<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/07/Kapuspenkum7-1-1901330007.jpg" alt="Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Dengan berdasar alasan kondisi kesehatan, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengalihkan penahanan Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar dari rumah tahanan (rutan) menjadi tahanan kota. Keputusan itu berlaku sejak Kamis pekan lalu (24/4). Kini, Tian wajib lapor setiap Senin.&nbsp; Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, Tian menjadi tahanan kota dengan istrinya sebagai jaminan. Kejagung juga sudah berkoordinasi dengan tim dokter yang memeriksa Tian. Salah satu tersangka yang dijerat pasal peritangan penyidikan itu mengidap beberapa penyakit.&nbsp; &rdquo;Yang bersangkutan dikenakan untuk wajib lapor setiap Senin, satu kali dalam satu minggu. Mudah-mudahan, kami harapkan yang bersangkutan ke depan akan ada pemulihan dan supaya lebih sehat dalam menghadapi perkara ini,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Berdasar pemeriksaan tim dokter, Tian memiliki riwayat penyakit jantung. Kemudian bermasalah dengan sistem pernapasan dan punya masalah dengan kolesterolnya. Tian bahkan harus mengkonsumsi obat pengencer darah. Sebab, bila tidak dilakukan, akan berdampak fatal.&nbsp; &rdquo;Sehingga kalau tidak salah sampai mengeluarkan darah di mulut dan mata,&rdquo; jelas Harli.&nbsp; Meski salah satu tersangka dalam kasus tersebut sudah dialihkan penahanannya, Harli menegaskan bahwa penyidik terus menangani kasus tersebut. Pemeriksaan saksi masih berjalan. Dan bukan tidak mungkin jika nantinya ada tersangka baru dalam kasus itu.&nbsp; &rdquo;Nanti kami lihat seperti apa, apakah ada fakta-fakta hukum baru juga yang ditemukan oleh penyidik. Tetapi, yang pasti sampai saat ini masih terkait dengan dugaan perintangan itu terhadap penanganan perkara masih dilakukan kepada tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Sebelumnya, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung memindahkan Tian dari tahanan rutan menjadi tahanan kota sejak Kamis pekan lalu. Keputusan itu diambil dengan berbagai pertimbangan. Termasuk permohonan yang diajukan oleh penasihat hukum Tian.&nbsp;

Dengan berdasar alasan kondisi kesehatan, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengalihkan penahanan Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar

Jadi Tahanan Kota di Bekasi, Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar Wajib Lapor Setiap Senin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/tsk-di-kejagung-1470056305.jpg" alt="Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar (TB) saat mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung. (M. Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar (TB) saat mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung. (M. Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pers secara resmi meminta Kejaksaan untuk melakukan pengalihan penahanan Direktur Pemberitaan JakTV di Dewan Pers. Hal itu dinilai akan memudahkan Dewan Pers saat melakukan pemeriksaan. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, Dewan Pers memberi perhatian besar terhadap penetapan tersangka Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar oleh Kejaksaan. Oleh karenanya, koordinasi terus dilakukan. Usai Dewan Pers mengunjungi Jaksa Agung pada Selasa (22/4), Kamis (24/4) kemarin giliran Kejaksaan Agung yang mengunjungi Dewan Pers. Sekaligus menyerahkan berkas kasus yang melibatkan Tian Bahtiar tersebut. "Dewan Pers pada hari Kamis 24 April 2025 telah menerima berkas-berkas dari Kejaksaan Agung yang disampaikan oleh Kapuspenkum, Harli Siregar, sehubungan dengan ditetapkannya Tian Bahtiar sebagai tersangka," ujarnya, Jumat (25/4). Kepada Kejaksaan, Ninik telah meminta agar melakukan pengalihan penahanan terhadap Tian Bahtiar untuk memudahkan proses pemeriksaan di Dewan Pers. Sebab pihaknya akan meneliti secara mendalam berkas-berkas dari Kejaksaan Agung tersebut. Dengan penahanan Tian di Dewan Pers, pihaknya diharapkan bisa meminta keterangan dan konfirmasi lebih cepat. "Meski perlu waktu yang memadai untuk meneliti sekaligus menganalisis kasus tersebut sesuai dengan prosedur operasi standar," jelasnya. Dalam pertemuan terakhir, Dewan Pers dan Kejaksaan Agung sama-sama berkomitmen untuk menguatkan penegakan hukum dan penguatan kehidupan pers. Kedua belah pihak juga sama-sama saling menghormati kewenangan masing-masing. Untuk meningkatkan sikap saling menghormati wewenang masing-masing, Dewan Pers akan meneruskan rencana menghidupkan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Agung. Khususnya berkaitan dengan penanganan sengketa pemberitaan produk jurnalistik. "Hal yang sama telah dilakukan oleh Dewan Pers bersama Polri dan Mahkamah Agung," pungkasnya.

Dewan Pers meminta Kejaksaan mengalihkan penahanan Tian Bahtiar untuk memudahkan pemeriksaan kasus di Dewan Pers.

Dewan Pers Ajukan Pengalihan Penahanan Direktur JakTV

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/tian-3284590524.jpg" alt="Advokat Marcella Santoso (dok. Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Advokat Marcella Santoso (dok. Kejagung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya Marcella Santoso memengaruhi opini publik terkait kasus timah dan impor gula terkuak. Dalam dokumen yang disita penyidik Jampidsus Kejagung, ditemukan sebuah dokumen dengan invoice atau rincian transaksi dengan nilai Rp 2,4 miliar. Nilai itu dipergunakan untuk lembaga survei, seminar nasional, dan key opinion leader yang membangun narasi publik secara negatif menyasar penanganan Kejagung dalam dua kasus tersebut. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menuturkan bahwa telah disita 12 barang bukti terkait kasus obstruction of justice berupa upaya mempengaruhi opini publik yang dilakukan Marcella. Barang bukti itu diantaranya, dokumen kebutuhan social movement, lembaga survei, seminar nasional, bangun narasi publik, key opinion leader tentang penanganan perkara tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk dan kasus importasi gula oleh Kejaksaan. "Dalam dokumen tercatat biayanya sebesar Rp2.412.000.000," terangnya. Lalu, terdapat dokumen invoice tagihan Rp153.500.000 untuk pembayaran 14 berita topik kasus impor gula, 18 berita topik tanggapan Jamin Ginting, 10 berita topik Ronald Loblobly, 15 berita topik tanggapan Dian Puji dan Prof. Romli. "Pada Periode 14 Maret 2025 juga terdapat Invoice tagihan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran atas pemberitaan di 9 media mainstream, media monitoring dan konten Tiktok," paparnya. Selanjutnya, penyidik juga menemukan dokumen kampanye melalui podcast dan media streaming, rekapitulasi berita-berita negatif tentang Kejaksaan di 24 media online, laporan realisasi pemberitaan dari Tian Bahtiar kepada Tersangka Marcella, dokumen-dokumen penanganan perkara tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk dan kasus importasi gula oleh Kejaksaan di platform media sosial Instagram, Tiktok dan YouTube. Ada pula laporan monitoring media dan report analytic korupsi PT Timah Tbk periode 25-30 April 2024, rekap konten dan komentar di platform Instagram tentang penanganan kasus tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk dan kasus importasi gula Kejaksaan. "laporan sosial media pada platform Instagram tentang penanganan kasus timah dan kasus importasi gula oleh Kejaksaan," jelasnya. Tak hanya itu, lanjutnya, terdapat dokumen media monitoring berita IPW periode 3 Juni 2024 serta dokumen skema pemerasan dan pencucian uang oknum jampidsus. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015910666/marcella-santoso-bentuk-tim-yuridis-urus-hukum-tim-non-yuridis-kondisikan-persepsi-masyarakat">Marcella Santoso Bentuk Tim Yuridis Urus Hukum, Tim Non-Yuridis Kondisikan Persepsi Masyarakat</a> Harli menjelaskan, pada intinya tindakan yang dilakukan oleh tersangka Marcella, Junaidi dan Tian Bahtiar bermaksud untuk membentuk opini publik dengan berita negatif yang menyudutkan Kejaksaan baik saat penyidikan maupun di persidangan. "sehingga Kejaksaan dinilai negatif oleh masyarakat ataupun perkara tidak terbukti di persidangan," tegasnya.&nbsp; &nbsp;

Upaya Marcella Santoso memengaruhi opini publik terkait kasus timah dan impor gula yang diusut Kejagung terkuak.

Marcella Bayar Rp 2,4 Miliar Untuk Kondisikan Isu Kasus Timah dan Impor Gula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/tian-3284590524.jpg" alt="Advokat Marcella Santoso (dok. Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Advokat Marcella Santoso (dok. Kejagung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejagung menemukan kasus perintangan penyidikan dalam sejumlah perkara yang ditangani Marcella Santoso. Terdapat sejumlah modus yang dilakukan Marcella. Pertama, memberikan suap terhadap hakim. Kedua, berupaya mengondisikan persepsi negatif terhadap penegakan hukum yang dilakukan Korps Adhyaksa. Terdapat dua tim yang dibentuk Marcella untuk melakukan upaya itu, yakni tim yuridis dan tim non-yuridis. Penetapan tersangka terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar karena tergabung dalam tim non-yuridis yang memberitakan konten-konten negatif terhadap penegakan hukum tersebut. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menuturkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tian merupakan perbuatan personal. "Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan bersama-sama dengan JS dan MS. Itu yang harus kita pahami bersama," paparnya. Disebutkan bahwa Marcella sudah dua kali ditetapkan sebagai tersangka. Pertama dalam perkara dugaan suap dan atau gratifikasi. Dan, kedua dalam perkara perintangan terhadap penyidikan maupun penuntutan.&nbsp; "Dalam penanganan perkara terhadap perkara korporasi bahwa MS membentuk tim yuridis bertugas mewakili korporasi dalam persidangan. Jadi, yang melakukan penandatanganan-penandatangan terkait dengan proses persidangan itu dilakukan oleh tim yuridis," urainya. Sedangkan tim nonyuridis bertugas melakukan teknik-teknik yang bersifat di luar hukum. Hal itu dilakukan bersama Junaidi, Marcella dan Tian. Seperti tim social engineering bagaimana membentuk opini publik. "Tadi, Pak Direktur Penyidikan sudah menyampaikan melakukan demonstrasi, membuat seminar-seminar, membuat konten-konten yang semuanya direkayasa sedemikian rupa untuk membentuk opini publik supaya opini publik negatif terhadap kinerja institusi ini dalam penanganan perkara khususnya perkara tindak pidana korupsi," tegasnya.

Kejagung mengungkap kasus perintangan penyidikan yang melibatkan Marcella Santoso dan timnya dalam upaya memanipulasi opini publik.

Marcella Santoso Bentuk Tim Yuridis Urus Hukum, Tim Non-Yuridis Kondisikan Persepsi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/tsk-di-kejagung-1470056305.jpg" alt="Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar (TB) saat mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung. (M. Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar (TB) saat mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung. (M. Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi penanganan perkara korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Ketiga tersangka baru itu, di antaranya Marcella Santoso (MS) selaku advokat, Junaidi Saibih (JS) selaku dosen dan advokat, serta Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan JAK TV. "Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS, bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk, dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong,&rdquo; kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar di Kompleks Kejagung, Selasa (22/4) dini hari. Qohar menjelaskan, tersangka Marcella Santoso dan tersangka Junaidi Saibih yang merupakan advokat diduga membayar sebesar Rp 478,5 juta kepada tersangka Tian Bahtiar untuk membuatkan berita dan konten negatif yang menyudutkan Kejagung, terkait dengan penanganan perkara mulai dari penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan. "Tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan JAK TV news, sehingga Kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa,&rdquo; ucap Qohar. Selain itu, tersangka Junaidi Saibih juga membuat narasi dan opini positif bagi tim advokasinya, serta membuat metodologi perhitungan keuangan negara dalam penanganan perkara yang dilakukan kejaksaan adalah tidak benar dan menyesatkan. "Kemudian tersangka TB menuangkannya dalam berita di sejumlah media sosial dan media online. Tersangka MS dan tersangka JS membiayai demonstrasi-demonstrasi dalam upaya untuk menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian perkara a quo di persidangan sementara berlangsung, dan tersangka TB kemudian mempublikasikan narasi-narasi demonstrasi tersebut secara negatif dalam berita-berita tentang kejaksaan,&rdquo; ujar Qohar. Tak hanya itu tersangka Marcella Santoso dan tersangka Junaidi Saibih turut menyelenggarakan dan membiayai kegiatan seminar, podcast, dan talkshow di beberapa media online, dengan menarasikan negatif dalam pemberitaan untuk memengaruhi pembuktian perkara di persidangan. &ldquo;Kemudian diliput oleh tersangka TB dan menyiarkannya melalui JAK TV dan akun-akun official JakTV, termasuk di media TikTok dan Youtube," ungkap Qohar. Qohar menduga, kegiatan itu dilakukan dengan maksud untuk membentuk opini publik dengan berita negatif yang menyudutkan Kejaksaan maupun Jampidsus, dalam penanganan kasus korupsi tata niaga timah maupun importasi gula. &ldquo;Sehingga kejaksaan dinilai negatif oleh masyarakat dan perkaranya tidak ditindaklanjuti ataupun tidak terbukti di persidangan. Jadi tujuan mereka jelas dengan membentuk opini negatif seolah-olah yang ditangani oleh penyidik tidak benar, mengganggu konsentrasi penyidik sehingga diharapkan atau harapan mereka perkaranya dapat dibebaskan, atau minimal mengganggu konsentrasi penyidik,&rdquo; tegasnya. Mereka disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tiga tersangka baru dalam kasus suap ke JakTV untuk berita negatif tentang Kejaksaan Agung, termasuk Marcella Santoso dan Junaidi Saibih.

Direktur JAK TV Diduga Terima Suap Rp 478,5 Juta untuk Buat Berita Negatif tentang Kejaksaan Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/tian-3284590524.jpg" alt="Advokat Marcella Santoso (dok. Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Advokat Marcella Santoso (dok. Kejagung)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengembangkan kasus dugaan suap terhadap hakim dalam perkara tata niaga minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Dari hasil penyidikan, terungkap adanya permufakatan jahat antara advokat Marcella Santoso, dosen sekaligus advokat Junaidi Saibih, dan Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar. Ketiganya diduga bekerja sama untuk membuat konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan dalam sejumlah penanganan perkara besar. Konten tersebut tidak hanya terkait kasus&nbsp;vonis ekspor CPO saja, tetapi juga menyasar&nbsp;perkara korupsi timah di IUP PT Timah serta&nbsp;perkara korupsi di PT Pertamina dan kasus importasi gula yang menjerat Tom Lembong. Tujuannya untuk menggiring opini publik dan mengganggu proses penegakan hukum. "Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan lebih dahulu diperiksa sebagai saksi dan diperoleh sejumlah fakta," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar. Salah satunya adalah upaya ketiganya untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan penanganan perkara tindak pidana korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. "Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan lebih dahulu diperiksa sebagai saksi, dapat diperoleh sejumlah fakta," paparnya. Yakni, terdapat permufakatan jahat yang dilakukan Marcela Santoso dan Junaidi, bersama dengan Tian Bahtiar selaku Direktur pemberitaan Jak TV untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana suap atas vonis ekspor&nbsp;CPO, tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah, dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong. "Baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan," paparnya. Diketahui tersangka Marcela dan Junaidi membayar Rp 478,5 juta kepada Tian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. "Tersangka MS dan JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan terkait dengan penanganan perkara baik di penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan," terang Qohar. Tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Jak TV news, sehingga Kejaksaan dinilai negatif. Konten diarahkan bahwa Kejagung telah merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang ditangani tersangka Marcela dan Tersangka Junaidi selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa.&nbsp; "Kemudian, tersangka JS membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi timnya, kemudian membuat metodologi perhitungan kerugian negara dalam penanganan perkara yang dilakukan Kejaksaan adalah tidak benar dan menyesatkan," ujarnya. Langkah selanjutnya, tersangka Tian menuangkannya dalam berita di sejumlah media sosial dan media online. Tindakan yang dilakukan Marcela, Junaidi, dan Tian bertujuan untuk membentuk opini publik negatif yang menyudutkan Kejaksaan maupun Jampidsus. "Hal itu dilakukan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga timah maupun tata niaga gula baik saat penyidikan maupun di persidangan yang saat ini sedang berlangsung, sehingga Kejaksaan dinilai negatif masyarakat, dan agar perkaranya tidak dilanjutkan, atau tidak terbukti di persidangan," ujarnya.

Kejagung menetapkan Direktur JAK TV dan dua tersangka lainnya terkait suap untuk menyudutkan penanganan kasus minyak mentah dan timah.

Kejagung Tetapkan Direktur JAK TV Tersangka, Terima Rp 478,5 Juta untuk Menyudutkan Jaksa di Kasus CPO hingga Tom Lembong