<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/06/JKT-1-KPK-BRIGJEN-ENDAR-KEMBALI-DIREKTUR-PENYELIDIKAN-FED-5JPG-3731174331.jpg" alt="Brigjen Endar Priantoro di Gedung KPK." width="100%">
<figcaption>Brigjen Endar Priantoro di Gedung KPK.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Brigjen Pol Endar Priantoro dipastikan akan kembali bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Direktur Penyelidikan. Polri pun menyambut baik kembalinya Endar.</p> <p>&rdquo;Brigjen Endar selama ini kan melaksanakan tugas penyelidikan dan statusnya juga masih di KPK. Jadi sesuatu hal yang wajar apabila setelah selesai sekolah dia kembali ke KPK,&rdquo; kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho kepada wartawan, Sabtu (8/7).</p> <p>Sandi menilai, sudah tidak ada permasalahan lagi. Setelah Endar menyelesaikan sekolah di Lemhanas, dia bisa kembali bertugas.</p> <p>&rdquo;Masalah yang dimunculkan saat ini sebetulnya tidak ada permasalahan yang terjadi karena kenyataannya bahwa saat ini Brigen Endar sudah kembali sebagai direktur penyelidikan,&rdquo; jelas Sandi.</p> <p>Sebelumnya, Brigjen Pol Endar Priantoro yang sempat dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK kembali ditugaskan, di lembaga antikorupsi. Hal itu berdasar Surat Keterangan (SK) Sekretaris Jenderal KPK tertanggal 27 Juni 2023.</p> <p>&rdquo;Benar, kembali bertugas berdasar SK Sekjen KPK tertanggal 27 Juni 2023,&rdquo; kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (5/7).</p> <p>Ali mengungkapkan, kembali bertugasnya Endar di KPK untuk menjaga harmonisasi dan sinergisitas dengan Polri.</p> <p>&rdquo;Dengan pertimbangan antara lain untuk menjaga harmonisasi dan sinergi antar penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi,&rdquo; ucap Ali.</p>

Brigjen Pol Endar Priantoro dipastikan akan kembali bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Direktur Penyelidikan

Brigjen Endar Balik ke KPK, Polri Bilang Tidak Ada Masalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/JKT-1-ENDAR-PRIANTORO-LAPORKAN-PEJABAT-KPK-KE-DEWAS-FED-2JPG-2964298608.jpg" alt="Mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro  usai membuat aduan ke Dewan Pengawas KPK di Gedung C1 KPK, Jakarta, Selasa (4/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro  usai membuat aduan ke Dewan Pengawas KPK di Gedung C1 KPK, Jakarta, Selasa (4/4/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemberhentian Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai direktur penyelidikan KPK terus memicu polemik. Sebagian kalangan di internal KPK, khususnya di Direktorat Penyelidikan, menyatakan penolakan atas pemberhentian itu. Bahkan, ada yang mengancam akan mogok kerja.</p> <p>Jika belum ada penjelasan masuk akal dari pimpinan KPK terkait pemberhentian Endar.</p> <p>Seorang pegawai KPK mengungkapkan, komunikasi internal di KPK sejauh ini belum menjawab pertanyaan-pertanyaan para pegawai negeri Polri yang ditugaskan (PNYD) di KPK tentang pemberhentian Endar. Klarifikasi KPK terkait hal itu justru lebih banyak disampaikan ke media massa daripada diinformasikan ke jajaran internal. &rdquo;Mirip seperti kisruh TWK (tes wawasan kebangsaan, Red) dulu,&rdquo; ujarnya kemarin (6/4).</p> <p>Dia menambahkan, pemberhentian Endar memicu polemik di kalangan internal PNYD dari Polri. Mereka melakukan protes dengan berbagai cara. Ada yang mengirim surat tertulis, ada pula yang walk out saat audiensi dengan pimpinan KPK. &rdquo;Ada juga yang mogok kerja dengan berbagai alasan,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Dia menerangkan, penjelasan KPK soal pemberhentian Endar yang berpedoman pada Peraturan Komisi Nomor 1/2022, Permen PAN-RB Nomor 62/2020, Peraturan BKN Nomor 16/2022, dan Perkap Nomor 4/2017 juncto Nomor 12/2018 dinilai kurang pas. Sebab, penugasan Polri tidak termasuk dalam konsep PNS yang dimaksud dalam permen PAN-RB dan peraturan BKN.</p> <p>Sementara itu, terkait perkom, dia menyebut aturan itu hanya mengatur PNS/PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) KPK serta keabsahan KPK untuk menerima bantuan dari PNS lain dan anggota Polri. &rdquo;Teman-teman dari Polri yang bertugas di KPK itu sejatinya pegawai negeri pada Polri, bukan pegawai negeri sipil (PNS, Red),&rdquo; terangnya.</p> <p>Kepala Bidang Litigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Gufroni menambahkan, kisruh pencopotan Endar harus segera diselesaikan. Sebab, itu bisa memengaruhi kinerja pemberantasan korupsi di KPK, khususnya dalam hal penindakan. Saat ini, posisi Dirlidik definitif belum terisi pasca ditinggalkan Endar.</p> <p>Gufroni menyebut, Dewan Pengawas (Dewas) KPK mestinya menjadi penengah untuk menyelesaikan kerumitan itu. Dia mendesak dewas segera menindaklanjuti aduan terkait dugaan pelanggaran etik Firli dkk atas pemberhentian Endar yang kontroversial itu. &rdquo;Dewas harus menjatuhkan sanksi tegas untuk Firli jika terbukti melanggar etik,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Di sisi lain, pemberhentian Endar direspons Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dengan aksi demonstrasi di gedung KPK, Jakarta. Mereka mendesak Firli mundur dari jabatannya karena semena-mena mencopot Endar sebagai Dirlidik. Massa yang mengenakan jas merah itu menilai pemberhentian Endar sarat muatan politis.</p> <p>Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan bahwa pemberhentian Endar sudah sesuai ketentuan. Pasal 3 Ayat (2) Perkom Nomor 1/2022, kata dia, jelas menyebutkan bahwa KPK dapat meminta dan menerima penugasan dari PNS dan anggota Polri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Ali menambahkan, penugasan PNS pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah juga diatur dalam Permen PAN-RB Nomor 62/2020. Pasal 1 peraturan itu menyebut bahwa PNS diberi penugasan atas dasar permintaan instansi yang membutuhkan dan penugasan dari instansi induknya.</p> <p>Selain itu, KPK berpedoman pada Peraturan BKN Nomor 16/2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah. Pasal 10 ayat (2) peraturan itu menyebutkan bahwa penugasan PNS pada instansi pemerintah dapat diperpanjang jika ada persetujuan pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi induk.</p> <p>Sedangkan penugasan anggota Polri secara eksplisit KPK merujuk pada Perkap Nomor 4/2017 juncto Nomor 12/2018 tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri. Dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa masa penugasan anggota Polri di dalam negeri dilaksanakan berdasar kepentingan organisasi Polri dan kebutuhan organisasi pengguna dan/atau pembinaan karier. &rdquo;Peraturan dan ketentuan tersebut menjadi dasar KPK dalam mengelola SDM-nya,&rdquo; jelas Ali.</p> <p>Dengan aturan-aturan itu, KPK memastikan seluruh proses yang telah dilakukan terkait berakhirnya masa tugas Endar di KPK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <strong>(tyo/c17/oni)</strong></p>

Pemberhentian Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai direktur penyelidikan KPK terus memicu polemik. Sebagian kalangan di internal KPK.

Pimpinan KPK Tetap Berhentikan Brigjen Endar Priantoro, Jabatan Direktur Penyelidikan Masih Kosong

<p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemberhentian mendadak yang dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Direktur Penyelidikannya, Brigjen Pol Endar Priantoro menuai polemik. Musababnya, keputusan tersebut ditolak Polri. Kapolri tetap mempertahankan Endar untuk mengabdi di lembaga antiarasuah.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/revolusi-partai-politik-diklaim-jadi-kunci-mencegah-korupsi_m_.jpg" alt="Ilustasi: Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Ilustasi: Gedung KPK</figcaption>
</figure> <p>Brigjen Pol.&nbsp;Endar Priantoro menegaskan dirinya akan mengikuti perintah Kapolri Jenderal Pol.&nbsp;Listyo Sigit Prabowo, terkait penugasannya sebagai Direktur Penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>"Sebagai anggota Polri, (saya) tentu akan melakukan perintah Kapolri. Keberadaan saya di sini (KPK) adalah perintah Pak Kapolri," kata Endar saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.<br /><br />Endar menambahkan dirinya tetap akan menjalankan tugas sesuai yang diperintahkan Listyo&nbsp;Sigit, terkait penugasannya di lembaga antirasuah tersebut.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01461387/tak-terima-dicopot-dari-dirlidik-kpk-brigjen-endar-priantoro-laporkan-firli-dan-sekjen-ke-dewas">Tak Terima Dicopot dari Dirlidik KPK, Brigjen Endar Priantoro Laporkan Firli dan Sekjen ke Dewas</a></strong><br /><br />"Saya kerja di sini (KPK) juga karena perintah Pak Kapolri. Sepanjang saya bisa melakukan hal-hal yang ada di sini, akan saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang pimpinan KPK akan lakukan kepada saya. Setidaknya, saya melakukan tugas sebagai anggota Polri yang ditugaskan Kapolri di Komisi Pemberantasan Korupsi," jelasnya.<br /><br />Dia juga tak mempermasalahkan soal penunjukan Ronald Worotikan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyelidikan. Menurut Endar, hal itu tak terkait dengan persoalan penugasannya.<br /><br />Dia bahkan mengatakan masih memiliki akses terhadap hal-hal terkait pekerjaan di KPK, seperti akses surat elektronik (<em>email</em>), ruangan, dan sistem internal. Meski demikian, Endar sudah tidak lagi diundang ke rapat kerja yang melibatkan direktur penyelidikan.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01461377/pegawai-kpk-dari-polri-minta-pencopotan-brigen-endar-priantoro-dibatalkan">Pegawai KPK dari Polri Minta Pencopotan Brigen Endar Priantoro Dibatalkan</a></strong><br /><br />Terkait hal itu,&nbsp;Endar melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK. "Yang saya laporkan adalah terkait dengan keputusan Sekjen KPK tanggal 31 maret 2023, yang pada prinsipnya menetapkan bahwa saya diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Penyelidikan KPK terhitung sejak 1 April 2023," kata Endar.<br /><br />Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kembali menyurati Firli Bahuri terkait jawaban atas pengembalian anggota Polri untuk bertugas di lingkungan KPK.<br /><br />Surat jawaban itu teregistrasi dengan Nomor: B/2725/IV/KEP./2023 yang ditandatangani Listyo&nbsp;Sigit pada Senin, 3 April 2023, berisi keputusan untuk tetap mempertahankan atau menugaskan Brigjen Pol. Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.<br /><br />Dalam surat balasan tersebut, Listyo&nbsp;Sigit menyampaikan kepada pimpinan KPK terhadap penghadapan kembali Brigjen Pol. Endar Priantoro yang melaksanakan penugasan sebagai Direktur Penyelidikan KPK.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01445821/abaikan-surat-tugas-kapolri-kpk-berhentikan-brigjen-endar-sebagai-direktur-penyelidikan">Abaikan Surat Tugas Kapolri, KPK Berhentikan Brigjen Endar Sebagai Direktur Penyelidikan</a></strong><br /><br />Selain itu, surat tersebut juga menyampaikan Polri sedang mempersiapkan calon-calon terbaik untuk pengisian deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK.<br /><br /></p>

"Sebagai anggota Polri, (saya) tentu akan melakukan perintah Kapolri. Keberadaan saya di sini (KPK) adalah perintah Pak Kapolri," kata Endar

Dicopot dari Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Sudah Tak Diundang Rapat Kerja

<p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo tetap menugaskan Brigjen Pol. Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK, meskipun pihak KPK telah mengembalikannya ke institusi asalnya.</p> <p>Sebagai bentuk keseriusan untuk mendukung KPK, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kembali menyurati Firli Bahuri, pimpinan KPK terkait dengan jawaban atas pengembalian anggota Polri untuk bertugas di lingkungan KPK.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/Kapolri-Jenderal-Listyo-Sigit-Prabowo-2-3692597990.png" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat sertijab pejabat utama dan Kapolda di Gedung Rupatama Polri, Jumat (31/3)." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat sertijab pejabat utama dan Kapolda di Gedung Rupatama Polri, Jumat (31/3).</figcaption>
</figure> <p>Surat jawaban itu teregister dengan nomor: B/2725/IV/KEP./2023 yang ditandatangani Kapolri pada Senin, 3 April 2023, berisi keputusan untuk tetap mempertahankan atau menugaskan Brigjen Pol. Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.</p> <p>Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho membenarkan perihal surat jawaban Kapolri tersebut.</p> <p>Menurut dia, jawaban Kapolri dalam surat tersebut sebagai bentuk komitmen Polri membantu penguatan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.</p> <p>&ldquo;Penugasan Brigjen Endar ke KPK adalah wujud komitmen dan kolaborasi Polri dengan KPK dalam pemberantasan korupsi," kata Sandi.</p> <p>Dalam surat balasan tersebut, Kapolri menyampaikan kepada pimpinan KPK terhadap penghadapan kembali Brigjen Pol. Endar Priantoro yang melaksanakan penugasan sebagai Direktur Penyelidikan KPK.</p> <p>Selain itu, surat tersebut juga menyampaikan Polri juga sedang mempersiapkan calon-calon terbaik untuk pengisian Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>"Polri tengah mempersiapkan ruang jabatan yang dapat diisi oleh Penyidik yang dikembalikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi," salah satu poin dalam surat itu.</p> <p>Di dalam surat itu juga disebutkan bahwa, Brigjen Endar telah memiliki pengalaman untuk berkomitmen serta pengabdian dalam pemberantasan praktik korupsi di Indonesia.</p> <p>"Dengan pengalaman yang dimiliki Brigjen Endar, sebagai komitmen dan pengabdian terhadap pemberantasan korupsi, mohon kiranya untuk dapat bertugas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi," tutup surat Kapolri itu.</p>

“Penugasan Brigjen Endar ke KPK adalah wujud komitmen dan kolaborasi Polri dengan KPK dalam pemberantasan korupsi," kata Sandi.

Kapolri Surati Firli Bahuri, Minta Brigjen Pol Endar Tetap jadi Direktur Penyelidikan KPK

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas), terkait dugaan pelanggaran kode etik, imbas pencopotan Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro. Pelaporan itu dilayangkan oleh Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) ke Dewas KPK, Senin (3/4).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Poinnya adalah kita melaporkan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK mengenai pengembalian Brigjen Endar ke instansi induknya karena menurut PB KAMI ini sangat melanggar kode etik karena perintah Kapolri ke beberapa media itu sudah dikatakan Brigjen Endar tetap berada di KPK," kata Ketua Umum PB KAMI Sultoni di Gedung Merah KPK, Jakarta, Senin (3/4).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01445464/klarifikasi-kekayaan-endar-priantoro-dewas-kpk-nanti-disampaikan">Klarifikasi Kekayaan Endar Priantoro, Dewas KPK: Nanti Disampaikan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sultoni menyebut, langkah Firli yang memberhentikan dengan hormat Endar Priantoro ke Polri bertentangan dengan Pasal 3 ayat 2 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2022. Karena itu, Sultoni meminta Dewas KPK menindaklanjuti laporannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita minta kepada Dewas sepertinya ini ada masalah pribadi antara Brigjen Endar dan Ketua KPK. Ini kan sangat tidak lucu, sangat tidak profesional, kan seperti itu. Jadi, kita juga melihat sepertinya KPK ini dibawa ke ranah politik oleh Ketua KPK. Jadi, kita minta Dewas selidiki kasus ini," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi adanya pelaporan dirinya ke Dewas, Ketua KPK Firli Bahuri belum merespons&nbsp; pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;KPK mengabaikan surat permohonan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terkait penugasan terhadap Brigjen Endar Priantoro untuk kembali menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. KPK mengatakan, Brigjen Endar Priantoro tidak lagi menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK lantaran masa tugasnya telah selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01445417/sempat-dipromosikan-brigjen-endar-priantoro-tetap-bertugas-di-kpk">Sempat Dipromosikan, Brigjen Endar Priantoro Tetap Bertugas di KPK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&ldquo;Menanggapi informasi yang beredar di masyarakat terkait berakhirnya masa tugas Direktur Penyelidikan KPK. KPK membenarkan hal tersebut,&rdquo; ucap Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa kepada wartawan, Senin (3/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cahya mengatakan, masa tugas Endar berakhir pada 31 Maret 2023. Ia menyebut, KPK juga telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada polri terkait hal tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebelumnya, KPK juga telah menyampaikan surat usulan pembinaan karier kepada Polri, terhadap Bapak Endar dan Bapak Karyoto Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK,&rdquo; ujar Cahya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cahya memgutarakan, KPK mengapresiasi kinerja Endar selama bertugas di KPK, khususnya pada strategi penindakan. Menurutnya, strategi penindakan tersebut menyangkut soal optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang efektif dan tidak pandang bulu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sehingga bisa benar- benar memberikan efek jera bagi para pelakunya sekaligus mengoptimalkan asset recovery sebagai pemasukan bagi kas negara,&rdquo; ungkap Cahya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Melalui jabatan barunya kini ataupun nanti, KPK tentu berharap dapat terus menyebarluaskan nilai-nilai integritas di lingkungan tugas barunya sekaligus simpul penguat kerja sama kelembagaan KPK dan Polri,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01443598/istri-pamer-gaya-hidup-mewah-brigjen-endar-priantoro-diperiksa-kpk">Istri Pamer Gaya Hidup Mewah, Brigjen Endar Priantoro Diperiksa KPK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan surat perpanjangan masa tugas Endar di KPK. Namun, Ali menyebut KPK tidak mengusulkan untuk memperpanjang masa bakti Endar di lembaga antirasuah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Iya tapi sejauh ini tidak ada usulan dari KPK sebelumnya karena sesuai ketentuan ada usulan perpanjangan dulu dari KPK,&rdquo; ungkap Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, masa tugas Endar berakhir 31 Maret 2023. Ia pun memastikan, Endar diberhentikan dengan hormat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi informasi yang kami terima beliau berakhir 31 Maret 2023. Sehingga diberhentikan dengan hormat,&rdquo; pungkasnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Poinnya adalah kita melaporkan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK mengenai pengembalian Brigjen Endar ke instansi induknya

Firli Bahuri Dilaporkan ke Dewas KPK Imbas Pencopotan Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - KPK melanjutkan pemeriksaan dan klarifikasi asal muasal kekayaan para pejabat yang istrinya terciduk warganet menonjolkan kekayaan di ruang digital. Salah seorang pejabat yang diklarifikasi adalah Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra. Istri Sudarman menjadi sorotan karena memamerkan kekayaan.<br /> <br /> Selain Sudarman, Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro harus mengklarifikasi ulah istrinya yang pamer gaya hidup mewah di media sosial. Namun, berbeda dengan Sudarman, Endar tidak hanya diklarifikasi pihak Direktorat LHKPN KPK, tetapi juga diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Mengingat Endar merupakan pejabat KPK.<br /> <br /> Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, sama dengan pejabat dan pegawai pemerintah yang pernah diperiksa kekayaannya oleh KPK, kemarin kepala BPN Jaktim didalami asal-usul dan perolehan harta kekayaannya. Satu per satu item kekayaan yang dipamerkan istri Sudarman dicek. ”Apakah sudah sesuai antara faktual harta yang dimiliki dan yang dilaporkan (di LHKPN, Red),” ujarnya.<br /> <br /> Terkait pemeriksaan Endar, Ali mengungkapkan, proses klarifikasi kekayaan Endar sepenuhnya diserahkan kepada Dewas KPK. Itu seiring tugas dan wewenang dewas yang tercantum dalam UU KPK.<br /> <br /> Ali menyebutkan, dewas pasti akan bertindak profesional dan independen dalam melaksanakan tugasnya. ”Kami mengajak masyarakat untuk menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung,” tuturnya.<br /> <br /> Dia menambahkan, maraknya pejabat dan keluarganya yang memamerkan gaya hidup mewah di ruang digital jadi momentum bagi KPK untuk mengajak penyelenggara negara mengisi LHKPN secara faktual. KPK pun berjanji memastikan kebenaran pelaporan LHKPN setiap penyelenggara negara yang jadi sorotan publik. ”Itu wujud komitmen KPK untuk proaktif dalam upaya memastikan LHKPN yang dilaporkan telah diisi dan dilaporkan sesuai faktualnya,” paparnya.<br /> <br /> KPK mengajak para wajib lapor LHKPN periodik segera menunaikan kewajibannya menyampaikan laporan kekayaannya ke KPK. Masa pelaporan LHKPN periodik dibatasi sampai akhir bulan ini.<br /> <br /> Di sisi lain, Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha menyebut rangkaian isu perilaku pejabat yang erat kaitannya dengan korupsi belakangan ini merupakan imbas kurang maksimalnya peran aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.<br /> <br /> ”Isu dugaan TPPU Rp 300 triliun juga termasuk kurang maksimalnya penegak hukum menindaklanjuti indikasi penyelewengan yang dilakukan pejabat dan pegawai pemerintah,” terangnya.

Istri Pamer Gaya Hidup Mewah, Brigjen Endar Priantoro Diperiksa KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230116_1613011.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan klarifikasi terhadap Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro terkait sumber kekayaannya yang viral di media sosial. Klarifikasi ini dilakukan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).<br /> <br /> "KPK membenarkan, bahwa sebagai tindak lanjut koordinasi antara inspektorat KPK, Direktorat LHKPN dan Dewas telah melakukan klarifikasi kepada Direktur Penyelidikan KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/3).<br /> <br /> KPK menyerahkan sepenuhnya proses klarifikasi ini sesuai wewenang dan tugas Dewas sebagaimana diatur dalam UU KPK. "Kami meyakini, Dewas KPK akan bertindak profesional dan independen," ucap Ali.<br /> <br /> Sebelumnya, gaya hidup istri Endar Priantoro viral di media sosial. Berbagai fotonya yang mengenakan pakaian bermerek mahal hingga menyewa helikopter menjadi sorotan warganet.<br /> <br /> Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan Endar untuk periodik 2022, tercatat dia punya total harta mencapai Rp 5.633.150.000 atau Rp 5,6 miliar. Jumlah kekayaannya ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 4.794.400.000.<br /> <br /> Dalam laporan kekayaan yang disampaikan pada 7 Februari 2023, Endar mempunyai tanah dan bangunan yang tersebar di Pangkalpinang, Surabaya, Banyumas, dan Tangerang. Seluruh aset ini nilainya sebesar Rp 6.310.000.000.<br /> <br /> Kemudian, Endar juga memiliki motor tahun 1900, mobil Toyota Innova tahun 2019, dan Honda Sepeda Motor R2 tahun 2021 di LHKPN. Nilai total aset kendaraan milik Endar mencapai Rp 222.500.000. Selanjutnya, Endar memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 24,5 juta, kas dan setara kas senilai Rp 126.150.000, serta harta lainnya Rp 450 juta. Dia juga punya utang Rp 1,5 miliar.

Dewas Klarifikasi Direktur Penyelidikan KPK Soal Pamer Harta Kekayaan