<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230308_140811.jpg" alt="Dirkrimsus Polda Jateng Kombespol Dwi Subagio. I. C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Dirkrimsus Polda Jateng Kombespol Dwi Subagio. I. C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mengungkap produsen kartu SIM seluler yang sudah diaktivasi. Kartu tersebut dijual dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) yang diduga hasil curian. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombespol Dwi Subagio mengatakan, satu pelaku berinisial KA, warga Banyuputih, Kabupaten Batang, ditangkap bersama barang bukti modem pool. Petugas juga menyita ribuan kartu perdana SIM yang sudah dan belum teraktivasi. ”Pelaku ini beroperasi sejak 2020, sudah sekitar tiga ribu kartu perdana dengan NIK milik orang lain yang telah dijual,” kata Dwi Subagio seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, kartu-kartu SIM ilegal itu sudah terjual secara daring di berbagai wilayah di Jawa dan Sumatra. Dalam menjalankan aksinya, tersangka membeli sekitar 32 modem pool yang digunakan sebagai perangkat untuk mengaktivasi kartu perdana dengan menggunakan NIK milik orang lain. ”Dengan puluhan modem tersebut, pelaku mampu mengaktivasi hingga lebih dari 500 kartu perdana,” papar Dwi Subagio. Dia menjelaskan, tersangka membeli ribuan kartu perdana secara daring. Pelaku memperoleh berbagai NIK dari sebuah aplikasi yang saat ini masih ditelusuri produsennya. ”Pelaku mengaku lulusan SMA. Dia mampu memperoleh penghasilan hingga Rp 15 juta per bulan dari berjualan kartu SIM perdana tersebut,” tutur Dwi Subagio. Bersama dengan pelaku, tambah Dwi Subagio, diamankan pula sekitar seribu kartu perdana berbagai jenis yang sudah diaktivasi dan siap diedarkan. Selain itu, terdapat sekitar 4.700 kartu yang belum sempat diaktivasi dengan mencuri data pribadi orang lain itu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Polda Jateng Ungkap Produsen Kartu SIM Seluler Ber-NIK Curian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230118_1818011.jpg" alt="Dua oknum wartawan online media lokal Kabupaten Bengkulu Utara usai ditangkap Polda Bengkulu. Anggi Mayasari/Antara" width="100%">
<figcaption>Dua oknum wartawan online media lokal Kabupaten Bengkulu Utara usai ditangkap Polda Bengkulu. Anggi Mayasari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Opsnal Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu menangkap dua oknum wartawan dalam operasi tangkap tangan (OTT). Keduanya telah melakukan pemerasan terhadap 17 kepala desa.  Dua oknum wartawan yang ditangkap tersebut yaitu ER dan W yang merupakan wartawan daring lokal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.  ”Ini kasusnya pemerasan terhadap 17 kepala desa di Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara,” kata Kepala Unit Opsnal Jatanras Ditreskrimsus Polda Bengkulu AKP Sodri seperti dilansir dari Antara di Kota Bengkulu.  Dia menyebutkan, dua oknum wartawan tersebut ditangkap saat akan menerima uang dari kepala desa di Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian, kedua oknum wartawan tersebut langsung dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.  Dia menjelaskan, modus yang digunakan para pelaku untuk meminta sejumlah uang kepala desa dengan cara mengancam akan melaporkan yang bersangkutan terkait dengan permasalahan pengelolaan dana desa. Caranya dengan mengekspose laporan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) yang diklaim tak benar ke media massa, jika para kepala desa (kades) itu tidak memberikan sejumlah uang yang diminta.  ”Modusnya apabila tidak memberikan uang akan dilaporkan ke Pengelolaan Informasi dan Dokumen (PID) Kominfo,” ujar Sodri.  Sodri menyatakan belum dapat memberikan informasi lebih lanjut, sebab masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku.  Sebelumnya, Satuan Reskrim Polres Bengkulu Tengah juga telah melakukan OTT terhadap SA, 37, yang mengaku sebagai wartawan dan melakukan pemerasan terhadap Japardi, mantan Sekdes Desa Tanjung Raman periode 2016-2022. Dalam OTT tersebut, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 10 juta dari tangan tersangka SA yang merupakan warga Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko.  ”Berdasar hasil pemeriksaan, tersangka melakukan pemerasan terhadap mantan Sekdes Tanjung Raman atas dasar dendam dan pelaku bukan seorang wartawan, melainkan hanya berprofesi sebagai pegawai swasta biasa,” kata Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Bengkulu Tengah Ipda Erwin Sinaga.

Polda Bengkulu OTT Dua Oknum Wartawan Peras 17 Kepala Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221220_1829251.jpg" alt="Ilustrasi pelayanan di kantor SPKT Polda Sulsel Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelayanan di kantor SPKT Polda Sulsel Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan menetapkan 14 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Covid-19 Tahun Anggaran 2020. Mereka tersebar di tiga kabupaten.  ”Atas petunjuk dari pimpinan, kami memberikan keterangan terkait kasus BPNT di tiga kabupaten, yakni Bantaeng, Sinjai, dan Takalar, dengan tersangka 14 orang,” ujar Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel Kompol Fadli di Makassar seperti dilansir dari Antara, Selasa (20/12).  Untuk 14 orang yang ditetapkan tersangka masing-masing berinisial AR, IN, AA, dan AI, dari Kabupaten Sinjai. Kemudian ZN, MR, RY, AM, RA, dan AF, dari Kabupaten Takalar; dan AF, Z, AM, serta RA, dari Kabupaten Bantaeng.  Kompol Fadli menjelaskan, penetapan tersangka tersebut setelah hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel turun dengan ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebanyak Rp 20 miliar lebih.  Dia menjelaskan, modus operandi yang dijalankan para tersangka dengan melakukan mark up atau penggelembungan harga barang bantuan dan mengurangi indeks, kemudian menyalurkan jenis barang yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga hasil audit memunculkan kerugian besar.  ”Karena ada barang yang ditotal lolos dari BPK. Ini untuk tahap pertama. Nanti, setelah kita melakukan pemeriksaan tersangka ada pengembangan. Bisa saja ada penambahan tersangka,” ungkap Fadli.  Mengenai peran para tersangka, kata dia, ada sebagai koordinator daerah, pemasok, ketua KSU, pimpinan perusahaan, dan CV atau PT, yang bermain dalam proses pengadaan bantuan sosial dari Kementerian Sosial itu.  ”Jadi, kami bekerja profesional sesuai dengan aturan agar apa yang menjadi tujuan kami untuk mencegah korupsi di Sulsel bisa segera ditindaklanjuti dan bisa diterima dengan baik,” tutur Fadli.  Sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel telah memeriksa Abdul Hayat Gani yang saat itu masih menjabat Sekretaris Provinsi Sulsel selama lima jam di Kantor Polda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan pada Februari 2022. Dia diperiksa sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi BPNT Covid-19.  Dalam proses penyidikan, penyidik menaksir ada kerugian keuangan negara sekitar Rp 100 miliar selama proses penyaluran BPNT Tahun Anggaran 2020 di 24 kabupaten/kota se-Sulsel. Kendati demikian, jumlah itu masih dalam perkiraan penyidik karena mengeluarkan data audit hanya dari BPK.  Penyidik menemukan dugaan penyalahgunaan dan pelanggaran menyalahi pedoman umum pengadaan bahan pokok di 20 kabupaten/kota yang saat ini masih dilakukan pendalaman oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel.

Polda Sulsel Tetapkan 14 Tersangka Korupsi BPNT Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/20221215_2041151.jpg" alt="Direskrimsus Polda Sumsel Kombespol Muhammad Barly Ramadhani. Yudi Abdullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Direskrimsus Polda Sumsel Kombespol Muhammad Barly Ramadhani. Yudi Abdullah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan mengungkap 51 kasus pengeboran minyak tanpa izin atau secara ilegal (illegal drilling).  ”Pengungkapan 51 kasus illegal drilling di sumur aset negara yang sebelumnya dikelola kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) itu dilakukan dalam dua pekan terakhir,” kata Direskrimsus Polda Sumsel Kombespol Muhammad Barly Ramadhani seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Dia menjelaskan, kegiatan pengeboran minyak secara ilegal, tidak hanya melanggar hukum. Tapi dapat membahayakan keselamatan jiwa pelaku dan masyarakat sekitar serta kerusakan lingkungan.  ”Pengeboran minyak secara ilegal merupakan pelanggaran hukum, bahkan dalam perkembangannya bisa berdampak terhadap lingkungan, habitat hingga ekosistem,” ujar Barly.  Menurut dia, untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari kegiatan illegal drilling, segala macam praktik penyelewengan atau penyimpangan BBM bersubsidi tanpa izin khusus, terus dilakukan pengungkapan dan penindakan untuk mewujudkan situasi yang aman.  ”Untuk sementara ini yang menjadi sasaran Operasi Illegal Drilling, yakni segala bentuk potensi gangguan keamanan, baik pelaku utama penyelewengan atau penyimpangan BBM bersubsidi tanpa izin, maupun dari gangguan keamanan lainnya,” ucap Barly.  Lebih lanjut dia menegaskan, pihaknya akan melakukan penindakan kepada pelaku-pelaku yang menyalahgunakan atau menyeleweng dalam hal illegal drilling.  ”Apapun itu bentuknya kami akan melakukan upaya penindakan, apalagi mengenai illegal drilling, untuk itu polisi melakukan upaya koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pemberantasan illegal drilling,” ujar Direskrimsus Polda Barly Ramadhani.

Polda Sumsel Ungkap 51 Kasus Pengeboran Minyak Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/BB71A7F8-7137-4702-8B37-7125A84BD71A.jpg" alt="Penangkapan salah satu pelaku dugaan korupsi dana hibah Pemprov Kepri. Humas Polda Kepri/Antara" width="100%">
<figcaption>Penangkapan salah satu pelaku dugaan korupsi dana hibah Pemprov Kepri. Humas Polda Kepri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menangkap empat orang pelaku kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020.  ”Empat orang pelaku ditangkap kemarin, Kamis (8/12). Ini merupakan lanjutan kasus dana hibah Pemprov Kepri tahun 2020 yang diungkap beberapa waktu lalu,” kata Direktur Reskrimsus Polda Kepri Komisaris Besar Polisi Teguh Widodo seperti dilansir dari Antara di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/12).  Teguh mengatakan, keempat pelaku yang ditangkap di Kota Tanjungpinang itu berinisial ZU, ON, SA, dan AN. Keempat pelaku itu memiliki peran berbeda, namun modusnya sama, yakni membuat kegiatan fiktif. Uang hasil korupsi tersebut dibagi sesuai tugas dan peran para pelaku, sisanya diserahkan kepada terdakwa kasus korupsi dana hibah pada klaster pertama, yakni TW.  ”Para pelaku membuat kegiatan fiktif. Hampir sama kegiatannya seperti klaster pertama yang kita ungkap sebelumnya. Untuk instansi masih dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepri,” ujar Teguh Widodo.  Teguh menjelaskan, peran ZU adalah sebagai kaki tangan dari TW (terdakwa kasus korupsi dana hibah klaster pertama). Kemudian ON berperan sebagai pengelola dana hibah, SA selaku pembuat proposal dan berhubungan dengan tersangka ZU. Lalu, AN adalah orang yang diminta ZU dan ON untuk mencari orang, tempat serta alat kelengkapan pelaksanaan kegiatan fiktif.  ”Hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri, kerugian negara akibat dugaan korupsi dana hibah Pemprov Kepri tahun 2020 ini sekitar Rp 1.638.000.000,” ucap Teguh Widodo.  Sebelumnya, Polda Kepri membongkar kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Kepri Tahun 2020 di Dinas Pemuda dan Olahraga Kepulauan Riau sebesar Rp 6,2 miliar. Enam orang tersangka yang ditetapkan pada klaster pertama, yaitu TW, MN, SP, AS, MI, dan WH.  Kasus itu diungkap sejak 2020 setelah ada laporan penyimpangan dana hibah dari Dispora Kepri kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Polisi Tangkap Empat Pelaku Korupsi Dana Hibah Pemprov Kepri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221115_233605.jpg" alt="Ilustrasi Bank Kalsel. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bank Kalsel. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Subdit V Tipidsiber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan mendeteksi pelaku kedua kasus kejahatan skimming Bank Kalsel berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Bali.  ”Satu pelaku lagi yang terduga terlibat berada di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli, Bali,” kata Plt Kasubdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Kalsel AKP Kamaruddin seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Meski demikian, lanjut dia, peningkatan status menjadi tersangka terhadap terduga pelaku kedua tersebut belum secara resmi ditetapkan. Petugas masih melengkapi alat bukti untuk selanjutnya gelar perkara menentukan peningkatan status seseorang sebagai tersangka.  Kamaruddin menjelaskan, tim di lapangan masih melakukan perburuan terhadap sejumlah terduga pelaku lain. Sebab kejahatan skimming itu disinyalir melibatkan jaringan internasional. Kejahatan itu menyebabkan raibnya dana milik 94 nasabah Bank Kalsel senilai total Rp 1,9 miliar.  Sebelumnya, satu tersangka yang sudah ditetapkan diketahui juga merupakan tahanan di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Bali. Dalam kasus itu, barang bukti alat skimming ditemukan polisi di salah satu lokasi anjungan tunai mandiri (ATM) perbankan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu di Banjarmasin.  Tak seperti alat skimming bermetode pindai kartu seperti yang diketahui banyak digunakan dalam praktik kejahatan skimming, alat diduga skimming yang ditemukan dalam kasus ini berupa seperti router yang terpasang di kabel jaringan internet ATM.

Polisi Deteksi Pelaku Kedua Skimming Bank Kalsel Berada di Lapas Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-15-at-22.06.10.jpg" alt="Tim Polri saat melakukan penangkapan terhadap bos judi online terbesar di Sumatera Utara Apin BK alias Jonni. Antara" width="100%">
<figcaption>Tim Polri saat melakukan penangkapan terhadap bos judi online terbesar di Sumatera Utara Apin BK alias Jonni. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menegaskan tidak ada perlakuan istimewa terhadap bos judi online Apin BK alias Jonni. Tersangka kini telah ditahan dan diperiksa penyidik.  Penahanan dan pemeriksaan Apin BK dilakukan untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan (BAP) yang akan diserahkan kepada kejaksaan.  ”Jika dalam 20 hari pemeriksaan itu dinyatakan lengkap, BAP Apin BK akan diserahkan ke kejaksaan,” kata Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi seperti dilansir dari Antara di Medan.  Namun apabila dalam waktu 20 hari tersebut proses BAP Apin BK belum lengkap, lanjut dia, Ditreskrimsus Polda Sumut akan memperpanjang masa penahanan dan pemeriksaan tersangka selama 20 hari lagi.  ”Dalam proses pemeriksaan dan penahanan Apin BK tidak ada perlakuan khusus. Dia diperlakukan sama seperti warga biasa di hadapan hukum berdasar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” ucap Hadi.  Sebelumnya, bos judi online terbesar di Sumatera Utara Apin BK alias Jonni ditangkap dalam pelariannya di Malaysia, Kamis (13/10). Apin BK ditangkap Polda Sumut setelah dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).  Polda Sumut dalam menangani kasus perjudian itu sudah menetapkan 16 orang tersangka, di antaranya Apin BK, Niko Prasetya, dan 14 orang lainnya.  Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak sebelumnya memimpin langsung penggerebekan lokasi perjudian di Kompleks Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (9/8), dini hari.  Ada tujuh unit rumah dan toko (ruko) yang digeledah Polda Sumut. Dari hasil penggeledahan tersebut, total ada 18 ruangan yang mengoperasikan website dan 18 jenis judi online. Selain itu, Polda Sumut menyita 264 layar monitor, 150 CPU, 24 unit laptop, 105 handphone, 19 buku tabungan, 26 ATM, 560 kartu seluler, 20 unit CCTV, dan omzet perjudian online mencapai Rp 1 miliar per hari.

Polda Sumut Sebut Tak Ada Perlakuan Istimewa untuk Bos Judi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220923_192603.jpg" alt="Ilustrasi Bank Kalsel. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bank Kalsel. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Plt Kasubdit V Tipidsiber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan AKP Kamaruddin mengatakan, satu tersangka skimming Bank Kalsel mendekam di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Bali.  ”Tersangka merupakan narapidana Lapas Bali dalam kasus berbeda,” kata Kamaruddin seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Jumat (23/9).  Kamaruddin menjelaskan, berdasar hasil penyidikan, tersangka hanya turut terlibat dalam jaringan pembobol mesin ATM melalui metode skimming tersebut. Selain telah menetapkan satu tersangka, pihaknya juga sudah mengantongi identitas terduga pelaku lainnya.  Dia menyebut, kejahatan modus operandi skimming tidak mungkin sendiri namun pasti dilakukan jaringan melibatkan banyak pelaku.  ”Penyidik perlu ekstra hati-hati dalam menangani kasus ini karena ini kejahatan dengan modus sangat canggih dengan jaringan luas lintas wilayah,” papar Kamaruddin.  Dalam kasus skimming ATM Bank Kalsel mengakibatkan dana yang raib dari 94 nasabah mencapai Rp 1,9 miliar. Alat diduga skimming yang ditemukan dalam kasus itu terpasang di kabel jaringan internet di salah satu ATM Bank Kalsel di Banjarmasin.

Tersangka Skimming Bank Kalsel Mendekam di Lapas Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220905_164426.jpg" alt="Kabidhumas Polda Kalsel Kombespol Mochamad Rifa" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Kalsel Kombespol Mochamad Rifa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Subdit V Tipidsiber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan menetapkan satu tersangka dalam kasus skimming ATM Bank Kalsel. Kasus tersebut mengakibatkan dana yang raib dari 94 nasabah mencapai Rp 1,9 miliar.  ”Hasil gelar perkara, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kabidhumas Polda Kalsel Kombespol Mochamad Rifa'i seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Senin (5/9).  Meski begitu, Rifa'i belum bersedia menyebutkan identitas tersangka atas alasan kepentingan penyidikan. Proses pengembangan terus dilakukan penyidik dan tak menutup kemungkinan masih ada pelaku lain yang nanti juga ditetapkan sebagai tersangka.  ”Kasus ini terus berkembang, jadi kalau sudah semuanya rampung baru nanti kami sampaikan secara jelas dan lengkap,” jelas Rifa'i.  Dalam upaya pengungkapan kejahatan skimming pada lokasi anjungan tunai mandiri (ATM) milik Bank Kalsel itu, polisi telah bekerja ekstra keras. Bahkan penyidik melakukan penelusuran mulai Manado, Jakarta, Sukabumi, sampai ke Bali.  ”Polisi mendeteksi dugaan aliran dana sampai ke beberapa daerah di Indonesia, itulah perlu pendalaman mengungkap kasus yang modus operandinya tergolong cukup canggih tersebut,” terang Rifa’i.  Apalagi alat diduga skimming yang ditemukan dalam kasus itu terpasang pada kabel jaringan internet. Posisinya terpasang pada kabel LAN (local area network), semacam router untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Tak seperti alat skimming bermetode pindai kartu yang pada kasus-kasus pernah terjadi sebelumnya.  ”Untuk itulah, guna mengetahui mekanisme dan cara kerja alat tersebut, penyidik masih mendalaminya dengan melibatkan ahli dari Laboratorium Forensik Kepolisian,” tutur Rifa’i.

Polda Kalsel Tetapkan Satu Tersangka Skimming Bank Kalsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/BBM-Non-Subsidi-Naik-Salman-Toyibi-4.jpg" alt="Suasana di SPBU Kuningan, Jakarta, Minggu (10/7/2022). PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga tiga jenis produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Harga BBM yang naik yaitu Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Pertamax Turbo (RON 98) nai" width="100%">
<figcaption>Suasana di SPBU Kuningan, Jakarta, Minggu (10/7/2022). PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga tiga jenis produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Harga BBM yang naik yaitu Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Pertamax Turbo (RON 98) nai</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan panggil sejumlah pengelola stasiun pengisian bahan bakar minyak umum (SPBU). Mereka sebelumnya dikenakan sanksi oleh Pertamina atas dugaan pelanggaran penyaluran bahan bakar minyak (BBM).  ”Sudah kita surati sejak kemarin. Sudah banyak yang datang,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Sulsel Komisaris Besar Polisi Helmi Kwarta Kusuma Putra seperti dilansir dari Antara di Makassar, Selasa (30/8).  Selain pengelola SPBU yang terkena sanksi, semua pengelola SPBU di Sulsel juga sudah dikirimi surat oleh Polda Sulsel untuk mengantisipasi adanya praktik penimbunan BBM berkaitan rencana kenaikan BBM subsidi yang sedang dibahas pemerintah.  Menurut Helmi, pengiriman surat itu bertujuan agar seluruh SPBU ikut bertanggung jawab mengelola penyaluran BBM terutama yang disubsidi pemerintah supaya diberikan kepada konsumen yang berhak dan tepat sasaran. ”Kita tekankan kepada mereka supaya ikut bertanggung jawab demi memastikan ketersediaan BBM untuk masyarakat,” ujar Helmi.  Selain memanggil pengelola SPBU, aparat Polda Sulsel juga turun meninjau langsung kondisi di lapangan untuk mengantisipasi adanya praktik mengarah pada tindak pidana penimbunan BBM subsidi.  ”Ada banyak modus operandinya, seperti membeli BBM menggunakan truk, tapi di dalamnya ada drum penampungan. Membeli BBM juga berlebihan dan seterusnya. Ini tentu tidak dibolehkan. Pokoknya tidak boleh ada pelayanan selain masyarakat yang membutuhkan,” ucap Helmi.  Dia mengimbau masyarakat yang melihat dan mengetahui adanya praktik penimbunan BBM subsidi untuk tidak ragu-ragu melapor ke polisi agar bisa ditindaklanjuti karena penimbunan BBM merupakan pelanggaran.  Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi telah menjatuhkan saksi kepada 28 SPBU dari total 643 SPBU/APMS yang beroperasi di Sulawesi. Sanksi tersebut dijatuhkan didasarkan adanya laporan masyarakat maupun investigasi mandiri Pertamina terhadap praktik penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang dilakukan oknum operator atau karyawan SPBU.  ”Dari 28 SPBU yang dijatuhi sanksi tersebut, sekitar 50 persen berasal dari pengaduan masyarakat melalui kanal Call Center 135. Pelanggaran yang paling dominan adalah perilaku menyimpang konsumen dalam pengisian BBM yang menjadi ranah kepolisian dan pemda,” kata Senior Supervisor Communication dan Relation Pertamina Patra Niaga Sulawesi Taufiq Kurniawan.

Polda Sulsel Panggil Pengelola SPBU Diduga Melanggar Penyaluran BBM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Berita Terkini