<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/05/hAk7x9yLfW2VjdkHbQtq6OuVo5Mnd0uHt30blGM3-2-149705261.jpg" alt="Situasi kompleks rumah komedian sekaligus Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jum" width="100%">
<figcaption>Situasi kompleks rumah komedian sekaligus Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jum</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kawasan rumah komedian sekaligus Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan kini pengamanannya diperketat. Langkah itu dilakukan di kompleks permukiman elite tersebut menyusul aksi penjarahan rumah Eko oleh massa tak dikenal pada Sabtu (30/8) malam.&nbsp; Pantauan Jawa Pos pada Jum'at (5/9) hingga pukul 11.10 WIB, kondisi kawasan rumah Eko sudah kondusif. Tak terlihat lagi kerumunan massa di sekitar rumah yang berada tepat di belakang pos sekuriti itu. Salah satu sekuriti kompleks yang enggan disebutkan namanya mengatakan, sejak Senin (1/9), akses media ke lokasi sudah dibatasi. Wartawan tidak diperbolehkan mengambil gambar atau mendekati rumah Eko. "Media sudah enggak boleh masuk sejak sehari setelah kejadian. Itu atas instruksi RT/RW karena warga merasa terganggu," katanya, Jumat (5/9). Menurut dia, situasi sebenarnya sudah tenang sejak pagi hari pascapenjarahan, Minggu (31/8). Massa yang sempat menggeruduk rumah politikus PAN itu langsung bubar setelah melakukan aksinya. "Setelah kejadian, pagi harinya langsung kondusif. Udah enggak ada massa lagi yang datang. Sekarang di dalam rumah itu sudah kosong, paling tinggal lemari. Soalnya penjarahannya sampai tiga gelombang. Yang terakhir itu bahkan enggak kebagian apa-apa," lanjutnya. Terkait keamanan, pihak sekuriti menyebutkan adanya peningkatan pengamanan selama beberapa hari terakhir, khususnya pada malam hari. Personel TNI disiagakan di sejumlah titik untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pergerakan massa lanjutan. "Ada peningkatan pengamanan, apalagi katanya sampai tanggal 5 masih ada potensi pergerakan massa. Ada anggota TNI yang jaga di setiap pos kalau malam, hari ini (5/9) katanya terakhir penambahan TNI," imbuhnya.&nbsp;

Rumah Eko Patrio dijarah massa, pengamanan kompleks diperketat dan dijaga TNI, akses media dibatasi pascainsiden.

Keamanan Kompleks Rumah Eko Patrio Diperketat Usai jadi Sasaran Penjarahan Massa, Kini Dijaga TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/IMG-20250530-WA0005_copy_1280x839-1-287959220.jpg" alt="Jenazah Siti Nurmah Muhammad Nurdin, 67, jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa, NTB yang meninggal pada Jumat (30/5/2025) pagi di Rumah Sakit King Abdullah Kota Makkah. (ANTARA/Kanwil Kemenag NTB)" width="100%">
<figcaption>Jenazah Siti Nurmah Muhammad Nurdin, 67, jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa, NTB yang meninggal pada Jumat (30/5/2025) pagi di Rumah Sakit King Abdullah Kota Makkah. (ANTARA/Kanwil Kemenag NTB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jumlah jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia selama pelaksanaan haji 2025 terus bertambah.&nbsp;&nbsp; Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, memasuki hari ke-60 pelaksanaan ibadah haji, jumlah jamaah meninggal sudah mencapai 418 orang. Karena itu, kemenkes memandang perlu adanya pengetatan dalam memastikan kemampuan orang untuk berhaji&nbsp;atau&nbsp;istitha'ah&nbsp;dari segi kesehatan. &ldquo;Ibadah haji merupakan kegiatan pengumpulan massa terlama dan terberat bagi kaum muslimin dari sisi aktivitas fisik ibadahnya,&rdquo; kata Kabid Kesehatan PPIH Arab Saudi Mohammad Imran, Rabu (2/7) sebagaimana dilansir dari Antara. Dia mengatakan&nbsp;jumlah ini lebih tinggi dibandingkan angka kematian jamaah haji tahun sebelumnya. Penyebab dominan wafatnya jamaah haji adalah penyakit jantung, yakni syok kardiogenik dan gangguan jantung iskemik akut. Juga sindrom gangguan pernapasan akut. Imran menjelaskan, angka itu didapatkan dari data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes) per 30 Juni 2025 saat&nbsp;cut-off&nbsp;pukul 16.00 WAS. Menurut dia, banyaknya jamaah haji yang meninggal dunia merupakan pertanda bahaya bagi semua pihak. Karena itu, ke depan perlu dipastikan bahwa setiap jamaah yang berangkat benar-benar memenuhi kriteria istitha&rsquo;ah kesehatan. Dia menyebutkan, Kemenkes telah mengatur istitha&rsquo;ah kesehatan jamaah haji dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/508/2024, tentang Perubahan atas Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Penetapan Istitha&rsquo;ah Kesehatan Haji. Aturan tersebut menjelaskan berbagai kriteria untuk memenuhi syarat istithaah kesehatan. Meliputi pemeriksaan fisik, kognitif, kesehatan mental, serta kemampuan melakukan aktivitas keseharian. Menurut Imran, implementasi istitha&rsquo;ah kesehatan yang ketat diharapkan dapat menyaring calon jamaah dengan risiko tinggi atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan menjalani ibadah haji yang menuntut fisik. "Tujuannya adalah mengurangi beban pada sistem layanan kesehatan di Tanah Suci, dan&nbsp;yang terpenting&nbsp;menyelamatkan jiwa," jelasnya. Karena itu, dia mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna menangani isu kesehatan ini. Seperti dari Kementerian Agama, pemerintah daerah, ulama, dan publik. "Pemerintah Indonesia juga perlu diberikan kemudahan dalam legalitas operasional layanan kesehatan haji selama di Arab Saudi. Persoalan penyelenggaraan kesehatan haji adalah tanggung jawab bersama,&rdquo; ucapnya. Dalam keterangan yang sama, Wakil Menteri Haji Arab Saudi Abdul Fatah Mashat mengatakan, tingginya angka kematian dan kesakitan jamaah haji Indonesia jadi sorotan khusus Kementerian Haji Arab Saudi. Terutama menjelang puncak ibadah haji. &ldquo;Ini harus menjadi perhatian kita semua dalam menyusun langkah-langkah persiapan yang lebih baik pada masa mendatang, termasuk dalam penyaringan, pemantauan, dan pendampingan kesehatan jemaah sejak sebelum keberangkatan,&rdquo; kata Abdul Fatah.

Kemenkes memandang perlu adanya pengetatan dalam memastikan kemampuan orang untuk berhaji atau istitha'ah dari segi kesehatan.

Jamaah Haji Meninggal jadi 418 Orang, Kemenkes Minta Implementasi Syarat Istitha'ah Kesehatan Diperketat 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/26/2Mtu5eMAn5kEi00cBCpZH0uAQPVrwhn76BvRfZot-238181219.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan, Kota Surabaya, Yusuf Masruh. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan, Kota Surabaya, Yusuf Masruh. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tewasnya seorang siswa SMPK Angelus Custos Surabaya berinisial SSH, 15 tahun, karena tersengat listrik di rooftop sekolah, belakangan ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat Kota Surabaya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan para kepala sekolah. Salah satu yang dibahas adalah soal pengetatan SOP. "Tadi saya sudah bertemu dengan kepala sekolah, cobalah kita ketati SOP di sekolah masing-masing. Biar tidak fitnah, maka SOP sekolahnya libur, harapan kami ya (siswa di sekolah tersebut) libur," tutur Yusuf, Jumat (16/5). Namun, Yusuf menegaskan bahwa setiap sekolah memiliki karakter yang berbeda. Oleh karena itu, mengenai pengetatan SOP, Dispendik Kota Surabaya menyerahkan ini ke masing-masing sekolah. "Kembali ke sekolah, karakternya sekolah itu nggak sama. Variatif banget. Ada sekolah, kaya libur puasa itu ada kegiatan ngaji di sekolah, masa saya mau ngelarang. Ini imbauan saja, teman-teman sekolah menyesuaikan," imbuhnya.&nbsp; Kalaupun pihak sekolah memperbolehkan siswa untuk beraktivitas di lingkungan sekolah ketika libur, Yusuf Masruh meminta agar kegiatan tersebut didampingi oleh pihak sekolah, misalnya guru.&nbsp; "Yang terpenting, anak itu harus didampingi. Tapi misal kalau guru dan sekolah sepakat (saat libur), 'hai nak, ada kegiatan ngaji', ya disepakati, tetapi harus ada pendampingan," seru Yusuf. Sebelumnya, nasib malang dialami oleh siswa SMPK Angelus Custos Surabaya berinisial SSH, 15 tahun. Ia tewas usai tersengat listrik di rooftop SMAK Frateran Surabaya pada Jumat (28/5). Tepat di Hari Raya Nyepi. Insiden tersebut terjadi saat SSH dan empat temannya hendak berlatih untuk ujian praktek Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) di sekolah. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa saat memanjat pagar besi pembatas, SSH diduga menginjak kabel listrik AC yang terkelupas dan berada di genangan air, menyebabkan dirinya tersengat listrik. "Dari CCTV terlihat, SSH sempat berteriak dirinya kesetrum sambil memegang pagar besi, namun teman-temannya sempat mengira ia hanya bercanda," ujar Ketua Dewan Pembina IKA Frateran, Tjandra Sridjaja. Melihat SSH tidak bergerak, teman-temannya segera berteriak meminta pertolongan. Pihak sekolah dan satpam langsung membawa SSH ke Rumah Sakit Adi Husada Undaan. Sayang, nyawanya tak tertolong. Atas insiden ini, Ayah korban, Tanu Hariadi melaporkan pihak sekolah ke Polrestabes Surabaya pada Sabtu (10/5). Laporan tersebut tercatat dengan nomor STTLPM/549/IV/2025/SPKT/Polrestabes Surabaya.

Insiden siswa SMPK Angelus Custos Surabaya tersengat listrik di rooftop, Dinas Pendidikan berupaya perketat SOP di sekolah.

Buntut Siswa SMP Tewas Kesetrum di Sekolah, Dispendik Surabaya Minta SOP saat Masa Liburan Sekolah Diperketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/a1af9521-4f52-4bf8-bb2b-f8e3eae3bda9-4010217710.jpeg" alt="Ilustrasi ASN Pemkot Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN Pemkot Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Pemkot Surabaya tidak hanya dilakukan dengan pemberlakuan Work From Anywhere (WFA) bagi&nbsp;Aparatur Sipil Negara (ASN). Melainkan juga menerapkan efisiensi penggunaan listrik dan air. Hal ini sebagaimana Surat Edaran (SE)&nbsp;Nomor&nbsp;000.8.3 /3415/436.3.2/2025 tentang&nbsp;Implementasi Efisiensi Anggaran dalam Pelaksanaan Fleksibilitas Kerja, yang diterbitkan pada Senin (17/2) lalu. "Diharapkan masing-masing perangkat daerah dan unit kerja untuk melakukan efisiensi listrik, yakni menyalakan AC dan lampu kantor pada pukul 07:30 WIB,"&nbsp;tutur Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Ikhsan, Rabu (19/2). Kemudian, mematikan AC dan lampu sesuai kebutuhan pada jam istirahat, saat jam kerja berakhir, atau jika ruangan sedang tidak digunakan. "Apabila jam lembur diperlukan, gunakan satu ruangan untuk menghemat listrik. Matikan lampu dan AC di ruangan kepala perangkat daerah/pejabat saat tidak digunakan. Hemat penggunaan air," lanjutnya. Sebelumnya, dalam surat edaran yang sama, Pemkot Surabaya mengizinkan ASN, dari kepala perangkat daerah, camat, hingga lurah untuk menerapkan pengaturan fleksibilitas waktu kerja dan fleksibilitas lokasi kerja. "Fleksibilitas waktu kerja ASN dapat diterapkan dalam bentuk sif kerja. Namun, tetap memperhatikan waktu kerja,&nbsp;paling sedikit 37,5&nbsp; jam kerja efektif per minggu atau 7,5 jam dalam sehari," tutur Ikhsan. Meski bisa bekerja dari mana saja (WFA), ASN di Pemkot Surabaya diminta untuk&nbsp;menjaga komunikasi serta merespons pesan singkat, telpon, ataupun bentuk komunikasi lainnya dari atasan maupun rekan kerja. "Mencatatkan waktu mulai kerja dan waktu pulang kerja melalui aplikasi kehadiran (presensi online Kantorku) dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan/atasan langsung," jelasnya. Kemudian, masing-masing perangkat daerah dan unit kerja diminta melakukan efisiensi ATK. Pembuatan&nbsp;surat-menyurat, laporan, daftar hadir rapat, resume rapat, dan dokumen internal lainnya dilakukan melalui media elektronik. &nbsp;

efisiensi anggaran di lingkungan Pemkot Surabaya tidak hanya dilakukan dengan pemberlakuan WFA bagi ASN, tapi juga efisiensi listrik dan air

Langkah Efisiensi Anggaran Pemkot Surabaya: Pemakaian AC dan Lampu Kantor Diperketat, Lembur Pakai 1 Ruangan Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/PPDB-3569780430.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh memberikan keterangan di Convention Hall Arif Rahman Hakim, Selasa (23/4/2024) terkait mekanisme pelaksanaan PPDB 2024. (ANTARA/Ananto Pradana)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh memberikan keterangan di Convention Hall Arif Rahman Hakim, Selasa (23/4/2024) terkait mekanisme pelaksanaan PPDB 2024. (ANTARA/Ananto Pradana)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Dalam upaya untuk menjaga keadilan dan keteraturan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2024, Dinas Pendidikan (Dipendik) Kota Surabaya telah mengambil langkah-langkah tegas. Salah satu langkah yang diambil adalah memperketat proses pendaftaran dengan memanfaatkan data pokok pendidikan (Dapodik) dan data kependudukan. Melansir ANTARA, menurut Kepala Dispendik Kota Surabaya, Yusuf Masruh, langkah ini diambil untuk menghindari kemungkinan terjadinya situasi di mana calon peserta didik baru (CPDB) mendaftar di sekolah tujuan dengan alasan yang tidak sesuai, seperti "titipan". "Makanya sekarang pakai data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, karena jadi satu," kata Yusuf. Dengan menggunakan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, proses verifikasi akan lebih ketat dan lebih akurat. Yusuf menjelaskan bahwa aturan dan persyaratan PPDB 2024 tercantum dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Setiap data CPDB yang masuk akan diperiksa dan diselesaikan melalui sistem yang dimiliki oleh Dispendukcapil Kota Surabaya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keaslian status pendaftar dan apakah mereka merupakan warga asli wilayah setempat atau pindahan dari wilayah lain yang tetap memiliki identitas sebagai warga Kota Surabaya. "Kecuali memang ada perpindahan orang tua, karena itu ada jalur khusus," ujarnya. Adapun terkait dengan PPDB tahun 2024/2025, dilakukan penyesuaian terhadap kuota penerimaan CPDB melalui jalur SMP Negeri sebesar 30-20 persen. Kuota ini ditetapkan berdasarkan zonasi, di mana 30 persen diperuntukkan bagi CPDB yang tinggal di satu kelurahan dengan lokasi sekolah (zonasi 1), dan 20 persen bagi CPDB yang tinggal di kelurahan di dalam wilayah kecamatan dengan lokasi sekolah (zonasi 2). "Kami atur supaya setiap kelurahan dapat harapan, contoh kelurahannya ada lima wilayah, berarti 20 dibagi jumlah kelurahan berarti dapat empat persen dari pagu sekolah," ucap dia. Meskipun terjadi penyesuaian pada jalur SMP Negeri, kuota jalur PPDB lainnya tetap sama. Sebanyak 15 persen untuk jalur afirmasi, lima persen untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali murid, dan jalur prestasi dengan ketentuan tertentu, seperti 15 persen berdasarkan nilai rapor sekolah, 12 persen dari jalur prestasi perlombaan/pertandingan akademik dan nonakademik, serta tiga persen dari penghafal kitab suci. Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, juga mengungkapkan bahwa permohonan pindah Kartu Keluarga (KK) cenderung meningkat menjelang PPDB. Namun, beberapa permohonan tidak sesuai kriteria dan harus ditolak. "Ada yang pindah anaknya sendiri tanpa orang tua, dengan alasan ke rumah nenek atau budenya banyak kami tolak," kata Eddy. Disamping itu, ada juga permintaan untuk mengubah domisili dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya. "Kami cek ke rumahnya, ternyata hanya namanya tapi tidak ada (orangnya). Kadang rumah yang dituju bukan saudara, teman atau kadang kantor," ucapnya.

Dengan menggunakan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, proses verifikasi akan lebih ketat dan lebih diperketat.

Rawan Kecurangan, PPDB Surabaya Diperketat, Seleksi Menggunakan Dapodik dan Data Kependudukan

diperketat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#diperketat

Berita Terkini

Keamanan Kompleks Rumah Eko Patrio Diperketat Usai jadi Sasaran Penjarahan Massa, Kini Dijaga TNI

Jamaah Haji Meninggal jadi 418 Orang, Kemenkes Minta Implementasi Syarat Istitha'ah Kesehatan Diperketat

Buntut Siswa SMP Tewas Kesetrum di Sekolah, Dispendik Surabaya Minta SOP saat Masa Liburan Sekolah Diperketat

Langkah Efisiensi Anggaran Pemkot Surabaya: Pemakaian AC dan Lampu Kantor Diperketat, Lembur Pakai 1 Ruangan Bersama

Rawan Kecurangan, PPDB Surabaya Diperketat, Seleksi Menggunakan Dapodik dan Data Kependudukan

Download Aplikasi JawaPos.com