<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/29/Danpuspom-TNI-Datangi-KPK-Fedrik-Tarigan-5JPG-1065805004.jpg" alt="Komandan Puspom TNI Marsda TNI Agung Handoko bersama Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung Merah Putih KPK." width="100%">
<figcaption>Komandan Puspom TNI Marsda TNI Agung Handoko bersama Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung Merah Putih KPK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penanganan kasus dugaan suap pengadaan di Badan SAR Nasional (Basarnas) berbuntut panjang. Kemarin (28/7) TNI menyatakan keberatan atas penetapan Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dalam kasus yang terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) itu. Keberatan TNI itu langsung ditanggapi KPK. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengakui, ada kekhilafan tim penyelidik dalam OTT di lingkungan Basarnas. &rsquo;&rsquo;Atas kekhilafan ini, kami mohon dimaafkan,&rsquo;&rsquo; ucap Tanak. Dia juga meminta agar permohonan maaf itu disampaikan kepada Panglima TNI Marsekal Yudo Margono. &rsquo;&rsquo;Dan ke depannya (semoga) tidak ada lagi permasalahan seperti ini,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Terkait kelanjutan penanganan perkara di Basarnas, Tanak tidak mau banyak berkomentar. Dia hanya menyebutkan, pihaknya akan berkoordinasi terkait koneksitas penanganan perkara. &rsquo;&rsquo;Tetapi juga bisa ditangani sendiri oleh Puspom TNI,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Soal status tersangka Henri dan Afri di KPK, Tanak juga tidak mau berkomentar. &rsquo;&rsquo;Kami lagi berkoordinasi,&rsquo;&rsquo; paparnya. Sementara itu, Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko menjelaskan bahwa saat gelar perkara OTT di KPK, tim Puspom TNI yang berkoordinasi dengan KPK menyatakan keberatan jika Henri dan Afri ditetapkan sebagai tersangka. &rsquo;&rsquo;Tim kami terus terang keberatan kalau itu (Henri dan Afri) ditetapkan sebagai tersangka,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Agung menyebut pihaknya punya landasan atas keberatan itu. Yakni, TNI memiliki ketentuan sendiri terkait penegakan hukum yang melibatkan prajurit aktif TNI. Yakni, UU Nomor 31/1997 tentang Peradilan Militer dan UU Nomor 8/1981 tentang KUHAP. &rsquo;&rsquo;Namun, saat press conference, ternyata statement (dari KPK) itu keluar bahwa Letkol ABC maupun Kabasarnas Marsdya HA ditetapkan sebagai tersangka (oleh KPK, Red),&rsquo;&rsquo; terangnya. Agung menerangkan, panglima TNI secara tegas menyatakan bahwa TNI harus mengikuti ketentuan hukum dan taat pada hukum. Namun, penegakan hukum itu tidak boleh serta-merta melanggar hukum. &rsquo;&rsquo;Itu tidak bisa ditawar dan bisa kita lihat, siapa pun personel TNI yang bermasalah selalu ada punishment,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Bagaimana status hukum Henri dan Afri? TNI sampai saat ini belum melaksanakan proses hukum. Agung menjelaskan, berdasar ketentuan, proses hukum itu baru dilakukan setelah ada laporan polisi. &rsquo;&rsquo;Saat itu (OTT, Red) dari rekan-rekan KPK yang melakukan penangkapan belum membuat laporan kepada kami selaku penyidik di lingkungan militer,&rsquo;&rsquo; katanya. Agung menambahkan, pihaknya sempat bertemu Henri. Dalam pertemuan itu, Henri menyatakan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan suap yang terjadi saat ini. &rsquo;&rsquo;Boleh dikatakan beliau menyerahkan diri. Jadi, itu salah satu sifat gentleman,&rsquo;&rsquo; terangnya. Namun, hingga kini, Henri maupun Afri belum berstatus tersangka di TNI. Sebagaimana diberitakan, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan di lingkungan Basarnas. Tiga di antara lima tersangka merupakan pengusaha (sipil) dan sudah ditahan. Sementara itu, dua lainnya merupakan prajurit TNI aktif. Yakni, Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Henri dan Afri diduga menerima suap hingga Rp 88,3 miliar. Sementara itu, beredar kabar bahwa Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur mengundurkan diri gara-gara buntut OTT Basarnas. Dalam pesan yang diterima Jawa Pos, Asep yang juga menjabat Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK menyebut pengunduran diri itu sebagai bentuk tanggung jawab sebagai Dirdik dan Plt deputi penindakan. (tyo/c18/ttg)

Penanganan kasus dugaan suap pengadaan di Basarnas berbuntut panjang. TNI menyatakan keberatan atas penetapan Kabasarnas jadi tersangka.

Kabasarnas Tersangka, Pimpinan KPK Minta Maaf, Direktur Penyidikan Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-rekrut-penyidik-pensiunan-polisi-busyro-khawatir-internal-pecah_m_202695.jpeg" alt="Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai, perekrutan penyidik KPK yang telah purnatugas dari institusi Polri akan menjatuhkan marwah lembaga antirasuah." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai, perekrutan penyidik KPK yang telah purnatugas dari institusi Polri akan menjatuhkan marwah lembaga antirasuah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai, perekrutan penyidik KPK yang telah purnatugas dari institusi Polri akan menjatuhkan marwah lembaga antirasuah. Meskipun pada dasarnya lembaga ini memiliki mempunyai aturan untuk mempunyai penyidik internal. Namun, menurut Busyro, hal itu jelas sangat bertentangan pada PP&nbsp; Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya KPK. "Itu sangat mereduksi KPK sendiri sebagai organisasi yang telah diberi status independen," kata Busyro saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (8/4). Menurut Busyro, KPK sebagai lembaga independen berhak memliki penyidik internal. Namun harus melalui aturan serta prosedur yang berlaku. Bukan malah merekrut begitu saja para penyidik yang sudah &lsquo;pensiun&rsquo;. &ldquo;Ini akan menimbulkan gejolak antara penyidik KPK yang masih berstatus anggota Polri dengan mereka yang purna tugas. Juga merusak iklim independensi di internal. Bisa ada perpecahan di antara penyidik," tegas Busyro. Tak hanya itu, Busyro juga menganggap hal itu akan berdampak buruk pada proses penyidikan perkara di lembaga antirasuah. "Jadi internal KPK akan terpecah. Saya khawatir hal itu terjadi," ucap Busyro. Oleh karena itu, Busyro berharap Ketua KPK Agus Rahardjo dapat mengambil sikap tegas atas apa yang tejadi di internal KPK. "Ini sudah terjadi ketegangan kalau ini tidak diatasi akan menimbulkan kekhawatiran," pungkasnya.

KPK Rekrut Penyidik Pensiunan Polisi, Busyro Khawatir Internal Pecah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lelang-jabatan-berikut-daftar-calon-pengganti-deputi-penindakan-kpk_m_193451.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi tengah melakukan lelang terbuka untuk mengisi jabatan Deputi Penindakan KPK yang ditinggalkan Heru Winarko dan jabatan Direktur Penyidikan KPK yang akan ditinggalkan Aris Budiman, karena dikabarkan akan mendapatkan promosi dari insitusi Polri. Menurut Juru Bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Febri Diansyah</a>, sejauh ini sudah ada 13 nama yang disodorkan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk mengisi dua jabatan tersebut. Kendati telah menyebut adanya belasan nama yang sudah disetorkan ke panitia lelang, mantan aktivis antikorupsi tersebut mengaku belum mengetahui nama-nama yang telah diajukan untuk mengisi dua jabatan tersebut. &ldquo;Belum dapat nama-namanya (nama yang disetorkan kepolisian dan kejaksaan),&rdquo; kata Febri ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (5/3). Meski demikian Febri menjelaskan, dari pihak Korps Bhayangkara sudah menyetorkan sebanyak enam orang. Enam orang tersebut terbagi menjadi dua, yakni tiga orang untuk isi calon direktur penyidikan dan tiga orang untuk isi calon deputi bidang penindakan. Semantara dari kejaksaan, telah mengirim tujuh nama calon untuk isi posisi deputi bidang penindakan. Selain pihak eksternal, kata Febri, dari pihak internal KPK juga sedang melakukan proses seleksi di tahap pendaftaran untuk mengisi dua posisi tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, beberapa nama yang santer beredar dikirim, dari pihak kepolisian telah mengirim nama Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Pol Agung Setya dan Kapolda NTB Brigjen Pol Filry. Keduanya dikabarkan disodorkan untuk mengisi calon Deputi Penindakan KPK. Sementara dari pihak kejaksaan, beberapa nama telah disodorkan antara lain Plt Direktur Penuntutan KPK Supardi, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Warih Sadono, Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pembinaaan Feri Wibisono, dan Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Jampidsus Kejagung Wisnu Baroto. Dengan adanya nama-nama yang telah disodorkan, baik dari kalangan internal maupun eksternal KPK, Febri berharap akan mendapatkan sosok yang berkompeten mengisi dua posisi sentral di direktorat penindakan tersebut. "Tentu saja karena dua posisi ini cukup sentral dalam pelaksanaan tugas di KPK, khususnya di bidang penindakan," tutupnya. Sebelumnya, Deputi Penindakan KPK Irjen Heru Winarko mendapat promosi jabatan sebagai Kepala BNN menggantikan Komjen Pol Budi Waseso. Saat ini posisi Heru di KPK masih kosong dan belum tahu sosok penggantinya. Usai Heru, giliran Dirdik KPK Aris Budiman yang dikabarkan akan mendapat promosi jabatan dari institusi Polri.

Lelang Jabatan, Berikut Daftar Calon Pengganti Deputi Penindakan KPK