<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/JKT_GARUDA-TRAVEL-FAIR-2025_HANUNG-HAMBARA_16102025-2-525463762.jpg" alt="Pengunjung berburu tiket pesawat di ajang Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2025 di NICE PIK2, Tangerang, Kamis (16/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengunjung berburu tiket pesawat di ajang Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2025 di NICE PIK2, Tangerang, Kamis (16/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Semenjak operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah komando Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara Indonesia), beragam terobosan yang dilakukan untuk perusahaan pelat merah. Contohnya untuk maskapai Garuda Indonesia yang di jajaran direksi terdapat profesional dari luar alias warga negara asing (WNA).&nbsp; Kebijakan itu mendapat dukungan dari Istana. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengklaim kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang bagi WNA untuk memimpin BUMN bukanlah upaya menggantikan tenaga profesional dalam negeri, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan standar manajemen di tingkat global.&nbsp; &ldquo;Kita sadari bahwa mungkin kita perlu juga. Jangan kita menutup diri atau mempermasalahkan (status kewarganegaraan) WNI, WNA. Kalau WNI mampu ya kita dorong, kalau kemudian kita merasa untuk sementara waktu kita membutuhkan skill dan kompetensi dari seseorang yang kebetulan dia WNA, kenapa tidak?,&rdquo; ujar Prasetyo sebagaimana dilansir Antara pada Jumat (17/10).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016717824/giliran-joey-pelupessy-buka-suara-ajak-garuda-fans-terus-dukung-timnas-indonesia-dan-ketua-pssi-erick-thohir">Giliran Joey Pelupessy Buka Suara! Ajak Garuda Fans Terus Dukung Timnas Indonesia dan Ketua PSSI Erick Thohir</a> Menurut dia, pemerintah tetap mengutamakan tenaga profesional dari Indonesia untuk posisi strategis di BUMN. Namun, dalam kondisi tertentu kehadiran tenaga ahli asing bisa menjadi katalis untuk memperkuat tata kelola perusahaan pelat merah agar lebih adaptif terhadap praktik bisnis internasional.&nbsp; Prasetyo mencontohkan kebijakan itu seperti strategi dalam dunia sepak bola. Pelatih asing sering dihadirkan untuk meningkatkan performa tim nasional.&nbsp; &ldquo;Sama seperti pelatih sepak bola. Kalau ada pelatih lokal yang bagus, ya kita pakai pelatih lokal. Tapi kalau kita membutuhkan pelatih asing, ya enggak ada masalah juga karena kadang-kadang kita butuh itu untuk memacu kita (timnas),&rdquo; katanya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016711355/danantara-tunjuk-dua-wna-jadi-direktur-di-garuda-indonesia-intip-rekam-jejaknya">Danantara Tunjuk Dua WNA jadi Direktur di Garuda Indonesia, Intip Rekam Jejaknya</a> Prasetyo memastikan bahwa dasar hukum bagi kebijakan rekrutmen WNA di BUMN sudah diatur dalam regulasi internal yang baru disesuaikan. &ldquo;Ada di BUMN,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Sebelumnya, kebijakan ini mulai terlihat ketika PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menunjuk dua WNA dalam jajaran direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Oktober 2025. &nbsp; Keduanya adalah Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dan Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi.&nbsp; Balagopal Kunduvara yang sebelumnya menjabat sebagai Divisional Vice President Financial Services di Singapore Airlines (2021&ndash;2025). Sementara Neil Raymond Mills merupakan mantan Chief Procurement Officer dan Head of Transformation di Scandinavian Airlines (2024&ndash;2025) serta konsultan penerbangan di NM Aviation Limited (2022&ndash;2025).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016710547/ceo-danantara-rosan-roeslani-jelaskan-penempatan-ekspatriat-di-garuda-indonesia">CEO Danantara Rosan Roeslani Jelaskan Penempatan Ekspatriat di Garuda Indonesia</a> Langkah ini menuai beragam pandangan, namun pemerintah menegaskan bahwa setiap penunjukan tetap dilakukan dengan prinsip selektivitas dan profesionalisme.

Profesional atau warga negara asing (WNA) kini hadir dalam jajaran direksi Garuda Indonesia. Mereka diharapkan dapat perkuat daya saing.

Contohkan Timnas Indonesia, Mensesneg Klaim WNA Jadi Direksi Garuda untuk Perkuat Daya Saing Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/20/20230420_100308-2241131925.jpg" alt="Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. ANTARA/Azmi Samsul Maarif" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. ANTARA/Azmi Samsul Maarif</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jawapos.com - Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra melarang karyawan Garuda beserta keluarganya untuk menggunakan fasilitas terbang gratis selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini. Periode libur Nataru ditetapkan selama 18 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak ada satupun orang Garuda atau keluarga Garuda diperbolehkan terbang di tanggal 18 Desember 2023 - 8 Januari 2024 untuk memastikan bahwa publik yang bayar yang dapat kesempatan," kata Irfan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR-RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Irfan menegaskan aturan larangan penggunaan fasilitas terbang gratis dengan maskapai selama libur Nataru itu berlaku untuk seluruh karyawan, jajaran direksi, komisaris beserta keluarganya. Apabila tetap ingin melakukan perjalan dengan fasilitas perusahaan, Irfan mengimbau karyawan agar dilakukan sebelum periode libur Nataru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013303591/garuda-indonesia-kerja-sama-dengan-hyundai-penumpang-dapat-fasilitas-lebih-dengan-palisade">Garuda Indonesia Kerja Sama dengan Hyundai, Penumpang Dapat Fasilitas Lebih dengan Palisade</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Irfan mengungkapkan larangan ini bukan serta-merta hak karyawan untuk menikmati fasilitas penerbangan secara gratis dihilangkan. Menurutnya, aturan itu dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas penerbangan digunakan bagi kepentingan masyarakat di saat momentum libur Nataru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012796453/erick-thohir-ungkap-alasan-merger-garuda-indonesia-citilink-indonesia-dan-pelita-air">Erick Thohir Ungkap Alasan Merger Garuda Indonesia, Citilink Indonesia dan Pelita Air</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kita tidak hilangkan fasilitasnya, kita batasi saja penggunaanya. Jadi kalau bertemu dengan orang Garuda (saat momen libur Nataru), saya pastikan mereka bayar seperti bapak dan ibu juga yang membayar," lanjut Irfan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara untuk persiapan Nataru, Garuda Indonesia telah menyiapkan 102 pesawat dengan total ketersediaan tempat duduk mencapai 1.890.624 unit. Adapun total ketersediaan pesawat dan tempat duduk itu merupakan gabungan dari Garuda Indonesia dan Citilink.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sangat siap karena Nataru adalah peak season selain lebaran," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perlu diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi penumpang angkutan udara selama periode Nataru mencapai 4 juta orang. Angka ini meningkat 19 persen lebih tinggi dibandinkan dengan periode Nataru tahun 2022 sebanyak 3,4 juta orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, untuk moda transportasi yang akan menjadi favorit masyarakat untuk melakukan perjalanan saat libur Nataru adalah kendaraan roda empat tercatat sebesar 35 persen atau 39,97 juta orang. Sedangkan sepeda motor 17,92 persen atau 20,14 juta orang dan KAI 13 persen atau sekitar 14,79 persen orang.</div>

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra melarang karyawan Garuda beserta keluarganya untuk menggunakan fasilitas terbang gratis.

Bos Garuda Larang Direksi, Karyawan dan Keluarganya Gunakan Fasilitas Terbang Gratis Selama Libur Nataru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/JKT_SEMANGAT-BARU-GARUDA_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Direktur Utama Irfan Setiaputra (kiri) bersama dengan Komisaris Utama Garuda Indonesia Triawan Munaf (kanan) saat diskusi" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Irfan Setiaputra (kiri) bersama dengan Komisaris Utama Garuda Indonesia Triawan Munaf (kanan) saat diskusi</figcaption>
</figure><h3>Pengembalian Pesawat ke Lessor Bagian dari Hasil Negosiasi</h3> JawaPos.com – Yenny Wahid resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai komisaris independen Garuda Indonesia kepada Kementerian BUMN. Dia mengaku, keputusan berat tersebut dia ambil sebagai upaya kecil untuk membantu maskapai pelat merah itu melakukan efisiensi.  ”Semoga ini ada manfaatnya agar lebih efisien," ucap Yenny melalui video di akun Twitter pribadinya.  "Sehingga Garuda ke depannya bisa terus diselamatkan dan bisa mengudara dengan perkasa,” lanjutnya kemarin (13/8).  Pada unggahan di Instagram tujuh hari lalu, Peter Gontha juga menyatakan sudah mengajukan mundur dari kursi komisaris Garuda sejak Januari lalu. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) kemarin (13/8), perubahan pengurus perseroan itu pun jadi salah satu agenda pembahasan.  Dalam pernyataan resminya, Direktur Utama Irfan Setiaputra mengatakan, RUPST memberhentikan dengan hormat Triawan Munaf dari jabatan komisaris utama, Peter F. Gontha selaku komisaris, Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang lebih dikenal dengan nama Yenny Wahid dan Elisa Lumbantoruan dari kursi komisaris independen. Juga di jajaran direksi: Dony Oskaria yang sebelumnya menjabat wakil direktur utama dan M. Rizal Pahlevi dari jabatan direktur niaga dan kargo.  Irfan mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kontribusi yang diberikan para pengurus perseroan yang telah menyelesaikan tugasnya. Keputusan tersebut tentu tidak mudah.  Namun, itu merupakan bagian yang tak terhindarkan. Mengingat dari waktu ke waktu Garuda Indonesia telah melakukan upaya pengurangan jumlah karyawan buntut dari turbulensi akibat pandemi Covid-19.  ”Kehilangan dua orang direksi merupakan sebuah pukulan yang berat. Ini tentu saja menciptakan komplikasi, tapi kita siap jalani ini,” ungkapnya.  Langkah restrukturisasi harus ditempuh untuk mempersiapkan Garuda menjadi sebuah perusahaan dengan tata kelola yang agile, fokus, dan adaptif. Khususnya untuk menghadapi tantangan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.  Dengan restrukturisasi itu, jajaran komisaris Garuda Indonesia hanya menyisakan tiga orang: Timur Sukirno sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen, Chairul Tanjung sebagai komisaris, dan Komisaris Independen Abdul Rachman. Dengan jajaran pengurus Garuda Indonesia yang baru, kata Irfan, direksi diharapkan fokus pada restrukturisasi. Bukan cuma finansial, melainkan juga organisasi dan sumber daya manusia.  Dari sisi bisnis, penerbangan akan berfokus ke kargo. Mantan CEO PT Cipta Kridatama itu menyebut, penerbangan internasional rata-rata mengangkut lebih dari 25 ton kargo setiap kali terbang. Dia juga memastikan rute yang diterbangkan itu adalah yang profitable. ”Sementara kita belum bisa mengharapkan keterisian penumpang yang maksimal,” ujarnya.  Sementara itu, Irfan menyatakan bahwa upaya restrukturisasi utang masih berproses bersama para advisor untuk memutuskan rencana bisnis ke depan. Nanti rencana bisnis tersebut digunakan sebagai justifikasi untuk pengajuan proposal kepada para kreditur, lessor, maupun Angkasa Pura I dan II.  Ada lima advisor yang digandeng Garuda Indonesia. Mereka adalah PT Mandiri Sekuritas sebagai lead advisor, McKinsey &amp; Company untuk business advisor, dan Guggenheim Partners menjadi financial advisor. Adapun untuk legal advisor, perseroan menunjuk Cleary Gottlieb dan Assegaf Hamzah &amp; Partners.  Semula, Irfan berharap proposal tersebut segara rampung. Namun, ternyata banyak komplikasi dalam penyusunan proposal. Termasuk diskusi dengan para pemegang saham.  ”Sudah ada draf. Tapi karena sifatnya internal, jadi masih kita utak-atik lagi. Belum selesai,” bebernya.  Menanggapi pengembalian sejumlah pesawat kepada lessor, dia menjelaskan, itu merupakan bagian dari hasil negosiasi. Selanjutnya, manajemen Garuda Indonesia terus memantau sejumlah lessor yang meminta pengembalian pesawat atau tidak.  Terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan transformasi dan efisiensi di Garuda Indonesia terus dilakukan dengan tepat dan cepat. Dia meminta manajemen Garuda Indonesia berfokus pada dua hal utama. Yakni, perubahan model bisnis dengan berfokus pada layanan penerbangan domestik. Selain itu, negosiasi dengan lessor.  ”Baik lessor yang memang memiliki hubungan business-to-business baik namun kontraknya perlu dinegosiasi ulang, juga lessor yang tersangkut kasus yang saat ini sudah masuk dalam proses hukum,” kata Erick.  Menurut dia, saat ini merupakan momen bagi Garuda Indonesia untuk bersih-bersih dari permasalahan keuangan dan kinerja operasional. Juga, menata kembali fundamental bisnisnya. ’’Setiap prosesnya akan saya kawal penuh,” tegasnya.  Di sisi lain, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G. Talattov menilai, pengunduran diri komisaris dan pemangkasan jumlah direksi sangat wajar dan memang semestinya dilakukan oleh Garuda Indonesia. Keputusan itu menjadi sinyal bahwa perusahaan penerbangan pelat merah tersebut sudah menunjukkan sense of crisis. ’’Tentu nasib Garuda masih jauh dari kepastian. Sekarang ini yang paling penting buat Garuda bagaimana bisa survive, masih bisa tetap hidup,” terang Abra kepada Jawa Pos tadi malam.  Abra juga menilai perlunya audit terkait leasing pesawat Garuda Indonesia. Menilik rasio sewa pesawat terhadap pendapatan perusahaan mencapai 24,7 persen. Angka tersebut terbesar di seluruh maskapai di dunia.  ”Ini perlu transparansi dari manajemen terhadap publik. Sejauh mana jumlah pesawat yang sudah dikembalikan sepanjang satu semester ini?” imbuhnya.  Sementara itu, Yenny mengungkapkan, pada awalnya dirinya agak setengah segan untuk masuk ke Garuda Indonesia. Namun, begitu bergabung, putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid itu malah jatuh cinta. ’’Meski masalahnya seabrek,” katanya.

Garuda Indonesia Pangkas Jumlah Komisaris-Direksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/andre-rosiade-drian-bintang.jpg" alt="Andre Rosiade." width="100%">
<figcaption>Andre Rosiade.</figcaption>
</figure>Jajaran manajemen baru PT Garuda Indonesia diminta langsung tancap gas. Banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan. Mulai masalah finansial seperti utang hingga harmonisasi internal perusahaan. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Umar Wirahadi dengan anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade Selasa (28/1).  ---  Menteri BUMN sudah merombak struktur manajemen direksi dan komisaris Garuda Indonesia. Bagaimana pandangan DPR atas komposisi baru itu?  Pertama, tentu itu kewenangan mutlak menteri BUMN. Dalam UU 19/2003 tentang BUMN, menteri BUMN berhak mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris. Kami tidak ingin berdebat tentang kapasitas jajaran manajemen yang baru.  Tentu Pak Erick Thohir (menteri BUMN, Red) sudah memiliki pertimbangan yang matang sebelum mengangkat direksi dan komisaris. Nah, sekarang kami di DPR tidak mau masuk terlalu jauh. Biarkan saja mereka bekerja. Nanti, setelah seratus hari kerja, baru kami tanyakan progresnya.  Beberapa nama komisaris adalah mantan anggota tim sukses Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019. Apakah itu bentuk bagi - bagi jabatan?  Saya kira semua orang punya hak politik. Kalau memang ada, dulu punya preferensi politik ke Pak Jokowi, itu biasa. Jangan dipolitisasi.  Saya kira figur seperti Triawan Munaf yang duduk sebagai komisaris utama (Komut) punya kapasitas. Beliau pernah menjadi kepala Badan Ekonomi Kreatif selama lima tahun. Pengalaman itu bisa membantu dalam memperbaiki pola manajemen bisnis di tubuh Garuda Indonesia.  Yenny Wahid juga punya kapasitas. Beliau adalah komisaris independen yang bisa dipercaya karena sudah teruji kemampuannya. Saya kira tim itu cukup menjanjikan dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sekarang kita berikan kesempatan untuk bekerja.  Di awal masa kerja seperti sekarang, apa yang harus diprioritaskan untuk dibenahi manajemen?  Tentu harus konsolidasi internal dulu. Jajaran direksi dan komisaris harus membangun harmonisasi internal yang merekatkan hubungan semua pegawai dan karyawan. Itu penting untuk membangun budaya kerja yang harmonis.  Setelah itu, barulah bicara target-target perusahaan. Terutama, menuntaskan permasalahan finansial, utang perusahaan. Saat ini Garuda Indonesia masih menanggung utang Rp 6,8 triliun. Direksi dan komisaris harus bekerja keras mencari terobosan. Manajemen baru jangan banyak drama.  Terobosan apa yang bisa dilakukan oleh manajemen?  Pendapatan Garuda Indonesia harus diperbaiki. Jangan hanya mengandalkan ticketing yang menyumbang 5 persen. Pendapatan nontiket seperti kargo bisa dimaksimalkan. Jika dikelola dengan baik, pendapatan kargo bisa di atas 11 persen. Sebab, sekarang saja sedang low season.  Saya ke Padang hampir setiap pekan. Pesawat sekarang sepi. Bahkan, sering kali penerbangan dibatalkan karena tak ada penumpang. Jadi, harus ada pendapatan nontiket yang diusahakan supaya naik.

Andre Rosiade: Bangun Harmonisasi Internal, Jangan Banyak Drama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/PERESMIAN-BIOSKOP-RAKYAT-DERY-RIDWANSAH-6.jpg" alt="Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf saat peresmian Bioskop Rakyat di Pasar Teluk Gong, Jakarta, Senin (7/10). Bioskop rakyat, Indiskop, yang memutar film-film Indonesia ini merupakan garapan Perumda Pasar Jaya yang bekerja sama dengan Persatuan Art" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf saat peresmian Bioskop Rakyat di Pasar Teluk Gong, Jakarta, Senin (7/10). Bioskop rakyat, Indiskop, yang memutar film-film Indonesia ini merupakan garapan Perumda Pasar Jaya yang bekerja sama dengan Persatuan Art</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kursi direktur utama (Dirut) PT Garuda Indonesia (Persero) akhirnya terisi pejabat definitif. Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Irfan Setiaputra sebagai Dirut maskapai pelat merah itu. Kemarin rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) menyepakati penunjukan Irfan.  RUPSLB juga menyetujui penunjukan jajaran komisaris yang baru. Di antaranya, mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf menjadi komisaris utama (Komut) dan putri Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, sebagai komisaris independen. ”Pemegang saham seluruhnya sepakat, persentasenya 99,98 persen. Persetujuannya almost perfect (hampir sempurna) atas usulan yang masuk,” ujar pemimpin RUPSLB Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol setelah acara di Gedung Garuda City Center, Tangerang, kemarin.  Struktur komisaris dan direksi baru Garuda tersebut, kata dia, diharapkan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Pihaknya meyakini seluruh karyawan Garuda mendukung penuh tim baru itu. ”Tim ini cukup menjanjikan. Mereka bisa berbuat lebih baik daripada tim-tim sebelumnya,” lanjut mantan Komut Garuda Indonesia tersebut.  Pihaknya pun menyampaikan pesan kepada tim komisaris dan direksi baru Garuda tersebut. Khususnya kepada Triawan Munaf. Bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola perusahaan penerbangan nasional tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/YENNY-WAHID-SILATURAHMI-RAMADHAN-FEDRIK-TARIGAN-4-750x476.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> YENNY WAHID (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Salah satunya, kata Sahala, memperhatikan profesi pilot dan awak kabin. Sebab, keduanya memegang peran penting dalam pengelolaan perusahaan yang bergerak di industri penerbangan. ”Ada dua profesi luar biasa di sini. Profesi pilot memang sangat diatur (regulated), tapi perlu dibina dan harus dekat. Sebab, pilotlah yang menentukan keselamatan banyak orang di sini,” jelasnya.  Terkait penunjukan tim komisaris dan direksi yang baru tersebut, Erick menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya untuk mencari figur terbaik. Dia pun berharap Irfan sebagai Dirut mampu menjalankan amanah dengan baik. ”Bisa mengikuti prinsip good corporate governance dan membawa Garuda lebih baik lagi,” ujarnya.  Untuk Komut, Erick berharap Triawan mampu memberikan masukan strategi pemasaran serta meningkatkan citra Garuda yang sempat tercoreng. Adapun masuknya Yenny Wahid dalam jajaran komisaris, kata Erick, yang bersangkutan merupakan figur perempuan yang sangat mumpuni. ”Yenny Wahid merupakan komisaris independen perwakilan publik yang dapat dipercaya,” katanya.  Sementara itu, dalam hasil RUPSLB tersebut, terdapat beberapa perbedaan susunan direksi dan komisaris. Saat ini Garuda memiliki komisaris dan wakil komisaris utama. Direktur utama juga memiliki wakil. Selain Triawan dan Yenny, Chairal Tanjung dipercaya menjadi wakil komisaris utama. Kemudian, Elisa Lumbantoruan menjadi komisaris independen dan Peter Gontha sebagai komisaris.  Untuk jajaran direksi, Dony Oskaria mendampingi Irfan Setiaputra sebagai wakil Dirut. Lalu, Fuad Rizal masih menjadi direktur keuangan dan manajemen risiko dan Tumpal Manumpak Hutapea sebagai direktur operasi. Direktur human capital dijabat Aryaperwira Adileksana. Rahmat Hanafi menjadi direktur teknik. Kemudian, posisi direktur layanan, pengembangan usaha, dan IT diisi Ade R. Susardi serta direktur niaga dan kargo diduduki M. Rizal Pahlevi.

Menanti Kiprah Triawan Munaf-Yenny Wahid di Kursi Komisaris Garuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/SERTIJAB-MENTERI-BUMN-DERY-RIDWANSAH-5.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir . Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir . Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku terkejut terkait mantan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang juga menjabat sebagai komisaris di anak dan cucu perusahaan tersebut. Dengan kata lain, mereka rangkap jabatan.  Erick mengatakan, dirinya akan meninjau kembali peraturan di Kementerian BUMN mengenai hal tersebut. Namun, jika dilihat secara etika, seorang direksi yang menjabat semestinya tidak boleh merangkap sebagai komisaris di banyak anak dan cucu perusahaan.  “Saya juga kaget ketika ada direksi yang menjabat komisaris di 6 perusahaan. Mestinya ya secara etika saya nggak tahu nanti saya review juga peraturan di BUMN. Saya nggak tahu ya. Mestinya kalau sudah menjabat jadi Dirut itu maksimal ya 2,” ujarnya saat ditemui di Gedung Ditjen Pajak Jakarta, Jumat (13/12).  Erick melanjutkan, jika ada peraturan yang membolehkan direksi merangkap jabatan sebagai komisaris di anak atau cucu perusahaan, gaji yang diterima sebagai komisaris tidak boleh melebihi gajinya sebagai direksi perusahaan yang dipimpin. Hal tersebut, selain untuk mengantisipasi minat jajaran direksi di perusahaan-perusahaan pelat merah, juga agar keseriusan seorang direksi di perusahaan yang dipimpin dapat terjaga.  “Gajinya yang ada di komisaris itu tidak boleh lebih besar dari gaji dirutnya atau bahkan mustinya hanya 30 persen dari nilai yang sudah didapatkan. Mestinya dari gaji 50 ya di dua komisaris itu hanya 15 atau 20,” jelasnya.  Sebagai informasi, beredar dokumen dewan komisaris di kalangan wartawan yang menyebut bahwa mantan Dirut Garuda Ari Askhara beserta jajaran direksi lainnya telah diberhentikan dari jabatan komisaris di sejumlah anak dan cucu perusahaan tersebut. Surat dengan nomor GARUDA/DEKOM-102/2019 itu meminta agar Ari dan sejumlah direksi lainnya segera diberhentikan. Hal ini menyusul pemberhentian Direksi Garuda pascakasus penyelundupan barang mewah yakni moge Harley-Davidson dan sepeda merek Brompton.  Pemberhentian pada jabatan dewan komisaris anak/cucu perusahaan tersebut berlaku sejak penetapan pemberhentian sementara waktu yang bersangkutan dari jabatan direksi Garuda Indonesia.  Surat itu ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris Garuda Indonesia. Mulai dari Komisaris Utama Sahala Lumban Gaol, Komisaris Chairal Tanjung, dan Komisaris Independen yang terdiri dari Insmerda Lebang, Herbert Timbo P. Siahaan, serta Eddy Porwanto Poo.  Berikut Susunan Jabatan Direksi Garuda Indonesia di Kursi Komisaris pada Anak dan Cucu Garuda  Ari Askhara (mantan Direktur Utama) 1. Komisaris Utama PT GMF AeroAsia (anak perusahaan) 2. Komisaris Utama PT Citilink Indonesia (anak perusahaan) 3. Komisaris Utama PT Aerofood Indonesia (cucu perusahaan) 4. Komisaris Utama PT Garuda Energi Logistik &amp; Komersil (cucu perusahaan) 5. Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Air Charter (cucu perusahaan) 6. Komisaris Utama PT Garuda Tauberes Indonesia (cucu perusahaan)  Bambang Adisurya Angkasa (mantan Direktur Operasi) 1. Komisaris PT Gapura Angkasa (anak perusahaan) 2. Komisaris Utama PT Sabre Travel Network Indonesia (anak perusahaan) 3. Komisaris PT Aero Globe Indonesia (cucu perusahaan) 4. Komisaris PT Aerotrans Service Indonesia (cucu perusahaan)  Mohammad Iqbal (mantan Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha) 1. Komisaris Utama PT Gapura Angkasa (anak perusahaan) 2. Komisaris PT Aerojasa Perkasa (cucu perusahaan) 3. Komisaris Aerojasa Cargo (cucu perusahaan) 4. Komisaris PT Citra Lintas Angkasa (cicit perusahaan) 5. Komisaris Garuda Tauberes Indonesia (cucu perusahaan)  Iwan Joeniarto (mantan Direktur Teknik dan Layanan) 1. Komisaris Utama PT Aerosystem Indonesia (anak perusahaan) 2. Komisaris PT Aero Wisata (anak perusahaan) 3. Komisaris PT Aerofood Indonesia (cucu perusahaan) 4. Komisaris PT Garuda Energi Logistik &amp; Komersil (cucu perusahaan) 5. Komisaris Utama PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (cucu perusahaan) 6. Komisaris PT Garuda Indonesia Terapan Cakrawala Indonesia (cucu perusahaan)  Heri Akhyar (mantan Direktur Human Capital) 1. Komisaris PT Aerofood Indonesia (cucu perusahaan) 2. Komisaris Utama PT Aeroglobe Indonesia (cucu perusahaan) 3. Komisaris Utama GIH Indonesia (cucu perusahaan) 4. Komisaris PT GOH Korea (cucu perusahaan) 5. Commissioner of Strategic Function PT GOH Jepang (cucu perusahaan) 6. Komisaris PT Garuda Indonesia Air Charter (cucu perusahaan) 7. Komisaris PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (cucu perusahaan) 8. Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Terapan Cakrawala Indonesia (cucu perusahaan)

Respons Erick Thohir Terkait Mantan Direksi Garuda Rangkap Jabatan