<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Nikita-Mirzani-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Nikita Mirzani ditemui di kediamannya di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani ditemui di kediamannya di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nikita Mirzani senang upaya hukum pra peradilan yang diajukan Dipo Latief terhadap dirinya ditolak sepenuhnya oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa (7/9) kemarin. "Alhamdulilah menang lagi. Sebenarnya bukan masalah menang atau kalah. Masalahnya adalah yang benar ya benar, yang salah ya salah," ucap Nikita Mirzani melalui video call Selasa (7/9). Kasus ini berawal dari laporan Dipo Latief terhadap Nikita Mirzani terkait dugaan penggelapan sejumlah barang saat masih dalam ikatan pernikahan. Laporan dibuat Dipo Latierf pada Agustus 2018 sila. Namun dalam perkembangannya, laporan ini dihentikan oleh penyidik dan dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) sebab dinilai tidak cukup bukti. Dipo Latief tidak terima atas keputusan ini sehingga ia bersama tim kuasa hukum menempuh upaya hukum pra peradilan dengan memasukkan bukti baru. Akan tetapi upaya ini kembali mentah berujung penolakakan oleh majelis hakim. "Mereka kan selalu mencari cari masalah. Kalian tahu aku selalu diam enggak pernah ngata-ngatain. Dengan begini, mudah-mudahan pintu hati mereka terbuka," ungkap Nikita Mirzani. Sementara itu, Fahmi Bachmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani menyatakan langkah hukum yang diajukan Dipo Latief salah sasaran. Menurutnya, kasus ini bukan masuk domain hukum pidana. Kasusnya sendiri merupakan domain hukum perdata sehingga wajar apabila berujung pada penolakan. "Laporan itu keliru karena mempermasalahkan soal harta perkawinan. Kalau mau mempermasalahkan itu bukan pidana tempatnya, tapi di Pengadilan Agama," katanya. Fahmi Bachmid lebih lanjut mengungkapkan, tidak ada tindak pidana dalam harta bersama mengacu pada Pasal 367 KUHP. Jika ada barang harta bersama dibawa oleh suami atau istri, maka hal itu katanya tidak dapat disebut sebagai pencurian atau penggelapan. Sementara itu, Alexander Klikly, kuasa hukum Dipo Latief diminta komentar terkait pra peradilan yang ditolak oleh majelis hakim. Ia enggan memberikan tanggapan. Ia mengaku, bukan dirinya yang menangai kasus itu. Dia hanya menangani kasus dugaan penelantaran anak laporan Nikita Mirzani ke Dipo Latief yang kasusnya sedang bergulir di kepolisian. "Kita tim lawyer sudah ada yang mengurusi masing-masing. Kalau untuk pra peradilan kebetulan timnya tidak ada di sini. Di sini tim yang mendampingi Pak Dipo untuk undangan klarifikasi," aku Alexander Klikly di Polres Metro Jakarta Selatan Selasa (7/9).

Nikita Mirzani Senang Gugatan Pra Peradilan Dipo Latief Ditolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Capture-2021-09-07-19.15.20.jpg" alt="Abdul Rahman/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Abdul Rahman/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dipo Latief dan pengacaranya tetap membantah tudingan melakukan penelantaran anak sebagaimana dalam laporan Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan. Ada banyak hal yang dipertanyakan Dipo Latief terkait laporan tersebut. Mulai dari legal standing anak ketiga Niki sehingga disebut anak Dipo, maksud dari penelantaran anak, hingga pemberitaan yang sempat beredar di media soal Fitri Salhuteru melakukan adopsi terhadap anak Nikita Mirzani.  Selain itu, Dipo Latief sejak awal juga ingin ada kepastian benar tidaknya anak itu adalah darah dagingnya. Dia pun ingin dilakukan tes DNA demi mendapatkan kepastian.  “Itu nanti beban pembuktian, masih terlalu jauh lah (bicara soal tes DNA). Dan itu memang keinginan Pak Dipo dari awal untuk mengetahui hal itu,” kata Alexander Klikly, kuasa hukum Dipo Latief, di hadapan awak media di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (7/9).  Dia menegaskan kliennya akan kooperatif terkait laporan Nikita Mirzani soal tudingan penelantaran anak. Dipo Latief akan mengikuti prosedur hukum yang ada yang prosesnya kini sedang bergulir di kepolisian.  “Yang jelas Pak Dipo ini orangnya kooperatif, cuma dari pihak sana yang menghalang-halangi selalu menghindar. Kan dari pemberitaan sebelumnya terlihat siapa sih yang menghindar, siapa yang ngegembok dan sebagainya,” tutur Alexander Klikly.  Seperti diketahui, pernikahan Nikita Mirzani dan Dipo Latief dilaksanakan secara siri pada 18 Februari 2018 silam. Karena satu dan lain hal, Dipo memutuskan menceraikan bintang film Nenek Gayung secara lisan pada 5 Juli 2018.  Usai diceraikan oleh Dipo Latief, Nikita Mirzani mengajukan permohonan isbat nikah sekaligus cerai pada 16 Juli 2018. Permohonan ini sempat dicabut oleh Niki. Dan, pada 29 November 2018, ia kembali mengajukan isbat nikah dan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada 7 Oktober 2019 permohonan ini dikabulkan oleh majelis hakim. Penetapan isbat nikah ini kemudian disoal oleh Dipo Latief dengan mengajukan langkah hukum hingga ke Mahkamah Agung.  Laporan Nikita Mirzani terhadap mantan suaminya Dipo Latief mengenai hak asuh anak resmi dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan pada 16 Agustus 2021. Laporan terdaftar dengan nomor LP/B/1624/VIII/2021/RJS. Dalam hal ini, Nikita Mirzani melaporkan Dipo Latief terkait dugaan penelantaran anak. Yaitu Pasal 76 B Jo Pasal 77 UU RI No 35 tahun 2014.

Dipo Latief Ingin Lakukan Tes DNA terhadap Anak Nikita Mirzani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Capture-2021-09-07-19.15.20.jpg" alt="Abdul Rahman/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Abdul Rahman/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan penelantaran anak laporan Nikita Mirzani dengan terlapor Dipo Latief sedang bergulir di Polres Metro Jakarta Selatan. Sempat tidak hadir menjalani pemeriksaan pada pemanggilan sebelumnya, kali ini Dipo Latief hadir memberikan keterangan di hadapan penyidik. Ia didampingi kuasa hukumnya, Alexander Klikly.  Dalam pemeriksaan Selasa (7/9), Dipo Latief dicecar dengan 15 pertanyaan oleh penyidik untuk mengklarifikasi terkait tudingan bahwa laki-laki yang berprofesi sebagai pengusaha itu telah melakukan penelantaran anak selama masa pernikahan dengan Nikita Mirzani.  “Tadi singkat ya, ada 15 pertanyaan itu juga cuma sekitar satu jam. Itu sifatnya undangan untuk klarifikasi. Jadi sudah jelas kita mengklarifikasi,” kata Alexander Klikly, kuasa hukum Dipo Latief di hadapan awak media di Polda Jakarta Selatan, Selasa (7/9).  Dipo Latief dan pengacacaranya tentu saja membantah tudingan melakukan penelantaran anak. Dia pun mempertanyakan soal legal standing adanya laporan itu. Dipo menganggap tudingan penelantaran anak belum memiliki legal standing yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.  “Anak ini disebut anak Pak Dipo dasar hukumnya apa? Kalau isbat nikah, isbat kita masih ada dalam proses PK terhadap putusan kasasi,” ungkap Alexander Klikly.  Dipo Latief juga mempertanyakan apa yang dimaksud dengan penelantaran anak. Sebab selama ini ia tidak merasa melakukan seperti apa yang dituduhkan. Pihak Dipo merasa tudingan itu tidak tepat sasaran.  Disinggung soal pemberian nafkah terhadap anak, pengacara Dipo Latief enggan memberikan penjelasan yang memadai.  “Itu silakan tanyakan ke pihak sana. Karena beban pembuktiannya kan di pihak sana,” ucap Alexander Klikly.  Selain itu, juga dipertanyakan soal benar tidaknya anak ketiga Nikita Mirzani itu telah diadopsi oleh Fitri Salhuteru. Jika benar maka hak dan tanggung jawab perwalian otomatis berpindah ke orang tua baru yang mengadopsi.  “Atau itu statement bohong? Jadi kita minta penjelasannya apakah anak itu sudah diadopsi, apakah itu statemen bohong atau apa itu lewat putusan pengadilan,” katanya.  Seperti diketahui, pernikahan Nikita Mirzani dan Dipo Latief dilaksanakan secara siri pada 18 Februari 2018 silam. Karena satu dan lain hal, Dipo memutuskan menceraikan bintang film Nenek Gayung secara lisan pada 5 Juli 2018.  Usai diceraikan oleh Dipo Latief, Nikita Mirzani mengajukan permohonan isbat nikah sekaligus cerai pada 16 Juli 2018. Permohonan ini sempat dicabut oleh Niki. Dan, pada 29 November 2018, ia kembali mengajukan isbat nikah dan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada 7 Oktober 2019 permohonan ini dikabulkan oleh majelis hakim. Penetapan isbat nikah ini kemudian disoal oleh Dipo Latief dengan mengajukan langkah hukum hingga ke Mahkamah Agung.  Laporan Nikita Mirzani terhadap mantan suaminya Dipo Latief mengenai hak asuh anak resmi dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan pada 16 Agustus 2021. Laporan terdaftar dengan nomor LP/B/1624/VIII/2021/RJS. Dalam hal ini, Nikita Mirzani melaporkan Dipo Latief terkait dugaan penelantaran anak. Yaitu Pasal 76 B Jo Pasal 77 UU RI No 35 tahun 2014.

Dipo Latief Dicecar 15 Pertanyaan Terkait Laporan Nikita Mirzani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Nikita-Mirzani-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Nikita Mirzani ditemui di kediamannya di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani ditemui di kediamannya di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Laporan Nikita Mirzani terhadap mantan suaminya Dipo Latief diproses secara hukum oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dipo sebagai pihak terlapor sudah dipanggil untuk dimintai keterangannya. Namun ia tidak hadir karena satu dan lain hal.  Pihak Dipo Latief mengaku kaget karena tiba-tiba ada undangan pemanggilan untuk meminta klarifikasi. Kekagetan itu terjadi lantaran tidak pernah merasa melakukan penelantaran anak sebagaimana yang dituduhkan.  Diungkapkan pengacara Dipo Latief, laporan terhadap kliennya kurang tepat karena Nikita Mirzani sudah memindahkan perwaliannya kepada Fitri Salhuteru sebagaimana sempat muncul dalam permberitaan media. Menurutnya, jika memang benar telah terjadi adopsi anak, maka otomatis terjadi peralihan hak dan kewajiban dari orang tua lama ke orang tua baru. Jika si anak terlantar, maka seharusnya yang dilaporkan katanya bukan Dipo Latief.  "Kalau anak itu terlantar harusnya yang dilaporkan siapa yang mengadopsi sekarang," kata Alexander Kilikily, pengacara Dipo Latief, dalam jumpa pers di bilangan Blok M Jakarta Selatan Jumat (3/9).  Dipo Latief mengungkapkan sejak awal dirinya tidak pernah dilibatkan dalam hal urusan anak oleh Nikita Mirzani. Dia bukannya tidak mau bertanggung jawab, namun merasa tak diberi akses sama sekali oleh bintang film Nenek Gayung itu.  "Memang digiring seolah saya tidak bertanggung jawab. Kalau dia merasa enggak mampu mengasuh anak kasih ke saya biar saya asuh," tutur Dipo Latief.  Diketahui, laporan Nikita Mirzani terhadap mantan suaminya Dipo Latief mengenai hak asuh anak resmi dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan pada 16 Agustus 2021. Laporan terdaftar dengan nomor LP/B/1624/VIII/2021/RJS.  Dalam hal ini, Nikita Mirzani melaporkan Dipo Latief terkait dugaan penelantaran anak. Yaitu Pasal 76 B Jo Pasal 77 UU RI No 35 tahun 2014.

Laporan Nikita Mirzani Terhadap Dipo Latief Dianggap Kurang Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/nikita-mirzani.jpg" alt="Nikita Mirzani zaat bercerita tentang tagihan listrik yang mencapai puluhan juta. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani zaat bercerita tentang tagihan listrik yang mencapai puluhan juta. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Didampingi kuasa hukumnya, Senin (16/8) malam, Nikita Mirzani melaporkan kasus penelantaran anak dengan terlapor mantan suaminya, Dipo Latief. Niki membawa kasus ini ke ranah hukum karena sang mantan tidak pernah memberikan hak yang seharusnya didapatkan anaknya.  Si kecil tidak mendapatkan nafkah berupa materi dan tidak mendapatkan kasih sayang dan cinta dari ayahnya. Nikita Mirzani menyebut Dipo Latief abai atas kewajiban dan tanggung jawabnya ke anak sejak si kecil masih dalam kandungan hingga sekarang.  Selain melaporkan kasus penelantaran anak, Nikita Mirzani pada waktu bersamaan juga melaporkan kasus illegal access yang dilakukan oleh orang lain. Perempuan 35 tahun itu tidak terima chat yang sifatnya sangat pribadi malah disebarluaskan di media sosial oleh seterunya.  "Yang kedua, kasus illegal access. Chat pribadi yang disebarluaskan tanpa izin, tanpa persetujuan terlebih dahulu pada pemilik percakapan tersebut. Termasuk data pribadi yang ada di dalamnya," tutur Fahmi Bachmid, pengacara Nikita Mirzani.  Sayangnya mereka masih enggan menyebutkan secara terus terang siapa pihak terlapornya. Nikita Mirzani mengaku pada saat diperiksa oleh penyidik nanti, siapa saja terlapornya akan terungkap dengan sendirinya.  "Yang dilaporkan rombongan cikungunya, gang sampah. Nggak usah disebutin nanti juga dipanggil," kata Nikita Mirzani.  Nikita membawa kasus ini ke polisi supaya menjadi pembelajaran berharga bagi masyarakat luas. Supaya tidak sembarangan mengumbar hal-hal yang sifatnya pribadi milik orang lain tanpa ada persetujuan sebelumnya.  Dalam kasus ini, Nikita Mirzani melaporkan pihak terlapor dengan UU ITE. "Kami laporkan dengan UU ITE Pasal 30 dan Pasal 32 yang ancaman hukumannya 8 tahun penjara," terang Fahmi Bachmid.  Selain laporan polisi di Polres Jakarta Selatan, kasus illegal access ini kabarnya juga akan dilaporkan ke Polres Tangerang. Adapun pelapornya adalah Fitri Salhuteru.  "Setelah ini kami juga akan laporkan ke Polres Tangerang. Ada dua korban dalam hal ini, Nikita dan Kak Fitri," papar Fahmi Bachmid.

Dipo Latief Tak Pernah Beri Hak Anak, Nikita Mirzani Lapor Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/nikita-mirzani.jpg" alt="Nikita Mirzani zaat bercerita tentang tagihan listrik yang mencapai puluhan juta. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani zaat bercerita tentang tagihan listrik yang mencapai puluhan juta. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Laporan polisi yang dilakukan Nikita Mirzani terhadap mantan suaminya, Dipo Latief, diminta tidak dilihat dari sisi materi saja. Karena hak anak dari kedua orang tuanya tidak hanya soal kebutuhan lahiriah saja. Anak juga membutuhkan yang batiniah seperti cinta dan kasih sayang yang tulus dari kedua orang tuanya. Hal itu yang beberapa kali ditegaskan Nikita Mirzani dan juga kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid, di hadapan awak media usai membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Selatan, tadi malam Senin (16/8). Karena kalau soal materi, Niki kabarnya sangat cukup untuk membiayai semua anaknya. Termasuk anak yang lahir dari hasil pernikahan bersama Dipo Latief. “Dari sejak hamil sampai detik ini (tidak ada tanggung jawab Dipo). Tapi sebenarnya jangan dilihat berapa nominal yang dilaporkan ke polisi ya,” kata Nikita Mirzani. “Kalau duit Niki mungkin lebih banyak. Tapi yang jadi masalah adalah nafkah batin terhadap anaknya. Ini bukan kepentingan Niki ya, dia gak punya kepentingan dalam hal ini,” ujar Fahmi Bachmid. Pengacara Niki menegaskan bahwa anak yang kini dimintai pertanggung jawab secara hukum adalah benar darah daging Dipo Latief. Apabila yang bersangkutan masih ragu atas hal ini, Fahmi Bachmid mempersilakan untuk dilakukan tes supaya diperoleh sebuah keyakinan yang mantap dari dalam hati. “Kalau dia menyangkal silakan dites DNA gak ada masalah,” kata pengacara yang juga menjadi kuasa hukum Dinar Candy itu. Fahmi Bachmid mengungkapkan, Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejatinya sudah menghukum Dipo Latief untuk memberikan nafkah ke anaknya seiring dikabulkannya isbat nikah sekaligus perceraian. Majelis Hakim PA Jakarta Selatan menjatuhkan vonis tersebut pada 7 Oktober 2019. “Disitu dihukum bertanggung jawab membiayai nafkah anaknya. Kami tidak mempersoalkan nominalnya ya karena itu ada ketentuannya dari pengadilan. Tapi yang jadi masalah adalah tanggung jawab nafkah batin,” beber Fahmi Bachmid.

Laporkan Dipo Latief, Nikita Mirzani Masalahkan Nafkah Batin Sang Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Nikita-Mirzani-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Nikita Mirzani mendatangi Markas Polres Metro Jakarta Selatan. Kedatangannya ini terkait adanya pemeriksaan tambahan atas kasus dugaan penelantaran anak Dipo Latief pada Kamis,14 Oktober 2021. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani mendatangi Markas Polres Metro Jakarta Selatan. Kedatangannya ini terkait adanya pemeriksaan tambahan atas kasus dugaan penelantaran anak Dipo Latief pada Kamis,14 Oktober 2021. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nikita Mirzani melaporkan Ahmad Dipo Ditiro atau Dipo Latief ke Polres Metro Jakarta Selatan Senin (16/8) malam kemarin. Ibu tiga anak itu melaporkan sang mantan atas tudingan penelantaran anak. Laporan Niki, sapaan akrabnya, terdaftar dengan nomor LP/B/1624/VIII/2021/RSJ.  “Malam ini Niki melaporkan Ahmad Dipo Ditiro untuk kasus penelantaran anak,” kata Nikita Mirzani usai membuat laporan polisi di Polres Jakarta Selatan.  Nikita Mirzani menyatakan anaknya sudah ditelantarkan oleh Dipo Latief sejak masih berada di dalam kandungan sampai sekarang. Awalnya ia tidak mau membawa persoalan ini ke ranah hukum. Karena walau bagaimana pun Dipo Latief adalah ayah dari anaknya. Ia tidak ingin menjelek-jelekkan sang mantan apalagi nantinya sang anak bakal mengetahuinya.  Menurut Nikita Mirzani, Dipo Latief tidak pernah bertanya soal anak kepada dirinya. Dia mengakui Dipo memang sempat menghubungi via telepon dalam sebuah kesempatan pada 2020 lalu. Akan tetapi Niki tidak sempat mengangkatnya. “Dipo, tahun lalu ada telepon. Dia telepon tapi gak keangkat karena sudah malam,” ujar perempuan 35 tahun itu.  Fahmi Bachmid selaku kuasa hukum menyatakan, Nikita Mirzani akhirnya memutuskan membuat laporan polisi dengan tujuan untuk memberikan pelajaran sekaligus edukasi kepada masyarakat supaya tidak melakukan penelantaran anak. Karena sekalipun kedua orang tuanya sudah bercerai, anak tetap memiliki hak untuk memperoleh nafkah lahir sekaligus batin dari kedua orang tuanya.  “Sebetulnya kita tidak mau melaporkan seperti ini sebenarnya, karena bagaimana pun juga, dia ayah dari anaknya NIki. Cuma karena sudah kelewatan terpaksa kita laporkan,” tutur Fahmi Bachmid.  Dia menegaskan, kasus penelantaran anak ini jangan dilihat dari sudut pandang finansial. Karena kepentingan anak mencakup aspek lahir dan batin sekaligus.  “Menelantarkan ini jangan diasumsikan secara finansial, tapi kepentingan anak itu sendiri lahir dan batinnya. Kalau ini dibiarkan seorang ayah menelantarkan anak, tidak pernah dilihat. Kasih sayang seorang ayah ke anak itu wajib, begitu juga kasih sayang seorang ibu ke anak,” tuturnya.

Nikita Mirzani Laporkan Dipo Latief Terkait Penelantaran Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Nikita-Mirzani-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Nikita Mirzani ditemui di kediamannya di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani ditemui di kediamannya di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nikita Mirzani sempat dilaporkan mantan suaminya, Dipo Latief atas kasus dugaan penggelapan sejumlah barang seperti sandal, sepatu, ikat pinggang, dan alat pijat sekitar 2 tahun silam. Namun kasusnya kini dihentikan dengan dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pihak kepolisian.  Pada 31 Desember 2020 lalu, kasus penggelapan dengan terlapor Nikita Mirzani resmi dikeluarkan SP3 oleh Polres Metro Jakarta Selatan lantaran dinilai tidak cukup bukti. Nikita Mirzani pun mengucapkan syukur kasus ini akhirnya ditutup seiring dengan tutup kalender tahun 2020.  "Alhamdulillah ya kasus Niki sama Dipo yang penggelapan sudah di SP3 di tanggal 31 Desember 2020 dan suratnya sudah Niki ambil. Bersyukur keadilan itu milik siapapun, tidak terpaku lo anak siapa dan segala macam," kata Nikita Mirzani saat ditemui di bilangan Tendean Jakarta Selatan Senin (11/1).  Ibu tiga anak itu mengaku tidak mau tahu lagi dengan urusan Dipo Latief yang sudah resmi bercerai darinya sejak Oktober 2019 silam. Ia lebih memilih fokus pada hal yang menjadi tanggung jawabnya.  "Gue sekarang nggak mau tahu kehidupan dia. Mau ngapain aja gue nggak peduli. Gue sekarang lebih fokus ke anak, ke bisnis, ke keluarga," ungkap Niki.  Untuk diketahui, laporan penggelapan yang dilayangkan Dipo Latief terhadap Nikita dibuat pada 15 Agustus 2018 silam. Dipo membuat laporan ini melalui pengacaranya, Asfa Davy Bya.  Sebelum kasus ini dihentikan, polisi sempat memanggil sejumlah saksi dalam kasus ini, termasuk Nikita Mirzani sebagai terlapor. Kasus ini pun akhirnya dihentikan karena dinilai tidak cukup bukti.  "Dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai 31 Desember 2020 penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP terjadi pada tanggal 15 Agustus 2018 di Apartemen Kemang Village atas nama pelapor Sdr. Asfa Davy Bya, yang diduga dilakukan oleh sdr. Nikita Mirzani tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti," demikian bunyi SP3 yang dikeluarkan kepolisian.

Laporan Dipo Latief Dihentikan Polisi, Nikita Mirzani Bersyukur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/nikita.jpg" alt="Nikita Mirzani.--Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani.--Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Dipo Latief terkait pernikahannya dengan Nikita Mirzani. Hasil putusan MA tersebut keluar pada 13 Agustus 2020. Dengan adanya putusan tersebut, pernikahan Dipo-Niki yang digelar di Rumah Kartanegara Jalan Kartanegara Nomor 4 A Selong RT.3, RW.2, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 18 Februari 2018, dinyatakan sah secara hukum agama dan negara.  Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung juga menetapkan talak bain sughra terhadap pasangan Dipo Latief dan Nikita Mirzani. Putusan MA ini menguatkan putusan yang sempat dijatuhkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.  Kasasi sempat diajukan Dipo Latief lantaran keberatan pernikahannya yang hanya digelar secara siri malah disahkan secara negara oleh Nikita Mirzani. Dengan adanya putusan kasasi, maka konsekuensi dari sebuah pernikahan otomatis wajib ditunaikan oleh Dipo Latief. Seperti nafkah yang harus diberikan kepada anak yang lahir dari terjadinya pernikahan, atau yang lainnya.  Fahmi Bachmid, selaku kuasa hukum Nikita Mirzani menyambut gembira hasil putusan kasasi MA. Namun pihak Niki masih menunggu salinan putusan tersebut. “Kita nunggu salinan berkas putusan MA. Kalau sudah kita terima nanti kita akan minta akta cerainya supaya diterbitkan,” kata Fahmi Bachmid kepada wartawan.  Pihak Nikita Mirzani juga akan meminta kepada Dipo Latief untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana yang tertera dalam amar putusan. “Nanti kami minta supaya amar putusan itu dilaksanakan. Amar putusannya kembali ke hasil putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan,” paparnya.  Sementara itu, pihak Dipo Latief mengaku sudah mengetahui adanya putusan kasasi MA. Namun belum mau berkomentar apapun terkait hal ini. Sebab pihak Dipo belum menerima bukti fisik dari putusan tersebut.  “Kita tunggu aja dulu. Kita belum berkomentar karena belum menerima salinan putusannya,” kata Uus, pengacara Dipo Latief.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IR43Mf0gP94  &nbsp;

Kasasi Ditolak MA, Pernikahan Dipo Latief-Nikita Mirzani Dianggap Sah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/nikita-mirzani-rahman.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kehidupan Nikita Mirzani banyak berubah setelah bercerai dengan Dipo Latief. Setelah jadi janda, kini dia merelakan anaknya hasil pernikahan dengan Dipo Latief diadopsi orang lain.  Adapun anak hasil pernikahannya dengan Dipo Latief adalah anak ketiganya yang bernama Arkana.  Nikita Mirzani mengatakan bahwa Arkana, anak ketiganya, dari hasil pernikahan dengan Dipo Latief sudah diadopsi oleh Fitri Salhuteru.  "Ke depannya jangan ada sengketa perebutan anak. Karena terus terang Arkana sudah diadopsi sama Kak Fitri. Kalau mau urusan sama Arkana ya berurusan sama Kak Fitri bukan Niki lagi," aku Nikita Mirzani di PN Jakarta Selatan Rabu (15/7).  Pernyataan itu diungkap Nikita Mirzani usai majelis hakim PN Jakarta Selatan membacakan putusan atas perkara penganiayaan dia dengan Dipo Latief hari ini, Rabu (15/7).  Aktris film Nenek Gayung itu mengaku sudah menyerahkan sepenuhnya hak asuh Arkana kepada Fitri Salhuteru. Dia percaya Fitri yang juga sahabatnya itu bisa mengasuh Arkana lebih baik.  "Takutnya Niki kenapa-kenapa, kan umur nggak ada yang tahu," aku Nikita Mirzani beralasan.  Fitri Salhuteru membenarkan dirinya sudah mengadopsi Arkana. Dia mengaku senang dengan kepercayaan Nikita Mirzani yang telah menyerahkan Arkana kepada dirinya.  "Aku bangga Niki memercayakan anak-anaknya ke aku. Bukan hanya Arkana, Azka juga. Jadi ke depannya aku yang tahu apa yang terjadi (sama anak Niki). Jangan sampai ada kejadian perebutan anak kedua kalinya. Karena Arkana sudah anak aku," paparnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=W8FebjrnM00  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Uz1ypfMAb_c  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=WdXxerlZVos

Perkara dengan Dipo Latief Selesai, Kini Anak Nikita Mirzani Diadopsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dipo latief

Berita Terkini