<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/nur-2687416949.jpg" alt="Rizki Nur Fadhilah pemain bola yang jadi korban TPPO di Kamboja. (Dok. Pengamat sepak bola)" width="100%">
<figcaption>Rizki Nur Fadhilah pemain bola yang jadi korban TPPO di Kamboja. (Dok. Pengamat sepak bola)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Polda Jawa Barat (Jabar) berniat langsung melakukan pemeriksaan terhadap Rizki Nur Fadhilah, kiper muda jebolan Diklat Persib yang sempat viral menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Polisi memastikan, Rizki bukan korban TPPO.&nbsp; Kabid Humas Polda Jabar &nbsp;Kombes Hendra Rochmawan menyatakan bahwa Rizki dengan sadar mendaftarkan diri menjadi scammer di Kamboja. Dia mengakses pendaftaran itu melalui media sosial. Informasi yang menyebut Rizki menjadi korban TPPO sengaja disebar untuk menarik simpati publik. Untuk itu, Polda Jabar berencana langsung memeriksa Rizki setelah kembali ke Indonesia. Pemeriksaan itu mencakup kronologi sejak awal sampai dia berangkat dan bekerja di Kamboja. Termasuk aktivitas di media sosial yang berujung pendaftaran menjadi scammer.&nbsp; &rdquo;Ketika kembali (ke Indonesia) nanti, akan kami mintai keterangan mulai dari proses dia berangkat hingga kejadian di sana,&rdquo; kata Kombes Hendra. Menurut perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak tersebut, saat ini pihaknya masih berusaha memulangkan Rizki dari Kamboja. Meski dipastikan dalam keadaan aman, sehat, dan baik-baik saja di &nbsp;Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh, pemulangan Rizki butuh proses. &rdquo;Karena ini bukan korban TPPO, ada klausul tersendiri yang kita kembalikan dan dibantu oleh KBRI, tetapi nanti ada biaya,&rdquo; jelasnya. Meski begitu, Polda Jabar memastikan bahwa pemulangan Rizki tetap diupayakan. Menurut dia, pimpinan Polda Jabar sudah memberi atensi dan mendukung penuh pemulangan Rizki ke Indonesia. Untuk itu, koordinasi secara intensif terus dilakukan dengan semua pihak terkait. &rdquo;Pak kapolda support betul untuk pemulangan yang bersangkutan,&rdquo; ungkap Hendra.&nbsp; Berdasar hasil penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, Rizki sengaja mendaftar menjadi scammer melalui media sosial. Dia sadar penuh saat menerima pekerjaan untuk menjadi operator penipuan daring atau penipuan online di Kamboja dengan iming-imingi gaji.&nbsp; &rdquo;Dia (Rizki) sadar sendiri bahwa dia akan menjadi scammer di sana (Kamboja) dengan gaji sekian,&rdquo; ungkap Hendra kepada awak media.&nbsp;

Polda Jabar akan memeriksa Rizki Nur Fadhilah, kiper muda yang viral sebagai korban TPPO, setelah kembali dari Kamboja.

Sudah Berada di KBRI Phnom Penh, Rizki Kiper Muda Jebolan Diklat Persib Bakal Langsung Diperiksa Polisi Setelah Tiba di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/29/Lee-Sun-Gyun-by-YouTube-SportSeoul-153935464.jpg" alt="Aktor Lee Sun Gyun tampil untuk pertama kalinya sejak kontroversi narkobanya." width="100%">
<figcaption>Aktor Lee Sun Gyun tampil untuk pertama kalinya sejak kontroversi narkobanya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Lee Sun Gyun dipanggil ke Kantor Polisi Incheon Nonhyeon&nbsp; pada tanggal 28 Oktober, untuk diinterogasi oleh pihak berwenang atas penggunaan obat-obatan terlarang. Lee Sun Gyun menjalani serangkaian tes narkoba untuk menentukan, apakah dia benar menggunakan narkoba dan jenis yang digunakan. Sementara itu teleponnya telah disita untuk analisis forensik. Lee Sun Gyun telah dituduh menggunakan berbagai jenis narkoba, termasuk ganja, sejak awal tahun 2023. Aktor yang membintangi&nbsp;film Parasite ini, berbicara kepada wartawan yang menunggunya di luar kantor polisi, dan meminta maaf atas kontroversinya. "Pertama, saya dengan tulus meminta maaf atas kekecewaan yang ditimbulkan, karena keterlibatanku dalam insiden yang tidak menyenangkan ini. Saya ingin menundukkan kepalaku untuk meminta maaf kepada semua orang, yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan hingga saat ini," katanya. "Seperti yang telah disampaikan melalui agensi, saya dengan kooperatif selama penyelidikan. Saya merasa sangat menyesal kepada keluarga, yang saat ini sedang menderita. Saya akan menjawab dengan bersungguh-sungguh dan jujur selama penyelidikan," lanjutnya. Sementara itu, pada tanggal 27 Oktober, tim investigasi kejahatan narkoba dari Badan Kepolisian Metropolitan Incheon mengonfirmasi bahwa larangan bepergian G-Dragon dan Lee Sun Gyun tersebut telah disetujui oleh Kementerian Kehakiman atas permintaan polisi. Seperti yang telah dilaporkan sebelumnya, polisi telah menyita ponsel kepala bisnis hiburan dewasa Gangnam, dimana para pengedar dan pengguna diduga melakukan komunikasi, seperti yang dikutip dari Allkpop. Rekaman panggilan dan pesan tersebut, akan digunakan untuk melengkapi bukti laporan terhadap G-Dragon dan Lee Sun Gyun, serta menyelidiki tersangka tambahan.

Aktor Lee Sun Gyun tampil untuk pertama kalinya di publik  untuk diinterogasi dan menjalani serangkaian tes narkoba.

Aktor Lee Sun Gyun Muncul Pertama Kali ke Publik di Kantor Polisi untuk Diinterogasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Rizky-Billar-IG-rizkybillar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pedangdut Lestiani atau Lesti Kejora telah diperiksa oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan selaku saksi pelapor. Selain itu, 2 orang lainnya yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment juga telah dilakukan pemeriksaan terkait KDRT terhadap Lesti. Selanjutnya, giliran pihak terlapor yakni Rizky Billar yang akan diperiksa.  Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengatakan, Rizky Billar diagendakan akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polri pada Kamis (6/10) siang.  "Kalau di suratnya sih siang sekitar pukul 13.00 WIB," kata AKP Nurma Dewi kepada JawaPos.com, Rabu (5/10).  Saat disinggung apakah Rizky Billar sudah konfirmasi akan hadir untuk menjalani pemeriksaan atas laporan Lesti Kejora terkait dugaan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), AKP Nurma Dewi mengaku belum mendapat informasinya dari penyidik.  "Saya belum dapat informasinya dari penyidik. Jadi tunggu saja sampai besok ya," katanya.  Rizky Billar diketahui dilaporkan oleh Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu (28/9) malam terkait kasus dugaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lesti melaporkan suaminya Rizky Billar dengan UU No. 23 Tahun 2004.  Berdasarkan dokumen yang beredar dari laporan polisi, Rizky Billar diduga melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora sebanyak 2 kali pada Rabu (28/9) dini hari dan pagi hari sekitar 10.00 WIB.  Aksi KDRT tersebut terjadi setelah Lesti mengetahui perselingkuhan Rizky Billar. Pemilik single hit Kejora meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun, permintaan tersebut justru membikin Billar emosi sehingga mendorong dan membanting Lesti ke kasur. Tak hanya itu, Billar juga mencekik leher Lesti hingga terjatuh ke lantai. Kejadian itu disebut berulang-ulang.  Sekitar pukul 10.00 WIB pada Rabu (28/9), Rizky Billar disebut melakukan KDRT untuk kedua kalinya dengan menyeretnya ke kamar mandi dan membanting ke lantai. Tindakan ini mengakibatkan tangan kanan, kiri, leher dan tubuh Lesti mengalami sakit.

Soal Rizky Billar Bakal Hadir pada Pemeriksaan Besok, Ini Kata Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Hadi-Pranoto.jpg" alt="Hadi Pranoto yang disebut sebagai pakar Mikrobiologi dalam video milik Anji. (Repro Facebook Anji Manji)" width="100%">
<figcaption>Hadi Pranoto yang disebut sebagai pakar Mikrobiologi dalam video milik Anji. (Repro Facebook Anji Manji)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musisi Erdian Aji Prihartanto atau akrab disapa Anji sudah diperiksa penyidik bagian cyber crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Senin (10/8). Pemeriksaan terkait dugaan kasus penyebaran berita bohong akibat wawancaranya dengan Hadi Pranoto di channel YouTube miliknya.  Video wawancara itu sempat diposting di akun Dunia Manji pada 31 Juli 2020 namun kemudian dihapus oleh pihak YouTube. Itu setelah menuai polemik di masyarakat soal obat herbal Hadi Pranoto yang diklaim sebagai obat Covid-19. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/08/2020/hadi-pranoto-panggilan-kesayangan-profesor-bentuk-cinta-dari-mas-anji/">Hadi Pranoto: Panggilan Kesayangan Profesor Bentuk Cinta dari Mas Anji</a></li> </ul> Setelah Anji, kini giliran Hadi Pranoto yang juga akan diperiksa penyidik. Surat pemanggilan pun sudah diterima Hadi secara langsung dan yang bersangkutan akan menjalani pemeriksaan pada Kamis (13/8) mendatang. Angga Busra Lesmana selaku kuasa hukum mengatakan Hadi siap hadir untuk memenuhi agenda pemeriksaan.  “Dari panggilannya sih sekitar jam 10.00 WIB,” kata Angga saat dikonfirmasi, Selasa (11/8).  Sebagai tim kuasa hukum, dia mengaku tengah mempersiapkan sejumlah data terkait persiapan pemanggilan Hadi Pranoto. Data-data tersebut guna membantah tudingan bahwa kliennya telah melakukan kebohongan publik. Lantaran mengungkapkan hasil penelitiannya selama sektiar 20 tahun yang diklaim temuan obat herbalnya ampuh menyembuhkan orang yang positif Covid-19. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/05/08/2020/bakal-dipolisikan-balik-oleh-hadi-pranoto-begini-respons-muannas/">Bakal Dipolisikan Balik oleh Hadi Pranoto, Begini Respons Muannas</a></li> </ul> “Bukti-bukti kita siapkan untuk pemanggilannya tersebut. Sudah ada beberapa review koran, print out juga, hasil penelitian, dan semacamnya,” kata Angga.  Pemeriksaan terhadap Hadi Pranoto dengan kapasitas sebagai saksi terlapor. Sebelumnya, Muannas Alaidid selaku Ketua Cyber Indonesia melaporkan Anji dan Hadi Pranoto ke polisi karena diduga telah menyebarkan berita bohong. Laporannya terdaftar dengan nomor LP/4538/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ pada 3 Agustus 2020.

Setelah Anji, Giliran Hadi Pranoto yang Akan Diperiksa Penyidik Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/097-polda.jpg" alt="Bupati Lumajang Thoriqul Haq bersama istri almarhum Salim Kancil saat memenuhi panggilan Polda Jawa Timur di Surabaya, pada Kamis (9/7). Willy Irawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Lumajang Thoriqul Haq bersama istri almarhum Salim Kancil saat memenuhi panggilan Polda Jawa Timur di Surabaya, pada Kamis (9/7). Willy Irawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Lumajang Thoriqul Haq memenuhi panggilan Polda Jatim pada Kamis (9/7). Pemanggilan itu berkaitan dengan laporan PT Lautan Udang Indonesia Sejahtera (LUIS) atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut terkait kemunculan Thoriq di salah satu video yang diunggah Lumajang TV. Dalam video tersebut, terdapat penyebutan penyerobotan lahan milik almarhum Salim Kancil. Rupaya, pihak terkait keberatan dengan video tersebut. Menurut Kasubdit V Cyber Polda Jatim AKBP Catur Cahyono Wibowo, pemanggilan Thoriq terkait dengan UU ITE dari video yang diunggah Lumajang TV. ”Video yang diunggah sejak 2019 tersebut beredar di YouTube. Dan ternyata kasusnya belum tuntas,” tutur Catur. Sejak 2015 cukup ramai pemberitaan tentang Salim Kancil. Publik menuntut pemerintah memperhatikan polemik yang berkaitan dengan tambak udang PT Lautan Udang Indonesia Sejahtera (LUIS). Dalam kasus ini, almarhum Salim Kancil dan keluarga menolak kompensasi dan masih memperjuangkan lahan yang diakui PT LUIS. Sementara itu, Thoriq memenuhi panggilan Polda Jatim bersama istri dan anak almarhum Salim Kancil, Tijah dan Ike. Thoriq akan memberi keterangan soal batas-batas lahan Salim Kancil dan izin Hak Guna Usaha (HGU) milik PT LUIS. ”Hari ini saya dipanggil Polda, atas laporan pihak yang merasa dirugikan atas istilah penyerobotan tanah. Dalam bahasa saya, tanah garapan almarhum Salim Kancil,” ujar Thoriqul Haq di Polda Jatim Surabaya pada Kamis (9/7). Dalam pemeriksaan yang berlangsung lebih dari 2 jam itu, Thoriq menampik anggapan yang mengatakan dia sebagai terlapor. ”Saya hanya dimintai keterangan mengenai istilah penyerobotan tanah dalam kasus ini. Keterangan ini juga akan dijelaskan istri almarhum,” tutur Thoriq. Terkait masalah tersebut, Bupati Lumajang langsung meninjau ke Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian. Ternyata, masalah tersebut belum tuntas hingga kini dan berujung pada pemanggilan Thoriq untuk dimintai keterangan polisi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IuNQisNiKjs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XESbpNaGQuA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=stALfR9D_RA

Sebut Penyerobotan, Bupati Lumajang Diperiksa Polda Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ustad-abdul-somad-diperiksa-penyidik-polda-riau-di-rumahnya_m_.jpg" alt="Ustad Abdul Somad" width="100%">
<figcaption>Ustad Abdul Somad</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, mendatangi rumah Ustad Abdul Somad (UAS). Kedatangan polisi untuk meminta keterangan UAS atas dugaan kasus penghinaan yang dilakukan Jony Boyok terhadap dirinya.  Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Gidion Arif Setyawan mengatakan, pemeriksaan dilakukan penyidik di rumah UAS yang terletak di kawasan Panam, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau, pada Sabtu (8/9) kemarin.  "Kemarin kan pemeriksaan di rumahnya, itu kan privasi. Diperiksa terkait yang di Facebook (penghinaan) itu," ujar Gidion, Minggu (9/9).  Gidion mengaku, akan ada lagi pemeriksaan ulang terhadap UAS. Namun belum dipastikan kapan. "Ada nanti (pemeriksaan ulang). Nanti kalau ada dikabari," bebernya.  Sementara itu, kuasa hukum UAS, Zulkarnaen Nurdin menyebut, UAS dicecar sekitar 10 pertanyaan. "Poin pentingnya apakah ustad tersinggung terhadap kalimat hinaan yang disampaikan Joni Boyok dalam akunnya, ya beliau sampaikan merasa tersinggung, karena tidak melakukan apapun tetapi dihina," kata Zulkarnaen.  Jony Boyok sudah diamankan oleh Front Pembela Islam (FPI) Pekanbaru, di rumahnya Jalan Kelapa Sawit, Gang Dolok I Kecamatan Bukitraya, Pekanbaru, pada Rabu (5/9) petang kemarin.  Ia telah mengakui kesalahannya yang menghina UAS di akun Facebook miliknya. Postingan itu diunggah pada 2 September lalu. Isinya adalah kata-kata kasar yang tak pantas ditujukan kepada seorang ulama.  Jony sudah diserahkan oleh FPI ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau pada Rabu malam. Ia terancam hukuman penjara maksimal empat tahun dan denda Rp 750 juta, karena telah melanggar Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (3).  Selain pidana, Jony yang sehari-hari bekerja sebagai kontraktor ini juga akan dikenakan sanksi adat. Hukumannya dapat berupa dikenakan denda bahkan paling berat diusir dari Pekanbaru.

Ustad Abdul Somad Diperiksa Penyidik Polda Riau di Rumahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sri-bintang-pamungkas-diperiksa-polisi_m_205733.jpeg" alt="Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Argo Yuwono" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Argo Yuwono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Laporan Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (DPP-PITI) Ipong Wijaya Kusuma kepada Sri Bintang Pamungkas memasuki babak baru. Hari ini (19/4), polisi memeriksa aktivis reformasi tersebut. Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Argo Yuwono membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan, pemeriksaan itu berkaitan dengan pelaporan oleh Ipong kepada Sri Bintang. "Bener ya hari ini," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon. Polisi perwira menengah itu mengungkapkan, pihaknya belum bisa memaparkan apa materi pemeriksaan yang akan ditanyakan penyidik. Argo mengatakan, yang jelas berkaitan dengan isi pelaporan oleh Ipong. "Itu masuk materi pemeriksaan. Privasi petugas," terangnya. Sri Bintang dilaporkan oleh Ipong pada 29 Maret lalu di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya. Laporan Ipong diterima dengan nomor polisi TBL/1698/III/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 29 Maret 2018. Dalam laporan tersebut, Sri Bntang disangkakan dengan Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 A ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dia diduga menyebarkan informasi yang menimbulkan SARA di media sosial (Medsos) Youtube. "Kami melaporkan yang bersangkutan ke Polda Metro Jaya atas pencemaran nama baik, fitnah dan pernyataannya bahwa kami orang Islam Tionghoa yang masuk agama Islam adalah berpura-pura," kata Ketua Umum DPP-PITI Ipong Wijaya Kusuma di Mapolda Metro Jaya, pada 29 Maret lalu.

Sri Bintang Pamungkas Diperiksa Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemeriksaan-kedua-presiden-pks-bawa-3-bundel-berkas_m_202796.jpeg" alt="Presiden PKS Sohibul Iman" width="100%">
<figcaption>Presiden PKS Sohibul Iman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden PKS Sohibul Iman memenuhi panggilan polisi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (9/4). Sohibul Iman mengatakan, kedatangannya pada hari ini guna melakukan beberapa pemeriksaan polisi. Dia mengaku datang sebagai warga negara yang patuh pada hukum. Tak sendirian, Sohibul ditemani oleh kuasa hukumnya, Indra. "Insya Allah saya jalani, sebagian dari warga negara dipanggil oleh aparat hukum ya kita datang," kata Sohibul Iman di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Senin (9/4). Sementara kuasa hukum <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/08/194408/begini-saran-novanto-untuk-fahri-hamzah-dan-sohibul-iman" target="_blank">Sohibul Iman</a>, Indra menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan beberapa barang bukti. Lanjut ditambahkannya, bukti tersebut berupa percakapan pihak-pihak terkait. "Ada 49 screenshot, ada 3 bundel berkas, ada 6 video. Banyak percakapan, banyak pihak yang dalam rangka membuat terang," ungkapnya. Bukti itu, kata Indra, akan mengungkap kebenaran atas tuduhan Fahri Hamzah yang tidak mendasar. "Insya Allah nanti kita akan berikan kepada tim polda yang akan mengungkap apa yang dituduhkan Fahri tidak berdasar," pungkasnya. Diwartakan sebelumnya, Fahri Hamzah melaporkan Sohibul atas dugaan Pasal Pasal 27 ayat (3) dan atau Pasal 45 ayat (3) UU ITE, Pasal 310, dan 311 KUHP tentang fitnah dan pencemaran nama baik pada Kamis (8/3) lalu.

Pemeriksaan Kedua, Presiden PKS Bawa 3 Bundel Berkas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/presiden-pks-kembali-diperiksa-polisi_m_202794.jpeg" alt="Presiden PKS Sohibul" width="100%">
<figcaption>Presiden PKS Sohibul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemeriksaan terhadap terlapor kasus dugaan ujaran kebencian, Sohibul Iman, kembali menjalani pemeriksaan. Ketua DPP PKS itu tiba di Gedung Ditreskrimsus, Polda Metro Jaya, sekitar pukul 09.55 WIB. Sohibul mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan wujud baktinya terhadap negara. "Saya jalani sebagai dari warga negara dipanggil oleh aparat hukum. Ya saya datang," ujarnya.&nbsp; Sohibul tampak buru-buru. Dia terlihat irit bicara. "Nanti saja dulu ya," tambahnya. Sementara itu, kuasa hukum Sohibul, Indra menyebutkan, pihaknya membawa 49 barang bukti (Barbuk) berupa screen shoot, tiga berkas google, dan 6 video ditunjukkan ke penyidik.&nbsp; Dia mengungkapkan, barbuk tersebut akan diberikan kepada penyidik. "Biar penyidik yang menilai nanti seperti apa begitu kan," paparnya.&nbsp; Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, Sohibul diseret oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pada 8 Maret lalu di Polda Metro Jaya. Sohibul dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) dan atau Pasal 45 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 dan 311 KUHP tentang fitnah dan pencemaran nama baik.&nbsp; Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Argo Yuwono menyatakan, pemeriksaan tersebut kelanjutan daripada pemeriksaan pertama. Sebab, saat pemeriksaan pertama, Sohibul diperiksa sebentar. "Kan waktu itu beliau ada agenda. Jadi sekarang diperiksa lagi," tambahnya.

Presiden PKS Kembali Diperiksa Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/besok-sandiaga-diperiksa-polisi-soal-kasus-penggelapan-uang_m_117505.jpeg" alt="Sandiaga Uno" width="100%">
<figcaption>Sandiaga Uno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya memanggila Sandiaga Salahudin Uno, besok (21/3). Dia diperiksa atas kasus penggelapan uang yang dilaporkan Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings, Edward Soeryadjaya. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi kasus itu. "Ada agenda panggilan klarifikasi terhadap Sandiaga Uno, besok (Selasa) siang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, Senin (20/3). Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, Petrus Selestinus, dengan banyaknya laporan menandakan Sandiaga tidak bersih. Apalagi ada beberapa laporan terkait Sandiaga. "Ya tidak bersih apalagi banyak laporan polisi yang mandek di Kepolisian. Ukurannya Polda Metro Jaya harus buka SKCK Polda Metro terkait pencalonannya di KPU," ujar Petrus, Senin (21/3). Seperti diketahui, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga itu, bersama rekan bisnisnya, Andreas Tjahyadi, dilaporkan Edward, Rabu (8/3) lalu. Keduanya diduga melakukan penggelapan terkait penjualan sebidang tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten, pada 2012 silam. "Penggelapan tanah kurang lebih satu hektar di Jalan Raya Curug," kata kuasa hukum Edward, Fransiska Kumalawati Susilo, beberapa waktu lalu. Laporan ini diterima dengan nomor LP:1151/III/2017/PMJ/Dit.Reskrimum. Kedua terlapor, Sandi dan Andreas, dijerat Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Jika terbukti bersalah, Sandi dan Andreas terancam pidana penjara maksimal empat tahun. Atau denda paling banyak Rp 900 ribu. Meski demikian, polisi masih akan melakukan gelar perkara terkait kasus ini. Khususnya, setelah klarifikasi terhadap kedua terlapor. (elf/JPG)

Besok Sandiaga Diperiksa Polisi Soal Kasus Penggelapan Uang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#diperiksa polisi

Berita Terkini