<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/bapanas-2-drw-1-3428082472.jpg" alt="Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Hermawan (kanan) di Baruga Lappo Ase Bulog, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/10/2025). (ANTARA/Darwin Fatir)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Hermawan (kanan) di Baruga Lappo Ase Bulog, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/10/2025). (ANTARA/Darwin Fatir)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali mengingatkan ancaman hukuman bagi siapapun yang coba-coba memainkan harga beras dan menjualnya tidak sesuai standar mutu. Selain sanksi pidana penjara, pelaku yang memainkan harga beras juga bisa didenda hingga miliaran rupiah. "Jika informasi pada label tidak sesuai isi, itu bisa pidana. Mutu pun demikian, bila hasilnya lab tidak sesuai," kata Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Hermawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/10) sebagaimana dilansir dari Antara. Ia menjelaskan, pemeriksaan label dan mutu beras dilakukan di laboratorium selama 14 hari, untuk memastikan kesesuaian mutu beras yang dipasarkan. Bila labelnya premium, apakah benar mutunya juga premium. Begitu pula dengan medium. "Batas maksimal (beras premium) 15 persen patahannya. Dan 16 persen itu sudah masuk kategori medium. Banyak kasus di Jakarta kemarin itu karena beras medium dijual sebagai premium," lanjutnya. Sejauh ini kata dia, agar tidak timbul kegaduhan, para pelanggar masih diberikan teguran tertulis terlebih dahulu. Bila masih mengulangi aksinya, maka sanksinya adalah pencabutan izin. "Kami ingin menjaga suasana harmonis. Tapi, kita (sanksi) terakhir adalah penegakan hukum pidana. Ada Undang-undang Perlindungan Konsumen, itu lima tahun penjara dan denda di atas Rp 5 miliar," jelas Hermawan. Ia mengingatkan, Kepala Bapanas RI sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pernah menemukan kejanggalan saat sidak di pasar serta mendapati banyak masyarakat tertipu. "Hasil pemeriksaan Pak Mentan, mutu beras yang dijual premium harusnya dijual medium. Dari situlah kita mulai bergerak penyelidikan, kemudian naik ke penyidikan, setelah itu baru ada penetapan tersangka kemarin, 36 orang di Bareskrim," ucapnya. Meski demikian, ungkap dia, tidak menutup kemungkinan sejumlah daerah lain melakukan praktik serupa. Rata-rata terjadi di daerah non sentra produksi. Hermawan kembali menegaskan, bila ada pihak-pihak baik pejabat pemda, TNI, maupun Polri ikut memainkan harga beras, pasti akan ditindak dengan sanksi hukum yang sama. "Kita tidak boleh bedakan, itu jalan terakhir," katanya. "Tentu kalau oknum TNI (diproses) di Peradilan Militer (POM). Dan untuk oknum polisinya di pidana umum, sama dengan masyarakat yang lain. Satu dua minggu ke depan masih (sanksi) administratif. Tapi, kalau tidak diindahkan, baru kami ke proses penyelidikan untuk penegakan hukum," tegasnya. Hermawan menambahkan, saat ini pihaknya masih menyosialisasikan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET). Meski demikian, Bapanas telah mengirimkan surat teguran kepada sejumlah produsen dan pedagang yang menjual beras di atas HET.

Selain sanksi pidana penjara, pelaku yang memainkan harga beras juga bisa didenda hingga miliaran rupiah.

Bapanas Ancam Pihak yang Pasang Harga Beras Tak Sesuai Mutu, Bisa Dipidana dan Didenda Miliaran Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/LAYANGAN-ADUAN_NUR-CHAMIM-1156706924-4200380345.jpg" alt="Ilustrasi anak-anak bermain layang-layang. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi anak-anak bermain layang-layang. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui AirNav Indonesia mencatat sudah puluhan penerbangan batal terbang dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten. Hal itu tak lain akibat adanya gangguan layang-layang yang ada di sekitar bandara. Merespons hal itu, Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta pengelola kawasan sekitar bandar udara. Khususnya untuk melakukan edukasi, patroli, dan langkah penindakan tegas terhadap segala aktivitas yang membahayakan keselamatan penerbangan. Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, ada ancaman pidana dan denda bagi mereka yang tetap nekat membuat gangguan di sekitar bandara. Salah satunya adalah mereka yang menerbangkan layang-layang. "Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, disebutkan bahwa Setiap orang membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar," ujar Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa dalam keterangannya, Rabu (9/7). Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno-Hatta Putu Eka Cahyadhi mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan operasional penerbangan di sekitar bandar udara. "Kami minta kesadaran dan keikutsertaan masyarakat untuk menjaga keselamatan penerbangan dengan tidak menerbangkan layang-layang, drone, bermain laser, atau objek udara lainnya dalam radius yang membahayakan," jelas Putu Eka Cahyadhi. Putu juga menjelaskan bahwa dalam regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tentang Penerbangan telah secara jelas mengatur terkait dengan Kawasan Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP) di bandar udara. Dalam aturan itu juga dipastikan bahwa kawasan sekitar bandara harus steril karena untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. Adapun kegiatan bermain layang-layang di KKOP merupakan salah satu bentuk kegiatan yang membahayakan keselamatan operasional penerbangan. Itu sebabnya, pemerintah akan segera membentuk Satgas Bersama Penanganan Gangguan Layang-Layang dan melaksanakan fungsi dan peran masing-masing stakeholder sesuai dengan kewenangannya. "Satgas ini akan melaksanakan kegiatan penyuluhan/pembinaan, kegiatan penertiban dan kegiatan penegakan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku," pungkas Putu Eka.

Pemerintah melalui AirNav Indonesia mencatat puluhan penerbangan batal di Bandara Soekarno-Hatta akibat gangguan layang-layang.

Awas! Nekat Main Layang-layang di Dekat Bandara Bisa Dipidana Maksimal 3 Tahun Penjara dan Denda hingga Rp 1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/IMG-20250224-WA0052-3476854655.jpg" alt="Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menilai mahasiswi ITB yang membuat meme Presiden Prabowo berciuman dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak perlu dipidana. Melainkan cukup dilakukan pembinaan.&nbsp; Hasan menduga, sebagai anak muda, yang bersangkutan terlalu bersemangat untuk mengkritik. Sampai-sampai kontennya kelewatan. "Mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda. Bisa dibina bukan dihukum gitu," ujarnya, Sabtu (10/5). Meskipun demikian, pihaknya tetap menyayangkan aksi kritik yang berlebihan. "Karena ruang ekspresi itu kan harus diisi dengan hal-hal yang bertanggung jawab," kata dia. Presiden sendiri, lanjut Hasan, tidak mengambil upaya hukum apapun. Sampai hari ini, tidak ada rencana membuat laporan atas meme tersebut. Presiden, ujar Hasan Nasbi, menegaskan komitmennya untuk membuka kritik dalam kerangka demokrasi. Namun dia berharap, kritik bisa dilakukan dengan baik. "Bukan dengan hal-hal yang menjurus kepada mungkin penghinaan atau kebencian tapi tetap saja," jelasnya. Meski mengusulkan cukup pembinaan, Hasan menyebut pemerintah tidak akan masuk dalam urusan yang menjadi kewenangan polisi. "Kalau soal hukumnya kita serahkan saja itu kepada penegak hukum," kata dia. Sebelumnya, mahasiswa ITB dengan inisial SSS diberitakan telah ditangkap dan diperiksa Bareskrim polri. Dia dituding melanggar UU ITE karena mengunggah meme Presiden Prabowo berciuman dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. &nbsp; &nbsp;

Kepala Kantor Komunikasi Presiden mengusulkan agar mahasiswi ITB yang membuat meme tidak perlu dipidana, cukup dilakukan pembinaan.

Istana Usul Mahasiswi ITB Pembuat Meme Prabowo-Jokowi Ciuman Cukup dibina, Tak Perlu Dipidana

Dipidana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dipidana

Berita Terkini

Bapanas Ancam Pihak yang Pasang Harga Beras Tak Sesuai Mutu, Bisa Dipidana dan Didenda Miliaran Rupiah

Awas! Nekat Main Layang-layang di Dekat Bandara Bisa Dipidana Maksimal 3 Tahun Penjara dan Denda hingga Rp 1 Miliar

Istana Usul Mahasiswi ITB Pembuat Meme Prabowo-Jokowi Ciuman Cukup dibina, Tak Perlu Dipidana

Download Aplikasi JawaPos.com