<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/20/IMG-20240220-WA0054-2503357557.jpeg" alt="PT Pertamina (Persero) sebagai induk usaha sekaligus Holding mengumumkan pengangkatan jajaran direksi baru Subholding dan Anak Perusahaan. (Pertamina)" width="100%">
<figcaption>PT Pertamina (Persero) sebagai induk usaha sekaligus Holding mengumumkan pengangkatan jajaran direksi baru Subholding dan Anak Perusahaan. (Pertamina)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT Pertamina (Persero) sebagai induk usaha sekaligus Holding mengumumkan pengangkatan jajaran direksi baru Subholding dan Anak Perusahaan di lingkungan Pertamina Group.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Direksi Subholding yang mengalami perubahan adalah PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), PT Pertamina New Renewable Energy (PNRE) dan PT Pertamina International Shipping (PIS). Selain itu, dua anak perusahaan yakni PT Pertamina Training &amp; Consulting (PTC) dan PT Patra Jasa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pergantian direksi merupakan hal biasa dalam perusahaan. Hal ini merupakan upaya penyegaran di lingkup Subholding dan Anak Perusahaan dan diharapkan akan meningkatkan kinerja Pertamina Group," kata Fadjar dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014201222/84-petugas-pemilu-2024-meninggal-menkes-sebut-lebih-rendah-dibanding-tahun-2019">84 Petugas Pemilu 2024 Meninggal, Menkes Sebut Lebih Rendah Dibanding Tahun 2019</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejalan dengan itu, Fadjar menjelaskan, Pertamina terus berkomitmen menjalankan transisi energi bersih serta melakukan dekarbonisasi untuk mencapai target NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat. Selain menumbuhkan bisnis, upaya-upaya energi bersih dan dekarbonisasi ini juga menjadi fokus bagi Pertamina Group.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertamina harus terus melakukan inovasi dan bergerak lebih lincah menghadapi tantangan bisnis di masa depan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak lupa, Pertamina juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada mereka yang telah berkontribusi ke Pertamina di periode sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terima kasih atas kinerja jajaran direksi Subholding dan Anak Perusahaan pada periode sebelumnya, yang telah memajukan bisnis Pertamina sesuai bisnisnya masing-masing,&rdquo; tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut adalah direksi baru Subholding dan Anak Usaha Pertamina:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>PT Pertamina Hulu Energi:</strong></div> <div dir="auto">a. Direktur Utama: Chalid Said Salim</div> <div dir="auto">b. Direktur SDM &amp; Penunjang Bisnis: Whisnu Bahriansyah</div> <div dir="auto">c. Direktur Keuangan: Dannif Danusaputro</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>PT Kilang Pertamina Internasional:</strong></div> <div dir="auto">a. Direktur Perencanaan &amp; Pengembangan Bisnis: Isnanto Nugroho S.</div> <div dir="auto">b. Direktur SDM dan Penunjang Bisnis: Tenny Elfrida.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>PT Pertamina New Renewable Energy</strong></div> <div dir="auto">a. Direktur Utama: John Eusebius Iwan Anis</div> <div dir="auto">b. Direktur SDM &amp; Penunjang Bisnis: Irzan Noor Rizki</div> <div dir="auto">c. Direktur Keuangan: Nelwin Aldriansyah</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>PT Pertamina International Shipping</strong></div> <div dir="auto">a. Direktur Perencanaan Bisnis: Eka Suhendra&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>PT Pertamina Training Consulting</strong></div> <div dir="auto">a. Direktur Operasi &amp; Pemasaran: Yudi Somantri&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>PT Patra Jasa</strong></div> <div dir="auto">a. Direktur Properti PT Patra Jasa: Dani Noor Achmad Sulaeman</div>

PT Pertamina (Persero) sebagai induk usaha sekaligus Holding mengumumkan pengangkatan jajaran direksi baru Subholding dan Anak Perusahaan.

Pertamina Group Tetapkan Jajaran Direksi Baru Subholding dan Anak Usaha, Berikut Daftar Namanya

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/BURSA-KARBON-3704104191.jpg" alt="Dirut Pertamina Nicke Widyawati memberikan plakat kepada Dirut Pertamina Hulu Energi Wiko Migantoro usai Peluncuran Bursa Karbon Indonesia di Gedung BEI Jakarta, Selasa (26/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Dirut Pertamina Nicke Widyawati memberikan plakat kepada Dirut Pertamina Hulu Energi Wiko Migantoro usai Peluncuran Bursa Karbon Indonesia di Gedung BEI Jakarta, Selasa (26/9/2023).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara resmi merombak jajaran direksi PT Pertamina (Persero). Perubahan itu sebagaimana disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan hari ini, Rabu (31/1) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam RUPS disepakati untuk mengangkat dua direksi baru Pertamina yaitu Wiko Migantoro sebagai Wakil Direktur Utama dan Ahmad Siddik Badruddin sebagai Direktur Manajemen Risiko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan tersebut tertuang dalam SK-25/MBU/01/2024 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa dengan penambahan jajaran Direksi diharapkan perseroan bisa bergerak semakin agresif dengan tetap mengutamakan aspek pengelolaan risiko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kedepannya Pertamina akan bekerja lebih agresif, lebih cepat dengan mengutamakan manajemen risiko. Dengan jajaran direksi baru ini Pertamina optimistis mencapai target menjadi perusahaan energi terdepan,&rdquo; kata Fadjar dalam keterangan resmi, Kamis (1/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Wiko Migantoro yang ditunjuk sebagai Wakil Direktur Utama sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau Subholding Upstream Pertamina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ahmad Siddik Badruddin yang ditunjuk sebagai Direktur Manajemen Risiko sebelumnya menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Berikut ini susunan terbaru Direksi Pertamina di awal tahun 2024:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Direktur Utama : Nicke Widyawati</div> <div dir="auto">- Wakil Direktur Utama : Wiko Migantoro</div> <div dir="auto">- Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin</div> <div dir="auto">- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha : A. Salyadi Dariah Saputra</div> <div dir="auto">- Direktur Logistik &amp; Infrastruktur : Alfian Nasution</div> <div dir="auto">- Direktur Keuangan : Emma Sri Martini</div> <div dir="auto">- Direktur Penunjang Bisnis : Erry Widiastono</div> <div dir="auto">- Direktur Sumber Daya Manusia : M Erry Sugiharto</div>

RUPS menyepakati untuk mengangkat dua direksi baru Pertamina yaitu Wiko Migantoro sebagai Wakil Direktur Utama dan Ahmad Siddik Badruddin.

Kementerian BUMN Rombak Jajaran Direksi Pertamina, Dirut PHE Wiko Migantoro jadi Wadirut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/ahok.jpg" alt="Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjhaja Purnama alias Ahok. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjhaja Purnama alias Ahok. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Di tengah kondisi kelangkaan elpiji melon, muncul kabar terkait internal Pertamina. Belakangan nama Nicke disebut-sebut akan digantikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang saat ini menduduki kursi komisaris utama Pertamina.</p> <p>Mengenai Ahok yang diisukan akan menjadi bagian dari direksi Pertamina, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pergantian kepemimpinan bisa saja terjadi. Pada Senin (24/7) lalu Erick memanggil jajaran komisaris-direksi beberapa perusahaan pelat merah. Mereka yang dipanggil berasal dari PT Pertamina, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PT KAI (Persero), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.</p> <p>Soal Pertamina, Erick menegaskan, saat ini belum ada kebutuhan yang membuat pihaknya memutuskan untuk merombak jajaran manajemen. &rdquo;Nah, apakah pergantian kepemimpinan itu bisa terjadi? Sampai sekarang belum. Saya rasa tour of duty bisa saja terjadi, tapi saya belum bisa mengonfirmasi kalau memang itu sudah ada keputusan,&rdquo; bebernya.</p> <p>Erick menceritakan bahwa pertemuannya dengan Pertamina lebih pada pembicaraan terkait kinerja perusahaan. Menurut Erick, dengan Ahok dirinya banyak mendiskusikan pemindahan Depo Plumpang yang sempat mengalami insiden kebakaran beberapa waktu lalu. &rdquo;Kami ingin menyamakan persepsi soal pemindahan depo itu,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Sedangkan pembicaraan dengan Nicke Widyawati lebih pada program-program kerja Pertamina. &rdquo;Kami ingin memastikan semua program sudah berjalan dan dilaksanakan dengan cepat dan terukur,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Jawa Pos sudah berupaya meminta tanggapan Ahok terkait kabar itu. Namun, hingga berita ini ditulis tadi malam, mantan gubernur DKI tersebut tak kunjung memberikan respons. <strong>(dee/agf/c9/oni)</strong></p>

Di tengah kondisi kelangkaan elpiji melon, muncul kabar terkait internal Pertamina. Belakangan nama Nicke disebut-sebut akan digantikan.

Ahok Diisukan Jadi Dirut Pertamina, Erick Thohir: Tour of Duty Bisa Terjadi, tapi Bukan Sekarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/ahok-miftah-3.jpg" alt="Basuki Tjahaja Purnama. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membongkar borok di perusahaan minyak terbesar di Indonesia dan kebiasaan antar sesama Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melaui <em>YouTube POIN</em>, Ahok menyinggung soal BUMN percetakan uang.<br /> <br /> Ahok menyebut, Perum Peruri meminta sejumlah dana kepada Pertamina senilai Rp 500 miliar untuk proses paperless. Ia mengaku dipaksa menandatangani persetujuan secara digital yang dinilai tidak masuk akal.<br /> <br /> "Saya dipaksa tanda tangan digital. Tapi Peruri gendeng juga, masa minta Rp 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina,” ujarnya seperti dikutip dari <em>Youtube POIN</em>, Rabu (13/9).<br /> <br /> Ahok mempertanyakan pemggunaan dana sebesar itu. "Itu sama aja udah dapat Pertamina. enggak mau bekerja lagi, tidur sepuluh tahun. jadi ular sanca, ular piton? saya bilang," ucapnya.<br /> <br /> Merespons hal tersebut, Staf Khusus Arya Sinulingga mengatakan, persoalan tersebut merupakan urusan antar bisnis BUMN. “Urusan Peruri misalnya, itu B to B. Kalau B to B, peruri memang punya ruang-ruang berbisnis dengan Pertamina ya itu mereka koordinasi aja untuk masalah harga. Kalau ga layak ya di tawar, kalau layak di beli, ya B to B,” jelasnya.<br /> <br /> Menurutnya, terkait aksi korporasi atau dalam hal ini kerjasama antar BUMN, Kementerian mempersilahkan untuk bersinergi dalam melakukan negosiasi dalam mencari keuntungan bersama.<br /> <br /> “Itu urusan mereka. Apalagi ini kan sama-sama BUMN, bagi kami Kementerian itu kaya kantong kiri, kantong kanan. Silahkan saja mereka bernegosiasi sebagai sesama perusahaan dan B to B gitu,” tuturnya.

Kata BUMN Soal Ahok Ungkap Peruri Minta Dana Rp 500 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/tppi-ahok-jokowi.jpg" alt="PAPARKAN TARGET: Presiden Jokowi bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok),  Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di kilang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TP" width="100%">
<figcaption>PAPARKAN TARGET: Presiden Jokowi bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok),  Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di kilang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TP</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka bobroknya Pertamina di akun Youtube POIN beberapa waktu lalu. VP Corporate Communication Fajriyah Usman merespons dan menghargai pandangan Ahok sebagai Komisaris Utama yang memiliki peran dalam melakukan pengawasan.<br /> <br /> “Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan,” ujarnya kepada <em>JawaPos.com</em>, Rabu (16/9).<br /> <br /> Menurutnya, hal tersebut juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan Direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif. Pihaknya juga bekerjasama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan.<br /> <br /> “Upaya Direksi Pertamina untuk menjalankan Perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan Groupnya, kerjasama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK,” jelasnya.<br /> <br /> Fajriyah menegaskan, hal yang bersifat aksi korporasi dilakukan manajemen dalam rangka pertumbuhan perusahaan dan juga memastikan ketahanan energi nasional, tentu saja pastinya akan mempertimbangkan internal resources dan dilakukan secara prudent dan profesional.<br /> <br /> “Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan, agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina,” ucapnya.<br /> <br /> Sebagai informasi, untuk program One Village One Outlet, saat ini dari 66 ribu kelurahan di seluruh Indonesia, sudah 82 persennya tersedia outlet LPG Pertamina. Sedangkan pertashop juga sudah ada 576 outlet Pertashop yang sudah terbangun dengan target 4.558 outlet.

Ahok Bongkar Bobroknya Sistem Manajemen, Begini Respons Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/oke-JKT-1-AHOK-KOMUT-PERTAMINA-FED-6.jpg" alt="Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019). Kehadiran Ahok di Kementerian BUMN untuk menerima surat keputusan (SK) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). FOTO : FEDRIK TARIGAN/" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019). Kehadiran Ahok di Kementerian BUMN untuk menerima surat keputusan (SK) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). FOTO : FEDRIK TARIGAN/</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.co</strong>m - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membahas terkait sistem gaji di perusahaannya. Dirinya berpendapat, terdapat permainan manipulasi gaji di perusahaan pelat merah tersebut. Misalnya, pegawai yang sudah tidak bekerja ataupun dicopot dari jabatannya masih mendapatkan gaji yang sama seperti saat menjabat di kursi sebelumnya.<br /> <br /> "Orang dicopot misalnya dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misalnya gaji Rp 100 juta lebih, masa dicopot gaji masih sama alasannya dia sudah orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda,” ujarnya dalam akun YouTube, seperti dikutip <em>JawaPos.com</em> Rabu (16/9).<br /> <br /> Ahok menyebut, sistem gaji di perusahaan minyak dan gas (Migas) tersebut dibuat menguntungkan sedemikian rupa, salah satunya gaji pokok yang terbilang besar.<br /> <br /> “Mereka bikin, gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin orang kerja sekian tahun bisa gaji pokok Rp 75 juta, dicopot ngga ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila saja nih. Nah itu yang kita lagi ubah sistem kita," ucapnya.<br /> <br /> Selain itu, lanjutnya, Ahok juga mengatakan manajemen direksi terkesan cenderung bermain aman dengan melobi Menteri BUMN. Sebab, dirinya yang menjabat sebagai Komisaris Utama di Pertamina pun tidak diberitahu terkait perombakan di tubuh manajemen.<br /> <br /> "Dia ganti direktur pun tanpa kasih tahu saya, makanya saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobinya ke menteri, karena yang menentukan menteri,” tuturnya.<br /> <br /> Ahok mengakui, posisi komisaris pun merupakan titipan dari Kementerian BUMN. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian," imbuhnya<br /> <br /> Meskipun demikian, Ahok mengaku memiliki cara agar hal tersebut tidak lagi terulang yaitu dengan memangkas sistem birokrasi. Ahok menyebut, setiap insan berhak memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan yang bagus jika personalnya pun berkinerja bagus.<br /> <br /> "Saya potong jalur birokrasi mereka. Pertamina itu dulu naik pangkat mesti pakai PRL (Pertamina Reference Level). Jadi orang mesti kerja sampai SPV itu bisa sampai 20-an tahun ke atas. Saya potong, semua mesti lelang terbuka," tutupnya.

Ahok: Gaji Pokok Pertamina Bisa Rp 75 Juta, Nggak Kerja Juga Dibayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/ahok-bumn.jpg" alt="Menteri ESDM Arifin Tasrif (tengah) bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati  dan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama hadir saat pembukaan Pertamina Energy Forum 2019 di Jakarta, Selasa (26/11/2019). PT Pertamina (Persero) menggela" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Arifin Tasrif (tengah) bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati  dan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama hadir saat pembukaan Pertamina Energy Forum 2019 di Jakarta, Selasa (26/11/2019). PT Pertamina (Persero) menggela</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membongkar aib Pertamina. Mulai dari melobi menteri BUMN hingga soal gaji direksi.<br /> <br /> Seperti dikutip<em> Fajar.co (Jawa Pos Group)</em>, Ahok mengatakan, perubahan posisi direksi tidak diketahuinya selaku Komisaris Utama, sebab direksi Pertamina langsung melobi keada menteri BUMN.<br /> <br /> “Ganti direktur bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Direksi-direksi semua mainnya lobi ke menteri, karena yang menentukan itu menteri,” ujarnya dikutip dari<em> YouTube, POIN,</em> selasa (15/9)<br /> <br /> Ahok juga mengungkap bahwa direksi, komisaris di Pertamina rata-rata titipan dari kementerian-kementerian terkait.<br /> <br /> Ahok bahkan mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti seperti sistem di Singapura yang memiliki Temasek Holding. “Kalau bisa Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation,” pungkasnya.<br /> <br /> Sementara itu, Wakil Sekertaris (Wasekjen), Partai Gerindra, Andre Rosiade meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir agar mencopot Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Andre menilai, selama menjabat Ahok tidak memperlihatkan kinerja yang baik. Sebaliknya hanya membuat kegaduhan.<br /> <br /> “Pak Presiden Jokowi yang saya hormati, setelah melihat kinerja dan perilaku saudara Basuki Tjahja Purnama sebagai Komut Pertamina, saya usulkan ke pak Jokowi dan pak Menteri Erickthohir untuk mencopot saudara BTP dari jabatannya karena menimbulkan kegaduhan dan Kinerja yang bersangkutan juga biasa-biasa sajam,” ujar Andre Rosiade dikutip akun Twitternya, Rabu (16/9).

Ahok Marah dan Bongkar Aib Pertamina, Ini Respons Anak Buah Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Dirut-Pertamina-Nicke-Widyawati-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Dirut Pertamina Nicke Widyawati Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Dirut Pertamina Nicke Widyawati Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Upaya restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) melaju kencang di bawah Menteri BUMN Erick Thohir. Kali ini giliran perusahaan minyak pelat merah, yakni Pertamina, yang dirombak. Jumlah direktur Pertamina yang sebelumnya sebelas dipangkas menjadi hanya enam.<br /> <br /> Perombakan kursi direksi Pertamina tersebut disampaikan Erick seusai rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Pertamina kemarin (12/6). Erick menegaskan bahwa jumlah direktur dipangkas karena perusahaan tersebut sudah berbentuk holding energi.<br /> <br /> Pertamina didukung subholding yang terdiri atas anak-anak usaha pendukung bisnis inti. ”Sehingga tidak perlu banyak direksi. Cara ini bisa membuat Pertamina lebih efisien dan bersinergi,” tegasnya.<br /> <br /> Erick menilai gemuknya struktur organisasi berpotensi membuat Pertamina tak bisa bergerak lincah dalam bisnis. Salah satu yang disinggung Erick adalah persoalan di hulu tentang lifting minyak dan gas yang terus menurun.<br /> <br /> Selain pemangkasan jumlah direktur, beberapa nomenklatur jabatan juga diubah. Enam direktur yang menjabat saat ini adalah Direktur Utama Nicke Widyawati, Direktur Penunjang Bisnis M. Haryo Yunianto, Direktur Keuangan Emma Sri Martini, Direktur Sumber Daya Manusia Koeshartanto, Direktur Logistik dan Infrastruktur Mulyono, serta Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Iman Rachman. Sedangkan lima kursi direktur yang dihapus adalah direktur hulu, direktur pengolahan, direktur pemasaran korporat, direktur pemasaran ritel, serta direktur megaproyek pengolahan dan petrokimia.<br /> <br /> Erick mengaku akan terus konsisten merestrukturisasi perusahaan pelat merah supaya fokus pada bisnis inti masing-masing. Dia berharap langkah tersebut dapat membuat kinerja Pertamina lebih baik. ”Kita mau konsisten dalam program restrukturisasi dan konsolidasi (BUMN, Red) ini,” tegasnya.<br /> <br /> Mengenai kursi direktur utama yang masih dijabat Nicke, Erick menjelaskan bahwa pihaknya mempertahankan Nicke lantaran menilainya masih memenuhi key performance indicator (KPI). ”Saya mengutamakan capaian KPI-nya. Bu Nicke memenuhi itu,” beber Erick.<br /> <br /> Meski demikian, Erick memberikan tugas baru kepada Dirut Pertamina. Erick menargetkan Pertamina harus mampu membawa satu atau dua anak perusahaan untuk melantai di bursa saham alias go public. ”Kami mau dalam dua tahun ini subholding Pertamina ada yang go public. Target Bu Nicke, harus bisa bawa setidaknya satu atau dua subholding,” tegasnya.<br /> <br /> Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai pemangkasan jajaran direksi Pertamina memang mengarah kepada penguatan manajemen pada sistem holding. Mamit menganggap pengurangan direksi akan berdampak pada efisiensi dan kemudahan koordinasi. ”Tampak beberapa direktorat yang fungsinya sama dilebur,” ujarnya.<br /> <br /> Meski demikian, ada kritik dari pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi. Dia menyoroti nama Nicke Widyawati yang kembali ditunjuk sebagai direktur utama. Menurut Fahmy, kinerja Nicke kurang maksimal membawa Pertamina menjadi lebih maju. ”Misalnya indikator perolehan laba yang dicatatkan dari dana kompensasi pemerintah, jadi bukan dari pendapatan usaha,” ungkapnya.<br /> <br /> Fahmy juga menilai Pertamina tidak berhasil menaikkan lifting minyak dari sumur-sumur yang dikelola. Ditambah lagi sederet rencana pembangunan kilang minyak yang tidak ada kemajuan berarti. ”Proyek kilang jangan sampai tertunda lagi. Untuk hulu migas, Pertamina perlu eksplorasi lapangan baru. Mengenai langkah efisiensi, saya kira memang itu mengacu pada struktur holding,” pungkasnya.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=McwqmGxNku4<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=S4miagQy9U8<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=kzr-GRUgvl8

Erick Thohir Hapus Lima Kursi Direktur Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ganti-direksi-pertamina-jokowi-harus-minta-penjelasan-menteri-bumn_m_189939.jpeg" alt="Presiden Jokowi" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo dianggap perlu memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno terkait pergantian Direksi Pertamina. Sebab, banyak hal yang janggal dan perlu dijelaskan soal perombakan struktur direksi tersebut.</p><br /> <p>"Secara RUPS, tentu saja Kementerian BUMN yang bertanggung jawab. Panggil saja Menteri BUMN," kata Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dalam keterangan tertulis, Senin (19/2).</p><br /> <p>Pemanggilan tersebut, menurut Fabby, sangat penting. Pasalnya, banyak keanehan dalam perubahan nomenklatur direksi yang diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertengahan Februari 2018 lalu.</p><br /> <p>Bukan hanya soal penghapusan posisi Direktur Gas yang semula dijabat Yenni Andayani. Namun, juga adanya dua jabatan baru, yaitu Direktur Pemasaran Retail serta Direktur Logistik, Supply Chain, Infrastruktur.</p><br /> <p>Keanehan pertama, soal waktu. Sebab, saat ini <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/16/189221/pertamina-tambah-pasokan-bbm-dan-elpiji-saat-imlek" target="_blank">Pertamina</a> sedang dalam proses holding BUMN Migas. Baru saja RUPS sebelumnya menegaskan rencana holding, namun pada RUPS berikut justru terjadi perombakan direksi.</p><br /> <p>"Serius tidak dengan holdingisasi tersebut? Kalau Pemerintah serius, seharusnya perubahan struktur bisa dilakukan setelah holding selesai. Itu lebih tepat. Kalau sekarang, apa urgensinya?" tutur Fabby.</p><br /> <p>Selain persoalan waktu, Fabby juga menyoroti perubahan struktur yang menjadi lebih gemuk. Sayangnya, penambahan dua direktur baru itu malah tidak sesuai dengan bisnis migas Pertamina. "Kok malah seperti bank. Kalau bank memang ada pemisahan pelanggan retail dan korporat. Tetapi Pertamina itu kan bisnisnya dari hulu ke hilir, yang harusnya terintegrasi dari hulu ke hilir," kata dia.</p><br /> <p>Fabby tidak menampik bahwa struktur baru seperti itu malah mengacaukan sistem internal Pertamina yang selama ini sudah berjalan baik. Struktur yang baru ini membuat Pertamina tidak integrasi dari hulu ke hilir. "Jadi ada implikasi yang membuat antardireksi menjadi tidak sinkron. Selain itu, <em>cost</em> juga semakin besar," terangnya.</p><br /> <p>Mengenai alasan perubahan susunan direksi yang disebut untuk mengatasi masalah kelangkaan LPG 3 Kg, dirinya tidak sependapat. Menurutnya, kelangkaan gas melon bukan kesalahan Pertamina. Sebab, LPG 3 Kg merupakan komoditas subsidi. Dalam hal ini, ujarnya, Pertamina hanya melakukan distribusi sesuai kuota.</p><br /> <p>Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Berry Nahdian Furqon juga sependapat bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno harus bertanggung jawab terhadap perubahan nomenklatur direksi Pertamina. Pasalnya, perubahan tersebut potensial berdampak pada lingkungan hidup.</p><br /> <p>"Presiden harus meminta penjelasan Bu Menteri. Menteri BUMN yang bertanggung jawab atas semua ini," terangnya.</p><br /> <p>Menurut Berry, penghapusan posisi Direktur Gas, sangat mungkin memunculkan gejolak pada industri migas. Antara lain, seperti yang dikhawatirkan kalangan industri bahwa akan memunculkan ketidakpastian mengenai harga dan pasokan. Imbasnya, industri bisa mengalihkan penggunaan gas kepada bahan bakar lain yang mereka anggap lebih ekonomis, seperti solar atau batu bara.</p><br /> <p>Kalau ini terjadi, kata Berry, maka merupakan kemunduran. Dengan alasan menekan biaya produksi, industri bisa saja kembali pada bahan bakar fosil tersebut. Padahal seperti diketahui, solar dan batu bara akan menghasilkan emisi tinggi yang berdampak pada pemanasan global. Ini tentu berbeda dengan gas, yang jauh lebih bersih.</p><br /> <p>"Lingkungan hidup akan terancam, hanya karena perombakan struktur direksi," tandasnya.</p>

Ganti Direksi Pertamina, Jokowi Harus Minta Penjelasan Menteri BUMN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#direksi pertamina

Berita Terkini