<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/PHR.jpg" alt="Ilustrasi pekerja migas PT PHR. PT PHR/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja migas PT PHR. PT PHR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Riau telah memeriksa 12 saksi. Pemeriksaan terkait insiden kecelakaan kerja di wilayah PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang dialami Derison Siregar, 22, pada 18 Januari.  Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombespol Asep Darmawan menjelaskan, pemeriksaan 12 saksi dilakukan untuk kepentingan proses penyelidikan lebih lanjut. ”Pemeriksaan saksi dilakukan karena dugaan kurangnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap karyawan,” ujar Asep seperti dilansir dari Antara.  Selain itu, pihaknya juga tengah menyelidiki dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) saat mitra kerja melakukan kegiatan di PT PHR hingga menewaskan satu orang.  ”Pekerja di PHR itu kan terkait keahlian. Makanya kita selidiki ada atau tidaknya peristiwa pidana dalam kejadian itu,” ujar Asep Darmawan.  Selain itu, kata Asep, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap salah satu pimpinan PT Asrindo Citraseni Satria. Polisi juga memeriksa perwakilan PT PHR. PT Asrindo Citraseni Satria dimana Derison bekerja merupakan rekanan PT PHR.  ”Semua kita periksa, ada juga pengawasnya, pimpinan, dan pekerjanya yang berkaitan dengan kejadian diperiksa,” sambung Asep.  Saat ini, Asep mengaku masih mengalami kendala untuk meminta keterangan keluarga korban. Itu lantaran posisi keluarga korban berada di Tapanuli Utara, Sumatera Utara.  ”Itu dia kendalanya sekarang, tentu kita yang akan ke sana. Sebab, kalau kita yang undang keluarganya kasihan nanti biaya perjalanan ke sini. Makanya kita butuh waktu,” ucap Asep Darmawan.

Polisi Riau Periksa 12 Saksi Terkait Kecelakaan Kerja di PHR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20230206_090016_1.jpg" alt="Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombespol Hengki Haryadi (kiri) bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko. Ilham Kausar/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombespol Hengki Haryadi (kiri) bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko. Ilham Kausar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya mengungkapkan latar belakang percintaan menjadi motif tersangka MEL melakukan pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban AHW di Bekasi.  ”Motif dari MEL melakukan pembunuhan, karena AHW mengajak tersangka ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombespol Hengki Haryadi seperti dilansir dari Antara, Senin (6/2).  Hengki menambahkan, tersangka menolak dengan alasan sudah memiliki istri dan selain itu juga adanya perbedaan keyakinan dari keduanya. ”Selain motif tersebut MEL (tersangka) juga berniat untuk mengambil alih seluruh harta dan aset yang dimiliki korban,” ujar Hengki.  Menurut Hengki, ada sejumlah harta yang telah diambil alih tersangka. Yakni uang di rekening AHW sebesar Rp 157,8 juta, menyewakan apartemen AHW selama setahun dengan biaya sewa Rp 99 juta, dan menggadaikan sertifikat rumah orang tua AHW sebesar Rp 40 juta. Selain itu, menjual apartemen AHW sebesar Rp 800 juta dan biaya administrasi sebesar Rp 50 juta.  ”Total tersangka MEL mengambil Rp 1,1 miliar (Rp 1.146.869.000), dari korban,” papar Hengki.  Sebelumnya ditemukan jasad perempuan berinisial AHW di dalam plastik kontainer di Kabupaten Bekasi pada Kamis (29/12/2022). Setelah polisi melakukan penyelidikan terungkap tersangka merupakan M. Ecky Listiantho yang merupakan teman dekat korban.  ”Tersangka MEL membunuh AHW pada 25 Juni 2019 di Apartemen Taman Rasuna Tower 1/33/A dengan cara mencekik,” ucap Hengki Haryadi.  Hengki menjelaskan setelah dibunuh, mayat didiamkan di apartemen selama satu bulan dan untuk menghilangkan bau, MEL menggunakan kopi, membuka pintu kamar mandi dan menyalakan AC dan kipas angin agar baunya tidak menyebar seluruh gedung apartemen. Bulan Agustus 2019, MEL kembali ke apartemen selanjutnya membeli gergaji besi (untuk memutilasi mayat) dan alat pengupas cat (untuk membersihkan lantai yang kotor).  ”MEL memutilasi korban menjadi tujuh bagian dalam jangka waktu seminggu,” jelas Hengki.  Hengki merinci jasad AH sempat ditempatkan di tiga lokasi yang berbeda. Tempat pertama di Apartemen Taman Rasuna Tower 1/33/A pada Agustus 2019, kemudian tempat kedua di Kampung Ciketing Asemjaya, Mustikajaya, Kota Bekasi, pada 5 April 2020.  ”Tempat ketiga dipindahkan di Jalan Serma Achin Kampung Buaran, RT 01/02 No. 52, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Juni 2021, yang merupakan lokasi penemuan jasad,” ujar Hengki.

Polda Metro Ungkap Percintaan Jadi Motif Pelaku Mutilasi di Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230122_2139401.jpg" alt="Kabidhumas Polda Kalsel Kombespol Mochamad Rifa" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Kalsel Kombespol Mochamad Rifa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Macan Kalsel Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan membongkar sindikat penipuan bisnis jual beli gula antarpulau. Kasus tersebut merugikan korban hingga miliaran rupiah.  ”Satu tersangka berinisial NH, 41, ditangkap Sabtu (21/1) di Kota Gresik, Jawa Timur dengan total kerugian korbannya AS warga Banjarmasin mencapai Rp 1.034.500.000,” kata Kabidhumas Polda Kalsel Kombespol Mochamad Rifa'i seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Dijelaskan dia, NH berperan mencari calon korban yang ingin membeli gula dalam jumlah besar. Dia pun menjanjikan harga lebih murah kepada pembeli karena gula langsung diambil dari petani di Jawa Timur.  Percaya dengan tawaran pelaku, lanjut Mochamad Rifa'I, korban yang merupakan distributor gula di Banjarmasin mengirimkan uang dengan total mencapai miliaran rupiah untuk beberapa kontainer gula.  ”Ternyata penawaran gula ini hanyalah modus penipuan dari jaringan pelaku sehingga gula yang dipesan tak kunjung dikirim meski uang sudah ditransfer,” terang Rifa'i.  Kini tersangka NH telah dilakukan penahanan dan dijerat penyidik tindak pidana kejahatan penipuan dan penggelapan Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara empat tahun.  Atas kejadian tersebut, Rifa'i mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan penawaran suatu bisnis apalagi dengan nilai cukup besar hingga miliaran rupiah.  ”Pastikan dulu legalitasnya dan apa yang menjadi jaminannya, jangan sembarang transfer uang sebelum bertemu langsung mengecek barang yang akan dibeli,” ucap Mochamad Rifa'i.  Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan operasi pasar untuk sepuluh komoditas bahan pokok, khususnya yang mengalami inflasi. Menurut Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel Agus Salim, kegiatan operasi pasar itu akan dilakukan di dua daerah, yakni  Kabupaten Kotabaru dan Kota Banjarmasin.  ”Untuk di Kota Banjarmasin, bertempat di Taman Siring Nol Kilometer pada 27-29 Januari. Untuk Kabupaten Kotabaru di Pasar Limbur pada 24-26 Februari,” terang Agus Salim.  Menurut Agus, sepuluh komoditas barang pokok yang dijual pada operasi pasar tersebut, yakni, beras premium, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, minyak goreng, tepung terigu, cabai rawit, telur ayam ras, dan cabai merah keriting.

Polda Kalsel Bongkar Penipuan Bisnis Gula Antarpulau Miliaran Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/1673843573388_113602_copy_1024x7681.jpg" alt="Ferry Irawan didampingi kuasa hukumnya Jeffry Simatupang saat mendatangi Mapolda Jatim, Senin (16/1) untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus KDRT. Willi Irawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ferry Irawan didampingi kuasa hukumnya Jeffry Simatupang saat mendatangi Mapolda Jatim, Senin (16/1) untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus KDRT. Willi Irawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ferry Irawan berharap tidak ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur atas kasus dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, Venna Melinda.  Kuasa hukum Ferry Irawan, Jeffry Simatupang, mengatakan, kliennya telah mempersiapkan diri dengan baik dan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. ”Kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik kepolisian. Kami juga meminta kepada Polda Jatim untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin,” kata Jeffry seperti dilansir dari Antara.  Menurut Jeffry, penahanan juga tidak perlu dilakukan lantaran Ferry Irawan memiliki riwayat penyakit, namun dia tidak menyebutkan secara detail penyakit dimaksud. Agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar, Ferry harus tetap di luar penjara agar bisa terus berobat.  ”Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry bisa menjalankan proses hukum dengan baik dirawat dengan baik maka kami juga mohon untuk tidak melakukan penahanan,” ujar Jeffry.  Sementara itu, Ferry Irawan juga berharap rumah tangganya bersama Venna Melinda dapat tetap dipertahankan. ”Sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon yang masalah rumah tangga ini, Abi mohon dari lubuk hari yang paling dalam, mimi juga punya hati kecil,” tutur Ferry.  Sebelumnya, Ferry Irawan dilaporkan istrinya Venna Melinda ke Polres Kediri Kota buntut atas dugaan tindak kekerasan di salah satu hotel di Kota Kediri. Kasus tersebut kemudian dilimpahkan Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim. Berdasar hasil olah tempat kejadian perkara, pengumpulan barang bukti baik fisik maupun verbal dari keterangan saksi, penyidik secara resmi menetapkan Ferry sebagai tersangka.  Ferry dijerat pasal 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Pasal itu dijatuhkan karena ada kekerasan fisik dan psikis terhadap korban.

Ferry Irawan Berharap Tidak Ditahan Terkait Kasus KDRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230112_133322_copy_1024x7681.jpg" alt="Artis Venna Melinda (tengah) didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea (kiri), usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim, Kamis (12/1) terkait kasus KDRT. Willi Irawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Artis Venna Melinda (tengah) didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea (kiri), usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim, Kamis (12/1) terkait kasus KDRT. Willi Irawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kuasa hukum Venna Melinda, Hotman Paris Hutapea, mengatakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur melayangkan sebanyak 67 pertanyaan kepada kliennya. Pertanyaan itu terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya, Ferry Irawan.  Hotman yang ditemui usai mendampingi Venna Melinda menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (12/1), berterima kasih kepada penyidik yang telah menetapkan Ferry Irawan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).  ”Saat ini sudah keluar SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), ternyata sudah dilakukan gelar dan Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Hotman.  Hotman berharap Ferry Irawan menghormati panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka yang rencananya dilakukan pada Senin (16/1).  Sementara itu, Venna Melinda menyatakan, segera melayangkan gugatan cerai kepada Ferry Irawan karena sering mendapatkan tindak kekerasan selama tiga bulan terakhir. ”Insya Allah pulang ke Jakarta saya akan mengurus cerai,” kata Venna.  Venna menyatakan ke depan akan lebih memilih fokus kepada anak-anak dan pekerjaan. Apalagi saat ini dirinya sedang mempersiapkan diri maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 untuk Daerah Pemilihan Tulungagung dan Kediri, Jatim.  ”Saya merasa ini sudah cukup, kekerasan ini sudah cukup. Saya ingin fokus sama pekerjaan saya, sama anak-anak saya,” ujar Venna.  Venna Melinda menyatakan, sudah sangat trauma atas kekerasan yang dilakukan suaminya, meskipun sebagai seorang perempuan selalu ingin mempertahankan perkawinan dan menghargai sang suami.  ”Saya selalu ingin menghargai suami saya makanya saya bawa ke dapil saya. Tapi, saya tidak mengira di dapil saya Tulungagung dan Kediri malah mengalami KDRT berat,” tutur Venna.

Polisi Layangkan 67 Pertanyaan Terkait KDRT Venna Melinda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230110-WA00851.jpg" alt="Kasubdit IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali AKBP Ni Luh Kompiang Srinadi. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Kasubdit IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali AKBP Ni Luh Kompiang Srinadi. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali masih mendalami motif oknum dosen yang diduga melecehkan anak di bawah umur di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali.  Kasubdit IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali AKBP Ni Luh Kompiang Srinadi mengatakan, masih menggali motif pelaku Ferdinandus Bele Sole, 37. Pihaknya juga masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah, Denpasar.  ”Itu masih kita dalami, sementara ini belum bisa kami pastikan apakah itu (korban) menjadi target, apakah itu memang spontan atau apa, kami enggak tahu. Dari pelaku itu karena dia (alat kelamin) sudah berdiri dia melihat anak kecil, ada keinginan untuk melakukan itu,” kata Ni Luh Kompiang Srinadi seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, pihaknya masih mendalami apakah pelaku mengalami kelainan orientasi seksual atau ada motif lain di balik tindakan pelecehan seksual terhadap anak berinisial SK, 13. ”Nanti kami lakukan pemeriksaan apakah mengalami kelainan atau apa. Kami juga dalami sejak kapan dia (pelaku) suka sesama jenis karena setahu kami, dia sudah berkeluarga. Dia punya anak tiga. Secara kenormalan kan dia punya keluarga, sehingga kebutuhan seksual bisa terpenuhi. Kenapa dia ini mencari anak-anak, ini masih kami dalami,” ujar Ni Luh Kompiang Srinadi.  Saat ini, kata Srinadi, Unit PPA Polda Bali telah meminta pendampingan terhadap korban pelecehan seksual kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang, Banten. Kondisi psikologis dan mental sangat terganggu di mana pada saat melapor masih dalam kondisi ketakutan dan trauma.  Setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban di Polda Bali, pihaknya langsung memohon pendampingan terhadap korban anak ke P2TP2A Kota Tangerang, Banten, guna melakukan pemeriksaan di tempat korban menginap agar mental dan psikologi korban bisa dipulihkan kembali.  Sebelum menetapkan FBS sebagai tersangka, penyidik melakukan visum di RSUP Sanglah, Denpasar, dan menggali keterangan saksi-saksi baik dari pihak korban, pelaku, pihak Bandara Ngurah Rai, maupun Polres Bandara Ngurah Rai.  Berdasar hasil penyelidikan, pelaku mengakui telah melecehkan anak laki-laki berumur 13 tahun tersebut. Dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, penyidik telah mengambil bukti CCTV untuk digital forensik, baju korban yang masih memiliki bekas sperma untuk dibawa ke laboratorium forensik.  Saat ini Polda Bali melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pelaku sambil menunggu hasil visum dikeluarkan RSUP Sanglah, Denpasar. ”Ini masih proses, masih sidik, masih pendalaman terhadap tersangka. Baru setelah itu, visum keluar langsung kami minta saksi ahli untuk menjelaskan hal itu,” terang Srinadi.  Srinadi juga belum dapat memastikan sudah berapa kali pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap anak dan juga dugaan adanya tindakan hipnotis sebagaimana laporan korban. Pelaku akan ditahan selama 20 hari sejak ditetapkan sebagai tersangka, menunggu berkas perkara lengkap dan segera akan dilimpahkan kepada kejaksaan.  Srinadi menambahkan, kasus pelecehan seksual terhadap korban SK, 13, juga mengakibatkan terganggunya perjalanan keluarga korban. Penerbangan ditunda karena harus menyelesaikan segala prosedur hukum untuk kebutuhan penyelidikan, penyidikan, sampai penetapan tersangka FBS.

Polda Bali Dalami Motif Dosen Lecehkan Anak di Bandara Ngurah Rai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221201-WA0044_2.jpg" alt="Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Bali AKBP I Made Witaya (kanan) didampingi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Polisi Stefanus Satake Bayu Setianto. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Bali AKBP I Made Witaya (kanan) didampingi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Polisi Stefanus Satake Bayu Setianto. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Bali menyebutkan, setidaknya 559 orang yang menjadi korban investasi bodong PT Dana Oil Konsorsium (DOK). Para korban itu mengalami kerugian total mencapai Rp 55,8 miliar.  Kepala Subdirektorat (Kasubdit) 2 Ditreskrimum Polda Bali AKBP I Made Witaya mengatakan, korban yang tercatat melapor di Polda Bali terhitung 559 orang. Jumlah itu di luar yang tidak melaporkan kejadian tersebut yang jumlahnya mencapai sekitar ribuan orang.  ”Korban yang tercatat (melapor ke Polda Bali) ada 559 orang, di luar yang mengadu ke kantor polisi ada sekitar 3.000 orang informasinya,” kata Made Witaya seperti dilansir dari Antara.  Made Witaya menjelaskan, total kerugian dari satu laporan itu sebesar Rp 22 miliar, kemudian terakhir ada lima laporan, termasuk pelimpahan dari Bareskrim ada satu kasus. Dalam kasus investasi bodong yang merugikan ribuan orang tersebut, pihaknya telah menetapkan bos PT DOK I Nyoman Tri Dana Yasa alias Mang Tri sebagai tersangka dan telah menahannya di Rutan Polda Bali sejak 17 November.  Modus operandi yang dipakai tersangka dalam kasus itu, yakni Mang Tri mengedukasi investor dengan memberikan bunga yang cukup di atas bank. Setiap minggu ada 3 persen keuntungan yang didapat. Dana itu kemudian dikelola dalam bentuk trading minyak mentah.  Dijanjikan pula oleh tersangka bahwa risiko atau kerugian akan diganti atau diberikan uang ada yang jumlahnya antara Rp 10 juta dan Rp100 juta, bahkan uang tersebut dapat diambil kapan saja. Investasi yang ditawarkan sudah berstatus legal dan sudah berizin.  ”Itulah hal-hal yang menyebabkan banyak orang melakukan investasi yang dikelola tersangka TDY,” terang I Made Witaya.  Sekitar dua sampai tiga kali berproses, lanjut dia, para investor lancar mendapat beberapa persen keuntungan, kemudian investor yang bersangkutan menaikkan lagi modalnya. Hingga akhirnya investasi tersebut ditutup Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena dianggap ilegal atau bodong.  Setelah ditutup, satu per satu ada laporan ke Polda Bali terkait dengan kasus investasi bodong. Witaya menambahkan, investasi ilegal yang mulai beroperasi pada 2020 itu ditutup OJK pada Juni 2021. ”Dalam pengoperasiannya, investasi tersebut juga mengorbankan salah seorang artis asal Bali berinisial YS,” ujar I Made Witaya.  Atas perbuatan tersebut, pelaku dijerat dengan pasal 378 dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman pidananya maksimal 4 tahun penjara. Penyidik Polda Bali berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Denpasar melakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka.  I Made Witaya mengatakan, masih menunggu izin dari PN untuk menyita 18 bidang aset sertifikat di Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Denpasar, dan Gianyar. Sebanyak 17 bidang atas nama Tri Dana Yasa dan 1 bidang atas nama istrinya. Tanah kosong satu are, paling luas 4 are dan paling banyak di Jembrana sebanyak 7 bidang.  ”Itu paling mahal di Denpasar, Badung, Gianyar, yang kalau dijumlahkan miliar rupiah. Sementara itu aset yang disita di Jembrana baru Rp 300 sampai Rp 400 juta,” ucap I Made Witaya.  Begitu juga dengan sejumlah aset mewah yang dimiliki tersangka dalam bentuk barang. Menurut dia, pihaknya masih melakukan penyelidikan. Informasi dari beberapa orang yang tidak melapor, kata Witaya, ada roda dua dan roda empat. Namun, yang bersangkutan belum sempat menunjukkan aset itu.  ”Kami masih berupaya melakukan penelusuran aset yang lain,” tutur I Made Witaya.

Ratusan Korban Investasi Bodong PT DOK Kerugian Capai Rp 55,8 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/ujian_mental.jpg" alt="DUKA MENDALAM: Seorang perempuan meneteskan air mata saat berdoa bersama untuk korban tragedi di Kanjuruhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, tadi malam. (9/11). (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DUKA MENDALAM: Seorang perempuan meneteskan air mata saat berdoa bersama untuk korban tragedi di Kanjuruhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, tadi malam. (9/11). (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Untuk pertama kali, penyidik tragedi Kanjuruhan Polda Jatim menemui perwakilan suporter Arema. Dalam pertemuan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimhm) Polda Jatim, Senin (28/11), sebanyak 7 perwakilan suporter Arema ditemui para penyidik.  Suporter itu menamakan diri sebagai suporter Arema asal Kabupaten Malang. Mereka mendatangi ke Polda Jatim karena ingin proses penyidikan dipercepat.  ”Kami dari unsur Aremania Kabupaten Malang yang kebanyakan di TKP, korban terbanyak dari Kabupaten Malang 77 orang,” kata salah satu perwakilan suporter, Zulham Ahmad Munarrok.  Dia menemui para penyidik meminta penyidikan segera diselesaikan. ”Tentunya gerakan usut tuntas ini muaranya kami berharap, ada tambahan tersangka baru, kemudian penanganannya lebih transparan dan terbuka,” papar Zulham.  Dalam pertemuan tersebut, suporter Arema meminta sejumlah hal. Poin pertama Aremania meminta adanya penambahan tersangka. Menurut mereka, enam tersangka yang telah ditetapkan belum cukup.  ”Tadi dijelaskan bahwa para pelaku penembakan gas air mata sedang diproses etik. Jumlahnya ada 20 orang. Kami menanyakan kenapa mereka tidak ditersangkakan, kami dijelaskan panjang lebar bahwa prosesnya akan lebih terang benderang di pengadilan,” ucap Zulham Ahmad Munarrok.  Atas permintaan itu, polisi menjanjikan beberapa hal. Salah satunya kasus segera dibawa ke pengadilan.  Meski telah menerima banyak penjelasan dari kepolisian, Aremania menginginkan adanya penanganan yang lebih transparan. Itu agar tidak hanya menjadi konsumsi internal kepolisian, tapi juga publik khususnya Malang Raya yang menanti perkembangan perkara itu.  ”Sebenarnya konstruksi perkara ada dua, kami berharap dari federasi ini lebih diutamakan karena mereka yang lebih bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pertandingan. Harusnya mereka punya tanggung jawab dan independensi dalam pengelolaan pertandingan yang chaos ini,” tutur Zulham Ahmad Munarrok.  Konstruksi kedua, kata dia, dari kepolisian. Sebab pelaku penembakan gas air mata belum pernah terjawab sampai sekarang, termasuk penanganan perkara mereka di internal kepolisian.  ”Hari ini (28/11), sudah lengkap sekali informasinya. Kami mendapat informasi bahwa ada proses etik dan ini yang kami ingin paham, sebenarnya mereka yang menembak diapakan. Ini kami tunggu, semoga akan ada jawaban. Treatment sudah ada, tinggal kejelasan yang belum kami dapatkan sampai hari ini,” ucap Zulham Ahmad Munarrok.  Dari pertemuan tersebut, Zulham mengungkapkan, penyidik telah melengkapi berkas perkara pada 21 November. Pihaknya berharap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bisa segera memproses untuk kemudian disidangkan.  ”Karena Aremania menunggu fakta yang hanya bisa dibuka di persidangan. Perkara ini akan sangat jelas di persidangan. Sampai sekarang belum jelas. Padahal semua menunggu,” terang Zulham Ahmad Munarrok.  Sementara itu, Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto menyampaikan, saat ini sudah ada 20 anggota kepolisian yang dilakukan proses secara etik.  ”Kami menunggu bagaimana proses sidang di pengadilan. Kami tunggu hasilnya bagaimana, jadi polisi tidak salah dalam penjatuhan hukuman di kode etik nanti. Yang pasti mereka sudah tidak ada jabatan di Polda Jatim,” kata Dirmanto.

Minta Kejelasan, Suporter Arema Temui Penyidik Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/dirut-LIB.jpg" alt="Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Akhmad Hadian Lukita (tengah) memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur di Surabaya, Rabu (12/10). Willy Irawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Akhmad Hadian Lukita (tengah) memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur di Surabaya, Rabu (12/10). Willy Irawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur di Surabaya, Rabu (12/10). Dia diperiksa sebagai tersangka tragedi Kanjuruhan, Malang.  Akhmad Hadian Lukita tiba di Mapolda Jatim pukul 10.05 dengan didampingi sejumlah kuasa hukumnya. ”Bagaimana pun sebagai warga negara taat hukum kami ikuti proses,” kata Hadian Lukita seperti dilansir dari Antara.  Mengenai temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang yang menyatakan ada pengaturan soal pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada malam hari, Hadian enggan menjawab.  ”Ini bagian dari pertanyaan penyidik, nanti dijawab setelah pemeriksaan selesai,” ujar Akhmad Hadian Lukita.  Dalam tragedi Kanjuruhan tersebut, Polri telah menetapkan enam orang tersangka. Yakni, tiga orang dari pihak swasta dan tiga orang dari personel Polri.  Tiga tersangka dari unsur sipil adalah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Arema Malang Abdul Haris, dan petugas keamanan Steward Suko Sutrisno. Ketiganya disangkakan melanggar ketentuan pasal 359 dan/atau pasal 360 dan/atau pasal 103 ayat (1) juncto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.  Sementara itu, tiga tersangka dari unsur kepolisian adalah Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, dan Komandan Kompi Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman. Mereka disangkakan melanggar ketentuan pasal 359 dan/atau pasal 360 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

Dirut PT LIB Penuhi Panggilan Polda Jatim atas Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221003_213221.jpg" alt="Wadir Reskrimum Polda DIJ AKBP K Tri Panungko. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Wadir Reskrimum Polda DIJ AKBP K Tri Panungko. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) mengusut kasus dugaan intimidasi dan penyekapan seorang wali murid SMAN 1 Wates, di Kantor Satpol PP Kulon Progo.  Wadir Reskrimum Polda DIJ AKBP K. Tri Panungko mengatakan, saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi.  ”Saat ini kami sedang melakukan pemanggilan-pemanggilan, jadi proses penyelidikan terus kami laksanakan pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian kalau sudah dirasa cukup nanti kami akan lakukan penahanan,” kata Tri seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, proses pemanggilan saksi membutuhkan waktu. Sebab, lebih dari satu orang untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan.  ”Dalam pemanggilan saksi itu tentunya kami tidak sekali panggil mereka langsung datang, karena mungkin ada keperluan-keperluan dari pihak para saksi sehingga kami kadang waktunya agak lama,” ujar Tri Panungko.  Pengacara publik LBH Yogyakarta Era Hareva sebelumnya telah melaporkan dugaan intimidasi dan penyekapan itu ke Polda DIJ. Ada tiga orang yang disebut di dalam laporan Nomor LP/B/0773/X/2022/SPKT/Polda D.I Jogjakarta tertanggal 1 Oktober 2022 itu.  Menurut Era, dalam kasus itu, salah satu wali murid SMAN 1 Wates diduga mendapat intimidasi dan penyekapan dari pihak SMAN 1 Wates dan pihak Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) setempat. Dugaan intimidasi serta penyekapan tersebut, bermula dari beberapa wali murid yang memprotes dan mempertanyakan pengadaan seragam di sekolah yang harganya mahal tapi tidak sebanding dengan kualitasnya.  Salah satu wali murid, Agung Purnomo, menurut Era, tiba-tiba dihubungi dan diminta datang ke Kantor Satpol PP Kulon Progo. Korban pun mendatangi Kantor Satpol PP dan ternyata ada beberapa orang di dalam ruangan, antara lain pihak dari SMAN 1 Wates dan Satpol PP Kulon Progo.  ”Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut, dengan suasana yang tidak kondusif, korban merasa terintimidasi apalagi dengan posisi sendirian. Wali murid tersebut diancam karena dianggap telah membuat kegaduhan dan akan mencemarkan nama baik sekolah,” tutur Era.  Era mengatakan terkait laporan kasus itu, polisi mengonstruksikan pasal 333 KUHP terkait perampasan kemerdekaan orang.  Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana menyebut peristiwa itu sebagai konflik sesama wali murid dan ASN. Sebanyak sembilan orang di ruang Satpol PP tersebut berstatus ASN.  Selain Agung Purnomo yang juga ASN di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kulon Progo, menurut dia, sejumlah orang dalam peristiwa itu juga berstatus wali murid di SMAN 1 Wates.  Tri Saktiyana menilai tidak ada intimidasi dalam peristiwa itu. ”Nanti ada inspektorat daerah menelisik kondisinya. Kami minta inspektorat membantu sebenarnya seperti apa,” ujar Tri.

Polda Jogjakarta Usut Dugaan Intimidasi Wali Murid di Kulon Progo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Direktorat Reserse Kriminal Umum

Berita Terkini