<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/21/JKT_Prescon-APBN-KiTa_Salman-Toyibi_-08JPG-3276513445.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (20/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (20/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam waktu satu tahun ke depan. Hal ini seiring dengan citra lembaga tersebut yang buruk di mata publik hingga pimpinan tertinggi. Komitmen ini disampaikan Purbaya karena keberadaan Bea Cukai kini sangat terancam karena berpotensi dibekukan seperti halnya pernah terjadi pada masa Orde Baru. Pada saat itu, Bea Cukai digantikan oleh Societe Generale de Surveilance (SGS) yang merupakan perusahaan swasta asal Swiss. "Saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan, biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancamannya serius," kata Purbaya kepada awak media usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (27/11).&nbsp; "Kalau kita, Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi," tambahnya. Dia menyampaikan saat ini para pegawai Bea Cukai sudah tahu betul soal ancaman yang akan diperoleh jika tak bisa diajak untuk memperbaiki citra lembaga. Selain karena akan digantikan seperti halnya SGS, itu artinya kata dia akan ada sebanyak 16 ribu pegawai yang siap-siap dirumahkan.&nbsp; "Jadi, sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi," ujar Purbaya.&nbsp; "Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan," imbuh Purbaya.&nbsp; Di sisi lain, Purbaya menyampaikan bahwa saat ini Bea Cukai sudah mulai memperluas penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di berbagai stasiun Bea Cukai. Selain karena untuk memperkuat akurasi data dan pengawasan, tetapi kehadiran teknologi itu mampu mempercepat pendeteksian praktik under-invoicing. "Kita sudah mulai terapkan AI-AI di stasiun-stasiun Bea Cukai, jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain. Jadi sekarang cukup baik kemajuannya, saya pikir tahun depan sudah aman, artinya Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional," tutupnya.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen untuk memperbaiki Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu satu tahun kedepan.

Purbaya Minta Waktu Satu Tahun untuk Benahi Bea Cukai: Jika Tak Membaik, Bakal Dibekukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/IMG_7130-1-663911878.jpg" alt="Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) memusnahkan barang kena cukai (BKC) hasil penindakan di wilayah Jawa Timur (Jatim)." width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) memusnahkan barang kena cukai (BKC) hasil penindakan di wilayah Jawa Timur (Jatim).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) memusnahkan barang kena cukai (BKC) hasil penindakan di wilayah Jawa Timur (Jatim). BKC yang dimusnahkah itu memiliki potensi kerugian negara senilai lebih dari Rp 10,04 miliar. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, bahwa pemusnahan ini dilakukan terhadap berbagai jenis BKC ilegal yang telah berstatus barang menjadi milik negara (BMMN), berupa hasil tembakau (HT), tembakau iris (TIS), dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA). BKC ilegal tersebut merupakan hasil penindakan sejak tahun 2022 dengan total barang hasil penindakan (BHP). Rinciannya yakni 15.884.601 batang HT, 10.500 gram TIS, dan 1.595,57 liter MMEA, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 10.045.053.464. &ldquo;Rinciannya adalah 2.370.980 batang HT oleh Kanwil Jawa Timur II, 10.153.016 batang HT dan 44,25 liter MMEA oleh Bea Cukai Kediri, 2.575.365 batang HT, 10.500 gram TIS, dan 852,60 liter MMEA oleh Bea Cukai Jember, serta 785.240 batang HT dan 698,72 liter MMEA oleh Bea Cukai Sidoarjo,&rdquo; ujarnya di Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur I, Sidoarjo, Rabu (13/9). Nirwala menambahkan, BMMN yang dimusnahkan kali ini merupakan hasil penindakan Bea Cukai terhadap beragam modus upaya peredaran BKC ilegal, seperti penjualan di toko kelontong, penindakan di gudang penyimpanan, pengiriman antarwilayah menggunakan kendaraan pribadi/umum, serta penjualan secara online dan pengiriman melalui perusahaan jasa titipan (PJT). &ldquo;Sebagian besar BKC ilegal yang dimusnahkan kali ini merupakan BKC polos (tanpa dilakati pita cukai), tetapi perlu dipahami bahwa ada 4 ciri BKC ilegal, yaitu BKC polos, BKC dengan pita cukai palsu, BKC dengan pita cukai bekas, dan BKC dengan pita cukai berbeda,&rdquo; jelasnya. Pemusnahan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Bea Cukai sebagai community protector dalam menciptakan fair treatment bagi para pelaku industri cukai yang patuh terhadap ketentuan dan membayar pungutan negara sesuai kewajibannya. Selain perannya dalam mengendalikan konsumsi BKC yang pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, cukai juga berperan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT). &ldquo;Sebesar 3 persendari penerimaan cukai hasil tembakau akan dialokasikan kepada pemerintah daerah asal dalam bentuk DBH CHT. Ini dapat dimanfaatkan masing masing 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk kesehatan, dan 10 persen untuk penegakan hukum. Jadi pemusnahan BKC ilegal ini menjadi salah satu bukti dukungan kami agar setiap daerah mampu mendapatkan penerimaan DBH CHT yang maksimal,&rdquo; jelas Nirwala.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) memusnahkan barang kena cukai (BKC) hasil penindakan di wilayah Jawa Timur (Jatim).

Bea Cukai Musnahkan Barang Ilegal yang Merugikan Negara Capai Rp 10,04 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230308_175340.jpg" alt="Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Instagram/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Instagram/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengembangkan kasus dugaan korupsi pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan lainnya. Hal ini setelah KPK menetapkan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP), sebagai tersangka. "Dari orang-orang yang sudah kita tangani saat ini seperti saudara AP ya tentu kita akan kembangkan, tidak hanya di Makassar," kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/6) malam. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Pahala sebelumnya menyebut jika pihaknya sedang menelusuri pegawai DJBC yang terindikasi memiliki saham di perusahaan ekspor atau impor. KPK sejauh ini telah menemukan sebanyak 28 pegawai di DJBC memiliki saham pada beberapa perusahaan. Salah satunya yakni Eko Darmanto yang sempat menjabat Kepala Kantor Bea Cukai Jogjakarta. Asep memastikan pihaknya bakal pengembangkan kasus tersebut. Terlebih, KPK telah mengantongi sejumlah temuan. "Ini menjadi isu yang hangat di belakangan ini dan tentunya kami yang sudah masuk ke KPK akan kita tangani dengan baik. Informasinya akan terus kita gali, di mana saja, di tempat mana saja, pada posisi apa saja," tegas Asep KPK sebelumnya telah menetapkan Andhi sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Andhi disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam proses pengusutan kasus ini, KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Salah satunya di kediaman Andhi Pramono di Kota Batam dan Bogor. KPK tak segan-segan menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna pemulihan keuangan negara. "Saat ini juga rekan-rekan juga mengetahui bahwa tim dari KPK juga sudah ada di Batam dan tempat yang lainnya untuk melakukan pengecekan terhadap barang-barang atau aset-aset yang berasal dari tindak pidana," pungkas Asep.

KPK memastikan akan mengembangkan kasus dugaan korupsi pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan lainnya.

Kasus Andhi Pramono jadi Pintu Masuk KPK Usut Dugaan Korupsi Pejabat Bea Cukai Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/patroli-darat-bea-cukai-malang-amankan-35-ton-tembakau-ilegal_m_-e1679379737983.jpg" alt="ILUSTRASI: Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC-TMC) Malang mengamankan sebuah truk bermuatan tembakau ilegal." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC-TMC) Malang mengamankan sebuah truk bermuatan tembakau ilegal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) buka suara terkait dengan curhatan akun Twitter @zahratunnisaf yang mengaku ditagih pajak sebesar Rp 4 juta saat membawa piala ke tanah air. Padahal, penyanyi tersebut mengaku tak mendapatkan uang dari lomba itu.  Terkait itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut dan memastikan akan mengevaluasi interaksi petugas untuk perbaikan.  "Terkait dengan interaksi antara petugas dan Sdri FZ dalam pelayanan tersebut, kami menyampaikan permohonan maaf. Hal ini akan menjadi evaluasi untuk terus melakukan perbaikan layanan," kata Nirwala kepada JawaPos.com, Selasa (21/3).  Sebelumnya, kata Nirwala, pegawai Bea Cukai melalui akun resmi Twitter @BeaCukaiRI telah menghubungi Saudari FZ untuk menanyakan informasi lengkap terkait kejadian yang disampaikan di Twitter.  "Namun Sdri FZ belum bersedia memberikan infomasi secara detil sehingga kami tidak mendapatkan informasi secara utuh," imbuhnya.  Nirwala menjelaskan, secara umum semua barang yang masuk ke wilayah Indonesia terutang Bea Masuk atau dikenakan pajak. Termasuk Barang Hadiah/Gift, kecuali yang termasuk dalam kategori dapat dibebaskan berdasarkan ketentuan kepabenanan.  Ia juga mengungkapkan, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2015. Bahkan, piala yang dikirim dari Jepang oleh Saudari FZ tidak datang bersamaan dengan kedatangan penumpang tetapi melalui barang kiriman.  "Sehingga piala tersebut dapat dikategorikan ke dalam fasilitas personal effect. Untuk memastikan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian guna pembuktian dan pemenuhan persyaratan pembebasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor," pungkasnya.  Diberitakan sebelumnya, seorang perempuan yang menekuni profesi sebagai penyanyi, Fatimah Zahratunnisa, membagikan pengalamannya saat berinteraksi dengan pegawai bea cukai pada tahun 2015 silam.  Fatimah tak terima disuruh bayar pajak atas piala yang dikirim ke Indonesia. Kemudian, dia mengajukan permohonan agar tidak dikenakan pajak itu dengan mengurus berbagai dokumen.  Namun ia mengaku pengalaman tersebut akan selalu dikenang sebagai kejadian buruk. Pasalnya, petugas yang berinteraksi dengan Ica Zahra sempat menyuruh menyanyi di lokasi diduga karena tidak percaya.  Setelah perjuangan itu, Ica Zahra berhasil membawa piala itu ke rumah. Namun, pengalaman itu akan selalu dikenangnya sebagai kejadian buruk.  “Untungnya bisa bawa pulang secara gratis akhirnya setelah tawar menawar secara ketat. Tapi adanya kalimat ‘kamu bisa bayar berapa?’ itu aku bawa dendam sampe sekarang,” sebutnya.

Menang Lomba di Jepang Ditagih Pajak Rp 4 Juta, BC Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/cukai-rokok-JP.jpg" alt="Karyawan PT Karyadibya Mahardhika melinting rokok di parbrik rungkut surabaya. senen. frizal/jawa pos" width="100%">
<figcaption>Karyawan PT Karyadibya Mahardhika melinting rokok di parbrik rungkut surabaya. senen. frizal/jawa pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberadaan rokok murah di pasar diperkirakan akan semakin merajalela seiring lemahnya kebijakan pengawasan harga jual rokok. Target penurunan prevalensi perokok muda terancam tidak tercapai bila pengawasan harga jual rokok belum optimal.  Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus, Gatot Sugeng Wibowo mengakui, pandemi Covid-19 membuat daya beli masyarakat melemah, sehingga mereka mengalihkan konsumsinya ke produk yang lebih murah.  “Di Kudus ada satu perusahaan yang turun golongan dari golongan I menjadi golongan II yaitu PT Nojorono Tobacco International. Sementara pabrikan yang bertahan pada golongan 1 adalah PT Djarum. Alasannya omset penjualan turun akibat pelemahan daya beli, selain itu kenaikan tarif cukai sehingga harga rokok dinaikkan semakin mahal,” ujar Gatot dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/3).  Sementara, Peneliti Center of Human and Economic Development Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (CHED ITB-AD) Jakarta Adi Musharianto menjelaskan, kebijakan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) saat ini memungkinkan harga jual rokok di bawah 85 persen harga pada pita cukai atau Harga Jual Eceran (HJE) yang telah ditetapkan Pemerintah.  Akibatnya, para perusahaan terutama yang berskala besar- berbondong-bondong menjual produknya jauh di bawah harga banderol.  “Percuma saja cukai rokok naik sampai 23 persen (tahun lalu) kalau realisasi HJE-nya disunat sampai puluhan persen,” ungkapnya.  Menurutnya, variabel kenaikan cukai yang tidak diikuti kebijakan pengawasan harga yang optimal itu dinillai sebagai kebijakan yang tidak selaras dan menciderai upaya pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia.  Ia pun meminta pemerintah meninjau kebijakan pengawasan harga ini dan memastikan pabrikan rokok tunduk terhadap ketentuan cukai dan HJE yang telah ditetapkan. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/03/2021/hotma-sitompul-terima-uang-rp-3-miliar-dari-hasil-fee-pengadaan-bansos/">Baca Juga: Hotma Sitompul Terima Uang Rp 3 Miliar dari Hasil Fee Pengadaan Bansos</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/03/2021/anak-muda-demokrat-sebut-jhoni-tinggal-di-planet-mars/">Baca Juga: Anak Muda Demokrat Sebut Jhoni Tinggal di Planet Mars</a>  “Variabel kenaikan cukai itu seharusnya menurunkan variabel prevalensi merokok, faktanya prevalensi turun sedikit atau inelastis dengan kenaikan cukai, bahkan prevalensi bisa naik akibat ada kebijakan lain yang tidak searah,” tuturnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, perusahaan rokok di Indonesia dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan jumlah produksi rokoknya dalam satu tahun. Perusahaan di golongan I dengan produksi lebih dari 3 miliar batang setahun dikenakan tarif cukai rokok tertinggi. Adapun golongan II dan III dengan produksi kurang dari 3 miliar batang setahun dikenakan tarif cukai yang lebih rendah.  Kenaikan produksi di golongan 2 dan 3 ini diprediksi tak hanya membuat konsumsi rokok murah naik, namun juga mengurangi pendapatan negara dari cukai rokok. Gatot memprediksi, kontribusi pabrik rokok golongan II dan III rata-rata naik menjadi antara 30 persen - 45 persen, namun belum dapat menutup kekurangan (shortfall) penerimaan cukai dari penurunan penjualan rokok golongan I.

Pengawasannya Lemah, Harga Rokok Makin Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/triwulan-pertama-penerimaan-cukai-baru-mencapai-rp-2-t_m_205885.jpeg" alt="Kepala DJP Jatim III Rudy Gunawan Bastari (kanan) dan Kepala DJBC Jatim II, Agus Hermawan saat menjalin sinergi untuk mengoptimalisasi penerimaan, Kamis (19/4)." width="100%">
<figcaption>Kepala DJP Jatim III Rudy Gunawan Bastari (kanan) dan Kepala DJBC Jatim II, Agus Hermawan saat menjalin sinergi untuk mengoptimalisasi penerimaan, Kamis (19/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama triwulan pertama ini, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Timur II telah mengamankan setidaknya 486.138 batang rokok ilegal dan 761 liter miras dengan potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp 333 juta. Padahal, wilayah DJBC Jatim II sendiri, target penerimaannya di tahun 2018 ini mencapai Rp 37,64 Triliun. Hingga triwulan pertama, penerimaannya baru sekitar Rp 2 Triliun. Oleh karena itu, pihak DJBC Jatim II semakin menggencarkan penertiban terhadap rokok ilegal dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Itu dilakukan untuk menyelamatkan potensi kerugian terhadap penerimaan negara akibat peredaran barang ilegal tersebut. "Upaya pemberantasan peredaran rokok dan miras ilegal ini digelar melalui Operasi Gempur yang digelar serentak di seluruh Indonesia," ujar Kepala DJBC Jatim II Agus Hermawan, Kamis (19/4). Dia menyampaikan, penertiban tersebut tidak hanya dilakukan di wilayah Malang Raya. Namun juga kawasan Pasuruan dan Probolinggo. Menurut Agus, sebenarnya Dirjen Bea Cukai tidak ingin hanya penindakan semata. Namun juga penindakan yang diiringi dengan upaya edukasi. "Bukan hanya penindakan, tetapi bagian penyuluhan juga turun. Karena ternyata ada sebagian penjual rokok yang tidak tahu jika terkait rokok ilegal yang dijualnya. Untuk itu, upaya edukasi juga penting," tutur Agus. Selain upaya penindakan dan edukasi, Dirjen Bea Cukai juga mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan di bidang kepabeanan dan cukai. Harapannya, agar bisa menekan keberadaan rokok ilegal. "Registrasi kepabeanan yang semula satu hari kerja menjadi hanya tiga jam. Perizinan pengusaha barang kena cukai yang semula 30 hari kerja kini menjadi tiga hari kerja. Dan masih banyak perizinan lainnya," tandasnya. Agus menambahkan, sebagai upaya untuk mengoptimalisasi penerimaan, pihaknya pun bersinergi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III. Program ini diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU), pada Kamis (19/4).

Triwulan Pertama, Penerimaan Cukai Baru Mencapai Rp 2 T