<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/02/Ridwan-Kamil-Dery-Ridwansah-7JPG-1236473214.jpg" alt="Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/12/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/12/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi, terkait pengadaan iklan pada PT BPD Jawa Barat dan Banten (BJB). Pria yang karib disapa Kang Emil itu mengaku, dirinya diberi waktu untuk menjelaskan soal kasus dugaan korupsi BJB. Ridwan Kamil diperiksa oleh penyidik KPK, kurang lebih selama 6 jam, sejak pukul 10.40 WIB hingga pukul 16.31 WIB. Menurut dia, pemeriksaan dirinya merupakan bagian dari transparansi dalam pengusutan kasus dugaan korupsi BJB. "Saya sudah melakukan klarifikasi sebagai penghormatan pribadi pada supremasi hukum, tanggung jawab sebagai warga negara, memberikan keterangan seluas-luasnya, tanggung jawab pribadi sebagai anak bangsa untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas," kata Ridwan Kamil usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/12). "Jadi, saya sangat lega, berbulan-bulan menunggu momen ini untuk memberi penjelasan," sambungnya. RK mengklaim, dirinya tidak mengetahui secara langsung praktik rasuah yang terjadi di BJB. Menurutnya, aksi korporasi yang terjadi dilakukan oleh pihak BJB. "Pada dasarnya yang paling utama adalah saya itu tidak mengetahui yang menjadi perkara dana iklan ini. Karena dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu dilakukan oleh teknis mereka sendiri," tegasnya. Ia menekankan, pihaknya hanya menerima laporan jika diberitahu oleh pihak direksi maupun komisaris. "Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi ini kalau dilaporkan oleh direksi, oleh komisaris selaku pengawas, oleh kepala biro BUMD," ujarnya. Lebih lanjut, RK menekankan tidak pernah menerima laporan dari aksi korporasi selama dirinya menjabat sebagai Gubernur Jabar. Karena itu, ia pun membantah terlibat dalam kasus rasuah tersebut. "Ketiga (tersangka) ini tidak memberi laporan semasa saya jadi gubernur. Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. Apalagi terlibat, menikmati hasilnya dan sebagainya," pungkasnya.

Eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjalani pemeriksaan KPK selama 6 jam terkait dugaan korupsi dana iklan BJB, menegaskan tidak terlibat.

Diperiksa KPK Hampir 6 Jam, Ridwan Kamil Sebut Dugaan Korupsi Dana Iklan BJB Aksi Korporasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/02/xYx7EMNYptJkZsP24nhUKf4Ao77Gmv9mhc7Aphxf-1-2853426493.jpg" alt="Kepala BPKH Fadlul Imansyah usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 era Jokowi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPKH Fadlul Imansyah usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 era Jokowi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, menyatakan mendukung proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi kuota jamaah haji 2024 era Presiden Joko widodo (Jokowi). Menurut dia, langkah hukum tersebut penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji. Karena itu, dia hadir saat dimintai keterangan oleh KPK. &ldquo;Pemeriksaan kali ini merupakan pendalaman dari keterangan yang telah saya sampaikan sebelumnya pada tahap penyelidikan. Semua informasi yang diperlukan sudah kami serahkan sepenuhnya,&rdquo; kata Fadlul usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/9). Ia menjelaskan, pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dijalankan berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014, yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan, pertanggungjawaban publik, hingga sistem pelaporan keuangan. &ldquo;Sebagai lembaga yang mengemban amanah besar dari umat, kami memastikan seluruh proses dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian demi kemaslahatan jamaah haji,&rdquo; tambahnya. Ia memastikan, pihaknya selalu menyampaikan laporan keuangan periodik, baik kepada pemerintah melalui kementerian terkait maupun kepada publik. Laporan tersebut mencakup aspek pengelolaan, pengembangan, dan investasi dana haji yang dilakukan secara profesional dengan orientasi pada kepentingan jamaah. Fadlul berharap proses hukum yang tengah berlangsung dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan dana haji. &ldquo;Kami mendukung penuh proses ini agar tata kelola dana haji semakin kuat, aman, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi jamaah haji serta umat Islam,&rdquo; tegasnya. Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Mereka di antaranya, mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), eks staf khusus (stafsus) Menag Ishfah Abidal Aziz (IAA), dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM). Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung. Meski telah masuk tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp;

Kepala BPKH Fadlul Imansyah mendukung KPK dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2024, serahkan data pendukung, tiga orang dicekal.

Diperiksa KPK, Kepala BPKH Fadlul Imansyah Serahkan Data Pendukung Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024 Era Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/Spe657FuhI7lgGk5tyHGgkmsERTnr7Wh31u76Bn7-2-2638985571.jpg" alt="Selebgram Lisa Mariana usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Selebgram Lisa Mariana usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selebgram Lisa Mariana mengakui mendapat aliran uang dari mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dalam keterangannya. Hal itu disampaikan Lisa, setelah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan dana iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Pantauan JawaPos.com, Lisa keluar ruang pemeriksaan penyidik sekitar pukul 16.21 WIB. Ia mengakui, dirinya didalami soal aliran uang dari Ridwan Kamil. "Ini mengenai kasusnya dengan Ridwan Kamil di Bank BJB," kata Lisa usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Menurut dia, aliran uang itu diterima untuk uang jajan anaknya. Namun, Lisa tidak mengungkap secara rinci nominal uang yang diterimanya itu. "Ya kan buat anak saya. Saya enggak bisa sebut nominalnya ya," ucap Lisa. Lebih lanjut, Lisa menyatakan proses pemeriksaan dirinya di KPK berjalan lancar. Lisa mengaku tidak menghitung berapa banyak pertanyaan dari penyidik yang dilontarkan kepadanya. "Saya nggak hitung ya, tapi sekitar dua jam saya di dalam," urainya. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan Lisa dibutuhkan untuk mengungkap aliran dugaan korupsi dari pengadaan iklan di BJB. Mengingat, KPK juga telah menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dalam kasus ini.&nbsp;Bahkan, KPK mengamankan barang bukti seperti motor Royal Enfield hingga mobil Mercedes Benz yang saat ini telah disita. "Sehingga kita bisa efektif melakukan penyidikan perkara ini," ucap Budi Prasetyo kepada wartawan. Budi mengungkapkan, KPK akan mendalami soal dugaan aliran dana non-budgeter dari pengadaan iklan yang menjadi bancakan korupsi di BJB. "Dimana kalau kita melihat konstruksi dari perkara di BJB ini kan terkait dengan pengadaan iklan ya, yang kemudian sebagian anggaran digunakan untuk dana non-budgeter, KPK terus mendalami dari dana non-budgeter itu peruntukannya untuk apa," pungkasnya. Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT BPD Jawa Barat dan Banten alias Bank BJB, Yuddy Renaldi bersama empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dana iklan. Selain Yuddy Renaldi, KPK juga menetapkan Pimpinan Divisi Corsec BJB, Widi Hartoto. Serta tiga orang pihak agensi di antaranya ID, SUH dan SJK.&nbsp; Kasus dugaan korupsi dana iklan untuk penayangan di media TV, cetak, dan online itu diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 222 miliar.

Lisa Mariana diperiksa KPK mengenai aliran uang dari Ridwan Kamil, Bagian penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan dana iklan BJB.

Diperiksa KPK, Lisa Mariana Ngaku Dapat Aliran Uang dari Ridwan Kamil untuk Jajan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/10/Foto-Ustad-Dr-Khalid-Basalamah-saat-berdakwah-3900557866.jpg" alt="Ustadz Dr Khalid Basalamah. (Youtube Lentera Islam)" width="100%">
<figcaption>Ustadz Dr Khalid Basalamah. (Youtube Lentera Islam)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ustaz Khalid Basalamah telah menjalani agenda pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (23/6) lalu atas kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/016189292/manchester-united-dan-juventus-semakin-intens-bahas-transfer-jadon-sancho-potensi-harga-anjlok">Manchester United dan Juventus Semakin Intens Bahas Transfer Jadon Sancho, Potensi Harga Anjlok</a> Pemeriksaan terhadap Ustaz Khalid Basalamah dilakukan penyidik KPK untuk tujuan mendalami praktik jual beli kuota haji tahun 2024 yang saat ini masih dalam proses penyelidikan. KPK menyebut, tokoh agama yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mengadaptasi ke dalam medium dakwahnya itu sangat kooperatif selama menjalani proses pemeriksaan. Mungkin masih ada sebagian dari kita yang bertanya siapa ustaz Khalid Basalamah dan seperti apa perjalanan kariernya? Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang sosok sang dai, berikut profil Ustaz Khalid Basalamah: Profil Ustaz Khalid Basalamah Dia termasuk salah satu pendakwah terkenal di Indonesia lewat berbagai ceramahnya yang cair dan mudah dipahami masyarakat. Dia menekankan ilmu agama untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kontennya semakin masif penyebarannya dengan diunggah di berbagai platform digital. Ustaz Khalid Basalamah lahir di Makassar, 1 Mei 1975. Pemilik nama lengkap Khalid Zeed Abdullah Basalamah itu berasal dari keluarga keturunan Arab, tepatnya dari Hadramaut, Yaman, dan memiliki marga Basalamah. Dia menghabiskan masa kecilnya di Makassar. Ustaz Khalid Basalamah menempuh pendidikan Sekolah Dasar hingga SMP di salah satu pondok pesantren di Makassar. Baru pada tahun 1990-an, dia memilih melanjutkan pendidikan ke Madinah. Pada tahun 1994 hingga 1998, Ustaz Khalid Basalamah kuliah program S-1 di bidang dakwah di Universitas Islam Madinah. Setelah itu, dia pulang ke kampung halamannya. Khalid Basalamah kemudian lanjut kuliah S2 di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Adapun pendidikan doktoral (S3) diselesaikannya di Universitas Tun Abdul Razak, Malaysia. Sejak kecil, Khalid Basalamah sudah menaruh minat yang tinggi terhadap ilmu agama. Dia mendalami ilmu agama dari sejumlah ulama. Pria yang kini berusia 50 tahun itu mempelajari Alquran, hadis, dan tafsir dari sejumlah ulama terkemuka. Ustaz Khalid Basalamah memiliki keunggulan dibandingkan para penceramah pada umumnya. Dia memiliki kemampuan dalam memadukan antara ilmu agama dengan akademik, yang membuat ceramah-ceramahnya jadi semakin berbobot dengan gaya penyampaian yang renyah dan mudah dipahami oleh banyak orang. Upayanya untuk merintis menjadi penceramah tidak terjadi secara instan. Karier dakwah Ustaz Khalid Basalamah dimulai dari masjid ke masjid. Dia menyampaikan materi ceramah berdasarkan Alquran, hadis, serta mengacu pada pemahaman para sahabat Nabi dan ulama salaf. Seiring berjalannya waktu, namanya semakin dikenal publik. Menariknya, Ustaz Khalid Basalamah termasuk tokoh agama yang cukup adaptif dengan perkembangan zaman. Dia memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menyebarkan dakwahnya melalui media sosial, terutama YouTube sejak 2013. Ustaz Khalid Basalamah memiliki jumlah subscriber mencapai 3,17 juta, menjadikannya sebagai salah satu penceramah dengan jumlah pengikut terbanyak di YouTube. Selain dikenal sebagai tokoh agama, Khalid Basalamah juga dikenal sebagai pengusaha. Dia menjalankan beberapa usaha di bidang travel haji dan umrah hingga bisnis di bidang kuliner. (*) &nbsp;

Ustaz Khalid Basalamah, tokoh agama terkemuka, diperiksa KPK terkait kasus korupsi kuota haji 2024. Simak profil dan perjalanan kariernya.

Profil Ustaz Khalid Basalamah, Tokoh Agama yang Diperiksa KPK Atas Kasus Korupsi Kuota Haji 2024

<div id="m#msg-f:1820503342378834283" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div id="m#msg-f:1820503342378834283-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/06/Screenshot_2025-01-06-19-57-20-733_comgoogleandroidgm-edit-3007012371.jpg" alt="Mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (6/1). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (6/1). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, kasus dugaan suap proses pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024. Wahyu yang mengenakan kemeja berwarna hijau army itu keluar ruang pemeriksaan penyidik KPK, sekitar pukul 18.30 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015497107/hmpv-merebak-di-tiongkok-pemkot-surabaya-siaga-dengan-perketat-pintu-masuk-pelabuhan-dan-bandara">HMPV Merebak di Tiongkok, Pemkot Surabaya Siaga dengan Perketat Pintu Masuk Pelabuhan dan Bandara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pantauan JawaPos.com, Wahyu Setiawan menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 6 jam. Wahyu hadir memenuhi panggilan penyidik KPK sejak pukul 12.33 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wahyu mengakui dirinya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Wahyu mengaku dirinya mengenal baik sosok Hasto. Bahkan, Wahyu mengakui bahwa Hasto merupakan seniornya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya memang kenal Pak Hasto, saya juga kenal bu Agustiani. Saya kenal baik dengan beliau-beliau dan saya menyampaikan saya kenal baik, saya tidak bisa menutupi fakta-fakta, beliau-beliau senior-senior saya. Saya kenal baik," kata Wahyu usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (6/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wahyu Setiawan bersama dengan mantan Anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina telah menjalani proses hukum dalam kasus ini. Wahyu mengaku sangat menyakitkan jika harus mengingat masa lalu yang berimbas pada pemecatan dirinya dari Komisioner KPU RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Wah kalau itu saya harus mengingat kejadian yang lalu yang menyakitkan, tidak enak ya," ucap Wahyu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wahyu yang juga disebut sebagai kader PDIP ini mengklaim tidak ada tekanan apapun dari partai berlambang banteng saat proses penetapan Anggota DPR RI periode 2019-2024. Ia menegaskan, dirinya sudah mempertanggung jawabkan dengan menjalani proses hukum dan telah dipenjara dari kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi saya bertanggungjawab penuh, yang saya lakukan dan saya sudah menjalani proses hukum, sudah jelas posisi saya," ujar Wahyu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Wahyu menyatakan tidak ada pertanyaan baru yang dilontarkan penyidik KPK terhadapnya. Menurutnya, pertanyaan penyidik tidak jauh berbeda saat awal kasus ini menimpanya pada 2020 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya dipanggil KPK itu kan dalam kapasitas saya sebagai saksi terhadap tersangka pak Hasto Kristiyanto, jadi posisi saya jelas seperti itu dan tidak ada hal baru yang saya sampaikan. Karena sudah saya sampaikan pada saat itu," tegas Wahyu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, KPK belum memberikan keterangan secara resmi terkait pemeriksaan Wahyu Setiawan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Baru-baru ini, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto diduga bersama-sama dengan tersangka Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU 2017-2022 untuk pengurusan penetapan PAW Anggota DPR periode 2019-2024. Padahal, Harun Masiku hanya memperoleh suara sebanyak 5.878.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan caleg PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hasto juga turut dijerat dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Januari 2020 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto juga sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. Penyidik juga melarangan bepergian ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. (*)</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, kasus dugaan suap proses pengurusan PAW

Usai Diperiksa KPK Selama 6 Jam, Wahyu Setiawan Akui Kenal Baik dan Sebut Hasto Kristiyanto Seniornya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/Sekretaris-MA-Hasbi-Hasan-Tak-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-1-2026158909.jpg" alt="Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan selaku" width="100%">
<figcaption>Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan selaku</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah sempat mangkir, Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan akhirnya memenuhi panggilan KPK kemarin (24/5). Hasbi yang sudah berstatus tersangka dugaan suap pengurusan perkara di MA tidak ditahan KPK, sebagaimana lazimnya pemanggilan tersangka di kasus-kasus lain. Pantauan Jawa Pos, Hasbi tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 10.00 WIB. Pria yang menjabat sekretaris MA sejak Desember 2020 itu langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Setelah tujuh jam, Hasbi yang didampingi beberapa stafnya hanya memberi penjelasan singkat tentang materi pemeriksaan. "Sebagai warga negara, saya akan menaati proses hukum," ujarnya. "Terkait pertanyaan penyidik, ya silakan saja (tanyakan ke penyidik, Red). Saya nggak mungkin memberikan statement apa pun," imbuh pejabat kelahiran Lampung itu, seraya berjalan meninggalkan kerumunan wartawan. Selain Hasbi, KPK kemarin mengagendakan pemeriksaan mantan Komisaris Independen PT Wijaya Karya Beton Dadan Tri Yudianto. Dadan juga enggan berkomentar perihal substansi pemeriksaan. Dia langsung meninggalkan kerumunan wartawan yang menunggu di lobi gedung KPK. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di MA, ada dua tersangka baru. Yakni, Hasbi Hasan dan Dadan. Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan kasus dugaan suap yang melibatkan dua hakim agung MA, yaitu Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. Dalam penanganan perkara tersebut, KPK memeriksa banyak saksi dari berbagai latar belakang pekerjaan. Mulai PNS di MA hingga pihak swasta. Para saksi yang dipanggil itu dimintai keterangan soal aliran uang untuk pengurusan perkara di MA yang diduga turut dikawal langsung oleh para tersangka. (tyo/c18/fal)

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan akhirnya memenuhi panggilan KPK. Hasbi yang sudah berstatus tersangka dugaan suap.

Belum Ditahan Usai Diperiksa KPK, Sekretaris MA: Saya Akan Menaati Proses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Gubernur-DKI-Jakarta-Anies-Baswedan-Diperiksa-KPK-Terkait-Formula-E-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat hendak menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Anies Baswedan diperiksa KPK untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ajang b" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat hendak menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Anies Baswedan diperiksa KPK untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ajang b</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama sekitar 11 jam, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan di depan tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (7/9). Dia memenuhi panggilan dari KPK terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan ajang Formula E.  Berdasar pantauan Jawa Pos, Anies tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.30. Setelah hampir 11 jam, pemeriksaan rampung. ”Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan,” kata Anies seusai pemeriksaan.  Anies tidak banyak membahas materi pemeriksaan. Dia justru berbicara tentang pengalamannya menjadikan antikorupsi sebagai mata kuliah saat menjadi akademisi kampus. Tepatnya ketika menjabat rektor Universitas Paramadina. ”Dan, satu-satunya kampus yang menjadikan itu mata kuliah wajib,” ungkap mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut.  Lebih lanjut, Anies berharap keterangan yang disampaikannya akan membantu terang benderangnya isu yang sedang didalami KPK.  Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, Anies hadir di KPK untuk dimintai keterangan dan klarifikasi oleh tim penyelidik. Pihaknya menghargai kehadiran Anies. Karena tahap penyelidikan masih berlangsung, Ali belum bisa berbicara banyak terkait dengan materi pemeriksaan.

Rampung Diperiksa KPK, Anies Baswedan Cerita Mata Kuliah Antikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/mantan-ketua-komisi-ii-dpr-akui-pernah-bertemu-andi-narogong_m_147187.jpeg" alt="Chairuman Harahap" width="100%">
<figcaption>Chairuman Harahap</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan e-KTP. Usai diperiksa, Chairuman mengaku pernah bertemu pengusaha pelaksana proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong. "Oh iya pernah bertemu di DPR," kata Chairuman saat keluar gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/7). Namun, dia enggan membeberkan detail pertemuannya dengan orang yang disebut-sebut kepercayaan Ketua DPR Setya Novanto itu. Chairuman mengatakan, dalam pemeriksaan kali ini, dia hanya ditanya soal proses pembahasan anggaran e-KTP di DPR. Menurut dia, pembahasan anggaran berjalan seperti biasa. "Soal pembahasan anggaran, itu sudah sesuai mekanisme," ujar Chairuman. Dia juga mengaku tidak mengetahui peranan Novanto yang kini menjadi tersangka dalam kasus e-KTP. Menurut dia, proyek e-KTP hanya dibahas secara internal di Komisi II DPR. Dalam dakwaan JPU KPK terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, Chairuman disebut diperkaya sebesar USD 584.000 dan Rp 26 miliar dalam proyek e-KTP. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menyebut bahwa Chairuman berperan banyak dalam meloloskan anggaran e-KTP di DPR. Chairuman juga disebut beberapa kali meminta uang melalui anggota DPR dan langsung kepada Andi Narogong. Namun, nama Chairuman tidak disebut turut diperkaya dalam amar putusan Irman dan Sugiharto.

Mantan Ketua Komisi II DPR Akui Pernah Bertemu Andi Narogong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/diperiksa-kpk-eko-mengaku-lakukan-perbaikan-dan-bentuk-satgas-di-kemendes_m_144173.jpeg" alt="Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo memenuhi panggilan penyidik KPK, Jumat (14/7)" width="100%">
<figcaption>Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo memenuhi panggilan penyidik KPK, Jumat (14/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (14/7). Dia diperiksa sebagai saksi untuk untuk tersangka Rohmadi Sapto Giri dalam kasus dugaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di kementeriannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Memenuhi panggilan KPK. Dipanggil minggu lalu undangannya untuk menjadi saksi dalam kasus OTT yang terjadi di Kemendes," ujar Eko setibanya di Gegung KPK, Kuningan, Jakarta. Dia mengaku akan menjawab segala pertanyaan penyidik nantinya. Sementara Eko menyayangkan kejadian opini WTP berujung suap itu. Karena itu, dia melakukan perubahan besar-besaran di Kemendes. Dia melakukan proses review terhadap eselon I dan eselon II supaya kepatuhan bisa diperbaiki. "Kemungkinan kita perubahan cepat dari menpan yang tadinya penilaian c, c, dan c dan sekarang rata-rata b semua," imbuhnya. Begitu pula dengan penyerapan anggaran yang katanya sudah diperbaiki. Dari 69 persen naik ke 94 persen tahun lalu. "Jadi dari rangking 78 ke rangking 15. Kemudian banyak yang kita lakukan. Perbaikan tunjangan kinerja naik dari 47 persen ke 70 persen," beber Eko. Untuk mencegah terjadinya suap dan punglu, Kemendes pun membentuk satgas. Tak tanggung-tanggung yang diangkatnya merupakan orang-orang yang pernah duduk di KPK. Yakni, mantan pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan sejumlah bekas anggota komisi antirasuah itu. Ada pula jenderal dari kepolisian dan TNI serta inspektur jenderal dari kementerian lain. "Saya masukkan ke Satgas. Satgas juga kerjanya sudah mulai aktif," pungkasnya. Diketahui, dalam kasus ini KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian predikat opini WTP terhadap laporan keuangan Kemdes PDTT tahun 2016. Empat tersangka itu, yakni Irjen Kemdes PDTT Sugito, pejabat Eselon III Kemdes PDTT Jarot Budi Prabowo, serta dua auditor BPK RI, Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli. Sugito diduga menyuap Rochmadi dan Ali Sadli sebesar Rp 240 juta melalui Jarot. Suap itu diduga bertujuan agar BPK memberikan WTP terkait laporan keuangan Kemdes PDTT tahun 2016. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sugito dan Jarot ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Rochmadi dan Ali Sadli ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (dna/JPG)

Diperiksa KPK, Eko Mengaku Lakukan Perbaikan dan Bentuk Satgas di Kemendes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/diperiksa-kpk-sandiaga-uno-minta-publik-jangan-suudzon-ada-politisasi_m_1500033677_144167.jpeg" alt="Sandiaga Uno saat berada di KPK Jumat (14/7)" width="100%">
<figcaption>Sandiaga Uno saat berada di KPK Jumat (14/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno datang ke Gedung KPK hari ini, Jumat (14/7). Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dudung Purwadi dalam dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali, tahun 2009-2011. Adapun pemeriksaan Sandi berkaitan dengan jabatannya sebagai mantan bos Dudung di PT Duta Graha Indah (DGI). Saat itu Sandi merupakan komisaris PT DGI yang saat ini telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering. "Saya sudah memberikan konfirmasi sekitar bulan Mei, namun ada panggilan lagi," ujar Sandi saat memberi keterangan kepada awak media di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (14/7). Dia mengaku, sebagai warga negara yang baik, tentunya harus mengikuti segala proses hukum yang ada. Termasuk akan memberi keterangan kepada penyidik KPK secara lengkap dan kooperatif. Sandi pun meminta supaya semua pihak tidak berprasangka buruk bahwa kasus yang dikaitkan terhadapnya ini ada unsur politisasi. "Untuk itu, izin saya masuk dulu. Jangan suudzon ini langkah-langkah politik atau apa," tegasnya. Pasangan Anies Baswedan itu lantas meminta publik untuk mendukung penuh langkah KPK dalam pelaksaan tugasnya.&nbsp; "Dukung langkah KPK untuk betul-betul membersihkan praktik-praktik korupsi di pemerintahan maupun di dunia usaha di Indonesia," pungkas Sandi. (dna/JPG)

Diperiksa KPK, Sandiaga Uno Minta Publik Jangan Suudzon Ada Politisasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#diperiksa kpk

Berita Terkini