<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/Screenshot_2025-10-30-17-11-04-459_comandroidchrome-edit-699418120.jpg" alt="Wamenhaj Dahnil Azhar Simanjuntak mengikuti rapat penetapan biaya haji di DPR. (Kmenhaj)" width="100%">
<figcaption>Wamenhaj Dahnil Azhar Simanjuntak mengikuti rapat penetapan biaya haji di DPR. (Kmenhaj)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Dua tahun berturut-turut biaya haji mengalami penurunan. Pada musim 2025 lalu, biaya haji yang jadi tanggungan jemaah turun sekitar Rp 600 ribu. Untuk musim haji 2026, biaya haji yang jadi tanggungan jemaah kembali turun Rp 1,2 juta. Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penurunan biaya haji itu sudah jadi komitmen dari Presiden Prabowo Subianto. "Tugas berat dalam menurunkan biaya haji ini," katanya. Dahnil melanjutkan bahwa setelah penurunan biaya haji itu, tantangan selanjutnya adalah merealisasikan penyelenggaraan yang transparan dan pelayanan bagi jemaah. Dia menekankan Kemenhaj ingin mewujudkan pembiayaan haji yang bersih dari praktik korupsi. Kemudian, layanan haji tetap berkualitas meskipun biayanya dipangkas. Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku pemegang dana haji siap mendistribusikan uang haji ke Satuan Kerja terkait. Sehingga bisa segera digunakan untuk membayar seluruh komponen layanan haji di Saudi maupun di tanah air. Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyatakan bahwa keputusan biaya haji 2026 itu merupakan kabar gembira bagi calon jemaah haji Indonesia. "Penurunan biaya ini adalah hasil kerja keras dan efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah dan DPR dalam meninjau berbagai komponen biaya," kata Fadlul. Dia mengatakan BPKH menilai bahwa besaran BPIH yang telah disepakati ini mencerminkan keseimbangan. Yaitu keseimbangan antara kemampuan jemaah dengan pengelolaan nilai manfaat dana haji yang optimal. "BPKH berkomitmen penuh untuk mendukung keputusan (biaya haji 2026) ini," tandas Fadlul. Mereka siap menyalurkan Nilai Manfaat dari hasil investasi dana haji untuk menopang total biaya haji. BPKH pastikan ketersediaan dana untuk Nilai Manfaat tersebut aman dan siap digunakan. Bagi BPKH, penurunan biaya haji itu tidak hanya meringankan beban jemaah yang berangkat tahun 2026. Tetapi juga sangat penting untuk menjaga keberlanjutan keuangan haji. "Dengan efisiensi, penggunaan Nilai Manfaat dapat lebih terukur. Sehingga hak-hak jemaah haji yang masih dalam antrean (waiting list) dapat tetap terjamin di masa depan," tambah Fadlul. Sebagai lembaga pengelola keuangan haji, BPKH menyatakan dukungan penuh dan kesiapan untuk melaksanakan ketetapan biaya haji 2026. Mereka berkomitmen untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan nilai manfaat dana haji. Serta menyediakan dukungan pendanaan yang tepat waktu bagi operasional penyelenggaraan ibadah haji. Fadlul juga memastikan bahwa keputusan ini mendukung kelancaran serta kualitas layanan kepada jemaah di Tanah Suci. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/016767572/dpr-jamin-penurunan-biaya-haji-2026-diikuti-dengan-peningkatan-kualitas-pelayanan-jamaah">DPR Jamin Penurunan Biaya Haji 2026 Diikuti dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan Jamaah</a> "Kami siap bersinergi penuh dengan Kementerian Haji dan Umrah dan seluruh pemangku kepentingan terkait, demi terselenggaranya ibadah haji yang aman, lancar, dan maslahat bagi umat," tandasnya. (*)

Kementerian Haji dan Umrah telah menurunkan biaya haji untuk 2026 sebagai komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan maksimal

Biaya Haji Turun: Kemenhaj Nyatakan Pelayanan Tetap Berkualitas meski Biaya Dipangkas!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/rwDnRCICyLXiLmLydi3x3GYl14SgN6rSnwEjundk-4008636498.jpg" alt="Nama halte Transjakarta Senen Sentral diubah menjadi Halte Jaga Jakarta, Senin (8/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nama halte Transjakarta Senen Sentral diubah menjadi Halte Jaga Jakarta, Senin (8/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dana subsidi transportasi atau public service obligation (PSO) menjadi salah satu bagian yang dievaluasi, imbas pemotongan dana transfer daerah untuk Jakarta oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Yang sedang dipertimbangkan saat ini adalah penyesuaian tarif untuk Transjakarta (TJ). saat ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah melakukan kajian penyesuaian tarif. &nbsp;Karena tarif Rp 3.500 itu belum pernah ada penyesuaian sejak 2005 atau sejak 20 tahun lalu.&nbsp; ''Dalam dua dekade, inflasi sudah naik hampir 187 persen. Lalu harga barang naik hingga 2,87 kali lipat. Sementara pendapatan masyarakat pun naik sekitar enam kali lipat. Oleh sebab itu, perlu penyesuaian tarif. Kenapa? karena kami harus menjaga keberlanjutan layanan,'' terang Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo. Informasi yang beredar, tarif yang sedang dipertimbangkan adalah Rp 5.000 untuk sekali jalan. jika diterapkan, artinya ada kenaikan hampir 43 persen dari tarif saat ini Rp 3.500. Saat ditanyakan kabar kenaikan tarif dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000 itu, Syafrin menegaskan bahwa belum ada keputusan final. ''Belum, belum (naik pasti jadi Rp 5.000). Itu (tarif) masih perlu dikaji, didetailkan. Karena meskipun sudah ada hitungan matematikanya, kenaikan inflasi ataupun UMP, ada penurunan cost recovery,'' tuturnya. Penurunan cost recovery TJ juga menjadi alasan utama perlunya evaluasi. &ldquo;Tahun 2015 cost recovery kita masih 34 persen. Sekarang hanya 14 persen. Artinya, beban subsidi meningkat signifikan,&rdquo; jelasnya. Di sisi lain, Syafrin memastikan bahwa tarif transportassi berbasis rel seperti LRT dan MRT Jakarta untuk saat ini tidak akan naik. menurut dia, tarif kedua moda tersebut masih sesuai willingness to pay (WTP) dan ability to pay (ABT). ''Berdasarkan kajian untuk perhitungan WTP dan ATP pengguna, ini masih dalam batas tarif yang berlaku saat ini,'' kata Syafrin.&nbsp; Dia menjelaskan, tarif keekonomian MRT tahun lalu berada di angka Rp 13 ribu, sementara yang ditarik dari pelanggan itu Rp 7 ribu. &nbsp;Artinya, subsidi yang diberikan pemerintah itu rata-rata Rp 6 ribu. ''Ini masih masuk dari sisi perhitungan kami, jadi tidak ada kenaikan tarif MRT dan LRT Jakarta,'' ucap Syafrin. Sementara itu, cakupan layanan angkutan umum di Jakarta terus meluas. Jika pada 2015 cakupan Transjakarta baru 24 persen, kini sistem transportasi terintegrasi Jakarta, yang mencakup MRT, LRT Jakarta, Transjakarta, KRL, dan LRT Jabodetabek telah melayani 91,8 persen populasi warga. ''Secara spasial, layanan angkutan umum sudah menjangkau 86,7 persen wilayah Jakarta dan sebanyak 91,8 persen orang terlayani transportasi. Ini lumayan tinggi dari sisi layanan,'' terangnya. Lebih lanjut, Syafrin juga menegaskan, kebijakan subsidi transportasi tidak bisa hanya diperuntukkan bagi warga ber-KTP Jakarta. Sebab, persoalan transportasi di ibu kota berkaitan erat dengan pergerakan warga dari kawasan Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Pemberian subsidi diutamakan kepada warga Jakarta itu sempat dibahas di Komisi B DPRD DKI karena pemotongan dana transfer mencapai Rp 15 triliun.&nbsp; ''Kami melihat bahwa transportasi tidak boleh dibatasi oleh batasan administratif. Transportasi itu sifatnya menerus dan merupakan kebutuhan langsung (direct demand),&rdquo; kata Syafrin. Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga telah melihat bahwa penyelesaian persoalan transportasi tidak bisa hanya dari sisi Jakarta semata. &ldquo;Masalah ini kompleks dan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Perlu pendekatan kawasan, yaitu Jabodetabek,&rdquo; tambahnya. Pemprov pun saat ini sedang melakukan perluasan layanan transportasi lintas wilayah sebagai tahap awal. Salah satunya dengan memperluas layanan TJ hingga ke wilayah perbatasan dengan layanan Transjabodetabek.

Pemprov DKI Jakarta memastikan tarif MRT dan LRT tidak naik meski dana transfer dipotong, tapi Tarif Transjakarta akan disesuaikan.

Imbas Dana Transfer Jakarta Dipangkas, Tarif Transjakarta Dipertimbangkan Naik, MRT dan LRTJ Tetap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/Antre-Sembako-Menggunakan-KJP-5-2562834729.jpg" alt="Warga penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengantre untuk membeli sembako bersubsidi di mini market Kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat, Selasa (8/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengantre untuk membeli sembako bersubsidi di mini market Kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat, Selasa (8/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan KJP Plus dan KJMU tidak masuk dalam evaluasi program usai dana transfer daerah untuk Jakarta tahun 2026 dipangkas. Hal itu disampaikan Pramono usai&nbsp; menggelar rapat pimpinan secara tertutup bersama jajarannya untuk membahas pemotongan dana transfer daerah tahun 2026, Senin (6/10). Rapat itu secara khusus membahas langkah efisiensi yang akan dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta terhadap kebijakan Kementerian Keuangan yang memotong dana transfer tahun 2026 untuk Jakarta sebesar Rp 15 triliun. ''Apapun ini, sudah menjadi keputusan pemerintah pusat. Sehingga kami tidak punya pilihan lain kecuali menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat,'' terang Pramono. Politikus PDI Perjuangan itu mengakui, dampak kebijakan itu sangat signifikan terhadap Rancangan APBD DKI yang sedang dalam proses pembahasan dengan DPRD. Yakni dari sebelumnya sebesar Rp 26 triliun menjadi hanya Rp 11,15 triliun.&nbsp;''(Rancangan) APBD kami dari Rp 95,35 triliun menjadi Rp 79 triliun,'' jelasnya. Untuk itu, Pramono memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. ''Kami melakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja nonprioritas, menajamkan fokus belanja yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat di Jakarta,'' katanya. Beberapa program dipastikan tidak terdampak evaluasi adalah yang berdampak langsung kepada masyarakat menengah ke bawah. Dia mencontohkan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada 707.513 siswa dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kepada 16.979 penerima akan tetap berjalan tanpa perubahan. ''Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi, dan juga realokasi,'' katanya. Beberapa yang akan diefisiensi itu meliputi perjalanan dinas, anggaran makan minum, dan anggaran yang belanjanya bukan prioritas utama. Jadi, lanjutnya, Balai Kota juga melaksanakan efisiensi. <h2 class="class-paragraph">Jamin Program Prioritas Bagi Warga Tidak Diganggu</h2> Saat ditanyakan kebijakan Pramono tahun ini yang banyak memberikan relaksasi pajak dan meningkatkan pendapatan tahun depan, Pram menyebut akan menutupinya dengan berbagai hal. Salah satunya, evaluasi subsidi transportasi yang sangat besar setiap tahunnya. Utamanya, subsidi untuk Transportasi Jakarta (TJ). ''Sekarang kan, mau kemana saja (naik TJ), bayarnya Rp 3500. Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contoh. Subsidi transportasi itu bisa hampir Rp 15 ribu per orang. Sehingga dengan demikian, kami akan kaji kembali,'' katanya. Tetapi yang jelas, lanjutnya, program prioritas bagi warga tidak akan diganggu sama sekali. Untuk menambah anggaran Jakarta, Pramono menyebut akan mengembangkan skema creative financing. Yakni, dengan mitra strategis mendapatkan dana dari kompensasi KLB (koefisien lantai bangunan), sertifikat laik fungsi (SLF), dan surat persetujuan prinsip pembebasan lahan atau lokasi (SP3L). Selain itu, dia juga menyebutkan BUMD DKI harus memutar otak dalam pembiayaan pembangunan. ''Ya harus (putar otak). Jadi, era menggunakan dana besar yang tanpa pengawalan ketat sudah lewat. Sekarang pasti akan kami kawal secara khusus, tetapi sekali lagi ya, ini kan tidak hanya dialami di Jakarta, tapi dialami oleh seluruh daerah,'' katanya. Dia mencontohkan pembangunan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) di Dukuh Atas yang akan dikerjakan BUMD DKI Jakarta, tidak akan menggunakan dana APBD. ''TOD Dukuh Atas yang sudah mendapatkan persetujuan dari kami, dari saya, maupun dari Kementerian Perhubungan tetap akan dibangun, tetapi mekanismenya tidak menggunakan dana APBD. Maka dilakukan dengan partnership dan sebagainya-sebagainya,'' jelas Pramono.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membahas pemotongan dana transfer yang berdampak signifikan pada APBD.

Dana Transfer untuk Jakarta Dipangkas Rp 15 Triliun, Pramono Anung Evaluasi Program Kecuali KJP Plus Dan KJMU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/qBWrJmuz4YG1geCG1AAUBfSh3bI7iH3wlHtwe69n-1-2450862971.jpg" alt="Kondisi salah satu bangunan sekolah yang rusak di Gresik. Dispendik Kabupaten Gresik memastikan pemangkasan dana transfer tahun 2026 tidak mempengaruhi program perbaikan sekolah. (Galih/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kondisi salah satu bangunan sekolah yang rusak di Gresik. Dispendik Kabupaten Gresik memastikan pemangkasan dana transfer tahun 2026 tidak mempengaruhi program perbaikan sekolah. (Galih/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dana transfer daerah untuk Kabupaten Gresik tahun 2026 dipastikan bakal dipotong sebesar Rp 571 miliar. Meski begitu, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik memastikan program yang dibiayai dana tersebut tetap berjalan. Termasuk perbaikan sekolah rusak. Tahun ini, perbaikan sekolah rusak di Gresik menelan biaya Rp 30 miliar. Dananya diambilkan dari dana transfer daerah. Namun, tahun depan dana transfer daerah untuk Kabupaten Gresik akan dipangkas.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Sekretaris Dinas Pendidikan Gresik Herawan Eka Kusuma mengatakan, pemangkasan dana transfer itu akan diikuti dengan mekanisme penyalurannya. Yang dulunya anggaran itu mampir dulu di APBD, nantinya akan langsung ke penerima program. Mekanisme itu sudah dilakukan Dispendik Kabupaten Gresik di tahun 2025. Misalnya revitalisasi SMPN 18 Gresik. Sekolah di Desa Domas, Menganti itu mendapat anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) Rp 8 miliar. Anggaran itu untuk memperbaiki 23 ruangan. &ldquo;SMP 18 itu ruang yang layak digunakan hanya 7 sisanya rusak,&rdquo; ucapnya. Kemudian juga di SMPN 6 Gresik yang juga mendapat alokasi DAK sekitar Rp 800 juta. &ldquo;Sama, anggaran itu dari pusat langsung turun ke sekolah tujuan. Tidak masuk di APBD,&rdquo; ujarnya. Sehingga dengan pemangkasan dana transfer pusat itu pihaknya tidak terlalu kawatir untuk melanjutkan perbaikan sekolah. Nantinya masing-masing sekolah yang memiliki bangunan rusak bisa langsung mengajukan perbaikan lewat website Krisna.&nbsp; &ldquo;Website itu jadi tempat pengajuan perbaikan sekolah. Jadi sekolah harus aktif, nanti kita yang mengawal dengan kajian-kajian,&rdquo; jelasnya. Dipangkasnya dana transfer itu dipastikan tidak mempengaruhi program perbaikan sekolah. Dispendik mengajukan Rp 16 miliar untuk rehab ruang kelas di tahun 2026. Anggaran tersebut bersumber dari pokok pikiran dewan. Selain itu, sekolah juga bisa memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) APBN untuk perbaikan ringan. &ldquo;BOS APBN itu ada dan bisa untuk perbaikan ringan. Seperti atap rusak sedikit, pagar, bisa,&rdquo; jelasnya. Selama ini, perbaikan sekolah dengan sumber pendanaan pemerintah pusat memang mendominasi. Namun pihaknya meyakini kebijakan pemangkasan dana transfer itu tidak terlalu mempengaruhi program rehab sekolah. Sementara itu, Komisi IV DPRD Gresik rutin mencatat setidaknya ada 64 sekolah yang dilakukan perbaikan hingga tutup tahun 2025 mendatang. &ldquo;Fokus Komisi IV terhadap infrastruktur pendidikan sesuai program percepatan pemerataan kualitas pendidikan nasional. Sesuai program Presiden RI Prabowo Subianto, secara bertahap akan diselesaikan secepatnya,&rdquo; ucap Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad Saifudin. Politikus Partai Gerindra itu menekankan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara fisik, melainkan juga melakukan pembinaan terhadap manajemen sekolah. Supaya kualitas pendidikan bisa lebih baik, sehingga siswa dan guru bisa sama-sama nyaman. &ldquo;Tahun depan perbaikan masih sama. Karena rencana bertahap dalam beberapa tahun ke depan,&rdquo; pungkasnya.

Pemangkasan dana transfer pusat dipastikan tidak mempengaruhi perbaikan sekolah di Gresik, dengan anggaran yang tetap dialokasikan.

Dana Transfer Daerah Dipangkas Rp 571 Miliar, Perbaikan Sekolah di Gresik Tetap Jalan Tahun 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/Antre-Sembako-Menggunakan-KJP-6-406819972.jpg" alt="Warga penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengantre untuk membeli sembako bersubsidi di mini market Kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat, Selasa (8/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengantre untuk membeli sembako bersubsidi di mini market Kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat, Selasa (8/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan program-program prioritas untuk masyarakat tetap berjalan meski pemerintah pusat memangkas dana transfer ke Jakarta. Ia menegaskan, berbagai program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pemutihan ijazah tidak akan terhenti karena kebijakan tersebut. "Tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk KJP, KJMU, Pemutihan Ijazah, program-program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, tidak terganggu," ujar Pramono di Jakarta Utara, Jumat (3/10). Meski menghadapi potensi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), Pramono menegaskan Jakarta harus tetap berinovasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan program publik. Artinya, Pemprov DKI Jakarta perlu menyiapkan strategi pembiayaan baru agar layanan publik tetap berjalan optimal. "Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apapun, DBH dipotong tentunya kita harus siap," kata Pramono. <h2>DPRD Kaget DBH Turun dari Rp 26 Triliun Jadi Rp 11 Triliun</h2> Diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengaku terkejut setelah menerima kabar pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat dalam rancangan APBD tahun anggaran 2026. Pemotongan tersebut membuat postur keuangan Jakarta berubah drastis dan berpotensi mengganggu sejumlah program prioritas. Dalam rancangan awal, DKI Jakarta memproyeksikan penerimaan transfer dari pusat sebesar Rp 26 Triliun. Dana tersebut berasal dari DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, jumlah itu kini dipangkas signifikan. "DBH kita akan berubah sekitar Rp 15 triliun, yang tersisa Rp 11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya. Sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran)," ujar Khoirudin, Selasa (30/9). Awalnya, APBD DKI Jakarta 2026 direncanakan sebesar Rp 95,35 triliun, naik 3,8 persen dibanding tahun sebelumnya Rp 91,86 triliun. Namun, dengan pemangkasan dana pusat, nilai APBD bisa turun tajam. "Karena kita sudah mou dengan angka Rp 95,3 triliun. Kalau kita melihat DBH hari ini, (APBD 2026) kita sekitar Rp 78 triliun atau Rp 79 triliun. Jadi sangat jauh perubahannya," ucapnya. Khoirudin mengakui, kondisi ini membuat DPRD DKI Jakarta kebingungan. Pihaknya, ujar Khoirudin, perlu waktu untuk menyesuaikan kembali rancangan anggaran, karena situasi serupa belum pernah terjadi. "Kita harus berkonsultasi dengan Kemendagri. Apa yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh menerka-menerka, tidak boleh melangkah sendiri tanpa panduan. Kalau regulasinya belum ada, saya akan bersurat, juga eksekutif akan bersurat, apa yang harus kita lakukan," ungkap Khoirudin. Ia menambahkan, DPRD akan menunggu arahan resmi dari Kementerian Dalam Negeri agar pembahasan APBD bisa kembali berjalan. "Kita harus kembali ke belakang lagi, bagaimana kita coba tunggu Kemendagri, bagaimana MoU (rancangan APBD) itu akan diganti mekanismenya, atau diubah karena ada perubahan anggaran," imbuhnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan program prioritas tetap berjalan meski dana transfer ke Jakarta dipangkas.

Dana Transfer untuk Jakarta Dipangkas, Gubernur Pramono Anung Jamin Tak Ganggu KJP, KJMU, dan Pemutihan Ijazah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/Weton-bersyukur-dikelilingi-malaikat-rezeki-3566850905.jpg" alt="Ilustrasi orang dengan weton yang tak hanya gemar berbagi, tetapi juga selalu dikelilingi malaikat rezeki berkat sikapnya yang senantiasa bersyukur, menurut primbon Jawa./Freepik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi orang dengan weton yang tak hanya gemar berbagi, tetapi juga selalu dikelilingi malaikat rezeki berkat sikapnya yang senantiasa bersyukur, menurut primbon Jawa./Freepik</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.Com - Berdasarkan&nbsp;kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap individu memiliki nasib yang dipengaruhi oleh shio dan berbagai faktor spiritual lainnya. Selain itu, shio juga sangat berkaitan erat dengan karma negatif ataupun positif, serta restu dari Dewa Rezeki. Menurut gars dari Dewa Rezeki, keberuntungan dan kelimpahan rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tetapi juga dari sikap batin yang penuh rasa syukur dan rendah hati. Sebaliknya, mereka yang kurang bersyukur, sombong, atau merasa sudah cukup berusaha namun tidak menghargai hal-hal kecil yang telah mereka terima, sering kali diramalkan akan mengalami penurunan rezeki. Seperti dikutip dari Astrology.com, empat shio berikut ini diramalkan akan menghadapi masa-masa sulit dan ditunda untuk hidup kaya raya. Bukan tanpa alasan, ini karena rezeki mereka dipangkas oleh Dewa Rezeki&nbsp;lantaran dianggap kurangnya rasa syukur dan sikap yang tidak sejalan dengan kebijaksanaan. Penasaran Siapa saja shio yang rezekinya dipangkas dan ditunda untu kaya raya? Simak ulasannya di bawah ini! <h3>1. Shio Tikus&nbsp;</h3> Shio Tikus dikenal sebagai shio yang cerdas, strategis, dan pandai memanfaatkan peluang. Namun, mereka juga cenderung sangat ambisius dan terkadang melupakan rasa syukur atas apa yang sudah dimiliki. Shio Tikus sering kali merasa bahwa apa yang mereka peroleh belum cukup, sehingga terus mengejar lebih banyak, tanpa sempat berhenti untuk menghargai pencapaian yang sudah diraih. Sikap yang kurang menghargai apa yang sudah dimiliki ini dapat memancing energi negatif yang membuat rezeki mereka tersendat. Dewa Rezeki tidak menyukai mereka yang serakah dan tidak tahu bersyukur. Shio Tikus yang terus-menerus mengejar materi tanpa menghargai proses dan hasilnya bisa merasakan penurunan drastis dalam keberuntungan finansial mereka. Untuk menghindari nasib buruk ini, shio Tikus perlu belajar menghargai hal-hal kecil dan menunjukkan rasa syukur yang tulus. <h3>2. Shio Naga&nbsp;</h3> Shio Naga sering kali menjadi sosok yang dikagumi karena karisma dan keberuntungannya yang luar biasa. Mereka memiliki potensi besar untuk sukses dan sering kali meraih keberhasilan yang signifikan dalam hidup. Namun, shio ini juga memiliki kecenderungan untuk merasa superior dan kurang bersyukur atas apa yang telah diberikan. Dalam beberapa kasus, mereka bisa menjadi sombong dan merasa bahwa keberhasilan adalah hasil dari upaya pribadi semata, tanpa mengakui peran keberuntungan dan dukungan dari orang-orang di sekitar mereka. Sikap sombong dan kurang bersyukur ini membuat Dewa Rezeki menjauh dari shio Naga. Meskipun mereka pernah merasakan masa-masa keemasan, shio Naga bisa menghadapi penurunan rezeki yang signifikan jika tidak segera menyadari kesalahan mereka. Dewa Rezeki sangat menghargai sikap rendah hati dan rasa syukur, jadi shio Naga perlu kembali ke jalur yang benar dengan lebih menghargai setiap pencapaian dan bantuan yang mereka terima. <h3>3. Shio Monyet</h3> Shio Monyet adalah pribadi yang cerdik, pandai beradaptasi, dan selalu penuh ide-ide kreatif. Mereka sering kali berhasil menciptakan peluang dari situasi yang tampak mustahil. Namun, keberhasilan yang terus-menerus bisa membuat shio Monyet lupa akan rasa syukur. Mereka cenderung merasa bahwa kecerdasan mereka adalah satu-satunya faktor di balik kesuksesan, dan hal ini membuat mereka abai terhadap pentingnya rasa terima kasih atas berkat yang sudah mereka terima. Kurangnya rasa syukur dan kecenderungan untuk terus mencari lebih banyak tanpa menghargai yang sudah ada membuat Dewa Rezeki enggan memberikan rezeki yang melimpah kepada shio Monyet. Jika mereka tidak segera memperbaiki sikap ini, shio Monyet bisa menghadapi masa-masa sulit di mana rezeki yang mereka harapkan tidak lagi datang semudah sebelumnya. Belajar untuk menghargai setiap keberhasilan, sekecil apa pun, adalah kunci untuk membuka kembali pintu rezeki. <h3>4. Shio Kuda</h3> Shio Kuda dikenal sebagai sosok yang penuh energi dan semangat. Mereka pekerja keras yang tidak pernah ragu untuk mengambil risiko demi mencapai tujuan. Namun, di balik semangat dan ambisi besar mereka, shio Kuda sering kali kurang bersyukur terhadap hal-hal kecil dalam hidup. Mereka cenderung fokus pada tujuan besar dan merasa kecewa jika hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan ekspektasi yang mereka bayangkan. Sikap ini membuat shio Kuda terjebak dalam pola pikir yang selalu kurang dan tidak pernah puas, meskipun sebenarnya mereka telah mendapatkan banyak keberkahan. Dewa Rezeki tidak menyukai mereka yang selalu merasa kurang dan tidak bersyukur. Akibatnya, shio Kuda bisa mengalami penurunan drastis dalam keberuntungan finansial jika terus bersikap demikian. Untuk mengembalikan aliran rezeki, shio Kuda perlu belajar untuk lebih bersyukur, terutama terhadap hal-hal kecil yang sudah ada dalam hidup mereka. ***

Simak, inilah empat shio berikut ini diramalkan akan menghadapi masa-masa sulit dan ditunda untuk hidup kaya raya.

Hidup Kaya Raya Ditunda! 4 Shio yang Rezekinya Dipangkas oleh Dewa Rezeki Akibat Kurang Bersyukur! 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/BEDAH-RUMAH2.jpg" alt="Salah satu unit rumah MBR yang tengah dilakukan rehabilitasi oleh Kementerian PUPR melakukan Program Bedah Rumah MBR di Bali (Dok. Biro Komunikasi Kementerian PUPR)." width="100%">
<figcaption>Salah satu unit rumah MBR yang tengah dilakukan rehabilitasi oleh Kementerian PUPR melakukan Program Bedah Rumah MBR di Bali (Dok. Biro Komunikasi Kementerian PUPR).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menjelang akhir tahun, Dinas Sosial Kota Surabaya melakukan beberapa perubahan atas program renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) dan bedah rumah.  Kepala Seksi Rumah Dinas Sosial Kota Surabaya Masruri menjelaskan, terdapat beberapa perbedaan dibanding program rutilahu dan bedah rumah tahun lalu. Hal tersebut dipengaruhi pandemi Covid-19.  ”Karena tahun ini terjadi pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh juga terhadap jumlah rumah yang dibedah. Realisasi tahun ini menurun menjadi 364 unit,” tutur Masruri.  Awalnya, Dinsos menargetkan rutilahu pada 2020 sebanyak 1.000 unit. Jumlah tersebut tersebar di 154 kelurahan dan 31 kecamatan.  ”Sehubungan ada pandemi, target tersebut disesuaikan menjadi 364 unit. Karena semua sumber daya difokuskan mengatasi Covid-19,” ungkap Masruri.  Namun, lanjut dia, dalam pelaksanaannya terdapat tambahan 100 unit rumah. ”Sehingga total yang dikerjakan sebanyak 464 unit,” terang Masruri.  Ketika ditanya realisasi yang sudah digarap, Masruri menjawab, hingga saat ini sudah ada 364 unit yang dikerjakan. ”Tinggal menunggu persetujuan anggaran untuk mengerjakan sisa 100 unit tambahan,” ujar Masruri.  Menurut dia, jumlah 100 unit tambahan tersebar di berbagai kelurahan. Total kurang lebih terdapat 50 kelurahan yang mendapatkan proyek rutilahu.  ”Sehingga di kelurahan rata-rata hanya mendapatkan jatah 2 unit tambahan program rutilahu tersebut. Kami menekankan kepada UPKM (unit pembinaan keluarga miskin) sebagai pelaksana swakelola kelompok masyarakat ini, agar pelaksanaannya bisa dipercepat, untuk mengantisipasi musim hujan yang segera datang,” kata Masruri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HVQW2Gxj9og&ab_channel=jawapostvofficial

Gara-gara Covid, Program Rutilahu Surabaya Dipangkas Jadi 464 Unit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pemerintah-pangkas-jam-kerja-saat-puasa-ini-rinciannya_m_130880.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Tidur siang saat puasa memang menyenangkan. Namun, bagi aparatur sipil negara (ASN), jangan terlena. Sebab, meski jam kerja dipangkas selama bulan puasa, kualitas pelayanan tidak boleh berkurang. Pengamat kebijakan publik yang juga Direktur Eksekutif Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyatakan, dengan jam kerja yang lebih singkat, ASN diharapkan tidak menambah jam istirahat. Misalnya, dengan tidur siang setelah jam istirahat selesai. &rdquo;Harus disiplin dengan jam kerja. Begitu selesai (istirahat), harus segera balik ke meja kerja,&rdquo; ujarnya saat dihubungi kemarin (17/5).&nbsp; Dalam surat edaran yang dikirim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Rabu (17/5), Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemen PAN-RB Herman Suryatman menyebut aturan jam kerja selama puasa sudah ditentukan. &rdquo;Dikurangi dari 37,5 jam menjadi 32,5 jam per pekan,&rdquo; katanya.&nbsp; Dalam edaran yang dikirim ke kementerian, lembaga pemerintah, Polri, TNI, gubernur, hingga wali kota/bupati itu, ASN atau pegawai negeri sipil (PNS) memang bisa pulang lebih cepat. Bagi instansi yang menerapkan lima hari kerja, pukul 15.30 ASN sudah boleh pulang. Sedangkan bagi instansi enam hari kerja, pukul 14.30 mereka sudah boleh pulang. Namun, jam istirahat dikurangi dari biasanya sejam menjadi hanya setengah jam.&nbsp; Menurut Robert, dengan kuantitas jam kerja yang dimampatkan, tidak berarti pelayanan boleh dikurangi. Sebaliknya, kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Sebab, kebutuhan masyarakat pada layanan publik tidak berkurang selama puasa, bahkan bisa meningkat. &rdquo;Karena itu, standar layanan setidaknya harus sama,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Herman menambahkan, pengaturan lebih detail tentang jam masuk, jam istirahat, dan jam pulang diserahkan kepada pimpinan masing-masing lembaga, kementerian, polisi, TNI, atau pemerintah daerah. &rdquo;Khususnya di pelayanan yang menggunakan sistem sif,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Misalnya, pengaturan di kantor-kantor pelayanan umum seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), kantor pemadam kebakaran, dan kantor polisi yang membutuhkan kesiap- an 24 jam. &rdquo;Pengaturannya diserahkan ke instansi masing-masing. Tapi, penghitungannya tetap 6,5 jam per hari,&rdquo; ucapnya.&nbsp;  Menurut Herman, surat edaran jam kerja selama puasa tersebut akan berlaku efektif pada hari pertama puasa. (jun/c10/owi)&nbsp; &nbsp;

Pemerintah Pangkas Jam Kerja Saat Puasa, Ini Rinciannya….

dipangkas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dipangkas

Berita Terkini