<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/24/BEA-CUKAI-1954657872.jpg" alt="Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budhi Utama. ( Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budhi Utama. ( Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budhi Utama mengungkapkan sejumlah perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu. Mulai dari genjot penerimaan negara sesuai target hingga memastikan tidak adanya penyelundupan di pelabuhan-pelabuhan gelap.&nbsp; Hal ini sebagaimana disampaikan Djaka saat ditemui awak media usai mengikuti Konferensi Pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTA Edisi Mei 2025 di Kantornya, Jumat (23/5).&nbsp; "Saya diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk memastikan bahwa ataupun mengawal Bea Cukai, mengawal penerimaan negara sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah, itu saja," kata Djaka.&nbsp; Tak hanya itu, Djaka pun mengaku bahwa dirinya juga diperintahkan Prabowo untuk memastikan tidak adanya penyelundupan di pelabuhan-pelabuhan gelap tanah air.&nbsp; Dalam hal ini, ia akan melakukan koordinasi kepada aparat penegak hukum (APH), seperti TNI dan Kepolisian untuk ikut mendukung perintah itu. &nbsp; "Yang pasti kan banyak lubang-lubang ini apa namanya, pelabuhan-pelabuhan gelap yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan teman-teman di TNI maupun kepolisian, sehingga mungkin salah satu ininya adalah memastikan tidak ada penyelundupan atau berkurangnya penyelundupan-penyelundupan sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi melantik seluruh jajaran Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sesuai dengan hasil rombakan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (23/5) pagi.&nbsp; Perombakan jabatan ini sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 83/TPA Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan.&nbsp; Dalam keputusan itu, Letjen Djaka Budhi Utama resmi menjadi Dirjen Bea Cukai menggantikan Askolani dan Bimo Wijayanto menjadi Dirjen Pajak menggantikan Suryo Utomo.&nbsp; Pelantikan yang digelar di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Jakarta Pusat, ada sebanyak 22 orang untuk menduduki posisi penting di lingkungan Kemenkeu. Adapun rinciannya sebayak 9 orang ditetapkan sebagai dirjen, 1 orang sekretaris jenderal, 1 orang inspektur jenderal, 2 kepala badan, dan 9 staf ahli.&nbsp; "Pada hari ini, Jumat tanggal 23 bulan Mei tahun 2025, saya Menteri Keuangan, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa bersama kita," ujar Sri Mulyani. &nbsp;

Djaka diperintahkan Presiden Prabowo untuk memastikan tidak adanya penyelundupan di pelabuhan-pelabuhan gelap tanah air.

Djaka Budi Utama Dilantik Jadi Dirjen Bea Cukai: Fokus pada Optimalisasi Penerimaan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/23/eHX4syWdx7nivRXMAhTmBiMdvgLaWx8dtZmM0yD5-1220190105.jpg" alt="Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea dan Cukai yang Baru. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea dan Cukai yang Baru. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letjen Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang baru. Pras menegaskan, penunjukan tokoh berlatar belakang militer dilakukan karena Ditjen Bea dan Cukai dinilai perlu dipimpin sosok yang lebih berani. "Kalau pertanyaannya kenapa Bea Cukai ditugaskan dari unsur TNI, nah saudara-saudara mesti paham bahwa Bea Cukai ini setelah kita pelajari, itu membutuhkan sosok yang memang harus berani," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/5). Dia mengakui, di Bea Cukai terdapat banyak potensi pelanggaran. Misalnya penyelundupan barang ilegal. Dengan sosok Djaka yang berlatar belakang militer, Istana meyakini dia akan mampu mengoordinasi lintas wilayah yang dapat menunjang tugasnya. "Kita membutuhkan sosok yang memiliki kemampuan untuk berkoordinasi lintas wilayah, lintas instansi, lintas kementerian. Karena jalur-jalur masuknya pos-pos Bea Cukai ini kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia," jelasnya. Pras juga menyebut, dalam asesmen, tidak semua profil yang dicalonkan sanggup dan bersedia ditugasi. Terkait statusnya sebagai prajurit aktif, dia juga memastikan bahwa penunjukkan Djaka sudah melalui prosedur. Termasuk kewajiban yang bersangkutan untuk mundur dari dinas TNI.&nbsp;"Jadi beliau sudah mengundurkan diri. Secara peraturan perundang-undangan sudah tidak ada yang dilanggar," imbuh Prasetyo.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemilihan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai kepada publik.

Istana Ungkap Alasan Prabowo Tunjuk Letjen Djaka Budhi Utama Sebagai Dirjen Bea dan Cukai, Pastikan Sudah Mundur dari TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/23/eHX4syWdx7nivRXMAhTmBiMdvgLaWx8dtZmM0yD5-1220190105.jpg" alt="Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea dan Cukai yang Baru. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea dan Cukai yang Baru. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, menggantikan posisi Askolani, pada Jumat (23/5) pagi ini.&nbsp; Keputusan ini sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 83/TPA Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan. &nbsp; "Pada hari ini, Jumat tanggal 23 bulan Mei tahun 2025, saya Menteri Keuangan, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa bersama kita," kata Sri Mulyani.&nbsp; Untuk diketahui, sebelum dilantik menjadi Dirjen Bea dan Cukai, Djaka lebih dulu memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, untuk memperoleh arahan dan tugas baru dalam Kementerian/Lembaga (K/L) di era Kabinet Merah Putih.&nbsp; Lantas, siapa itu Djaka Budhi Utama yang baru saja dilantik menjadi Dirjen Pajak?&nbsp; Profil Djaka Budhi Utama&nbsp; Letjen Djaka Budhi Utama merupakan perwira tinggi dan anggota TNI Angkatan Darat (AD) aktif lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1990. Lahir di Jakarta, 9 November 1967, Djaka menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak 18 Oktober 2024. &nbsp; Sebelum menjadi petinggi TNI, karirnya sudah dimulai sejak 1997 dengan tergabung dalam anggota Tim Mawar yang dituding sebagai dalang di balik penculikan para aktivitas pro-demokrasi hingga 1998.&nbsp; Karirnya pun moncer. Pada tahun 2004-2007, Budi menjabat sebagai Danyonif 115/Macan Lauser. Kemudian menjadi Staf Khusus Panglima TNI pada tahun 2023 hingga menjadi Asintel Panglima TNI pada tahun yang sama.&nbsp; Tak hanya moncer di TNI, ia pun tercatat sudah menduduki sejumlah jabatan &nbsp;di pemerintahan. Mulai dari Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam pada tahun 2021-2023. &nbsp; Kemudian Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Pertahanan era Jokowi menggantikan Budi Prijono, dan terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara. Kendati begitu, Djaka tercatat belum pernah bekerja atau memiliki posisi strategis di kementerian/lembaga (K/L) yang berhubungan di sektor keuangan.

Sri Mulyani melantik Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai, menggantikan Askolani, pada 23 Mei 2025.

Profil Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea dan Cukai Baru Pilihan Presiden Prabowo, Pernah jadi Anggota Tim Mawar

<div id="m#msg-f:1797218681287618764" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/Screenshot_2024-04-24-19-33-38-660_comgoogleandroidgm-edit-1306424778.jpg" alt="Ilustrasi logo Direktorat Bea dan Cukai" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Direktorat Bea dan Cukai</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membagikan tips agar importir barang tidak terkena denda akibat dari under invoicing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/014574537/pelita-air-buka-rute-penerbangan-baru-jakarta-kendari-pp-ini-jadwalnya">Pelita Air Buka Rute Penerbangan Baru Jakarta-Kendari PP, Ini Jadwalnya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, under invoicing adalah praktik yang dilakukan importir dalam memberitahukan harga di bawah nilai transaksi. Dengan nilai transaksi yang dideklarasikan lebih rendah maka bea masuk dan pajak impornya pun lebih rendah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alhasil, barang impor yang beredar pun lebih murah dibanding barang produksi dalam negeri dan tentunya hal tersebut mengancam industri dalam negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, pemerintah menerapkan denda terhadap praktik under invoicing. Salah satunya seperti diterapkan pada importir yang ramai dibicarakan di media sosial usai membeli sepatu senilai Rp 10 juta, tetapi dikenakan bea masuk mencapai Rp 31 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengutip unggahan Bea Cukai dalam akun media sosia X, @beacukaiRI, denda tersebut diberikan sebagai bentuk pelaksanaan aturan impor barang kiriman yang tertuang dalam PMK 96 Tahun 2023 untuk menyelamatkan penerimaan negara dan melindungi industri dalam negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guna menghindari under invoicing, melalui aturan itu disebutkan bahwa setiap importir dapat memberitahukan secara jujur dan benar terkait informasi dari importasi barang yang dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, bagaimana cara agar importir tidak dikenakan denda bea masuk atas barang kiriman yang dibelinya di luar negeri?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tips anti kena denda bea masuk&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bea Cukai mengingatkan, jika masyarakat melakukan belanja online dari luar negeri diharapkan untuk menyampaikan dokumen pendukung ke ekspedisi atau jasa kiriman yang menangani paket yang akan dikirim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Apa aja yang perlu disampaikan? Kamu bisa sampaikan beberapa informasi pendukung mulai dari barang apa yang kamu beli, berapa harganya, invoice, bukti transaksi, dan juga link website pembelian,&rdquo; tulis akun Bea Cukai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan memberitahukan secara jujur dan benar di awal, tentunya akan menghindarkan masyarakat dari risiko pengenaan sanksi administrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014574252/terdakwa-pengedar-narkotika-jenis-sabu-seberat-45-kilogram-divonis-mati">Terdakwa Pengedar Narkotika Jenis Sabu Seberat 45 Kilogram Divonis Mati</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pemberian informasi tersebut dapat mempermudah petugas dalam pemeriksaan barang, dan tentunya mempercepat proses importasi barang. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membagikan tips agar importir barang tidak terkena denda akibat dari under invoicing.

Dirjen Bea dan Cukai Berbagi Tips agar Terhindar dari  Denda Bea  Masuk Barang Impor 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Bongkar-muat-peti-kemas-frizal.jpg" alt="GERBANG DAGANG: Bongkar muat peti kemas di Dermaga Nilam, Tanjung Perak, Surabaya. Perang dagang membuat ekspor dan impor tekstil terganggu. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>GERBANG DAGANG: Bongkar muat peti kemas di Dermaga Nilam, Tanjung Perak, Surabaya. Perang dagang membuat ekspor dan impor tekstil terganggu. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung menetapkan lima orang tersangka kasus importasi tekstil. Terdiri dari empat orang ASN Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Satu orang pengusaha  Modus pengirim 566 kontainer kain yang tersangka lakukan adalah mengubah invoice dengan nilai yang lebih kecil untuk mengurangi Bea Masuk yang harus dibayar oleh perusahaan. Lalu mengurangi volume dan jenis barang dengan tujuan mengurangi kewajiban Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) dengan cara menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) yang tidak benar.  Penetapan lima tersangka tersebut berdasarkan gelar perkara atau ekspose yang dilakukan Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan Direktur Penyidikan dengan tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.  "Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tipidsus telah menetapkan lima orang tersangka yang diduga terlibat dalam importasi tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai Tahun 2018-2020," ujar Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6).  Kelima orang tersebut yakni Kabid Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (PFPC) pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam Mukhamad Muklas (MM), Kepala Seksi Pabean dan Cukai (PPC) III pada KPU Bea dan Cukai Batam Dedi Aldrian (DA), Kepala Seksi Pabean dan Cukai (PPC) I pada KPU Bea dan Cukai Batam Hariyono Adi Wibowo (HAW), Kepala Seksi Pabean dan Cukai (PPC) II pada KPU Bea dan Cukai Batam Kamaruddin Siregar (KS), dan Pemilik PT Fleming Indo Batam dan PT Peter Garmindo Prima Irianto (IR).  Hari menjelaskan, tiga dari lima tersangka sudah diperiksa dan ditahan di Rutan selama 20 hari terhitung mulai Rabu, 24 Juni 2020 sampai dengan 13 Juli 2020. Ketiga orang tersebut yakni Kamaruddin Siregar, Dedi Aldrian, dan Hariyono Adi Wibowo.  Menuurtnya, pemeriksaan ketiganya dilakukan guna mengumpulkan bukti tentang tata laksana proses importasi barang (komoditas dagang) dari luar negeri, khususnya untuk tekstil dari India yang mempunyai pengecualian tertentu dengan barang importasi lainnya, baik secara aturan atau prosedur maupun kenyataannya yang terjadi atau dilaksanakan oleh ketiga orang tersebut.  Karena tindakan pidana itu, mereka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Diketahui, kasus ini bermula pada periode 2018 sampai dengan April 2020, Mukhamad Muklas, Dedi Aldrian, Hariyono Adi Wibowo, dan Kamarudin telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses importasi produk kain yang dilakukan melalui Kawasan Bebas Batam bersama dengan tersangka Irianto.  Tindakan importasi tekstil ini menjadi salah satu penyebab banyaknya produk kain impor di dalam negeri sehingga menjadi penyebab kerugian perekonomian negara.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ds28ldoHrdI  https://www.youtube.com/watch?v=mZb8Vp9e3oM  https://www.youtube.com/watch?v=J-k2BQg3eCc

Kejagung Tetapkan Lima Tersangka pada Kasus Importasi Tekstil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/EKSPOR-IMPOR-JAWA-POS2.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas ekspor-impor, konflik perdagangan AS-Tiongkok terus mengancam perekonomian global. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas ekspor-impor, konflik perdagangan AS-Tiongkok terus mengancam perekonomian global. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan terkait penyerahan surat keterangan asli (SKA) atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean (Dokap) Penelitian SKA untuk kegiatan impor bisa dilakukan melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya.  Sebelumnya, pengaturan mengenai SKA ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229 tahun 2017 dengan ketentuan importir wajib menyerahkan lembar asli SKA, Invoice Declaration serta Dokap Penelitian SKA dengan dibubuhi tanda tangan manual oleh pejabat dan stempel Instansi Penerbit SKA (IPSKA) dan juga wajib ditandatangani oleh eksportir dan adanya Overleaf Notes.  Namun, karena banyaknya negara mitra yang menerapkan lockdown, pihak DJBC pun menyesuaikan dengan kondisi tersebut dengan menerbitkan kebijakan yang tertuang dalam PMK Nomor 45/PMK.04/2020 tanggal 30 April 2020 mengenai tata cara penyerahan SKA dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional selama pandemi Covid-19.  "Kini, penyampaian SKA harus dilakukan dengan pengiriman melalui surat elektronik (e-mail) atau media elektronik lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender sejak pemberitahuan pabean impor atau PPFTZ-01 pemasukan," terang Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Syarif Hidayat dalam siaran pers, Senin (4/5).  Dalam hal ini, pihaknya akan memberlakukan kebijakan tersebut selama pandemi Covid-19 masih berlangsung. Pemerintah pun tetap memberikan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan internasional dengan negara mitra, khususnya terkait penggunaan Affixed Signature and Stamp (ASnS) pada SKA.  “PMK ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas perdagangan internasional, asas resiprokal dengan negara mitra FTA (free trade area) dan melakukan physical distancing dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19,” ungkapnya.  Pemerintah berharap dengan adanya kebijakan relaksasi ini, perdagangan internasional tetap dapat terjaga sehingga dapat menopang sendi perekonomian negara.  "Melalui kebijakan ini, pemerintah juga mendapatkan perlakuan yang sama atas komoditi ekspor dari Indonesia berdasarkan asas resiprokal yang menguntungkan kedua belah pihak," tutup dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BQt8X2XOK7w  https://www.youtube.com/watch?v=BrZgEOLmwYA  https://www.youtube.com/watch?v=HUlrl5a3Tjc

Penyerahan SKA Terkait Impor Kini Bisa Melalui Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/RS-DARURAT-COVID-19-DI-WISMA-ATLET-DERY-RIDWANSAH-2.jpg" alt="Petugas mempersiapkan alat medis di RS Darurat Covid-19, kompleks Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta, Minggu (22/3/2020). Pemerintah menyiapkan 2.500 kamar tidur di tower enam dan tujuh Wisma Atlet yang digunakan sebagai RS Darurat Covid-19 untuk penangana" width="100%">
<figcaption>Petugas mempersiapkan alat medis di RS Darurat Covid-19, kompleks Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta, Minggu (22/3/2020). Pemerintah menyiapkan 2.500 kamar tidur di tower enam dan tujuh Wisma Atlet yang digunakan sebagai RS Darurat Covid-19 untuk penangana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi global Covid-19 di Indonesia semakin meningkat. Untuk mengatasi penyebarannya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan kemudahan izin impor untuk alat-alat kesehatan.  Adapun kemudahan ini telah terdapat di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2020 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor HK.01.07 Tahun 2020 yang mengatur relaksasi beberapa komoditas alat kesehatan untuk keperluan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  Sebelumnya, impor untuk alat kesehatan secara umum berlaku ketentuan pembatasan atau harus memiliki perizinan impor berupa izin edar atau Special Access Scheme (SAS) dari Kementerian Kesehatan.  "Dengan diterbitkannya aturan ini, maka alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik in vitro (pengecekan dini), dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang digunakan untuk penanggulangan Covid-19 yang tercantum dalam peraturan tersebut di atas diberikan relaksasi yaitu tidak lagi wajib izin edar atau SAS, melainkan hanya cukup dengan rekomendasi pengecualian izin dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Syarif Hidayat dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4).  Penerbitan aturan ini pun juga sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.  "Di dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa perizinan tata niaga impor cukup dengan rekomendasi pengecualian dari BNPB," tambahnya.  Untuk permohonan rekomendasi dari BNPB dapat dilakukan secara online, pemohon cukup mengakses laman resmi INSW di https://insw.go.id, kemudian klik menu Aplikasi INSW dan pilih submenu Perizinan Tanggap Darurat. Pemohon dapat memilih menu Pengajuan Rekomendasi BNPB.  "Setelah itu, pemohon dapat mengisi formulir serta mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis permohonan. Untuk selanjutnya, pemohon cukup memantau status pengajuan rekomendasi melalui fitur Tracking Pengajuan Rekomendasi BNPB di laman resmi INSW. Setelah proses analisis selesai, sistem akan menerbitkan persetujuan atau penolakan pengajuan rekomendasi," tutup dia.

Bea Cukai Permudah Izin Impor Alkes Demi Tangani Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/30-juta-batang-rokok-ilegal-dimusnahkan-mm-puji-kinerja-djbc_m_.jpg" alt="Anggota Komisi XI DPR Mukahmmad Misbakhun (MM) saat hadir menjadi pembicara dalam acara Bincang-Bincang bersama Dirjen Bea dan Cukai." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR Mukahmmad Misbakhun (MM) saat hadir menjadi pembicara dalam acara Bincang-Bincang bersama Dirjen Bea dan Cukai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (MM) mengapresiasi kinerja jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam menekan peredaran rokok ilegal. Unit yang ada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu berhasil memberantas rokok ilegal yang awalnya 12 persen, kini sudah turun menjadi tujuh persen dari total peredaran. Sebelumnya, selama dua hari berturut-turut, Misbakhun bersama Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi melihat langsung pemusnahan jutaan batang rokok ilegal sitaan. Kamis lalu (2/8) legislator Golkar itu mengunjungi Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk melihat 30 juta batang rokok sitaan Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I. Selanjutnya Jumat (3/8), legislator asal Pasuruan itu melihat jutaan batang rokok hasil penindakan Kanwil Bea Cukai Jatim II di Malang. Selain rokok ilegal tanpa cukai atau bermerek palsu, barang lain yang disita adalah obat-obatan tak berizin, sex toys dan minuman beralkohol (minol). Misbakhun menyebut langkah tegas DJBC itu patut diacungi jempol karena menjadi bukti tentang komitmen kuat dalam memberantas rokok ilegal. &ldquo;Upaya serius ini perlu diberikan dukungan dan penurunan peresaran rokok ilegal sebesar lima persen perlu diapresiasi,&rdquo; ujar Misbakhun kepada JawaPos, Sabtu (4/8). Legislator Golkar ini juga menegaskan, penindakan atas peredaran rokok ilegal juga menjadi bukti kejelian dan kedisiplinan DJBC. Bahkan, kata Misbakhun, Kanwil Bea Cukai Jatim II menyita sebuah mesin rokok buatan Tiongkok yang tidak memiliki izin. Mesin itu disita dari pabrik rokok yang hanya memiliki izin cukai sigaret kretek tangan (SKT). Namun, pabrik itu justru menggunakannya untuk membuat sigaret kretek mesin (SKM). &ldquo;Padahal tarifnya beda. Harga mesinnya sekitar Rp 1 miliar dan saat disita bulan puasa lau sedang dipakai produksi,&rdquo; papar Misbakhun. Politikus yang dikenal gigih membela kaum petani tembakau itu juga berharap agar ada pembinaan terhadap pengusaha rokok. Alasannya, penindakan saja tidak cukup untuk menyadarkan pengusaha ataupun pelaku industri rokok skala kecil. &ldquo;Tujuannya agar perusahaan rokok yang ilegal bisa dibina supaya menjadi legal, membayar cukai dan pajaknya secara benar serta mendaftarkan mesin dan kapasitas mesinnya kepada Ditjen Bea Cukai. Yang legal dijaga supaya makin patuh, yang ilegal ditertibkan dan dibina,&rdquo; cetusnya. Lebih lanjut Misbakhun menambahkan, sejauh ini DJBC cukup aspiratif dalam menyerap keluhan pengusaha rokok terutama terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Dia meyakini pendekatan yang dilakukan DJBC akan mampu mendongkrak penerimaan negara. &ldquo;Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Dirjen Bea Cukai beserta jajarannya, sudah saatnya membangun sinergi antar pemerintah DPR dan pengusaha dari pihak swasta,&rdquo; pungkasnya.

30 Juta Batang Rokok Ilegal Dimusnahkan, MM Puji Kinerja DJBC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sepatu-milik-bos-bea-cukai-dilelang-mulai-dari-rp-1000-berminat_m_191729.jpeg" alt="Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi" width="100%">
<figcaption>Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bersama istrinya serta sejumlah pejabat negara akan melelang barang pribadi milikinya. Lelang sukarela tersebut dilakukan dalam rangka memperingati 110 tahun lelang Indonesia. Dari sejumlah daftar barang lelang, barang pribadi milik Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi menjadi yang paling menarik. Pasalnya, Heru melelang sepatu dinas kesayangannya dengan harga pembukaan sebesar Rp 1.000. "Harga dibuka dari terendah Rp 1.000 sampai dengan Rp 15 juta," kata Direktur <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/26/191754/sepatu-bos-bea-cukai-ini-dilelang-mulai-dari-rp-1000-minat" target="_blank">Lelang</a> Ditjen Kekayaan Negara Lukman Effendi dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/2). Berdasarkan informasi, sepatu dinas tersebut merupakan merk Felix Verguso dengan ukuran 41, bahan syntetic rubber, warna hitam serta kondisi masih bagus. Sepatu tersebut juga dilengkapi oleh kardus aslinya. Lukman mengatakan, sepatu tersebut memiliki nilai kenanangan yang tinggi. Sebab, sepatu itu menyimpan kisah pemalsuan yang dimuat oleh media online nasional. "Seperti sepatu pak Heru itu ada kisah pemalsuannya. Makanya punya sejarah," tandasnya. Uang jaminan untuk lelang sepatu tersebut sebesar Rp 500 dan penawaran dilakukan secara kehadiran atau konvensional. (Hap/Hana)

Sepatu Milik Bos Bea Cukai Dilelang Mulai dari Rp 1000, Berminat?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/masuk-2018-sri-mulyani-tegas-minta-ini-ke-aparat-pajak-dan-bea-cukai_m_178571.jpeg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memasuki tahun 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan aparat pajak dan bea cukai untuk terus melakukan perbaikan dan reformasi. "Kita telah berhasil menyiapkan perangkat Undang-Undang untuk melaksanakan program Automatic Exchange of Information. Laksanakan secara konsisten dan sungguh-sungguh," tegasnya dalam catatan akhir tahun 2017 yang ditulisnya, Sabtu (31/12). Menkeu mengingatkan Dirjen Pajak sebagai garda terdepan dalam pemungutan pajak negara harus bisa memerangi kejahatan perpajakan. "Saya ingin Dirjen Pajak mampu mencapai target penerimaan pajak sesuai yang ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018," ucapnya mengenai harapan agar aparat di bawahnya bisa memenuhi target itu. Sri Mulyani juga mengapresiasi Dirjen Bea dan Cukai yang berhasil melampaui target kepabean dan cukai di atas 100 persen. "Selamat atas prestasi yang telah&nbsp; dicapai,&nbsp; ini yang pertama kali sejak 3 tahun," ungkapnya bangga. Menurutnya, prestasi target penerimaan Dirjen Bea Cukai juga dibarengi dengan penertiban importir borongan dan pemberantasan cukai ilegal. Dalam catatan yang berisi enam halaman ini, Menkeu menuliskan bahwa Dirjen Bea Cukai harus bisa berkomitmen dan tak lelah untuk menjaga serta melawan kejahatan di daerah pabean Indonesia.

Masuk 2018, Sri Mulyani Tegas Minta Ini ke Aparat Pajak dan Bea Cukai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dirjen bea dan cukai

Berita Terkini