<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/dinsos-gresik-1884830170.jpg" alt="Dinas Sosial Gresik konfrimasi tentang perkembangan Sekolah Rakyat. (Galih Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dinas Sosial Gresik konfrimasi tentang perkembangan Sekolah Rakyat. (Galih Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Operasional Sekolah Rakyat (SR) tinggal beberapa langkah lagi. Saat ini, Dinas Sosial (Dinsos) Gresik telah melakukan tiga kali verifikasi hingga 75 calon siswa dipastikan tepat sasaran. Sembari menyiapkan sumber daya manusia (SDM), logistik dari Kemensos pun sedang dalam pengiriman. Kepala Dinsos Gresik dr Ummi Khoiroh mengatakan, seleksi calon siswa cukup ketat. Proses ini dimulai dari verifikasi pendamping PKH, lalu diverifikasi door to door kembali oleh koordinator kecamatan, dan verifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). &ldquo;Kemarin sudah pencocokan dengan BPS, kemudian dikeluarkan berita acara terhadap 75 calon siswa. Dari data tersebut, kemudian dikirimkan ke Kemensos,&rdquo; ucapnya. Untuk pengiriman logistik, baik berupa seragam, mukena, dan perlengkapan lainnya, bisa dikirim setelah tahapan selesai. Ummi menyebut seluruh tahapan sudah dilalui dan laporan sudah dikirim. &ldquo;Kemarin kita dapat konfirmasi terkait pengiriman. Kemungkinan dalam minggu ini logistik sudah sampai di Gresik,&rdquo; imbuhnya. Dokter alumnus Universitas Airlangga itu menyebut bahwa persiapan calon siswa sudah hampir tuntas. Pengukuran seragam hingga sejumlah tes sudah dilakukan. Tinggal tes kesehatan yang baru akan dilakukan menjelang masuk sekolah mendatang. SR di SMPN 30 Gresik itu nantinya membutuhkan sekitar 47 pegawai. Saat ini, sedang berlangsung seleksi kepala sekolah. &ldquo;Ada lima calon kepala sekolahnya. Ini yang melakukan seleksi Kementerian Pendidikan,&rdquo; imbuhnya. Namun untuk guru yang akan mengajar di SR nanti, ditetapkan langsung oleh Kementerian. Jumlahnya ada 22 pengajar. Sedangkan daerah bisa menyiapkan tenaga kependidikan seperti TU, juru masak, wali asuh, hingga cleaning service. &ldquo;Ini nanti pakai realikasi pegawai. Harus berasal dari komponen ASN, baik PNS, PPPK, maupun THL yang pernah ikut tes CAT,&rdquo; jelas Ummi. Meski begitu, para siswa baru dimungkinkan belajar di SR pada Agustus mendatang. Namun selama tahun ajaran baru sudah dimulai proses belajar mengajar siswa baru, Ummi masih menunggu instruksi. &ldquo;Kemungkinan ada polanya. Karena Gresik ini jadi 100 SR pertama di Indonesia,&rdquo; pungkasnya. (son)

Dinas Sosial Gresik telah menyelesaikan verifikasi calon siswa untuk Sekolah Rakyat, dan logistik segera dikirim.

Tiga Calon Kepala Sekolah Rakyat di Gresik Ikut Seleksi, 75 Calon Siswa Diverifikasi 3 Kali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-05-at-23.52.42.jpeg" alt="Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Gresik Aminatun Habibah. (Istimewa for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Gresik Aminatun Habibah. (Istimewa for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau data keluarga miskin terus disosialisasikan Pemkab Gresik. Itu dilakukan agar pemberian bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran. Selama ini, masih banyak orang tidak mampu yang belum masuk DTKS.  Memang, DTKS tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, yakni Kementerian Sosial (Kemenso). Namun, penentuan DTKS tersebut dilakukan dari usulan daerah. Yakni, didata dan diusulkan dari desa.  ’’Setiap periodik itu ada musyawarah desa, salah satunya membahas DTKS ini. Desa yang mengusulkan siapa warganya yang berhak masuk DTKS dan tidak,’’ ucap Wakil Bupati Aminatun Habibah kemarin.  Sering kali usulan yang disampaikan pemerintah daerah tidak tervalidasi di pusat. Dengan demikian, saat pembagian bantuan, masih ada warga tidak mampu yang belum masuk. ’’Makanya, kami minta masukan dari semua pihak. Jika ada masyarakat tidak mampu yang belum masuk DTKS, bisa disampaikan kepada kami,’’ kata Aminatun.  Menurut dia, Pemkab Gresik, dalam hal ini dinsos, juga langsung ke Kemensos untuk memastikan data usulan yang masuk. Bagi Aminatun, itu memang tidak mudah. ’’Kami terus mengupayakan agar bantuan bisa tepat sasaran,’’ imbuhnya.  Sementara itu, Kepala Dinsos Pemkab Gresik Ummi Khoiroh menyatakan, pihaknya juga akan memastikan seluruh warga yang tidak mampu masuk program kartu Indonesia sehat (KIS). Serta, anak-anak yang tidak mampu masuk di kartu Indonesia pintar (KIP). ’’Sehingga mereka bisa ter-cover, baik kesehatan maupun pendidikannya,’’ ujarnya.  Pihaknya juga akan memastikan seluruh warga yang tidak mampu bisa masuk DTKS. Sebab, terang Ummi, itu jadi pintu masuk awal untuk mendapatkan berbagai program bantuan dari pemerintah. ’’Kalau tidak masuk DTKS, tidak bisa,’’ jelasnya.

Wabup Gresik Minta Publik Ikut Awasi DTKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/bpnt-gresik.jpg" alt="PERLU PENGAWASAN: Beberapa jenis bahan pokok yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Gresik. (Tim Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERLU PENGAWASAN: Beberapa jenis bahan pokok yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Gresik. (Tim Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Gresik sudah mencapai 85,33 persen. Total ada sebanyak 79.078 keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bantuan sebesar Rp 500 ribu itu. Namyn, ternyata masih ada tambahan penerima lagi.  Penerima BLT adalah warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), penerima bansos BLT, dan peserta PKH yang akan menerima Rp 500 ribu. Perinciannya, Rp 200 ribu BPNT, Rp 150 ribu BLT BBM September, dan Rp 150 ribu BLT BBM Oktober.  Dalam perjalanannya, penerima BLT BBM di Gresik ini ada tambahan. Jumlahnya 6.181 orang. Tapi, tambahan ini hanya akan menerima Rp 300 ribu. Yakni BLT BBM saja untuk dua bulan: September dan Oktober. ”Mereka tidak menerima BPNT yang September sebesar Rp 200 ribu,” ucap Kepala Dinas Sosial Pemkab Gresik Ummi Khoiroh.  Selama BLT BBM ini disalurkan, Kabupaten Gresik sudah tiga kali mendapat tambahan penerima. Namun, jumlah uang yang diterima tidak sama dengan sasaran awal. ”Ini masih proses pencairan,” imbuh dokter alumnus Universitas Airlangga tersebut.  Sementara itu, Pemkab Gresik juga mengalokasikan APBD dari dana alokasi umum (DAU) untuk bantuan subsidi upah (BSU). Beberapa elemen pekerja bakal mendapatkan bantuan ini. Seperti nelayan, tukang ojek, dan sopir angkutan.  Menurut informasi yang dihimpun, untuk para nelayan, Pemkab Gresik bakal menyasar 1.000 nelayan. Pencairan itu berupa paket sembako senilai Rp 150 ribu selama tiga kali. Sementara ojek online dan sopir angkutan masing-masing 3.000 ojol dan 300 sopir angkutan.  ”Untuk ojol ini disajikan dalam tiga paguyuban,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Gresik Tarso Sugito.  Tarso menyebutkan, saat ini anggaran itu masih dalam pembahasan. Sehingga bantuan tersebut belum bisa diterima para sasaran. ”Nanti nunggu digedok dulu dalam perubahan APBD 2022,” tutupnya.

Jumlah Penerima BLT BBM di Gresik Bertambah 6.181 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/ODGJ-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sudah sejak 2014 Alvi Arianto membersamai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Pengalaman bertemu beragam karakter ODGJ sudah kenyang bagi pekerja sosial ahli muda di dinas sosial (Dinsos) Gresik itu. Selama itu pula, sudah banyak yang tersembuhkan.  Dalam beraktifitas, pria 48 tahun itu selalu mengedepankan pendekatan hati. Alvi selalu siaga 24 jam. Begitu mendapat perintah atau laporan dari masyarakat, dia langsung bergegas berangkat. Alvi pun sering mendapat panggilan dari nomor darurat 112.  Beragam pengalaman buruk telah dilalui Alvi. Mantan kepala seksi rehabilitasi tunasosial itu sering mendapat respons buruk dari pasien. Namun, dia bisa meluluhkannya.  Tidak jarang, ketika melihat Alvi, ODGJ langsung lari. Bahkan, kerap juga melemparkan batu, menendang, memukul hingga menggigit. Namun, selama respons ODGJ masih terkontrol, Alvi mencoba untuk mengajak ngobrol.  Ada trik khusus bagi Alvi memulai pembicaraan kepada ODGJ. Yakni, dengan menawarkan makanan, minuman, atau rokok. Hal itu dianggap sebagai pemberian perhatian kepada ODGJ. ’’Mereka itu jika diberi perhatian, bakal terkendali,’’ katanya.  Meski mengalami gangguan jiwa, lanjut dia, para ODGJ tetap memiliki hati kecil yang normal. Karena itu, jika diberi perhatian, pasti mereka bisa dikendalikan. Namun, tetap tidak tertutup kemungkinan pasien malah tidak terkendali. Jika begitu, terpaksa Alvi mengikat tangan dan kaki pasien. Tapi, asas kemanusiaan tetap dikedepankan Alvi.  ’’Tidak boleh pakai borgol karena bisa melukai, biasanya diikat dengan tali kain,’’ ucapnya.  Ada satu pengalaman paling diingat Alvi selama bertahun-tahun menangani ODGJ. Apa itu? Dia menyebut, pasien malah mengajak adu kepalanya dengan kepala Alvi. Saat itu, dia akan mengevakuasi pasien dengan memegang tangannya. Eh, pasien tiba-tiba berontak. Lalu, mengadu kepalanya. ’’Yang paling sering itu diludahi,” ujarnya.  Beragam cara dilakukannya agar pasien mau dirujuk ke rumah sakit. Alvi tahu apabila ODGJ memiliki insting yang kuat. Tidak sedikit di antara mereka yang ketika akan dijemput, sudah menyiapkan benda tajam. Baik berupa kayu atau batu. Jika begitu, Alvi terpaksa memakai helm untuk perlindungan.  Alvi sudah menangani lebih dari 90 orang. Sebanyak 20 orang di antaranya dilakukan rehabilitasi lanjutan. Bahkan, hingga saat ini, Alvi sering video call dengan para pasiennya. ’’Mereka ini jangan dikucilkan, dikasih perhatian biar tidak kambuh. Peran keluarga dan lingkungan sangat penting,’’ katanya.

24 Jam Siaga untuk ODGJ, Sudah Biasa Diludahi hingga Beradu Kepala

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/BPNT-TUNAI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) yang kini berubah menjadi uang tunai, sejauh ini belum dirasakan semua keluarga penerima manfaat (KPM). Pada tahap awal, baru ada 34 ribu KPM yang menerima uang Rp 200 ribu per bulan tersebut.  Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Gresik dr Ummi Khoiroh menyatakan, pihaknya sudah bertemu dengan PT Pos Indonesia sebagai penyalur BPNT berupa uang tunai tersebut. Uang yang diterimakan tersebut sudah siap di PT Pos untuk 34 ribu KPM.  Ummi menyebutkan, pada tahap awal, para KPM akan menerima Rp 600 ribu. Memang, penyalurannya dilakukan secara triwulan, yakni Januari hingga Maret.  Meski demikian, Ummi berharap agar penyaluran BPNT itu lebih baik. Dia menyatakan, saat masih berupa sembako, dirinya masih belum mendapatkan tembusan sehingga tidak tahu KPM mana yang menerima.  ’’Dari situ, akhirnya kami tidak bisa melakukan monitoring,’’ ucap dokter alumnus Universitas Airlangga.  Dalam pertemuan kemarin, dinsos dan PT Pos Indonesia telah membuat komitmen. Yakni, setiap kali ada penyaluran terdapat tembusan ke dinsos. ’’Dari sini, kami akhirnya tahu by name by address. Sehingga kami juga bisa monitoring,’’ ujarnya.  Dokter mantan kepala Puskesmas Ujungpangkah itu menyebutkan, untuk tahap awal, memang baru ada 34 ribu KPM yang menerima tunai. Padahal, menurut data penerima BPNT di Gresik, ada sebanyak 74.913 KPM. Jumlah itu pun sudah dikonfirmasi terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Belum Semua KPM di Gresik Dapat BPNT Berupa Uang Tunai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/etik-athiyyah-17-tahun-berburu-anak-putus-sekolah_m_153233.jpeg" alt="BERJIWA SOSIAL: Etik Athiyyah diapit dua anak asuhnya, Angga Prasetya (kiri) dan M. Fikrishthifani." width="100%">
<figcaption>BERJIWA SOSIAL: Etik Athiyyah diapit dua anak asuhnya, Angga Prasetya (kiri) dan M. Fikrishthifani.</figcaption>
</figure>Darah pendidik mengalir deras dalam diri Etik Athiyyah. Terlahir dari ibu seorang guru dan ayah kepala sekolah, perempuan 44 tahun itu tidak meniru orang tuanya. Dia lebih suka &rdquo;berburu&rdquo; anak putus sekolah. Blusukan sampai Bawean. UMAR WIRAHADI, Gresik NAMANYA Angga Prasetya. Usianya sudah 19 tahun. Namun, remaja bertubuh subur tersebut baru lulus SMP tahun ini. Remaja seusia itu seharusnya telah berstatus mahasiswa. Padahal, dia tidak berkebutuhan khusus. Juga sama sekali tidak nakal. Fisiknya pun sehat. Semua normal. &rdquo;Saya terlambat sekolah karena berhenti lima tahun saat SD,&rdquo; tutur Angga saat ditemui di Dinas Sosial (Dinsos) Gresik, Rabu (23/8). Mengapa sampai drop out SD? Angga terbentur kondisi ekonomi keluarganya. Ayahnya sudah lama meninggal. Dia pindah dari kampungnya, Bojonegoro, ke Gresik. Lalu, Angga masuk SD yang semuanya gratis di Kota Pudak. Beban terasa berat lagi setelah Angga masuk SMP. Sumiati menanggung beban menyekolahkan Angga ke sebuah SMP swasta. Perempuan 52 tahun itu juga harus menghidupi tiga anaknya yang lain. Setelah lulus SMP, orang tua Angga gamang lagi. Tidak sanggup menyekolahkan ke SMA atau SMK. Keluarga Angga hanya bergantung pada ibunya, Sumiati, 52. Dia mencari nafkah sebagai penjaga warung makan. Untunglah, &rdquo;malaikat&rdquo; datang. Kondisi Angga itu terdengar oleh Etik. Kebetulan, Sumiati adalah anggota jamaah pengajian di Yayasan Riadhul Jinaan yang diasuh keluarga Etik. Sumiati pun menyerahkan nasib pendidikan anaknya kepada Etik. &rdquo;Kasihan kalau tidak ditolong,&rdquo; kata Etik kepada Jawa Pos. Angga hanyalah satu di antara sejumlah anak asuh Etik. Setelah didaftarkan di Dinsos Gresik, Angga dan seorang anak lain bernama M. Fikrishthifani, 18, langsung dibawa ke pelayanan sosial bina remaja (PSBR) milik Dinsos Provinsi Jatim di Bojonegoro. Etik sendiri yang mengantar keduanya ke Bojonegoro. Di sana, mereka akan mendapat pelatihan otomotif selama enam bulan. &rsquo;&rsquo;Pulang nanti saya ingin mandiri. Mau buka bengkel di rumah saja,&rdquo; ujar Angga semangat. Etik Athiyyah memang pekerja sosial tulen. Ibu enam anak tersebut terjun di dunia sosial sejak 2000. Artinya sudah 17 tahun. Sejak itu, dia malang melintang keluar masuk kampung. Blusukan ke hampir semua wilayah di Kabupaten Gresik. Tidak terkecuali Pulau Bawean. &rsquo;&rsquo;Tujuan utama ya mencari anak-anak putus sekolah,&rdquo; ungkapnya. Dalam batin Etik, kunci seorang pekerja sosial adalah harus sabar dan ikhlas. Tidak ada imbalan. Baik gaji maupun penghasilan lainnya. Untung, dia punya usaha jualan pakaian di rumah. &rdquo;Meski begini, saya sangat menikmati pekerjaan ini. Bahagia karena bisa membantu orang lain,&rdquo; ujarnya. Selama Januari hingga Agustus 2017 saja, dia sudah menemukan dan membantu 21 anak putus sekolah. Mereka dibawa ke PSBR Dinsos Provinsi Jatim di Bojonegoro. Di sana, anak-anak diberi pelatihan. Mulai jahit, otomotif, hingga elektronik. Sebagian besar sudah bisa mandiri. Membuka bengkel di rumah atau membuka praktik jahitan bagi perempuan. &rdquo;Senang sekali melihat mereka mandiri,&rdquo; ujar perempuan murah senyum itu.

Etik Athiyyah, 17 Tahun ”Berburu” Anak Putus Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/alfi-ariyanto-staf-dinsos-sekaligus-si-penakluk-penderita-gangguan-jiwa_m_142454.jpeg" alt="NORMAL BERAKTIVITAS: Alfi Ariyanto (kiri) bersama Suwandi di kantor dinas sosial." width="100%">
<figcaption>NORMAL BERAKTIVITAS: Alfi Ariyanto (kiri) bersama Suwandi di kantor dinas sosial.</figcaption>
</figure> Banyak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dijauhi, bahkan &rsquo;&rsquo;dibuang&rsquo;&rsquo;. Namun, Alfi Ariyanto memilih mendekatinya. Dia juga berusaha menyembuhkan penderita gangguan jiwa.    CHUSNUL CAHYADI    &rsquo;&rsquo;WONG gendeng&rsquo;&rsquo;. Kesan yang muncul adalah dekil, ngamukan, dan bau. Orang-orang pun berusaha menghindarinya. Namun, Alfi Ariyanto menabrak stigma itu. staf bidang rehabilitasi sosial pada seksi pelayanan sosial di Dinas Sosial (Dinsos) Gresik itu malah &rdquo;memburunya&rsquo;&rsquo;.  Sarjana administrasi publik (SAP) di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Bandung 2010 itu dijuluki &rsquo;&rsquo;Penakluk&rsquo;&rsquo; ODGJ. &rsquo;&rsquo;Saya menangani ODGJ sejak 2013,&rsquo;&rsquo; kata bapak satu anak tersebut saat ditemui Selasa (4/7).  Risiko berinteraksi dengan orang tidak waras menjadi makanan setiap hari Alfi. Diamuk atau diludahi, misalnya. Bau tidak sedap sudah pasti. Sebab, mereka biasanya tidak mandi serta tidak gosok gigi sampai berhari-hari. &rsquo;&rsquo;Itu risiko,&rsquo;&rsquo; ucapnya.  Saat memburu dan menaklukkan ODGJ, pria 42 tahun itu tidak sendirian. Dia biasa dibantu koleganya, Bambang dan Munaji. Dua orang itu bertugas merawat hasil tangkapan di rumah singgah atau selter milik dinsos di Jalan Raya Cerme Lor, Kecamatan Cerme. &rsquo;&rsquo;Bila melawan, ada pol PP dan polisi yang membantu saya mengamankan,&rsquo;&rsquo; katanya.  Hampir empat tahun &rsquo;&rsquo;berkawan&rsquo;&rsquo; dengan orang gila, Alfi mengatakan telah memahami psikologis mereka. Karena itu, dia tidak sulit menjinakkan ODGJ tanpa kekerasan. Menurut dia, ODGJ ngamukan sebatas stigma. Sebab, Alfi nyaris tidak pernah menemuinya.  Apa tip menjinakkan orang gila? Dia menyebut membawa makan dan minuman (mamin). Sebab, ODGJ biasanya kurang makan. Ketika perutnya terisi, mereka bakal nurut. &rsquo;&rsquo;Saya cekel manut. Saya pancing makanan dan minuman, lalu saya ajak naik mobil,&rsquo;&rsquo; ucapnya.  Biasanya, Alfi mendapatkan ODGJ dari jalanan dan pasar. Kondisi badannya tidak terawat. &rsquo;&rsquo;Nek kondisinya awut-awutan kita mandikan di selter. Mas Bambang yang menanganinya,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.  Setelah tubuhnya bersih, ODGJ diantar ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur, Surabaya. Jika kondisinya sangat parah, perawatannya butuh waktu 4&ndash;5 bulan. Kalau ringan, paling banter tiga bulan. &rsquo;&rsquo;Kalau sudah bisa berinteraksi dengan orang, pihak RSJ Menur mengontak saya lagi untuk menjemputnya,&rsquo;&rsquo; paparnya.  Saat itu Alfi mulai mengorek identitas ODGJ. Misalnya, nama dan alamat rumahnya. &rsquo;&rsquo;Setelah sembuh, mereka ingat rumahnya. Kami kemudian memulangkan ke rumahnya,&rsquo;&rsquo; tuturnya.  Kesempatan bertemu kembali dengan keluarga pun sangat mengharukan. Keluarga ODGJ selalu mengucapkan terima kasih. &rsquo;&rsquo;Ada yang mendatangi kantor dan ada yang membawa satu tandan pisang,&rsquo;&rsquo; ujarnya.  Salah satu ODGJ yang diamankan Alfi adalah Suwandi. Sekitar lima bulan lalu dia berkeliaran di Jalan Raya Dr Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas. Kondisinya awut-awutan. Tanpa baju dan mengenakan sarung kotor. Setelah dirawat di RSJ Menur Surabaya, lelaki asal Kediri itu pun sembuh. &rsquo;&rsquo;Saya ditemukan Mas Alfi ini,&rsquo;&rsquo; kata Suwandi. (*/c15/dio)

Alfi Ariyanto, Staf Dinsos Sekaligus si Penakluk Penderita Gangguan Jiwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/pasien-miskin-bisa-jadi-pbsk-baru-27-persen-data-selesai-diverifikasi_m_121487.jpeg" alt="Yang Berhak Menerima Biaya Pelayanan Kesehatan" width="100%">
<figcaption>Yang Berhak Menerima Biaya Pelayanan Kesehatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Surat pernyataan miskin (SPM) resmi dihapus per 1 Januari 2017. Sebagai gantinya, warga miskin akan didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan status penerima bantuan iuran (PBI). Namun, hingga kini, prosesnya belum klir. Berdasar data yang dihimpun Dinas Sosial (Dinsos) Gresik, terdapat 35 ribu warga miskin yang ditanggung jaminan kesehatan daerah (jamkesda). Selama ini, mereka menggunakan SPM dari dinkes untuk mengganti biaya RS. Sejak SPM dihapus, seluruh proses administrasi dilimpahkan ke dinsos. Namun, data warga miskin masih diverifikasi kembali. Di antara 35 ribu data yang dilimpahkan, baru 9.660 yang klir. Artinya, baru ada 27 persen data warga miskin yang sudah diverifikasi. &rdquo;Masih proses,&rdquo; kata Kepala Dinsos Gresik Sentot Supriyohadi Rabu (5/4). Dia menyatakan, warga miskin yang sudah diverifikasi akan didaftarkan sebagai penerima Kartu Gresik Sehat (KGS). Biaya kesehatan ditanggung APBD kabupaten. &rdquo;Verifikasi belum klir. Sebab, masih ada warga miskin yang baru mendaftar,&rdquo; ucapnya. Penghapusan SPM tidak hanya berdampak pada lambatnya verifikasi data di dinsos, tetapi juga pelayanan di RS. Tak sedikit warga yang mengeluh karena tidak memiliki biaya berobat. &rdquo;Bingung. Tidak tahu harus ke mana,&rdquo; ujar Suhartanti, salah seorang pasien. Dia tak mengetahui bahwa SPM sudah dihapus. Selama ini, warga Duduksampeyan itu mengandalkan SPM ketika rawat inap (opname). &rdquo;Oleh pihak rumah sakit, diarahkan ke dinsos,&rdquo; tuturnya. Kabid Pelayanan Medis RSUD Ibnu Sina dr Wiwik Tri Rahayuningsih membenarkan banyaknya keluhan dari pasien yang kurang mampu. Mereka bingung terkait pembiayaan RS. &rdquo;Kami arahkan ke dinsos. Kalau memang miskin, nanti bisa jadi penerima bantuan sosial kesehatan (PBSK),&rdquo; terangnya. Wiwik melanjutkan, pembiayaan RS untuk warga miskin tidak hanya bersumber dari APBD kabupaten. Sebagai RS rujukan regional, RSUD Ibnu Sina mendapat fasilitas lebih dari dinkes provinsi. Salah satunya, anggaran layanan kesehatan untuk warga miskin. Dia lantas menyebut Pergub 138/2016. Dalam peraturan itu, terdapat 13 kategori yang berhak menerima fasilitas dari pemprov. Misalnya, penderita tuberkulosis (TB) (selengkapnyalihat grafis). Syaratnya, ada rujukan dari daerah. &rdquo;Pihak RS atau dinkes bakal memberikan rekomendasi,&rdquo; ujarnya. Namun, tidak semua RS mendapat bantuan dana layanan kesehatan dari dinkes provinsi. Di Jatim, hanya ada sekitar 20 RS yang diberi bantuan anggaran. Salah satunya adalah RSUD Ibnu Sina. &rdquo;Di sini (RSUD Ibnu Sina, Red) termasuk rujukan regional. Yang dilayani ya pasien di wilayah pantai utara (pantura). Di antaranya, Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro,&rdquo; jelasnya Wiwik mengungkapkan, fasilitas pembiayaan dari dinkes provinsi kerap dimanfaatkan warga miskin dengan kondisi tertentu. Yang terbanyak adalah ibu hamil risiko tinggi (bumil risti). &rdquo;Termasuk bayi baru lahir dengan kondisi tertentu. Misalnya, BBLR (berat bayi lahir rendah),&rdquo; tuturnya.  Dia berharap verifikasi di dinsos segera tuntas. Dengan begitu, sumber pembiayaan layanan kesehatan untuk warga miskin menjadi jelas. &rdquo;Mudah-mudahan segera klir,&rdquo; imbuhnya. (adi/c18/ai/sep/JPG)

Pasien Miskin Bisa Jadi PBSK, Baru 27 Persen Data Selesai Diverifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/pengganti-surat-miskin-belum-ada_m_102619.jpeg" alt="Rencana Alur Klaim Biaya Rumah Sakit" width="100%">
<figcaption>Rencana Alur Klaim Biaya Rumah Sakit</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Warga miskin semakin bingung. Setelah program surat pernyataan miskin (SPM) dihapus per 1 Januari 2017, belum juga ditetapkan aturan baru penggantinya.&nbsp; Padahal, SPM merupakan harapan agar masyarakat yang tidak beruntung itu memperoleh keringanan biaya layanan kesehatan.&nbsp;Menurut rencana, warga miskin didaftarkan sebagai peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Mereka berstatus penerima bantuan iuran (PBI). Syaratnya, penerima harus sudah tercatat sebagai warga miskin di database dinas sosial (dinsos).&nbsp;Masalahnya, belum semua warga miskin tercatat. Mereka terancam tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan gratis. Kondisi itu dikeluhkan. &rdquo;Jadi bingung. Prosesnya semakin ribet,&rdquo; ujar Mat Rofik, warga Tambakrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Minggu&nbsp;(15/1). Rofik mengaku pernah mengajukan surat keterangan tidak mampu ke Dinsos Gresik. Harapannya, bisa memperoleh keringanan biaya rumah sakit. Namun, ternyata namanya tidak tercatat sebagai warga miskin. Lelaki yang bekerja sebagai kuli bangunan itu kelabakan membiayai putrinya, Ayunda Maulidia, yang sedang dirawat di RSUD Ibnu Sina. Sebelumnya, Rofik selalu mengandalkan SPM saat putrinya menjalani rawat inap (opname). Sejak surat yang dikeluarkan dinas kesehatan (dinkes) itu dihapus, dia tidak tahu harus ke mana. &rdquo;Sementara utang dulu untuk bayar rumah sakit,&rdquo; ucap lelaki 36 tahun tersebut.&nbsp;Rofik berharap aturan baru segera klir. Tujuannya, warga yang kurang mampu bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa bingung soal biaya. &rdquo;Semoga segera ada solusi,&rdquo; lanjut Rofik.&nbsp;Bagaimana solusinya? Kepala Dinsos Sentot Supriyohadi menyatakan belum ada regulasi baru setelah SPM dihapus. Aturan baru masih akan dibahas dengan dinas terkait. &rdquo;Besok (Senin 16/1, Red) akan dirapatkan bersama dinkes dan dinas lain,&rdquo; ujarnya.&nbsp;Sentot mengatakan, masih banyak data warga miskin yang belum diverifikasi. Merujuk data dinsos, ada 24 ribu warga miskin yang sudah terdata. Yang sudah diverifikasi baru 12.900 warga. Adapun sekitar 11.100 warga belum diverifikasi. &rdquo;Ini masih proses (verifikasi, Red),&rdquo; terangnya. Kepala Dinkes Gresik dr Nurul Dholam menjelaskan, alur untuk jaminan kesehatan warga miskin sudah dirancang. Mulai tahap awal pengajuan hingga proses klaim biaya rumah sakit (lihat grafis). &rdquo;Baru usulan,&rdquo; katanya.&nbsp;Nurul menuturkan, alur tersebut dirancang untuk warga miskin yang belum ter-cover jaminan kesehatan. Termasuk warga miskin yang belum terdata. &rdquo;Bisa jadi yang bersangkutan orang miskin baru dan belum terdata,&rdquo; terangnya.&nbsp;Nurul menjelaskan, alur bantuan untuk warga miskin harus melalui verifikasi dinsos. Dengan begitu, anggaran bisa tepat sasaran. &rdquo;Yang berhak atas bantuan itu hanya warga miskin,&rdquo; jelasnya. Alokasi anggaran, papar Nurul, berasal dari bantuan sosial (bansos) tidak terencana. Dana dari APBD itu mencapai Rp 3 miliar. Anggaran tersebut tidak hanya dipakai untuk kesehatan warga miskin, tetapi juga program lain. (adi/c11/roz/sep/JPG)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dinsos gresik

Berita Terkini