<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/DITJEN-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) telah menetapkan kebijakan Kampus Merdeka sebagai bentuk transformasi pendidikan tinggi vokasi.  Dalam upaya mewujudkan transformasi pendidikan tinggi, Kemendikbudristek melakukan terobosan melalui Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi Vokasi pada Merdeka Belajar. Salah satu bentuk transformasi dana pemerintah dilakukan melalui Dana Padanan (Matching Fund) untuk bekerja sama dengan Mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).  Melalui platform Kedaireka, insan Perguruan Tinggi Vokasi Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) untuk bersama-sama terlibat dalam menjawab tantangan di dalam dunia industri serta membentuk ekosistem Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.  Platform Kedaireka sudah diluncurkan sejak 2020 lalu, menyasar perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang bekerja sama dengan DUDI.  Setelah perguruan tinggi dan DUDI menyepakati kemitraan melalui Kedaireka, dosen perguruan tinggi dapat mengajukan proposal Dana Padanan.  Di tahun 2022 ini, program Dana padanan Kedaireka mengusung lima tema prioritas yang terdiri dari Ekonomi Biru, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Kemandirian Kesehatan, dan Pengembangan Pariwisata. Selain lima tema tersebut, Dana Padanan 2022 juga membuka tema umum lainnya untuk proposal.  Ekonomi biru mencakup budidaya dan pengelolaan sumber daya laut dan pengembangan teknologi pengelolaan sumber daya laut. Ekonomi digital berupa pengembangan industri gim dan animasi, pembuatan dan pengembangan layanan berbasis teknologi untuk UMKM. Ekonomi hijau meliputi pertanian berkelanjutan, konservasi sumber daya, serta energi terbarukan.  Tema kemandirian kesehatan meliputi pembuatan dan pengembangan alat kesehatan, pembuatan dan pengembangan obat herbal dan non-herbal serta penanganan permasalahan stunting. Adapun Pengembangan Pariwisata mencakup pengembangan dukungan program wisata di lima destinasi super prioritas, pengembangan platform dan database untuk melakukan kurasi budaya.  Melalui tema-tema ini, Perguruan Tinggi Vokasi dan Mitra Industri di tanah air diberi kesempatan berkolaborasi untuk dapat menghasilkan karya reka cipta yang solutif dan inovatif di tengah kebutuhan dan tantangan masyarakat.  Program yang telah resmi terselesaikan di tahun 2022 ini, berhasil mengumpulkan 176 proposal reka cipta dari 70 Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi (PTPPV), melibatkan 159 mitra dan 176 pengusul. Proposal di tahun ini meningkat sebesar 300% dari tahun sebelumnya. Mengenai sebaran wilayah proposal di Dana Padanan Kedaireka, beberapa daerah pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 2021 ke 2022. Lonjakan terbesar ada pada Jawa Timur yang naik 4 kali lipat menjadi 52 pengusul pada 2022. Kemudian, diikuti oleh Jawa Tengah yang naik 5 kali lipat menjadi 39 pengusul pada 2022. Lalu di peringkat ketiga, Jawa Barat, naik 6 kali lipat menjadi 20 pengusul pada 2022.  Dengan naiknya jumlah proposal yang masuk, jumlah pendanaan dari Ditjen Diksi juga meningkat pesat. Peningkatan pendanaan ini bahkan mencapai angka 100% untuk dana dari Ditjen Diksi. Pada tahun 2021, total jumlah dana yang disalurkan oleh Ditjen Diksi adalah sebesar Rp30.125.778.000, sementara di 2022 meningkat menjadi Rp68.309.253.55. Dana tersebut nantinya akan disalurkan sesuai proposal yang masuk ke Kedaireka.  Dana Padanan (Matching Fund) dan Kontribusi Peneliti Terhadap MBKM Salah satu tujuan dari program Dana Padanan ini adalah untuk mengembangkan metode pembelajaran mahasiswa, di mana dengan mengajak mahasiswa untuk terlibat langsung dengan DUDI melalui model pembelajaran di dalam Teaching Factory/Teaching Industry, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman praktik sekaligus pembelajaran berbasis proyek atau Project-Based Learning.  Upaya pencapaian tujuan ini dapat tercermin dari salah satu projek Dana Padanan yang diketuai oleh I Putu Arta Wibawa dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS).  Projek ini dimulai dari Direktorat Jenderal Kebudayaan yang mencanangkan program Jalur Rempah. “Direktorat Kebudayaan tidak memiliki wewenang untuk membuat kapal, tapi memiliki kewajiban untuk melestarikan budaya-budaya kita, sehingga bekerja sama dengan Ditjen Diksi,” ungkap Direktur PPNS, Eko Julianto.  Karena itu, dibuatlah projek revitalisasi kapal ikan tradisional. Kapal kuno direvitalisasi agar bisa dioperasikan secara modern. Projek bertajuk “Revitalisasi Ekosistem Kapal Kayu Tradisional Untuk Menunjang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan” ini tidak hanya melibatkan institusi PPNS, tetapi juga mitra industri yaitu PT Tunas Maritim Global. Ditjen Diksi turut mendukung penuh dengan memberikan dana sebesar Rp2 Miliar melalui program Dana Padanan.  Dalam pelaksanaannya, projek ini melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di PPNS. Secara garis besar, terdapat tiga tim yang terlibat dalam pengerjaan projek ini, yaitu tim peneliti, tim produksi, dan tim pengelola projek. Tim peneliti bertanggung jawab terhadap hilirisasi penelitian, tim produksi bertanggungjawab dalam proses pembangunan kapal, dan tim pengelola projek bertanggung jawab terhadap manajemen dan monitoring projek.  Di dalam tim produksi, selain mahasiswa, pengerjaan projek ini juga melibatkan pengrajin kapal tradisional lokal. Dengan adanya pengrajin kapal tradisional ini, para mahasiswa bisa mempelajari skill membuat kapal tradisional dari tenaga ahli yang telah berkecimpung di pembuatan kapal tradisional. “Jadi tidak hanya tentang membuat produknya saja, tetapi juga dari kebijakan, teknologi, dan budaya lokal turut dilestarikan,” jelas Eko Julianto, Direktur PPNS.  Dengan begitu, kerja sama ini mendorong mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktik dan pembelajaran berbasis projek atau Project Based Learning (PBL). I Putu Arta menjelaskan bahwa ada 40 mahasiswa yang dilibatkan langsung dalam projek ini. “Ada total 8 program studi yang terlibat yaitu prodi D3 dan D4 teknik perancangan dan konstruksi kapal, D3 teknik pembangunan kapal, D3 dan D4 teknik permesinan kapal, D3 dan D4 teknik kelistrikan kapal, serta D3 dan D4 manajemen bisnis.” Jelasnya.  Hilirisasi Produk Melalui Program Dana Padanan (Matching Fund) Selain mendukung pembelajaran mahasiswa di kampus, kolaborasi ini juga dapat menjadikan dunia pendidikan sebagai motor inovasi reka cipta yang mendorong akselerasi proses hilirisasi teknologi di Indonesia. Hilirisasi ini dapat terlihat dari salah satu produk hasil pendanaan MF tahun 2021, yaitu “Hilirisasi Produk Transponder RFID dan Aplikasinya untuk Inventarisasi Barang” oleh Budi Sugandi dari Politeknik Negeri Batam (Polibatam).  Produk unggulan yang telah dihasilkan melalui kegiatan hilirisasi ini adalah transponder RFID Tag disertai aplikasinya untuk inventarisasi barang. Produk RFID Tag yang telah berhasil dibuat memiliki desain yang unik dengan geometri RFID Tag berbentuk elips. Antena pada RFID Tag yang telah berhasil dibuat berbentuk elips dengan panjang elips berkisar 30 mm dan lebarnya 20 mm. Dengan bentuk yang unik tersebut, RFID Tag Polibatam memiliki potensi untuk mendapatkan hak cipta dalam desain industri dan juga paten sederhana.  Beberapa hal yang diinspeksi pada antena RFID Tag yang telah dibuat meliputi jalur antena, korosi yang terjadi pada pad dan jalur antena, dan inspeksi lainnya yang berkaitan dengan kualitas antena. Selain produk unggulan berupa RFID Tag yang dihasilkan, Polibatam bersama dengan mitra industri yaitu PT Starcom Technology Indonesia telah berhasil mengembangakan sistem aplikasi yang terintegrasi.  Hasil optimal terkait dengan pengembangan sistem aplikasi yang terintegrasi meliputi fitur akses data untuk manajemen, fitur akses menu untuk manajemen, fitur for CRUD (Create, Read, Update, Delete), dan fitur activation user and forgot password.  Pelaksanaan proses produksi dan integrasi sistem inventarisasi barang menggunakan RFID tag yang merupakan Program Pendidikan Vokasi yang Mendukung Kebutuhan Industri (Dana Padanan vokasi) telah selesai dilaksanakan dan telah menghasilkan 3.240 antena RFID dengan 2.796 GOOD dan 444 NOT GOOD (rate 86,30%). Dari jumlah tersebut yang sudah selesai dimanufaktur menjadi produk RFID tag berjumlah 1.475 buah. Selain itu telah dihasilkan juga sistem aplikasi inventaris berbasis Android dan Web.  &nbsp;

Semakin Signifikan untuk Tingkatkan Metode Pembelajaran Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/DIKBUD1.jpg" alt="Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang akhir tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) meluncurkan dua program yaitu Program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)–Diploma Dua (D2) Jalur Cepat dan Program Peningkatan Prodi Diploma Tiga (D3) menjadi Sarjana Terapan (Diploma Empat-D4). Program ini sebagai terobosan untuk memaksimalkan penyerapan lulusan vokasi ke Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menyambut baik dua program ini. Dua program tersebut merupakan terobosan baru yang tidak hanya menambah daya tarik pendidikan vokasi, melainkan juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat memilih yang terbaik untuk dirinya. Selain itu, kedua program ini memberikan kesempatan pendidikan vokasi untuk mempersiapkan calon tenaga kerja yang andal dan matang.  “Melalui program ini, siswa bebas memilih lulus di akhir tahun ketiga atau melanjutkan ke Diploma Dua jalur cepat. Melalui program Peningkatan Prodi Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan (Diploma Empat-D4), peserta didik berkesempatan menambah satu tahun untuk mendapatkan keterampilan yang lebih dalam sehingga berpeluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik,” ujar Mendikbud yang disampaikan secara virtual pada Selasa (15/12).  Lebih lanjut Mendikbud menjelaskan, tujuan dari kedua program ini adalah agar peserta didik mendapat kesempatan sebanyak mungkin pengalaman dari DUDI. Sehingga, kesempatan lulusan vokasi mendapatkan pekerjaan yang layak semakin besar karena sudah selaras dengan kebutuhan DUDI. “Kedua program ini merupakan dua dari sekian banyak program Merdeka Vokasi yang berorientasi pada sambung-suai pendidikan vokasi dengan DUDI, yang secara berkala akan diluncurkan ke depannya,” terangnya.  Senada dengan Mendikbud, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto menjelaskan dua hal yang mendasari munculnya kedua program ini, yaitu Merdeka Belajar untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan keingin dan bakat peserta didik vokasi di masa depan, dan mendorong terwujudnya program sambungsuai (link and super-match) antara dunia pendidikan dan dunia industri.  “Kedua program yang mengusung semangat Merdeka Belajar ini merupakan terobosan Ditjen Pendidikan Vokasi untuk mewujudkan percepatan misi Kemendikbud dalam memperbesar keterserapan lulusan pendidikan vokasi oleh dunia usaha dan industri,” terang Wikan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/DIKBUD2-640x295.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Wikan menambahkan, pendidikan vokasi diarahkan untuk dapat menghasilkan lulusan yang terampil, kompeten, berdaya saing, dan berkarakter sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. “Karena itu perlu adanya komitmen kuat berbagai pihak untuk membangun ‘link and super-match’ antara dunia pendidikan vokasi dengan DUDI. Ini sangat dibutuhkan untuk menghadirkan lulusan yang relevan dengan pasar kerja sehingga keterserapan lulusan lebih terjamin,” jelasnya.  Jalur Cepat dan Upgrade Program Jalur Cepat SMK-D2 merupakan realisasi skema sambung-suai dunia pendidikan dan DUDI yang melibatkan tiga pihak yaitu SMK, Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV), dan DUDI. PTV yang dimaksud bisa berupa politeknik, akademi komunitas, universitas/institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program diploma dua (D 2).  Prinsip dasar program ini harus berbasis kebutuhan nyata dari DUDI, yakni lulusan dengan kompetensi hard skills dan soft skills tinggi serta berkarakter yang memiliki mental “siap kerja dan siap belajar sepanjang hayat”.  Program ini merupakan program yang mendorong peserta didik SMK bisa lebih cepat mendapatkan kompetensi yang lebih tinggi melalui mekanisme yang praktis, disertai dengan gelar atau level ijazah yang lebih tinggi. “Skemanya, siswa menempuh enam semester di SMK dan tiga semester menjadi mahasiswa di level pendidikan tinggi. Jadi, pengalaman bekerja di industri akan lebih banyak,” jelas Wikan Sakarinto.  Pada pelaksanaan tahap awal, tercatat 20 PTV, lebih dari 80 SMK, dan 35 DUDI yang siap berkomitmen untuk menjadi pionir dalam mewujudkan program ini.  Sementara itu, program Peningkatan Prodi Diploma Tiga (D3) menjadi Sarjana Terapan (Diploma Empat-D4) memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan peluang untuk bisa mengisi posisi supervisor produksi serta pelaksana lapangan andal yang dibutuhkan oleh DUDI. Untuk ini, PTV dapat mengajukan peningkatan prodi dengan syarat sudah memiliki atau melibatkan rekanan DUDI pada program D4 tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/DIKBUD3-640x379.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   “Jadi, kalau PTV ingin Prodi D3 ditingkatkan menjadi sarjana terapan, syaratnya adalah memiliki rekam jejak sudah berhasil link and super-matc’ dengan beberapa DUDI yang bereputasi, serta harus memiliki visi pengembangan prodi yang kuat dan visioner, jauh ke depan, termasuk dalam hal pengembangan kerja sama luar negeri dan pengembangan kewirausahaan yang tangguh,” terang Wikan.  Selain diprioritaskan bagi prodi-prodi yang sudah mengembangkan dan melaksanakan program kolaborasi dengan kampus luar negeri yang bereputasi, PTV juga harus memiliki peta jalan pengembangan prodi hingga 15 tahun ke depan serta strategi promosi prodi sarjana terapan ke masyarakat dan DUDI. Meski demikian, bagi PTV yang masih menginginkan prodinya tetap pada jenjang D3, maka dipersilakan untuk tidak memilih opsi upgrade atau meningkatkan menjadi sarjana terapan/D4.  Sementara itu, baik program SMK-D2 Jalur Cepat maupun Peningkatan Prodi D3 menjadi sarjana terapan harus mengimplementasikan konsep kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kurikulum ini juga harus disusun bersama pihak industri dan calon pengguna lulusan, dengan penerapan minimal magang di DUDI selama minimal satu semester dan skema pembelajaran berbasis praktik kerja (project based learning).  “Praktik kerja bisa berasal dari industri maupun masyarakat. Hasil pembelajarannya harus bermanfaat nyata bagi industri dan masyarakat,” pungkas Wikan.

Kemendikbud Perbesar Lulusan Vokasi Terserap Dunia Usaha dan Industri

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Berita Terkini

Semakin Signifikan untuk Tingkatkan Metode Pembelajaran Mahasiswa

Kemendikbud Perbesar Lulusan Vokasi Terserap Dunia Usaha dan Industri

Download Aplikasi JawaPos.com