<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1663234575560.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sebesar Rp 2 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di BUMN Industri Hutan V atau Inhutani V. "Benar (mengamankan Rp 2 miliar)," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dikonfirmasi, Kamis (14/8). Dalam operasi senyap yang dilakukan di Jakarta pada Rabu (13/8), KPK telah menangkap sembilan orang, termasuk salah satu direksi Inhutani V. &ldquo;Sembilan (orang),&rdquo; ujar Fitroh. Fitroh menjelaskan, OTT ini diduga berkaitan dengan praktik suap dalam pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan. Dugaan tersebut masih didalami tim penyidik.&nbsp; &ldquo;Suap dalam pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan,&rdquo; ungkapnya. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum terhadap para pihak yang terjaring OTT. Rencananya KPK menggelar konferensi pers pada siang hari ini untuk menyampaikan detail penanganan kasus tersebut, termasuk barang bukti dan peran para pihak yang diamankan.

KPK menyita Rp 2 miliar dalam OTT di Jakarta, sembilan orang ditangkap termasuk direksi Inhutani V, diduga terkait suap izin hutan.

KPK Amankan Uang Rp 2 Miliar dari OTT Direksi BUMN Inhutani V, Diduga Terkait Suap Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menghadapi batasan baru dalam menjalankan tugas penindakan terhadap pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). KPK kini tidak bisa lagi menjerat anggota direksi, komisaris, hingga dewan pengawas BUMN yang terlibat korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang berlaku sejak 24 Februari 2025. UU tersebut mengubah UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Adapun, dua pasal baru yang menjadi perhatian yakni, Pasal 3X ayat (1) Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara. Sementara, Pasal 9G UU BUMN terbaru, berbunyi anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Aturan baru itu membuat KPK tidak lagi memiliki dasar hukum untuk menangani kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan direksi dan komisaris BUMN, sebagaimana tercantum dalam UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. Pasalnya, dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK hanya dapat menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara minimal Rp 1 miliar. Sementara, juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan pihaknya akan melakukan kajian terhadap substansi UU BUMN yang baru. Ia menyebut, kajian ini akan melibatkan Biro Hukum serta Kedeputian Penindakan untuk melihat sejauh mana dampaknya terhadap penegakan hukum oleh KPK. Ia menekankan, kajian tersebut penting untuk memastikan bahwa pemberantasan korupsi tetap bisa dijalankan secara optimal, sesuai dengan semangat reformasi dan komitmen pemerintah untuk meminimalkan kebocoran anggaran. "Jangan sampai ada kesan bahwa BUMN menjadi zona bebas dari pengawasan hukum hanya karena perubahan definisi penyelenggara negara. Ini bisa berbahaya bagi akuntabilitas publik," pungkasnya.

KPK kini tidak bisa lagi menangkap direksi dan komisaris BUMN setelah UU BUMN terbaru berlaku, dampak terhadap penegakan hukum.

KPK Kini Dilarang Tangkap Direksi dan Komisaris BUMN, Kewenangan Lembaga Antikorupsi Semakin Terbatas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/JKT_Pengumuman-Struktur-Pengurus-Danantara_SALMAN-TOYIBI-09JPG-861594319.jpg" alt="Chief Executive Officer Rosan Roeslani. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Chief Executive Officer Rosan Roeslani. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani memastikan akan melaksanakan arahan Presiden Prabowo untuk mengevaluasi secara komprehensif semua direksi dan anak-anak perusahaan yang berada di BUMN. Hal itu dia sampaikan usai menghadiri Townhall Meeting bersama Presiden Prabowo Subianto di JCC, Senin (28/11). Rosan menegaskan, jajaran direksi BUMN harus punya pandangan yang sama dengan Danantara. "Memastikan bahwa mereka mempunyai satu pemahaman, satu visi dan misi dengan Danantara dan BUMN lainnya," ujarnya. Oleh karenanya, evaluasi akan dilakukan. Tidak hanya oleh Danantara sendiri, tapi tentunya juga akan mengevaluasi bersama dengan advisor. "Untuk memastikan dalam mereka meningkatkan baik dari segi kompetensi, meningkatkan dari segi kepatutan dan juga komitmen serta karakter," imbuhnya. Tak hanya itu, lanjutnya, Presiden juga sudah menekankan berkali-kali, direksi harus orang yang bersih dan mempunyai track record yang jelas. "Tadi kita sudah sampaikan juga bahwa tidak boleh ada korupsi lagi, tidak boleh, maksudnya kita tidak ada toleransi sama sekali," kata dia. Sebelumnya, dalam arahan Prabowo mengaku banyak melakukan teguran kepada direksi BUMN. "Saya serahkan kepada manajemen (Danantara) untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya," ujar Prabowo ditemui usai memberi arahan. Prabowo mengatakan, Danantara adalah kekayaan bangsa Indonesia. Nilai asetnya akan tembus 1 triliun dollar amerika. Oleh karenanya, harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Dengan cara itu, Danantara akan mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia. Untuk itu, dia meminta semua direksi berbuat yang terbaik. Sekaligus meninggalkan praktek-praktek zaman dulu yang kurang efisien. "Atau ada praktek-praktek yang enggak bener harus ditinggalkan," jelasnya. Dia juga meminta untuk tidak ragu dalam melakukan pergantian. Jika ada wataknya yang salah atau kinerja yang tidak berprestasi, malas-malasan, atau menyalahgunakan kewenangan, maka harus diganti.

Rosan Perkasa Roeslani, akan evaluasi semua direksi BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo untuk memastikan transparansi dan kinerja yang baik.

Ikuti Arahan Prabowo, Rosan Akan Evaluasi Direksi BUMN, Wajib Satu Visi dengan Danantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/nezar-kami.jpg" alt="DI TEMPAT BARU: Nezar Patria cuti sejenak dari dunia jurnalistik. Kini dia mendapat tantangan baru di PT Pos Indonesia. (NEZAR PATRIA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DI TEMPAT BARU: Nezar Patria cuti sejenak dari dunia jurnalistik. Kini dia mendapat tantangan baru di PT Pos Indonesia. (NEZAR PATRIA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dari lima wakil menteri yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (17/7), terdapat satu nama yaitu Nezar Patria. Dia dipercaya menjadi wamenkominfo. Sosok ini mengawali karirnya sebagai wartawan dan sebelum dilantik pernah berada di jajaran direksi BUMN, yakni PT Pos Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan, Nezar Patria dipilih sebagai Wamenkominfo bertujuan agar proyek Kominfo lekas rampung. Terlebih, setelah kementerian itu ditinggal Johny G Plate, Menkominfo sebelumnya. Menteri yang juga sekjen Partai Nasdem itu terseret kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur BAKTI Kominfo. &ldquo;Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat,&rdquo; kata Presiden Jokowi dalam keterangan persnya. Lantas, seperti apa jejak karir seorang Nezar Patria hingga didaulat sebagai Wamenkominfo? Aktivis Lulusan Filsafat UGM Nezar Patria lahir di Aceh pada 5 Oktober 1970. Dia putra dari tokoh pers senior Aceh sekaligus Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia, Sjamsul Khahar. Nezar Patria tercatat merupakan lulusan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) 1997. Dia melanjutkan pendidikan magister di London School of Economics (LSE), Universitas London, Inggris, dengan jurusan Sejarah Hubungan Internasional. Selama di UGM, Nezar aktif dalam gerakan mahasiswa pro demokrasi pada 1990-an hingga 1998. Kala itu, dia merupakan Sekjen Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk demokrasi (SMID). Pernah Diculik di Era Orde Baru Aktivitas Nezar bersama rekan sejawatnya sempat masuk dalam daftar hitam rezim orde baru. Konon, dia sempat diculik hingga kisahnya ditulis dalam sebuah artikel berjudul "Di Kuil Penyiksaan Orde Baru". Kisah tersebut diketahui menjadi insiprasi terbitnya novel berjudul Laut Bercerita karya penulis legendaries Leila Chudori. Selain itu, Nezar Patria pernah tergabung sebagai relawan di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Wartawan Melanjutkan perjalanannya sebagai aktivis, Nezar terus bergerak dari sisi jurnalis. Sejak 1990 hingga kini, Nezar sudah banyak menjejaki media massa dan organisasi serupa. Berikut ini daftar media yang pernah dijejaki Nezar Patria: - Wartawan majalah D &amp; R (1999-2000) - Editor MBM TEMPO (1999-2008) - Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia (2008-2011) - Editor Prismas, Jurnal Pemikiran Ekonomi dan Politik, LP3ES, Jakarta (2009-2020) - Co-founder dan Redaktur Pelaksana Viva.co.id (2008-2014) - Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Digital (2014-2015) - Anggota Dewan Pers, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri, Dewan Pers Indonesia (2013-2019) - Direktur Konten PT Niskala Media Tenggara (2015-2020) - Pemimpin Redaksi The Jakarta Post (2015-2020) Pernah Menjabat di Beberapa BUMN Selain aktif di media massa, Nezar juga pernah menjadi bagian dari beberapa BUMN, di antaranya: - Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia (Persero) (23 September 2020 - 25 April 2022) - Komisaris Utama PT Dapensi Trio Usaha (31 November 2021 - 13 Juni 2022) - Komisaris Independen PT Pegadaian (25 April 2022 - sekarang) - Staf Khusus V Bidang Komunikasi Menteri BUMN (7 Juni 2022 - 17 Juli 2023) Didapuk Jadi Wamenkominfo Terbaru, Nezar resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, untuk mendampingi Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo yang baru. Presiden Jokowi berharap, Nezar dengan pengalamannya di industri media, akan dapat membantu Budi dalam menyelesaikan proyek Kominfo. &ldquo;Pak Nezar ini kan pengalaman di media, pernah di pemred Jakarta Post, pernah di Dewan Pers, pernah di BUMN, saya kira akan sangat membantu sekali Pak Menteri Budi Arie,&rdquo; kata Presiden.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Nezar Patria sebagai wamenkominfo. Pelantikannya bersama empat wamen lainnya dan menkominfo Budi Arie

Profil Nezar Patria, dari Wartawan, Direksi BUMN, hingga Jabat Wamenkominfo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG_20210420_141131.jpg" alt="Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali Kombespol Yuliar Kus Nugroho. Ayu Khania Pranisitha/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali Kombespol Yuliar Kus Nugroho. Ayu Khania Pranisitha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah (Polda) Bali melakukan penyidikan terkait dugaan kasus penggelapan dana operasional pengisian ulang gas (regas) oleh tiga oknum direksi BUMN. Yakni mantan Direktur PT Pelindo Energi Logistik (PEL) atau yang sekarang menjabat sebagai Direktur Teknik Pelindo III berinisial KS, Direktur Utama PT PEL berinisial WS, dan GM PT PEL Regional Bali-Nusra berinisial IB.  ”Pembuatan tempat pembangkit listrik sudah berjalan sejak 2016 hingga 2021. Namun, pada akhir Desember 2018 mulai terjadi kejanggalan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali Kombespol Yuliar Kus Nugroho seperti dilansir dari Antara di Denpasar.  Dia menjelaskan, awalnya PT Indonesia Power (IP), PT PEL, dan PT BGT mengadakan perjanjian kerja sama proyek pembangkit tenaga listrik dengan sistem gas atau Liquified Natural Gas (LNG). Proyek itu milik PT Indonesia Power dan dilaksanakan PT BGT dan PT PEL. Kemudian dari PT PEL menenderkan ke PT BGT untuk proses regas (pengisian ulang gas) dan dibuatlah perjanjian sejak 2016 hingga Mei 2021.  ”Selama perjalanannya, sejak 2016 tidak terjadi masalah dan berjalan sesuai dengan perjanjian. Dalam proses tersebut, PT Indonesia Power (IP) membayar Rp 4 miliar dan PT BGT menerima keuntungan sekitar Rp 1–2 miliar setiap bulan,” terang Yuliar.  Selanjutnya, menurut dia, pada Desember 2018, KS masuk sebagai Direktur PT PEL. Kemudian, KS meminta GM PT PEL Regional Bali-Nusra IB mengeluarkan surat untuk mengambil alih Kapal Lumbung Dewata sebagai tempat penyimpanan gas dan operasional pengisian ulang gas.  ”Sementara tersangka WS juga melakukan penggelapan dan berkaitan. WS menempel stiker PT PEL yang sebenarnya adalah miliknya PT BGT, kemudian dipindahkan ke suatu tempat,” tutur Yuliar.  Dia mengatakan muncul kejanggalan setelah tersangka KS masuk pada 2018 menjadi Direktur PT PEL. ”Dalam hal ini, PT PEL tiba-tiba dengan surat itu mengambil alih kapal dan operasional regas, dibuktikan hanya dengan email tanpa komunikasi yang tidak intens,” papar Yuliar.  Mulai 2019 sampai dengan saat ini atau sekitar 20 bulan, sejak mengambil alih kapal dan operasional regas, PT BGT mengalami kerugian mencapai Rp 40 miliar. Sedangkan untuk PT IP tidak mengalami kerugian maupun masalah dengan pasokan gas untuk kebutuhan listrik.  Atas perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan pasal 372 jo pasal 55, dan pasal 56 KUHP tentang penggelapan. Ketiga tersangka belum ditahan dan masih dalam proses pemeriksaan.  Sebelumnya, ketiga oknum direksi BUMN tersebut telah ditetapkan jadi tersangka pada 31 Maret. Hingga saat ini sudah ada 18 orang saksi yang diperiksa.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZiU9Pc5aH_s

Polda Bali Selidiki Dugaan Penggelapan Dana Regas Tiga Direksi BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ini-strategi-pp-presisi-capai-target-laba-rp-500-miliar-tahun-ini_m_.jpg" alt="Ilustrasi Proyek PT PP, induk usaha PT PP Presisi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Proyek PT PP, induk usaha PT PP Presisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PP Presisi Tbk (PPRE) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Agenda dari RUPSLB itu adalah merombak barisan komisaris dan direksi, serta pengembangan bisnis.  Dalam perombakan manajemen tersebut pemegang saham mengangkat Muhammad Toha Fauzi sebagai komisaris utama (komut), mengggantikan Agus Purbianto.  Selain komut, komisaris independen pun dipercayakan kepada Indra Jaya Rajagukguk, menggantikan Ketut Darmawan dan Graha Yudha Andarano Putra Pratama.  Untuk level direksi, Muhammad Darwis Hamzah diamanahkan sebagai direktur. Dia mengisi posisi yang ditinggalkan Gatut Kristuharto yang sebelumnya menjabat direktur independen.  Selain merombak level komisaris dan direksi, RUPSLB PT PP Presisi Tbk memperluas sektor bisnisnya, yakni di jasa pertambangan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/31/01/2020/pt-pp-presisi-anggarkan-rp-293-miliar-untuk-pembelian-kembali-sahamnya/">PT PP Presisi Anggarkan Rp 293 Miliar Untuk Pembelian Kembali Sahamnya</a>  Direktur Operasi PT PP Presisi Muhammad Darwis Hamzah mengatakan, dengan disetujuinya perubahan anggaran dasar, perseroan akan bergegas mengembangkan lebih lanjut jasa pertambangan, untuk melengkapi bidang usaha konstruksi.  “Dengan kapasitas dan kapabilitas serta prestasi yang telah kami raih, kami bertekad untuk menjadikan PP Presisi sebagai salah satu pemain jasa pertambangan yang disegani di Indonesia,” ujar Muhammad Darwis Hamzah dalam keterangan persnya, Kamis (8/10)  Direktur Keuangan PT PP Presisi Benny Pidakso berharap jasa pertambangan menjadi recurring income yang berkontribusi besar bagi pertumbuhan berkelanjutan PP Presisi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/10/04/2019/pp-presisi-bagi-bagikan-dividen-tunai-rp-958-per-saham/">PP Presisi Bagi Bagikan Dividen Tunai Rp 9,58 Per Saham</a>  “Selain menjadi recurring income, Jasa Pertambangan juga merupakan usaha kami dalam pengelolaan risiko Perseroan, karena potensi bisnis yang sangat besar mengingat Indonesia kaya akan sumber daya mineral &amp; batubara,” imbuhnya.  Adapun susunan dewan komisaris dan direksi PT PP Presisi untuk masa jabatan 5 tahun mendatang sebagai berikut:  Dewan Komisaris Komisaris Utama: Muhammad Toha Fauzi Komisaris: Rukmini Triastuti Komisaris Independen: Indra Jaya Rajagukguk  Direksi Direktur Utama: Rully Noviandar Direktur: Benny Pidakso Direktur: M. Wira Zukhrial Direktur: Muhammad Darwis Hamzah  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=JQZK7Dlwekg&amp;ab_channel=jawapostvofficial

PP Presisi Rombak Manajemen, lalu Kembangkan Bisnis Jasa Pertambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/SERTIJAB-MENTERI-BUMN-DERY-RIDWANSAH-6.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir . Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir . Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik penyelundupan Harley-Davidson yang menjerat jajaran direksi Garuda Indonesia turut membuka karut-marut tata kelola di berbagai badan usaha milik negara (BUMN). Salah satunya tentang direksi BUMN yang merangkap jabatan komisaris di banyak anak perusahaan.  Menteri BUMN Erick Thohir menganggap rangkap jabatan tersebut rawan membuat perusahaan tidak sehat. Karena itu, dia menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019 pada Kamis (12/12).  Dalam aturan tersebut, Erick meminta pendirian anak perusahaan dan perusahaan patungan (joint venture/JV) dihentikan untuk sementara (dimoratorium). Moratorium berlaku sampai menteri BUMN sendiri yang mencabutnya.  Selain itu, Kementerian BUMN akan melakukan review terhadap anak perusahaan dan perusahaan patungan yang kinerjanya dianggap tidak baik. ”Ini dengan tujuan jangan sampai BUMN dimanfaatkan oknum-oknum yang ingin menggerogoti perusahaan yang sehat,” tegas Erick di kantor Direktorat Jenderal Pajak kemarin (13/12).  Namun, ada juga anak perusahaan atau JV yang mendapat pengecualian. Yakni mereka yang mengikuti tender untuk melaksanakan proyek bagi BUMN yang memiliki bidang usaha jasa konstruksi atau pengusahaan jalan tol. Namun, hal itu pun harus disampaikan terlebih dahulu kepada menteri BUMN untuk mendapat persetujuan.  Pengecualian lainnya berlaku untuk anak perusahaan atau JV yang sedang melaksanakan kebijakan atau program pemerintah. Namun, lagi-lagi, hal tersebut harus di-review tim yang dibentuk menteri BUMN. Hasil review itu selanjutnya bisa diajukan direksi dengan dukungan komisaris atau dewan pengawas untuk disetujui menteri BUMN.  Erick bersikap tegas bukan tanpa sebab. Skandal Garuda yang menghebohkan juga menyeret fakta lain bahwa maskapai penerbangan kelas kakap tersebut memiliki anak usaha yang diberi nama Garuda Tauberes Indonesia. Erick mengaku belum mengetahui bidang apa yang diurus PT Garuda Tauberes Indonesia itu. ”Mohon maaf, buat saya sih menggelitik. Ada cucu perusahaan Garuda yang namanya Garuda Tauberes Indonesia. Enggak tahu bidang apa. Bayangkan, ada itu,” ucapnya lantas tertawa.  Bos Mahaka Group tersebut masih mempelajari PT Garuda Tauberes Indonesia. Jika ke depan anak usaha itu dinilai tidak memiliki kinerja cemerlang, akan dilakukan evaluasi. ”Saya akan keluarkan kepmen untuk anak-cucu perusahaan agar di-review. Jangan sampai menggerogoti perusahaan yang sehat,” tegasnya.  Erick juga menyinggung jabatan komisaris di perusahaan itu yang diduduki mantan Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara. Ari sendiri dicopot karena diduga terlibat skandal penyelundupan Harley. ”Kalau enggak salah, dia (Ari Askhara, Red) komisaris di enam anak perusahaan. Itu dicopot semua,” tegasnya.  Erick juga mengaku kaget dengan banyaknya jabatan komisaris yang bisa dipegang Ari. Sebab, menurut dia, rangkap jabatan semacam itu tidak sehat.  Garuda Tauberes Indonesia adalah anak usaha Garuda Indonesia yang bergerak di bidang layanan pengiriman barang. Perusahaan tersebut memiliki aplikasi bernama Tauberes yang menawarkan layanan kirim paket, kargo udara, dan belanja online. Aplikasi itu diklaim punya kelebihan dibanding aplikasi logistik lain. Salah satu kelebihannya, konsumen bisa mengirim barang dalam waktu sehari ke seluruh daerah tanpa harus menunggu kapasitas barang minimal 10 kilogram.  Erick juga mengaku kaget saat mengetahui bahwa Pertamina memiliki 142 anak dan cucu usaha. Dia meminta Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memetakan jenis usaha hingga kondisi 142 perusahaan itu.  Terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan hal senada. Bahkan, bukan hanya Pertamina, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) juga tercatat punya sekitar 60 anak dan cucu perusahaan. ”Banyak sekali, KRAS punya sampai 60-an. Akan ditanya kepada perusahaan apakah akan digabungkan atau dimerger. Kalau memang tidak ada gunanya, tutup aja. Tapi ditanya dulu ke mereka,” terang Arya.  Pihaknya juga tengah mengkaji berapa batas sesungguhnya agar direksi bisa merangkap jabatan komisaris anak perusahaan BUMN. Sebab, ada satu direktur BUMN yang menjabat komisaris di delapan anak perusahaan. ”Nanti akan ditinjau dari jumlah anak atau cucu perusahaan yang boleh ditempati dan honor yang diterima,” ucap dia.  Sebelumnya Arya sempat menyebutkan bahwa aturan main dalam peraturan menteri (permen) BUMN selama ini memang memperbolehkan direksi BUMN memegang posisi komisaris anak perusahaan. Namun, jelas Arya, direktur BUMN yang merangkap jabatan tersebut tidak akan mampu mengawasi sampai delapan anak perusahaan BUMN.  ”Kenapa dulu direksi bisa merangkap jabatan sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN? Mungkin alasannya agar direktur BUMN bisa juga mengawasi jalannya anak perusahaan. Tapi, kalau sampai jadi komisaris di delapan anak perusahaan BUMN, tidak mungkin juga mengawasinya,” tutur dia.  Arya juga mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN akan merampingkan anak hingga cucu usaha yang memiliki bisnis berbeda. Kementerian BUMN akan menyesuaikan struktur perusahaan dengan bisnis inti (core business) dari induk usaha. Namun, bentuknya tak sama dengan holding sektoral. ”Kami ingin buat semua kembali ke bisnis inti masing-masing. Itu tetap mekanisme bisnis,” ujarnya.  Kejagung Pantau BUMN  Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, pihaknya rutin melakukan pemantauan terhadap BUMN. Baik ada maupun tidak ada permintaan. ”Itu kan salah satu tugas dan fungsi kejaksaan. Tanpa diminta pun, kita (kejaksaan, Red) terus awasi perusahaan BUMN,” terangnya kemarin.  Burhanuddin mencontohkan beberapa kasus yang sedang ditangani. Misalnya dugaan korupsi di Bank Tabungan Negara (BTN). Namun, untuk kasus BUMN lain yang sedang ramai seperti penyelundupan Harley-Davidson, Kejagung belum menyentuhnya. Kejagung menunggu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Polri. ”Kalau ada SPDP-nya, pasti kami tindak lanjuti,” ujarnya.  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga siap turun tangan untuk pengusutan kasus-kasus BUMN. Namun, mereka meminta waktu karena diperkirakan data yang harus dianalisis sangat luas. Meskipun secara data awal PPATK telah mengantongi lembaga-lembaga dan badan usaha mana saja yang paling berpotensi korupsi.  ”Kita (PPATK, Red) sudah mengidentifikasi lembaga-lembaga mana yang paling berisiko korupsi. Itu lebih efektif daripada mengejar satu orang,” tutur Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae kemarin.

Erick Thohir Stop Pembentukan Anak-Cucu BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dijanjikan-20-60-persen-penurunan-tarif-pesawat-belum-di-semua-rute_m_.jpg" alt="Ari Askhara (dua dari kanan). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ari Askhara (dua dari kanan). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Ari Askhara bukan nama baru di jajaran badan usaha milik negara (BUMN). Sebelum menjabat orang nomor satu di Garuda Indonesia, dia pernah malang melintang di sejumlah BUMN.  Di Garuda, pria bernama lengkap I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra itu telah menjabat Dirut selama 1 tahun 3 bulan.  Dia ditunjuk sebagai Dirut berdasar RUPSLB pada 12 September 2018. Saat itu Ari resmi menggantikan Pahala Mansury. Namun, karir Ari di Garuda harus terhenti karena skandal penyelundupan yang dilakukannya. Praktik kotor itu tentu mengagetkan banyak pihak.  Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi mengungkapkan, penyelundupan Harley-Davidson melalui pesawat baru kali ini terjadi. Dia menyatakan, petugas di lapangan sangat jeli sehingga bisa mengamankan Harley-Davidson serta barang lain berupa sepeda Brompton.  ”Asumsinya mungkin Bea Cukai nggak akan periksa karena bukan regular flight,” tuturnya di kantor Kementerian Keuangan kemarin (5/12).  Alhasil, kini Ari harus tersungkur dari jabatan orang nomor satu di Garuda. Posisinya akan digantikan pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk dalam waktu dekat.  Bagaimana sepak terjang Ari selama ini? Dia memulai karir di Bank Ekspor Impor Indonesia (Eksim) yang kini berubah menjadi Bank Mandiri. Pria 48 tahun itu berkarir di bank pelat merah tersebut hingga mencapai posisi assistant vice president setelah 11 tahun bekerja.  Pada 2005, dia menjabat sejumlah posisi di beberapa perusahaan keuangan internasional. Di antaranya, vice president Deutsche Bank, direktur di Barclays Investment Bank, hingga executive director of natural resources group di ANZ Indonesia.  Ari lantas kembali ke BUMN dan menjabat direktur keuangan Pelindo III pada Mei 2014. Tidak lama kemudian, melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Garuda, dia ditunjuk sebagai direktur keuangan pada Desember 2014. Setelah itu, dia menjadi direktur human capital dan pengembangan sistem PT Wijaya Karya pada 2016.  Setelah itu, dia didapuk menjadi direktur utama Pelindo III pada Mei 2017. Sepak terjangnya berlanjut hingga dia diangkat menteri BUMN kala itu, Rini Soemarno, sebagai dirut Garuda Indonesia pada September tahun lalu.  Penunjukan Ari bukan tanpa sebab. Dia ditugasi memperbaiki kondisi maskapai penerbangan yang terus-menerus merugi itu. Namun, terjadilah skandal laporan keuangan yang membuat Garuda mendapat sanksi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Dalam laporan keuangan 2018, Garuda mampu memperoleh laba bersih hingga USD 809 ribu atau Rp 11,5 miliar. Padahal tahun sebelumnya masih rugi USD 216,5 juta atau sekitar Rp 3 triliun.  Bukan hanya BPK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menjatuhkan hukuman denda total Rp 1,25 miliar kepada Garuda beserta jajaran dewan komisaris dan direksi. Sanksi tersebut terkait dengan penyajian laporan keuangan 2018 dan kuartal I 2019.  Secara terperinci, OJK mengenakan sanksi administratif berupa denda Rp 100 juta kepada Garuda. Sanksi diberikan atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.  Kemudian, OJK menjatuhkan denda masing-masing Rp 100 juta kepada seluruh direksi Garuda yang bertanggung jawab menyajikan laporan keuangan 2018. Denda tersebut dikenakan atas pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.  Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi berupa denda Rp 250 juta kepada Garuda. Sanksi tersebut dikenakan atas penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Kuartal I 2019.  KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) juga sempat mempermasalahkan Ari karena merangkap jabatan sebagai komisaris utama Sriwijaya Air. Rangkap jabatan itu dinilai bisa memantik monopoli jasa penerbangan. Ari akhirnya mengundurkan diri dari Sriwijaya Air.  Nama Ari juga sempat memicu kontroversi saat dikaitkan dengan YouTuber Rius Vernandes dan Elwiyana Monica. Kontroversi itu berawal saat Rius dan Elwiyana mengunggah InstaStory mengenai kartu menu kelas bisnis Garuda Indonesia rute Sydney–Denpasar yang bertulisan tangan.  Setelah mengunggah foto tersebut, Rius mendapat surat panggilan dari polisi yang ditujukan kepada dirinya dan Elwiyana. Rupanya, pihak Garuda melaporkan dua YouTuber tersebut atas dugaan pencemaran nama baik.  Namun, persoalan itu berujung damai. Ari bahkan memanjakan Rius dengan mengundangnya untuk mengulas semua fasilitas penerbangan di maskapai pelat merah tersebut. Bahkan, Ari memberikan tiket gratis penerbangan kelas satu Garuda kepada Rius. Tujuannya, fasilitas penerbangannya bisa diulas sehingga kekurangannya bisa diketahui.

Sepak Terjang Karir Ari Askhara: Bermula di Bank, Tersungkur di Garuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/ahok-bumn.jpg" alt="Menteri ESDM Arifin Tasrif (tengah) bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama hadir saat pembukaan Pertamina Energy Forum 2019 di Jakarta, Selasa (26/11/2019). PT Pertamina (Persero) menggela" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Arifin Tasrif (tengah) bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama hadir saat pembukaan Pertamina Energy Forum 2019 di Jakarta, Selasa (26/11/2019). PT Pertamina (Persero) menggela</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Selain Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, masih ada beberapa tokoh yang akan mengisi kursi strategis di badan usaha milik negara (BUMN). Evaluasi disebut terus dilakukan kepada BUMN-BUMN unggulan, termasuk PLN dan Garuda Indonesia. Namun, pihak Kementerian BUMN masih irit bicara tentang hal tersebut. Mereka menunggu Menteri BUMN Erick Thohir yang saat ini berada di Korea Selatan.  Ada tiga nama mantan menteri yang disebut akan mengisi jabatan stategis di BUMN. Sebut saja mantan Menteri Kominfo Rudiantara yang diisukan akan memimpin PLN. Lalu, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dikabarkan mengisi tempat di Garuda Indonesia serta mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diisukan bakal masuk Perum Perindo.  Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga tak mau menjawab secara detail. ”Nanti saja lah ya, bagaimana hasilnya, apakah nama-nama mereka ada atau tidak,” ujarnya kemarin (26/11). Arya menegaskan, Kementerian BUMN akan mengevaluasi seluruh BUMN secara bertahap. Untuk saat ini, lanjut dia, masih sebagian BUMN yang dievaluasi. ”Ini bertahap evaluasinya,” katanya.  Begitu pula nama Rudiantara yang sebenarnya cukup kencang terdengar akan mengisi kursi direktur utama (Dirut) PLN, khususnya saat Sekretaris Kabinet Pramono Anung secara terbuka menyampaikan hal tersebut. Namun, Arya juga masih menutup rapat informasi mengenai hal itu. ”Nanti lihat saja, masih belum diketahui. Suratnya kami belum lihat. Surat kan disampaikan ke Pak Erick Thohir. Pak Erick masih di Korea. Kita tunggu saja,” tegas Arya.  Langkah Kementerian BUMN membongkar pasang jabatan di level strategis dinilai cukup radikal. ”Saya katakan, langkah yang dilakukan Erick Thohir ini sangat radikal, dalam arah yang baik, mengoreksi kebijakan pejabat sebelumnya,” tegas pengamat BUMN Said Didu.  Menurut Said, koreksi dimulai dari mengganti semua jajaran pejabat eselon I sampai komisaris. Said menggarisbawahi, hanya langkah radikal dan cepat yang bisa menyelamatkan BUMN. ”Karena BUMN sebelumnya hanya seperti tim event organizer dan kantor tim sukses. Dengan penggantian itu, mudah-mudahan berubah menjadi kantor pengelola BUMN profesional,” ungkap Said.  Said yakin nama-nama calon pemimpin BUMN yang muncul adalah orang-orang pilihan. Mereka semua memiliki kinerja baik. ”Yang kontroversial tentu saja Ahok. Tapi, bukan Ahok namanya kalau tidak kontroversial,” gurau pria yang juga mantan sekretaris menteri BUMN itu.  Bagaimana nama Jonan dan Susi? Said juga mengiyakan bahwa dua kandidat itu cukup kapabel untuk mengisi BUMN. Menurut Said, Susi memiliki latar belakang yang baik dengan suksesnya menangani Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Karena itu, berada di Perum Perindo yang juga bergerak di bidang perikanan cukup cocok bagi Susi. Untuk Jonan, jika benar masuk Garuda Indonesia, lanjut Said, pengalaman dan kesuksesannya membawa PT Kereta Api Indonesia menjadi modal yang sangat kuat. ”Jonan berhasil menjadi Dirut PT KAI dan membawa perusahaan lebih maju. Dia juga sukses menjadi seorang menteri. Jadi, ya kapabel lah. Apalagi, semua dewan direksi harus melalui fit and proper test,” katanya.  Di pihak lain, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, masuknya Ahok dan sejumlah mantan menteri ke BUMN bukan politik akomodatif. Sebab, biasanya, politik akomodatif identik dengan masuknya orang-orang partai ke institusi pemerintah. Itu pun dengan latar belakang yang kerap tidak sejalan dengan jabatannya. ”Kalau politik akomodatif itu, misalnya, muncul orang partai yang tiba-tiba jadi menteri atau Wamen, yang latar belakangnya tidak memiliki korelasi dengan jabatannya,” tutur dia setelah acara diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, kemarin (26/11).  Yang Jokowi lakukan dengan memasukkan mantan pembantunya ke BUMN lebih condong ke politik simbol. Jokowi berupaya memperlihatkan bahwa dirinya ingin menempatkan orang-orang kepercayaannya untuk membantu BUMN. ”Misalnya, Pak Rudiantara itu profesional, latar belakang bukan partai. Kemudian, ada nama Arcandra, misalnya, memang orang yang kuat di bidang migas,” papar dia. Kemudian, Ahok dimasukkan dengan melihat rekam jejaknya yang dikenal clean sesuai dengan tantangan di Pertamina.  Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku tidak mengetahui teknis dipilihnya sejumlah mantan menteri sebagai pejabat BUMN. Sebab, itu kewenangan menteri BUMN dan presiden. Namun, dia yakin bahwa presiden relatif sudah mengetahui kemampuan mantan pembantunya. ”Dari sisi profesionalitas, beliau sudah dikenali kinerjanya,” ujarnya.  Selain itu, sejumlah capaian selama menjadi menteri dipertimbangkan. ”Itu juga menjadi pertimbangan, karena pengalaman mengelola birokrasi itu sebagai capital (modal, Red) untuk bekerja,” tuturnya.

Semua BUMN Dievaluasi, Mutasi Direksi Berlanjut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jokowi-Sambangi-PLN-Terkait-Pemadaman-Listrik-Dery-Ridwansah-9-.jpg" alt="Menteri Kominfo Rudiantara. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kominfo Rudiantara. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kursi direktur utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera terisi pejabat definitif. Pihak istana telah memberikan sinyal kuat.  Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara bakal memimpin perusahaan energi pelat merah itu.  Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat dikonfirmasi tidak membantah kabar tersebut.  ”Mudah-mudahan segera dilantik,” ujar dia saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (25/11).  Pram menuturkan, proses di tim penilai akhir (TPA) telah dilalui. Bahkan, selaku sekretaris TPA, dia sudah menandatangani nama calon Dirut PT PLN (Persero). Namun, saat ditanya kepastian nama Rudiantara, dia hanya menegaskan, ”Ya, kan saya bilang tadi sudah tanda tangan.” Dengan selesainya proses TPA, tahap berikutnya tinggal pelantikan oleh menteri BUMN.  Pram menjelaskan, konsentrasi Presiden Jokowi saat ini adalah memperbaiki perekonomian. Salah satunya dengan membenahi kontribusi BUMN. Apalagi, dua BUMN, yakni Pertamina dan PLN, memberikan kontribusi signifikan terhadap persoalan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang dihadapi Indonesia. ”Yang sekarang sudah dilakukan Pertamina. Sebentar lagi PLN, kemudian Inalum, perbankan Mandiri, BTN, dan beberapa bank lain,” jelas politikus PDIP itu.  Di sisi lain, pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, Rudiantara punya kapabilitas untuk mengisi pos Dirut PLN. Dia seorang profesional yang pernah menjabat Dirut Indosat dan wakil direktur utama PLN.  Soal kepiawaian dalam bidang bisnis, pria yang akrab disapa Chief RA itu tidak perlu diragukan. Namun, rekam jejaknya di bidang energi masih minim. ”Kalaupun pernah menjabat wakil Dirut PLN, tidak ada bukti bahwa Rudiantara berperan secara signifikan dalam melakukan transformasi di PLN secara radikal,” kata Fahmy.  Sebagai Dirut PLN, lanjut dia, Rudiantara memang bisa belajar dan bekerja dalam tim. ”Tetapi, sebagai leader, agak sulit dalam melakukan perubahan radikal di PLN seperti yang pernah dilakukan Ignasius Jonan di PT Kereta Api Indonesia (KAI),” papar dia saat dihubungi kemarin.  Fahmy melanjutkan, Rudiantara memiliki sejumlah tantangan berat sebagai orang nomor satu di PLN. Di antaranya, penyelesaian proyek 35.000 mw, zero blackout, penggunaan energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik, dan penyelesaian holding PLN.  Selain itu, Fahmy menekankan, Dirut PLN harus memiliki komitmen dan keberanian melawan mafia proyek listrik. Sebab, beberapa pejabat terdahulu justru terseret ke dalam perburuan rente di proyek PLN. Akibatnya, mereka harus berurusan dengan aparat penegak hukum. ”Kalau tidak hati-hati dan punya keberanian melawan mafia proyek listrik, tidak tertutup kemungkinan Rudiantara bisa tergelincir seperti beberapa Dirut PLN sebelumnya,” tegas Fahmy.  Selain pengisian posisi Dirut PLN dan perombakan manajemen Pertamina, Kementerian BUMN masih akan mengevaluasi perusahaan-perusahaan pelat merah lain yang memerlukan restrukturisasi. Beredar kabar bahwa Ignasius Jonan, mantan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM), dan Susi Pudjiastuti, mantan menteri kelautan dan perikanan, juga akan masuk BUMN.  Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memilih memberikan jawaban yang relatif netral. Dia enggan menyebut nama atau perusahaan BUMN tertentu. ”Kita lihat saja nanti. Pokoknya ada lagi yang lain (yang mengisi posisi di BUMN, Red). Kami lagi cari-cari untuk melengkapi BUMN,” ujarnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#direksi bumn

Berita Terkini