<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/cabemagetan2.jpeg" alt="Petani sedang berada di lahan pertanian cabai di Magetan. - Kementan" width="100%">
<figcaption>Petani sedang berada di lahan pertanian cabai di Magetan. - Kementan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Petani cabai di Desa Nitikan dan Pacalan, Kecamatan Plaosan Magetan akhirnya bisa bernafas lega. Serangan penyakit terhadap tanaman cabai di daerah itu berhasil diidentifikasi.  Semua itu berkat kesigapan tim gabungan yang diterjun ke daerah itu. Tim tersebut berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura Kementan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur, Dinas Pertanian Magetan, petugas Pengawas Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), dan PPL setempat.  "Arahan Pak Mentan Amran memang kita semua harus gerak cepat terjun lapangan, sigap ke petani, kapanpun dan dimanapun, karena petani kerja juga tidak kenal hari libur," demikian dikatakan Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Hortikultura, Moh Ismail Wahab di Jakarta, Selasa (2/7).  Sujono selaku ketua kelompok Tani Niti Mulyo mengakui, para petani di daerahnya banyak yang mempraktikkan cara membuahkan kembali tanaman cabai yang sudah tua. Harapan cabai bisa berbuah kembali dengan biaya yang minimal dengan prediksi ada hujan.  "Lha itu lahan dari tanaman cabai sudah tua, apkir, hanya sekitar 3 ribuan meter. Wajar kalau kena jamur dan beluk. Lagi pula tanaman memang mau dibongkar dan akan ditanamai lagi. Wong sudah panen 13 sampai 21 kali," ujarnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/cabemagetan1-750x563.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Petugas tengah memeriksa lahan pertanian cabai di Magetan. (Kementan)  Sujono menyayangkan pemberitaan sebelumnya yang tidak sesuai fakta. Padahal lahan terserang tersebut luasnya sempit. Hanya ribuan meter. Terserang karena tanaman apkir.  "Yang diberitakan itu tidak jelas, lahan tanaman siapa, yang diwawancara juga beda, yang masuk berita nama petani juga beda," kata Sujono.  Perlu diketahui, dalam pemberitaan dan medsos kemarin, tertulis nama petaninya Tukiran. Padahal yang benar petani yg diwawancarai bernama Sarkan. Sementara Sarkan bukan petani tapi pekerja di lahan milik orang lain.  "Lahan yang di medsos itu milik Pak Agus. Luas lahan 2.500 meter dengan jumlah tanaman 4.500 batang. Kok di medsos simpang siur gitu ya," ucap Sujono.  Koordinator POPT Kabupaten Magetan Sumarlan mengatakan, hasil pengamatan yang dilakukan pihaknya di Desa Nitikan dan Pacalan menyatakan bahwa serangan virus terhadap tanaman cabai prosentasenya sangat rendah dan tidak sampai meluas. Tidak lebih dari 1 persen (yang terserang virus). Hanya pada luasan 0,2 hektaran atau sekitar 3.400-an batang cabai keriting.  "Padahal satu kecamatan Plaosan luas lahan cabai mencapai 6.488 hektar. Jadi sangat kecil sekali yang terserang. Tak sampai berhektar-hektar di tiga desa terserang semua seperti yang diberitakan. Ngawur itu beritanya," katanya.  Menurut Sumarlan, beberapa tanaman memang ada yang terkena gangguan jamur tapi hanya sedikit. Penyebab serangan virus dan jamur pada cabai karena petani tidak serempak waktu tanamnya. Selain itu cara budidaya cabai dianggap masih asal-asalan. Semaian benih sudah terinfeksi virus serta baby bag yang tidak dilepas saat tanam sehingga menyebabkan perkembangan akar dan pertumbuhan tanaman terganggu.  "Penggunaan pestisida juga cenderung asal. Petani rata-rata belum bisa membedakan antara hama, penyakit, fungi, atau jamur. Semua disamaratakan. Yang terjadi bukannya menekan malah membuat hama penyakit makin kebal," terangnya.  "Waktu ada air, petani menggunakan sistem 'leb' dengan drainase yang kurang baik sehingga tanah menjadi lembab dan rentan ditumbuhi jamur," imbuh Sumarlan.  Kasubdit Cabai dan Sayuran Buah Ditjen Hortikultura, Mardiyah Hayati menyarankan agar para petani bisa memperbaiki tatacara budidaya cabai yang baik dan benar. Penting sekali petani menerapkan manajemen tanaman sehat, yaitu mulai dari benih sehat, bebas hama dan penyakit dan diseleksi sebelum ditanam.  "Coba lakukan pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan satu famili. Jangan menanam cabai terus-terusan nyambung dengan cabai lagi atau tomat," kata Mardiyah.  "Pengairan sebaiknya pakai sistem kocor. Pucuk tunas sebaiknya dipotong sebelum benih dibawa ke lapang untuk mengurangi vektor penyakit atau hama."

Petugas POPT Turun, Masalah Cabai di Magetan Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dapat-gratifikasi-direktur-di-dirjen-holtikultura-laporkan-ke-kpk_m_216983.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan gratifikasi dari salah seorang direktur di Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian. Dia mengaku menerima uang dari seseorang yang diduga pelaku importir pangan. Atas penerimaan gratifikasi tersebut, Salah seorang penyelenggara tersebut melaporkannya kepada lembaga antirasuah. "KPK telah menerima laporan penerimaan gratifikasi dari salah seorang direktur di Ditjen Hortikultura,&nbsp; Kementerian Pertanian. Pihak pemberi diduga memiliki hubungan dengan pelaku impor pangan," ungkap juru bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Febri Diansyah </a>kepada awak media, Jumat (1/6). Saat melaporkan dugaan gratifikasi yang diterimanya, kata Febri, direktur tersebut&nbsp;mengatakan jika pemberian tersebut dilakukan pihak pemberi sebagai ucapan terima kasih. Pemberian gratifikasi sendiri dilakukan berupa uang. Namun terkait berapa nilainya, Febri belum bersedia menyebutkannya, pasalnya masih dalam tahap verifikasi tim KPK. "Sehingga gratifikasi berupa uang tersebut memiliki hubungan dengan jabatan dan merupakan gratifikasi yang terlarang. Oleh karena itulah, wajib dilaporkan pada KPK," ujarnya. Sementara itu atas adanya praktik pemberian gratifikasi di bulan Ramadan ini, Febri berharap agar para penyelenggara negara dapat turut aktif melaporkan pemberian-pemberian apapun dari siapapun. Karena, saat ini merupakan momen menjelang hari besar Idul Fitri yang biasanya banyak pemberian-pemberian yang dimaksudkan sebagai gratifikasi. "Sikap yang dilakukan, semaksimal mungkin ditolak. Jika tidak memungkinkan ditolak, misal karena pemberian tidak langsung atau pemberi tidak diketahui atau kondisi sejenis, maka wajib dilaporkan pada KPK," tutupnya. Untuk diketahui, Kementerian Pertanian telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang dapat mempermudah mekanisme pelaporan. Untuk itu, lembaga antikorupsi mengimbau agar unsur pimpinan diharapkan memberikan teladan dan instruksi yang kuat agar seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara di kementerian mewaspadai praktek gratifikasi yang masuk melalui pihak importir atau pihak terkait lain.

Dapat Gratifikasi, Direktur di Dirjen Holtikultura Laporkan ke KPK

direktur ditjen holtikultura

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#direktur ditjen holtikultura

Berita Terkini

Petugas POPT Turun, Masalah Cabai di Magetan Selesai

Dapat Gratifikasi, Direktur di Dirjen Holtikultura Laporkan ke KPK

Download Aplikasi JawaPos.com