<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/01/WhatsApp-Image-2025-07-31-at-64139-PM-1776699168.jpeg" alt="Anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana saat menjalani sidang disertasi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana saat menjalani sidang disertasi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menilai pentingnya meningkatkan industri pertahanan nasional. Selain untuk menjaga kedaulatan negara, juga bisa dimanfaatkan untuk diplomasi dengan negara&nbsp; sahabat. Hal itu yang menjadi materi utama Nyoman dalam penyusunan disertasinya. Melalui judu &ldquo;Model Kemitraan Strategis BPK dengan Industri Pertahanan Nasional: Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia&rdquo;, dia resmi dianugerahi gelar doktor. Dalam disertasinya, Nyoman menonjolkan&nbsp;pentingnya kemandirian industri pertahanan nasional sebagai aspek strategis dalam menjaga kedaulatan negara, memperkuat posisi diplomasi Indonesia, dan mengarahkan kebijakan pertahanan di tingkat regional hingga global. Menurutnya,&nbsp;PT Dirgantara Indonesia (PT DI) sebagai contoh nyata industri pertahanan yang dapat berperan sebagai inkubator sistem yang mampu direplikasi di perusahaan-perusahaan seperti PT PAL dan PT Pindad. &ldquo;Industri pertahanan seperti Dirgantara tidak hanya menjadi tulang punggung pertahanan nasional, tetapi juga alat diplomasi strategis. Seperti yang sering disampaikan Presiden Prabowo, kemandirian pertahanan adalah fondasi utama bagi ketahanan nasional,&rdquo; ujar Nyoman, Jumat (1/8). Dalam disertasinya Nyoman menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus mendalam di PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Nyoman menyatakan perlunya pengembangan lebih lanjut dalam pendekatan kuantitatif, serta pentingnya menyosialisasikan model ini melalui lembaga pelatihan, forum kebijakan publik, dan diskursus akademik. &ldquo;Kami berharap model ini dapat menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan strategi kemitraan institusi pengawasan seperti BPK dengan sektor strategis, khususnya pertahanan, secara lebih optimal dan terukur,&rdquo; tambahnya. &nbsp;

Anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menilai pentingnya meningkatkan industri pertahanan nasional.

Anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana sebut Industri Pertahanan Nasional Penting untuk Jaga Kedaulatan Negara dan Alat Diplomasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/khAbJ4gkSP3jofFUoyysevK4vNrAcMLnZtlAZSa5-275725596.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Hubungan Luar Negeri, Ali Mochtar Ngabalin, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (23/6). (Muhammad RIdwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Hubungan Luar Negeri, Ali Mochtar Ngabalin, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (23/6). (Muhammad RIdwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan peran Indonesia dalam menghadapi berbagai konflik yang terjadi di dunia internasional untuk selalu mengedepankan penyelesaian damai atas konflik bersenjata, khususnya konflik yang terjadi antara Iran dan Israel. Hal itu ditegaskan dalam politik luar negeri Indonesia yang menganut sistem nonblok. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Hubungan Luar Negeri, Ali Mochtar Ngabalin, menyatakan pihaknya mendukung langkah Presiden Prabowo yang mengedepankan soft diplomacy dalam menyikapi konflik antara Iran dan Israel. "Itu sebabnya Indonesia dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia punya nama besar dalam berbagai event internasional. Dari tahun 1955-1962 sampai dengan hari ini, mulai dari Ali Alatas, Hasan Wirayuda, sampai dengan sekarang kita punya Menteri Luar Negeri hari ini, dan Presiden Prabowo tidak ada lain kecuali adalah diplomasi," kata Ali Ngabalin di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (23/6). Ia tak memungkiri, perang dunia ketiga bisa saja terjadi setelah Amerika Serikat (AS) turut melancarkan serangan ke Iran. Bahkan, kekinian Iran telah menutup Selat Hormuz yang merupakan perlintasan minyak dunia. Menurutnya, konflik Timur Tengah yang semakin memanas akan berdampak pada perekonomian global, khususnya pada harga minyak dunia. "Kalau dalam satu minggu atau 10 hari ini tidak bisa ada duduk kemudian berunding, maka yang paling pertama melonjaknya harga oil, itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa," ungkapnya. Lebih lanjut, Ali Ngabali memastikan partainya mendukung keputusan Presiden Prabowo yang lebih mengedepankan diplomasi dalam menyikapi konflik Timur Tengah tersebut. "Tentu apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan mendatangkan kemaselahatan bagi manusia, mendatangkan kebaikan bagi langkah-langkah yang ingin dilakukan oleh Presiden dan Pemerintah, pasti Partai Golkar akan memberikan sokongan utama," pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Ali Ngabalin mendukung langkah Presiden Prabowo dalam mengedepankan diplomasi untuk menyelesaikan konflik Iran-Israel.

Ali Ngabalin Dukung Langkah Presiden Prabowo Kedepankan Peran Diplomasi dalam Sikapi Konflik Iran-Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/singgung-mobil-esemka-komunikonten-kritik-gaya-diplomasi-dua-capres_m_.jpg" alt="Debat Pilpres ke-4 dengan tema Ideologi, Pemerintahan, Keamanan serta Hubungan Internasional, Sabtu (30/3) kemarin mempertemukan kembali Jokowi dan Prabowo dalam satu panggung." width="100%">
<figcaption>Debat Pilpres ke-4 dengan tema Ideologi, Pemerintahan, Keamanan serta Hubungan Internasional, Sabtu (30/3) kemarin mempertemukan kembali Jokowi dan Prabowo dalam satu panggung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Debat Pilpres ke-4 dengan tema Ideologi, Pemerintahan, Keamanan serta Hubungan Internasional, Sabtu (30/3) kemarin mendapat komentar dari berbagai kalangan. Menurut Direktur Eksekutif Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi Hariqo Wibawa Satria, kedua capres masih beranggapan pelaku diplomasi adalah orang-orang lama.&nbsp; Hariqo juga menuturkan, dalam debat keempat kemarin, capres 01 Joko Widodo dan capres 02 Prabowo Subianto, juga tidak bicara perlindungan data pribadi dan warga negara yang dimiliki pihak media sosial dalam isu keamanan. &ldquo;Diplomat di era digital bukan saja mereka yang bekerja di Kemlu RI, Duta Besar atau orang-orang yang identik dengan dasi, jas, parfum, protokoler, dan lain-lain. Tetapi di era digital setiap orang adalah diplomat,&rdquo; ujar Hariqo melalui keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Minggu (31/3). Alumnus Pascasarjana Jurusan Diplomasi Universitas Paramadina itu juga mencontohkan, Penulis Novel Laskar Pelangi Andrea Hirata dan Sutradara Film Laskar Pelangi Riri Riza yang keduanya hampir tidak pernah berdasi atau berdinas di Kemenlu dan Kemenpar. Hingga akhirnya, berkat karya dan tim kreatif mereka, Bangka Belitung dikenal luas oleh dunia sehingga wisatawan domestik dan asing berdatangan. &ldquo;Nah, wisatawan ini kemudian mengunggah foto, video mereka di medsos, sehingga menggoda wisatawan lain datang, artinya kedatangan wisatawan juga disebabkan unggahan warganet di medsos, ini salah satu relevansi setiap orang adalah diplomat,&rdquo; tutur dia.&nbsp; Selain itu pada 2013 lalu, anak-anak muda di Myanmar tertarik mengunjungi dealer mobil Korea, setelah mobil-mobil tersebut digunakan dalam drama Korea. Artinya sutradara, pemain drama korea terlibat dalam satu gotong royong untuk kepentingan nasional Korea. "Sementara di Indonesia hampir semua sinetron, film mempromosikan mobil Jepang, Amerika, Eropa. Mana mobil Esemka?&rdquo; tutur Hariqo. Selain itu, lanjutnya, contoh Amerika Serikat beberapa kali menggunakan pemain basket NBA untuk kepentingan nasional mereka. Utamanya melobi negara yang memang anak mudanya gandrung dengan basket, bahkan ada pemain NBA yang mampu berkomunikasi dengan Presiden Korea Utara Kim Jong Un. Karena itu, dirinya berharap, setelah Pilpres, peningkatan gotong royong antar warganet untuk kepentingan nasional lewat media sosial harus digalakkan. Tim medsos capres, baik yang kalah maupun menang harus gotong royong dalam isu-isu terkait kepentingan nasional. &ldquo;Jika saat pilpres mereka mampu membuat trending topik dunia yang menjelekkan salah satu capres, harusnya mereka juga mampu membuat trending topik yang membela kepentingan nasional Indonesia,&rdquo; kata dia. Lebih lanjut, Hariqo juga mengeluhkan, karean sampai hari ini, Indonesia belum mempunyai blueprint diplomasi digital seperti negara lain, namun membangun kesadaran bahwa setiap orang adalah diplomat harus terus dikampanyekan. "Apalagi sudah ada Inpres 7/2018 tentang Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2018-2019, meskipun Inpres itu tidak secara khusus bicara tentang Diplomasi Digital,&rdquo; sambungnya.

Singgung Mobil Esemka, Komunikonten Kritik Gaya Diplomasi Dua Capres