<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/hNfnErp4yW70RHePzxPdIf4mIiNOwDNjC0CCO7HN-2768364894.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu)&nbsp;Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menunjukkan perbaikan usai diingatkan untuk membenahi masalah di dalam tubuh instansi. "Kami minta waktu satu tahun untuk memperbaiki Bea Cukai. Ini kan beberapa minggu saja sudah lumayan, artinya mereka mampu. Memang perlu didorong saja," kata Purbaya saat ditemui di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12). Ia mengatakan, kementeriannya belum berkoordinasi dengan pihak lain terkait wacana merumahkan pegawai Bea Cukai lantaran teguran sebelumnya bersifat sebagai pengingat. Lebih lanjut ia mengatakan, baru akan mematangkan wacana tersebut bila Bea Cukai tidak berhasil menunjukkan kemajuan dalam setahun ke depan. &nbsp; "Tapi kalau sudah maju, sudah bagus, buat apa lagi? Jadi, masih terlalu dini untuk ngomong dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tentang pembekuan pegawai. Masih belum ke sana langkahnya," ujar Purbaya. Saat ini, ia mengatakan, berfokus memperbaiki Bea Cukai semaksimal mungkin, termasuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan pelatihan sumber daya manusia (SDM). Ia meyakini langkah itu telah menunjukkan hasil yang terlihat pada peluncuran tiga teknologi baru di Bea Cukai, yakni alat pemindai peti kemas (X-Ray) dengan fitur radiation portal monitor (RPM),&nbsp;Self Service Report Mobile&nbsp;(SSR-Mobile), dan Trade AI. "Jadi, kami sudah melatih cukup banyak orang. Itu yang mesti kami pertahankan dan jaga, karena kalau membangun yang baru mungkin nggak segampang itu," katanya. Wacana merumahkan karyawan Bea Cukai muncul pada akhir November lalu. Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11), Purbaya memberikan tenggat waktu setahun untuk DJBC memperbaiki kinerja.&nbsp; "Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar, dan siap untuk mengubah keadaan," ujar dia. Namun, menurut dia, petinggi maupun staf Bea Cukai memahami masalah yang mereka hadapi. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan, berkomitmen untuk memperbaiki kinerja, pelayanan, serta menghapus citra negatif instansi yang dipimpinnya.

Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menunjukkan perbaikan usai diingatkan untuk membenahi masalah.

Purbaya Sebut Kinerja Bea Cukai Membaik usai Dapat Teguran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/purbaya-BC-698043888.jpg" alt="Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meresmikan pemberlakuan alat pemindai peti kemas (X-Ray) yang dilengkapi dengan fitur RPM di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meresmikan pemberlakuan alat pemindai peti kemas (X-Ray) yang dilengkapi dengan fitur RPM di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meresmikan pemberlakuan alat pemindai peti kemas (X-Ray) yang dilengkapi dengan fitur radiation portal monitor (RPM) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Hadir dalam peresmian itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan dengan teknologi yang baru sekarang akan membuat para oknum penyelundup jadi deg-degan.&nbsp; "Dulu urusan Bea Cukai bikin deg-degan, sekarang yang deg-degan justru oknum penyelundup. Ini kata Bea Cukai. Dulu pelayanan Bea Cukai dimiliki lambat, sekarang malah AI-nya yang diminta jangan terlalu cepat," kata Purbaya dalam sambutannya dalam acara Peresmian Alat Pemindai Peti Kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Lestari dan Peluncuran Aplikasi Kepabeanan Berbasis AI, Jumat (12/12).&nbsp; Lebih lanjut, Purbaya membeberkan bahwa pengenalan layanan digital berbasis AI ini diharapkan bisa membuat arus barang lebih aman, lebih cepat dan lebih transparan. Ia juga menilai bahwa transformasi digital di kepabeanan bukan sebuah pilihan, tetapi suatu keharusan.&nbsp; "Kita harus menjaga kepercayaan publik, kita harus menjaga daya saing ekonomi, dan kita harus memerangi penyelundupan dengan cara yang lebih modern," bebernya.&nbsp; Purbaya menyampaikan, Bea Cukai turut mengenalkan dua inovasi digital yang tengah dikembangkan, yaitu Self Service Report Mobile (SSR-Mobile) dan Trade AI. Adapun alat pemindai (X-Ray) dilengkapi dengan fitur radiation portal monitor (RPM) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.&nbsp; Menurutnya, fitur ini memungkinkan alat pemindai mendeteksi bahan nuklir serta zat radioaktif dalam kontainer, serta melakukan pemeriksaan secara cepat dan dinilai akurat tanpa membuka fisik peti kemas.&nbsp; Inovasi ini dinilai tidak hanya meningkatkan keamanan nasional, tetapi juga mempercepat proses layanan. Selain aspek keamanan, pemberlakuan pemindai ini juga memperkuat upaya pencegahan pelanggaran impor-ekspor, termasuk praktik kecurangan yang berpotensi merugikan perekonomian.&nbsp; "Biaya operasi berkurang, kepatuhan naik, jadi jalan pencurangan akan semakin kecil dan semakin tertutup," ujarnya.&nbsp; Sementara Trade AI yang merupakan sistem berbasis kecerdasan artifisial untuk memperkuat pengawasan impor. Trade AI, kata Purbaya, bisa mendeteksi under-invoicing, over-invoicing, hingga potensi pencucian uang.&nbsp; "Sistem ini analisis nilai pabean, klasifikasi barang, dan verifikasi dokumen. Semuanya terintegrasi dengan Ceisa 4.0, jadi pengawasannya lebih tajam, dan keputusan menjadi lebih cepat," tukasnya.

Kementerian Keuangan meresmikan alat pemindai peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta untuk tingkatkan keamanan dan efisiensi.

Teknologi Baru di Peti Kemas, Purbaya: Dulu Bea Cukai Bikin Deg-degan, sekarang yang Deg-degan Oknum Penyelundup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/03/IMG_20240623_232609-1503613317.jpg" alt="Kedatangan pesawat Garuda Indonesia jenis A340-300 yang mengangkut 319 jamaah haji. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Kedatangan pesawat Garuda Indonesia jenis A340-300 yang mengangkut 319 jamaah haji. Firman/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan sejumlah relaksasi aturan barang kiriman. Aturan itu berlaku 5 Maret 2025 mendatang. Relaksasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 yang merupakan PMK perubahan kedua atas barang kiriman yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 96 Tahun 2023 jo. PMK Nomor 111 Tahun 2023. Kepala Subdirektorat Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC Kementerian Keuangan Chotibul Umam menjelaskan, salah satu relaksasi aturan yang diberikan adalah pembebasan bea masuk bagi barang kiriman jemaah haji sepanjang nilainya maksimal USD 1.500 atau Rp 24,5 juta (kurs Rp 16.340) per kiriman. Untuk mendapatkan bebas bea masuk itu, pengiriman dilakukan maksimal dua kali. Sementara, jika nilai barang melebihi FOB USD 1.500 atau Rp 24,51 juta (kurs Rp 16.340) akan dikenakan tarif sebesar 7,5 persen. &rsquo;&rsquo;PPN tidak dipungut, PPh juga dikecualikan, benar-benar full, bebas. Nah kalau lebih dari USD 1500, maka dipungut biaya masuk 7,5 persen. Namun biaya masuk tambahan tetap dikecualikan,&rsquo;&rsquo; ujar Chotibul pada media briefing di Jakarta, Selasa (25/2). Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menambahkan, Bea Cukai terus berupaya melakukan perbaikan pelayanan dan memberikan kejelasan regulasi dalam impor dan ekspor barang kiriman dengan mendengarkan aspirasi dan melihat isu-isu yang pernah terjadi di masyarakat. &rsquo;&rsquo;Kami berharap penerbitan aturan baru terkait barang kiriman ini dapat menjawab pertanyaan dari masyarakat mengenai regulasi barang kiriman asal impor dan ekspor,&rsquo;&rsquo; tambahnya. (Dinda Juwita)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan sejumlah relaksasi aturan barang kiriman. Aturan itu berlaku 5 Maret 2025 mendatang.

Barang Kiriman Jemaah Haji Bebas Bea Masuk, Aturan Berlaku mulai 5 Maret 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/awal-2019-kirim-dokumen-kepabeanan-bisa-lewat-internet_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia secara bertahap mulai bergeser ke industri 4.0. Perubahan itu,&nbsp; perlu disikapi dengan melakukan penyesuaian di berbagai lini.&nbsp;&nbsp; Melihat hal itu,&nbsp; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)&nbsp; melakukan stategi dengan penyempurnaan proses bisnis di segala lini dan inovasi serta modernisasi mengikuti perkembangan perekonomian global di era digital. Hal ini juga merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.&nbsp; Salah satu yang dilakukan adalah dengan penerapan sistem pengiriman dokumen impor, ekspor, dan manifest melalui internet secara menyeluruh mulai 1 Januari 2019.&nbsp; Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Agus Sudarmadi mengungkapkan, pengembangan sistem ini merupakan lanjutan pengembangan dari sistem yang sudah ada yang memungkinkan pengguna jasa mengirimkan dokumen impor, ekspor, dan manifest dari mana saja dan kapan saja ke seluruh Kantor Bea Cukai di seluruh Indonesia.&nbsp; &ldquo;Sistem ini telah ditunggu oleh perusahaan, banyak perusahaan memberikan apresiasi karena dengan ini, sistem perusahaan dapat langsung terkoneksi dengan sistem yang ada di Bea Cukai tanpa harus melakukan re-entry, " ujarnya dalam keterangan resmi,&nbsp; Senin (31/12).&nbsp; Lebih lanjut, penggunaan internet ini merupakan salah satu agenda Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) dalam rangka membangun smart customs and excise system untuk menciptakan proses bisnis yang mudah, murah, cepat, transparan, efektif dan efisien.&nbsp; Upaya ini, tambah Agus, diharapkan dapat lebih meningkatkan layanan ekspor dan impor untuk menciptakan equal treatment bagi pengguna aplikasi ekspor, impor serta mmanifes.&nbsp; Sementara itu, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Syarif Hidayat mengatakan, sistem ini diharapkan mendapat dukungan dari semua pihak. Menurutnya,&nbsp; sistem ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dan kerjasama dari pengguna jasa.&nbsp; "Kami siap memberikan asistensi jika dirasa ada kesulitan, selain itu kami juga mengapresiasi atas sinergi yang terjalin dengan Asosiasi Pengguna Jasa diantaranya Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB), Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI), dan Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas (APJP) untuk kelancaran pengimplementasian ini,&rdquo; tandasnya.&nbsp;

Awal 2019, Kirim Dokumen Kepabeanan Bisa Lewat Internet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/asosiasi-tembakau-regulasi-parasit-hambat-kebijakan-ekonomi-indonesia_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Stabilitas perekonomian dan iklim investasi pada tahun politik menjadi sorotan serius para pelaku usaha, termasuk industri hasil tembakau. Pemerintah diharapkan cermat menyikapi situasi ketidakpastian iklim usaha hasil tembakau ini. Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau (APTI) Soeseno mengatakan, sejumlah kementerian telah berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi industri. Akan tetapi, masih ada sejumlah peraturan di tingkat pusat maupun daerah yang tidak sejalan dengan semangat peraturan dan perundang-undangan nasional. &ldquo;Situasi ini menghadirkan ketidakpastian di kalangan industri tembakau yang menjadi salah satu kontributor terbesar perekonomian nasional dan daerah,&rdquo; kata Soeseno di Jakarta, Jumat (28/12). Lebih lanjut, industri hasil tembakau juga menjadi salah satu kontributor terbesar pendapatan negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat penerimaan negara dari cukai rokok per 6 Desember 2018 mencapai Rp 120,62 triliun atau 81,37 persen dari target Anggaran Pendapatan Negara 2018 sebesar Rp 148,23 triliun. Sektor ini juga melibatkan sekitar 6 juta orang pekerja baik langsung maupun tidak langsung. Sejumlah kementerian/lembaga negara juga perlu diingatkan kembali terkait Instruksi Presiden Nomor 7/2017 yang mengamanatkan setiap kementerian harus selalu berkonsultasi dengan kementerian koordinator terkait. Instruksi ini terutama diperuntukkan bagi isu yang lintas sektoral agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyulitkan masyarakat. &ldquo;Saat ini sudah banyak peraturan dan undang undang yang membatasi, sehingga tidak diperlukan lagi regulasi yang lebih ketat yang hanya akan menyakiti para petani tembakau dan menekan industri yang sudah mengalami penurunan,&rdquo; ungkapnya. Ia menyarankan, pemerintah sebaiknya fokus mengimplementasikan PP Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terlebih dahulu agar menjadi rujukan pelaksanaan bagi seluruh pemerintah daerah. Dengan demikian, Perda tidak over protektif. Soeseno melanjutkan, keluaran dari proses pembuatan perda seharusnya seimbang dan memberi solusi agar kesempatan usaha tetap ada. Selain pengaturan kawasan tanpa rokok (KTR), sejumlah daerah telah mengambil inisiatif memberlakukan pengaturan iklan dan larangan pemajangan produk rokok di toko ritel yang bertentangan dengan peraturan nasional. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef)&nbsp;Enny Sri Hartati&nbsp;mengatakan, pengaturan KTR harus tetap memperhatikan kepastian usaha agar laju perekenomian tidak terganggu.&nbsp; &ldquo;Pengaturan KTR harus proporsional, di mana hak non-perokok dilindungi tanpa menghilangkan kepastian usaha karena akan berdampak pada penerimaan pemerintah daerah maupun pusat," kata Enny. Perda KTR juga akan memberikan dampak turunan terhadap penyerapan hasil tani dan tenaga kerja lainnya. Enny meminta semua pihak duduk bersama agar tidak ada kelompok yang dirugikan. Sebelumnya, terkait penerbitan Perda KTR di beberapa daerah, Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sukoyo mengatakan saat ini sedang mencermati sejumlah peraturan daerah yang dianggap tidak berpihak pada investasi.

Asosiasi Tembakau: Regulasi Parasit Hambat Kebijakan Ekonomi Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenkeu-wajar-tarif-cukai-bir-sudah-tak-naik-selama-4-tahun_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan menaikkan cukai minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), yaitu untuk Golongan A alias bir berkadar alkohol sampai dengan 5 persen. Direktur Audit Kepabeanan Dan Cukai&nbsp;Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan&nbsp;Nirwala Dwi Haryanto menilai kenaikan cukai bir tahun depan wajar karena 4 tahun terakhir tidak naik. "Makanya kalau naik 15 persen kalau enggak salah, itu wajar lah ya, karena 4 tahun enggak naik," katanya ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (17/12). Nirwala menyampaikan, pemerintah menaikkan tarif cukai bir tersebut untuk melakukan penyesuaian, yaitu terhadap inflasi. Selain itu, lanjutnya, produsen pun tiap tahun menaikkan harga jual eceran (HJE) bir, sementara cukai tidak naik selama 4 tahun. Artinya rasio pembayaran cukai terhadap omzet terus menurun. "Pabrik bir itu sendiri tiap tahun dia naikkan HJE-nya. Kalau tarifnya (cukai) nggak dinaikkan sebenarnya rasio pembayaran cukai terhadap omzetnya turun terus, makanya dinaikkan," tuturnya. Di samping itu, dirinya juga menjelaskan kenapa cukai MMEA Golongan B dan C tidak ikut naik. "Itu kenapa enggak naik, karena 2 tahun terakhir, 2016-2018 untuk bea masuknya yang MMEA impor itu sudah naik 5 kali. Bahkan Golongan C itu sekarang tarif bea masuknya tertinggi di dunia karena 150 persen," tandasnya. &nbsp;

Kemenkeu: Wajar, Tarif Cukai Bir Sudah Tak Naik Selama 4 Tahun