeg" alt="Caption : Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin dalam dialog isu-isu kebimasilaman dengan media di Bogor (21/9). Foto : Humas Kemenag" width="100%">
<figcaption>Caption : Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin dalam dialog isu-isu kebimasilaman dengan media di Bogor (21/9). Foto : Humas Kemenag</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menggeser hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw menjadi 20 Oktober 2021. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi munculnya kasus baru Covid-19.  "Sebagai antisipasi munculnya kasus baru Covid-19, hari libur Maulid Nabi digeser 20 Oktober 2021," tegas Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin dikutip, Senin (11/10).  Ia menegaskan bahwa Maulid Nabi Muhammad SAW tidak berubah, tetap 12 Rabiul Awal. Hanya saja, hari libur dalam rangka memperingatinya yang digeser.  "Maulid Nabi Muhammad SAW tetap 12 Rabiul Awal. Tahun ini bertepatan 19 Oktober 2021 M. Hari libur peringatannya yang digeser menjadi 20 Oktober 2021 M," paparnya.  Perubahan ini tertuang dalam Keputusan bersama Menag, Menaker, dan MenPAN-RB Nomor 712, 1 dan 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menpan dan RB No 642, 4 dan 4 tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.  Sebelumnya, perubahan juga dilakukan pada hari libur peringatan tahun baru hijriyah. Tahun barunya tetap 1 Muharram 1443 H, bertepatan 10 Agustus 2021, namun hari libur dalam rangka memperingatinya digeser menjadi 11 Agustus 2021.  "Perubahan juga terjadi terkait cuti bersama dalam rangka Hari Raya Natal yang awalnya ditetapkan pada 24 Desember, akhirnya diputuskan untuk ditiadakan," tandasnya.

Libur Maulid Nabi Digeser ke 20 Oktober 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Menag-Lukman-Hilmi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Terbitnya Undang-Undang tentang Pesantren tidak lantas membuat anggaran pemerintah untuk pesantren naik. Anggaran untuk pesantren yang ada di Kementerian Agama (Kemenag) tahun depan masih sama seperti saat ini. Anggaran itu digunakan untuk pesantren terkait fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan pesantren.  Usai mengikuti pembukaan Muktamar Pemikiran Santri Nusantara di Ma’had Aly Saidussiddiqiyah, Kedoya, Jakarta Sabtu (28/9), Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengungkapkan anggaran pesantren tahun depan. ’’Belum ada kenaikan. Hanya Rp 500 miliar,’’ katanya.  Anggaran tersebut tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Data dari Kemenag menyebutkan jumlah pesantren mencapai 25.938 unit. Kemudian jumlah santri ada di pesantren tercatat ada 3,9 juta orang.  Meskipun bagitu, di dalam UU tentang Pesantren diatur keberadaan dana abadi pesantren. Kamaruddin menjelaskan sampai saat ini belum bisa diketahui besaran dana abadi pesantren. Sebab ketentuan tentang dana abadi pesantren bakal diatur dalam peraturan Presiden sebagai turunan dari UU tentang Pesantren.  Lebih lanjut, Kamaruddin menuturkan dalam kegiatan muktamar tersebut akan dibahas terkait posisi strategis pesantren. Dia menjelaskan, muktamar ini juga bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri 2019. Seperti diketahui Hari Santri diperingati setiap 22 Oktober.  Guru besar UIN Alauddin Makassar itu mengatakan, melalui muktamar itu diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan dunia bahwa pesantren merupakan role model untuk menggagas perdamaian dunia. Kemudian juga ada penekanan tentang literasi media di kalangan pesantren.  ’’Guna menangkal gejala radikalisme agama dan kejahatan siber di ruang virtual,’’ tuturnya. Selain itu akan dikupas juga beragam strategis pesantren dalam mewujudkan perdamaian dunia dan Islam yang rahmatan lil alamin.  Kegiatan muktamar itu dibuka secara remi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Lukman titip dua hal dalam kegiatan muktamar itu. Pertama adalah selama ini pesantren dikenal dengan cirinya yang mamppu menerima budaya serta tradisi setempat. ’’Sejarah masuknya Islam di nusantra nyaris tidak ada konflik,’’ tuturnya.  Pesan yang kedua adalah ciri khas yang menonjol lainnya dari pesantren adalah kecintaannya terhadap tanah air. Menurut Lukman, nyaris tidak pernah melihat ada pesantren atau santri yang tidak cinta pada tanah airnya. Lukman mengatakan nasionalisme yang dibangun kaum santri dalam mencintai tanah airnya sangat luar biasa. Lukman berharap dua hal itu juga ikut dikaji dalam mukmatan santri kali ini.

Anggaran Pesantren Tahun Depan Tetap Rp 500 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-langkah-kemenag-untuk-menyatukan-hari-raya-umat-islam_m_.jpg" alt="Dirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin, saat memimpin sidang isbat di Kantor Kemenag, Jakarta, Sabtu (11/8)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin, saat memimpin sidang isbat di Kantor Kemenag, Jakarta, Sabtu (11/8)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam beberapa tahun terakhir, di Indonesia untuk penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri, maupun 10 Zulhijah atau hari raya Idul Adha hampir dilaksanakan bersamaan alias tidak ada perbedaan dari berbagai perhitungan ormas Islam. Namun situasi itu disebut terancam berubah pada 2021 sebab posisi bulan akan lebih rendah. Adanya posisi hilal yang rendah tentu akan membuat penglihatan hilal terhambat. Ditambah lagi sistem hisab yang dimiliki oleh setiap ormas Islam berbeda-beda. Seperti Persatuan Islam (Persis) yang menetapkan hari raya jika posisi hilal di atas 4 derajat dari ufuk. Sementara itu pemerintah hanya menerapkan standar 2 derajat di atas ufuk. Dengan demikian, perbedaan inilah yang bisa membuat penetapan hari raya tidak serentak. Direktur Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) Muhammadiyah Amin membenarkan jika pada 2021 bisa terjadi perbedaan hisab. Namun pemerintah menjamin akan segera menyelesaikan permasalahan ini dengan penyatuan kalender global. Sehingga perayaan hari raya semua ormas Islam di Indonesia berlangsung bersamaan. "Jadi segi perhitungan hisab aman sampai 2020, berpotensi berbeda di 2021, Menag sangat komitmen dalam penyatuan kalender global," ujar Amin di Kantor Kemenag Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (11/8). Komitmen pemerintah sendiri tercermin dari terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah gelaran fiqih falaq pada 2017. Dalam ajang itu, seluruh ulama dari penjuru dunia membahas terkait penyamaan kalender global dan sebagainya. "(Komitmen pemerintah) terbukti pada 2017 lalu Indonesia menjadi tuan rumah fiqih falaq, dari hasil seminar itu diharapkan menjadi penyamaan kita termasuk kriteria, posisi, dan otoritas," sambung Amin. Oleh sebab itu Amin berharap, permasalahan perbedaan hisab yang mungkin terjadi di 2021 dapat segera diselesaikan. Dengan demikian kebersamaan perayaan hari raya Islam dapat tetap terjaga. "Mudah-mudahan sebelum 2021 sudah ada titik terang penyatuan kalender global," pungkasnya.

Begini Langkah Kemenag untuk Menyatukan Hari Raya Umat Islam