<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/operasi-pasar-4250831327.png" alt="RAMAI: Warga RW 11, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, menyerbu pasar murah yang digelar Dinkopdag Surabaya beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>RAMAI: Warga RW 11, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, menyerbu pasar murah yang digelar Dinkopdag Surabaya beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tren harga telur beberapa hari belakangan cenderung turun. Di Pasar Pabean, misalnya. Harga jual telur berkisar Rp 28 ribu per kilogram. Meskipun harga telur mulai turun, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya tetap membuka operasi pasar. Warga pun mendukung keberadaan pasar murah tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan Fatimah, salah seorang warga Semampir. Fatimah menyatakan, kegiatan pasar murah harus terus diadakan secara berkala. Sebab, harga pokok bergerak dinamis. &rsquo;&rsquo;Kadang turun, kadang naik,&rsquo;&rsquo; terangnya. Itu membuat para ibu rumah tangga seperti dia harus memutar otak untuk mengatur uang belanja. Dengan demikian, kehadiran pasar murah selalu dinanti masyarakat. Subkoordinator Pengendalian Distribusi Dinkopdag Surabaya Sony Ahadian menyatakan tetap akan menggelar operasi pasar meskipun harga telur sudah mulai turun. Namun, jumlah titik per harinya yang berkurang jika dibandingkan dengan beberapa pekan lalu saat harga telur merangkak naik. &rsquo;&rsquo;Jumlahnya per hari ada dua titik dari sebelumnya empat titik,&rsquo;&rsquo; paparnya&nbsp;Sabtu&nbsp;(3/6). Sony menyatakan, setiap operasi pasar digelar, animo masyarakat sangat tinggi. Itu dapat dilihat dari penjualan bapok yang dibawa petugas yang selalu laku di atas 80 persen. Bahkan, pada beberapa pekan yang lalu, penjualan telur hingga 100 persen selalu habis terjual. Lebih lanjut, pihaknya terus memantau harga bapok di seluruh pasar. Bila terjadi kenaikan harga, Dinkopdag Surabaya akan kembali menambah jumlah titik operasi pasar serta kuota barang yang dibawa. Mengenai stok bapok, Dinkopdag Surabaya memastikan masih aman untuk beberapa waktu ke depan. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi kelangkaan serta kenaikan harga yang signifikan. Kerja sama dengan sejumlah daerah penghasil juga telah dilakukan. Sebagaimana di Kabupaten Blitar, mayoritas suplai telur berasal dari daerah tersebut.&nbsp;(ata/c12/jun)

Tren harga telur di Surabaya beberapa hari belakangan cenderung turun. Harga jual telur berkisar Rp 28 ribu per kilogram.

Dinkopdag Surabaya Tetap Operasi Pasar meski Harga Telur Turun jadi Rp 28 Ribu per Kilogram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-27-at-13.20.11.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tidak butuh waktu lama, tiga dari empat posisi lelang jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah terisi. Mereka adalah Laksita Rini Sevriani sebagai kepala BPBD, Syamsul Hariadi selaku kepala BPKAD, dan Ida Widayati yang menjabat kepala DP3APPKB. Hal itu mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti. Bagi pimpinan dewan Kota Surabaya tersebut, kabar itu menunjukkan perkembangan positif dari proses seleksi lelang jabatan yang dilakukan secara terbuka. ”Ini sesuatu yang bagus karena tidak sampai dua bulan proses seleksi terbuka di Pemkot Surabaya sudah dilakukan dan jabatan definitif sudah bisa dilantik karena rangkap jabatan tidak efektif dalam capaian kinerja,” tambah Reni. Namun dari sejumlah kepala OPD terpilih itu menyisakan kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya yang masih kosong. Legislator PKS itu berharap agar jabatan tersebut bisa segera terisi. Sehingga masyarakat Surabaya bisa segera terlayani. Pasalnya, posisi tersebut begitu strategis demi menyukseskan program pemkot dalam memfasilitasi para pelaku usaha. ”Semoga juga bisa segera mendapatkan SDM andal sebagai kepala OPD karena dinas koperasi dan perdagangan menjadi urat nadi dan penting,” tutur Reni. Reni menambahkan, perhatian pemerintah pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi dan target menjadikan UMKM naik kelas, membutuhkan sosok nakhoda yang piawai. ”Butuh kepala OPD yang andal dan memiliki kreativitas serta inovasi dalam memperkuat upaya pemulihan ekonomi, penguatan UMKM, menjadikan UMKM naik kelas,” terang Reni. Dia menambahkan, usai pelantikan kepala-kepala OPD itu, DPRD akan terus menjalankan tupoksi untuk memantau kinerja dinas di lingkungan pemkot secara keseluruhan.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Soroti Kepala Dinkopdag yang Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-06-at-17.30.291.jpg" alt="Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan (Dinkopdag) Fauzie Mustaqiem Yos. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan (Dinkopdag) Fauzie Mustaqiem Yos. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan (Dinkopdag) Fauzie Mustaqiem Yos mengatakan, Pemkot Surabaya menyediakan tempat baru bagi para Eksisting Pedagang Pasar Turi Tahap III yang menempati lahan atau aset milik PT KAI Daop 8 Surabaya.  Pemkot Surabaya bakal menempatkan para pedagang ke pasar milik PD Pasar Surya (PDPS). Yos menuturkan, ada sekitar 400 lapak disiapkan di 67 pasar di bawah manajemen PDPS.  ”Sudah disiapkan. Nanti kami data terlebih dulu,” papar Yos.  Yos menyampaikan, Pemkot Surabaya bakal memfasilitasi para pedagang yang ber-KTP Surabaya untuk kembali berjualan di pasar yang dekat dengan tempat tinggal pedagang. Dalam waktu dua hari (7 dan 8 Februari), Pemkot bakal memvalidasi ulang.  ”Ada perbedaan data juga soalnya antara yang dicek teman-teman Dinkopdag dengan pedagang,” ujar Yos.  Sementara itu, Direktur PDPS Agus Akhir mengungkapkan, pihaknya menyiapkan lapak-lapak dengan kondisi bagus. Retribusi juga terjangkau. ”Sehingga pedagang bisa lebih nyaman dan aman berdagang di pasar,” tutur Agus.  Rivai, koordinator pedagang mengaku, pihaknya kecewa dengan hasil keputusan relokasi ke pasar baru. Hal itu sama saja membuat pedagang harus memulai kembali.

Siapkan Tempat Khusus untuk Eksisting Pedagang Pasar Turi Tahap III

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/seragam-sekolah-2.jpg" alt="UNTUK MBR: Pekerja Koperasi Surya Niaga Gemilang sedang membuat lubang kancing pada seragam pramuka. Sekolah bisa memulai pengadaan. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>UNTUK MBR: Pekerja Koperasi Surya Niaga Gemilang sedang membuat lubang kancing pada seragam pramuka. Sekolah bisa memulai pengadaan. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan (dinkopdag) tidak mau disalahkan atas lambatnya pengadaan seragam siswa dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Instansi itu juga menampik tudingan wakil rakyat yang menduga UMKM kehabisan stok seragam.  Kepala Dinkopdag Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos mengklaim stok seragam masih ada dan bisa mencukupi kebutuhan sekolah. Apalagi, lanjut dia, kemampuan produksi UMKM binaan dinkopdag lebih besar dari yang dibutuhkan oleh sekolah. ”Barangnya ada. Barangnya ready,’’ kata Yos, Senin (10/10).  Lalu, mengapa masih banyak siswa yang belum kebagian seragam? Yos berdalih bahwa satuan pendidikan terlambat memesan barang ke UMKM. Menurut dia, sekolah rata-rata memesan pada akhir bulan.  Padahal, UMKM, jelas dia, butuh order yang pasti karena harus menampilkan jumlah stok, foto, dan spesifikasi barang.  ”Kasusnya karena sekolah yang pesan agak terlambat. Baru PO (purchase order, Red) akhir bulan,’’ ujar Yos.  Apalagi, kata dia, dalam aplikasi SIPLah semua sekolah se-Indonesia bebas memesan seragam ke UMKM mana saja. Lintas kota atau lintas provinsi. Tidak terbatas sekolah di Surabaya. Sangat bergantung pada kecocokan barang yang dibutuhkan sekolah. ”Bisa saja UMKM Surabaya dipesan oleh sekolah di Sidoarjo atau daerah mana pun. Kalau sudah dipesan, kan harus didistribusikan,’’ paparnya.  Seperti diketahui, hingga Oktober ini masih ada 22 ribu lebih siswa MBR yang belum kebagian seragam. Juga perlengkapan sekolah lainnya seperti sepatu. Kondisi itu menimbulkan keprihatinan karena tahun ajaran 2022–2023 sudah berjalan empat bulan.  Terpisah, Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya Utara Banu Atmoko mengatakan, sekolah menemui sejumlah kendala dalam pemesanan seragam. Untuk menghasilkan seragam yang sesuai dengan badan siswa, satu per satu siswa harus diukur lebih dulu. Sebab, setiap siswa punya ukuran yang berbeda-beda. ”Kan nggak bisa langsung pesan. Apalagi ukuran seragam dan sepatu anak kan berbeda,’’ jelas Banu.  Di sisi lain, ukuran produksi seragam setiap UMKM juga berbeda-beda. Belum tentu ukuran yang diinginkan siswa sesuai dengan hasil produksi UMKM. Misalnya, ada siswa yang ukurannya L, begitu dipakai ternyata tidak sesuai dengan ukuran badan. ”Banyak yang begini. Sehingga harus retur sampai sekarang,” katanya.  Lebih jauh, sekolah juga terkendala pencairan dana bopda yang mepet. Dia menyampaikan, sekolah rata-rata baru menerima pencairan bopda pada akhir triwulan ketiga. Yaitu, akhir September lalu. Di sisi lain, sekolah dikejar-kejar waktu untuk segera memesan seragam dan membuat laporan penggunaan dana. ”Kami dari sekolah jadi serbarepot. Tapi, syukur prinsipnya anak-anak sudah menerima haknya,’’ jelas kepala SMP PGRI 6 Surabaya itu.  Kadispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, pihaknya sedang melakukan pendataan ke sekolah-sekolah. Dispendik meminta laporan lembaga tentang siswa yang belum menerima seragam. ”Karena dalam satu sekolah kan tidak semua belum terima seragam. Memang ada yang belum dapat,’’ jelas Yusuf.  Nah, data siswa yang belum mendapat seragam akan disampaikan ke dinkopdag. Diharapkan dengan komunikasi itu, UMKM melalui dinkopdag bisa mencukupi kebutuhan sekolah. ”Ini kami sedang minta laporan setiap sekolah,’’ tegas Yusuf.  KENDALA PEMESANAN SERAGAM VERSI SEKOLAH  - Sekolah mendata ukuran badan setiap siswa.  - Tidak semua UMKM menyiapkan seragam sesuai ukuran siswa.  - Seragam yang tidak muat menunggu retur sampai sekarang.  - Dana bopda triwulan III baru cair akhir September.  - Sekolah baru mulai memesan seragam di SIPLah setelah bopda turun.  Sumber: Reportase Jawa Pos

Soal Seragam Dinkopdag Surabaya Sebut Sekolah Lambat Pesan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/RAPAT-SERAGAM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Program pengadaan perlengkapan sekolah menjadi bahasan utama dalam rapat Komisi B DPRD dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya kemarin (23/8). Dewan mempertanyakan mekanisme dan progres pengadaan seragam untuk siswa MBR yang lambat.  Kepala Dinkopdag Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos mengklaim bahwa UMKM sudah memproduksi perlengkapan sekolah. Di antaranya, seragam, tas, dan hasduk pramuka. ”Sebagian UMKM sudah produksi perlengkapan sekolah,” kata Yos.  Dari 21 UMKM binaan Dinkopdag Surbaya, Yos mengklaim sudah 50 persen yang memproduksi perlengkapan sekolah itu. Hanya, pelaku usaha kecil tersebut menemui sejumlah kendala dalam memenuhi perlengkapan sekolah.  Pihak UMKM, jelas Yos, menginginkan agar sekolah memesan terlebih dahulu. Baru kemudian diproduksi, lalu dikirim. Hal itu meminimalisasi potensi kerugian karena modal mereka terbatas. ”Sebab jika sudah diproduksi tapi tidak dibeli, ya UMKM rugi,” ujar Yos. Di sisi lain, pihak sekolah menginginkan stok barang harus siap.  Kendala lain, UMKM belum bisa mencantumkan secara spesifik terkait ukuran produksi. Seragam misalnya. Belum tertera ukuran S, M, XL, atau XXL. ”Sekolah minta detail. Karena ini menyangkut profil siswa,” jelas Yos.  Komisi B DPRD Surabaya menyadari bahwa belum semua siswa MBR mendapat perlengkapan sekolah gratis. Khususnya seragam.  Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Luthfiyah mengimbau Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya segera berkoordinasi dengan dinkopdag. ”Dispendik harus memberi suplai data ke dinkopdag terkait jumlah kebutuhan,” kata Luthfiyah.  Tanpa data yang valid, dinkopdag tidak akan bisa menyiapkan kebutuhan perlengkapan sekolah. Oleh karena itu, dewan meminta kedua instansi menjalin koordinasi yang intens.  ”Ini agar penerimaan perlengkapan sekolah oleh siswa bisa maksimal. Kasihan karena tahun ajaran baru sudah jalan,” tegas Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno.

Dicecar soal Seragam Sekolah, Ini Jawaban Kepala Dinkopdag Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/herlina-harsono.jpg" alt="SIDAK: Lurah Putat Jaya Brian I.M. mendampingi anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto saat sidak ke produsen sepatu sekolah untuk siswa MBR di Jalan Putat Jaya Lebar, Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SIDAK: Lurah Putat Jaya Brian I.M. mendampingi anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto saat sidak ke produsen sepatu sekolah untuk siswa MBR di Jalan Putat Jaya Lebar, Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Informasi terkait kosongnya stok sepatu untuk siswa dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memicu rasa penasaran wakil rakyat. Selasa (2/8) anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Herlina Harsono turun ke lapangan. Dia mengunjungi sebuah UMKM yang memproduksi sepatu. Lokasinya berada di Jalan Putat Jaya Lebar Blok C, Kecamatan Sawahan.  UMKM sekaligus koperasi bernama Maju Bersama itu adalah salah satu binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya. Saat anggota dewan tiba pukul 15.00, bangunan dua lantai itu terlihat lengang. Tidak ada aktivitas produksi sama sekali.  Tapi, ada petugas keamanan yang membuka pagar dan pintu gudang. Lurah Putat Jaya Bryan Ibnu Maskuwaih juga ikut mendampingi di lokasi. ’’Saya heran kok bisa sepi begini,’’ kata Herlina.  Dia kali terakhir mengunjungi UMKM tersebut sekitar tiga bulan lalu. Saat itu kondisinya terbilang ramai. Ada puluhan pekerja yang terlibat memproduksi sepatu. Mereka terbagi dalam beberapa pekerjaan. Mulai pemotongan bahan baku, penjahitan, pengeleman, hingga pengepakan. ’’Padahal, tiga bulan lalu masih ramai,’’ ujar Herlina.  UMKM itu memproduksi sepatu dengan merek Super. Lantai 1 dijadikan tempat produksi. Luasnya sekitar 1.000 meter persegi. Ada juga gudang penyimpanan barang. Tapi, kemarin kondisinya terlihat lengang. Tampak berjejer rak-rak sepatu. Juga, ada mesin pencetakan.  Di sisi timur, terlihat kotak sepatu yang sudah ditata. Sepatu-sepatu tersebut disimpan dalam kardus-kardus besar di sisi barat. Tercatat masih ada stok 10.218 pasang sepatu dengan kondisi layak jual. Ada 74 pasang lainnya tidak layak jual. Total produksi sebelumnya 31.815 pasang sepatu. Namun, sekitar 21 ribu pasang sudah terjual.  ’’Ini kan masih ada stok. Kenapa tidak didistribusikan ke sekolah saja. Kan sekolah lagi butuh,’’ tegas Herlina.  Dia merasa prihatin dengan kondisi itu. Pihaknya mempertanyakan mengapa kegiatan produksi sepatu berhenti. Padahal, kebutuhan pasar sangat jelas. Apalagi saat momen tahun ajaran baru seperti saat ini.  Pasti banyak yang membutuhkan sepatu untuk siswa baru. Khususnya siswa dari kalangan MBR. Apalagi, sudah disiapkan anggaran pengadaan seragam, termasuk di dalamnya sepatu, senilai Rp 50 miliar.  Herlina berharap dinkopdag atau dinas pendidikan (dispendik) segera mendistribusikan sepatu ke sekolah. ’’Ini yang bikin kami prihatin. Anggaran ada, kebutuhan pasar ada, tapi program pengadaan belum dilakukan sampai sekarang,’’ tegas politikus Partai Demokrat itu.  Dia juga mempertanyakan nasib para pekerja yang sebelumnya terlibat dalam produksi sepatu. Jumlahnya sekitar 170 orang. Sebagian besar yang bekerja adalah warga sekitar. ’’Ini sangat disayangkan,’’ tegasnya.  Lurah Putat Jaya Bryan Ibnu Maskuwaih menyampaikan bahwa produksi sepatu di lokasi itu sudah terhenti sekitar sebulan lalu. Tapi, dia mengaku tidak tahu pasti penyebab berhentinya produksi di UMKM itu. Sebab, operasional koperasi tersebut berada di bawah dinkopdag. Pihaknya hanya membantu mencarikan tenaga kerja yang mayoritas dari warga sekitar Putat Jaya.  Terpisah, Kepala Dinkopdag Fauzie Mustaqiem Yos mengklaim bahwa produksi sepatu terus berjalan. Tapi, dalam kegiatan produksi, pihaknya menemui sejumlah kendala. Salah satunya, banyak pekerja di bidang sepatu yang resign. ’’Banyak yang beralih ke pekerjaan lain. Ini mau kami rekrut lagi,’’ kata Yos.  Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya Achmad Zaini mengatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan dinkopdag untuk menyediakan tenaga kerja. Misalnya, pelatihan menjahit sepatu. Dia menyebutkan, pembuatan sepatu bukan hal baru bagi disperinaker. ’’Tapi, baru pelatihan. Pelatihan memang tugas kami,’’ kata Zaini.  HASIL SIDAK KOMISI D DPRD  - Ditemukan stok 10.218 pasang sepatu yang menumpuk.  - Stok sepatu tidak didistribusikan ke sekolah.  - Ada 23 UMKM yang memproduksi sepatu di Surabaya.  Solusi Pemkot:  - Dinkopdag dan disperinaker berkolaborasi untuk mengadakan pelatihan pembuatan sepatu.  - Merekrut tenaga kerja yang resign.  - Stok sepatu bisa diambilkan dari UMKM luar Surabaya.  Sumber: Reportase Jawa Pos

Herlina Harsono Temukan UMKM Sepatu di Putat Jaya Tidak Berproduksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/UMKM-Sendal-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan pembuatan sandal wanita di pabrik sepatu rumahan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (22/2/2022). Setelah terpuruk hampir dua tahun akibat pandemi COVID-19 UMKM sepatu kini mulai bangkit kembali dengan banyaknya pesanan da" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan pembuatan sandal wanita di pabrik sepatu rumahan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (22/2/2022). Setelah terpuruk hampir dua tahun akibat pandemi COVID-19 UMKM sepatu kini mulai bangkit kembali dengan banyaknya pesanan da</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebutuhan siswa bukan hanya pengadaan seragam. Perlengkapan sekolah lainnya juga mendesak untuk segera diadakan. Di antaranya, sepatu dan tas.  Khususnya sepatu, sekolah diprediksi kesulitan untuk melakukan pemesanan. Sebab, sejauh ini belum ada UMKM di bawah binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya yang memproduksi sepatu.  ’’Saat ini belum ada yang memproduksi sepatu lagi,’’ kata Kepala Dinkopdag Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos kemarin (1/8).  Dia menyampaikan, dari 21 UMKM yang masuk aplikasi SIPLah, belum ada yang memproduksi sepatu. Salah satu kendalanya, UMKM kesulitan untuk merekrut tenaga kerja. Saat ini, jelas Yos, mayoritas pekerja di bidang sepatu sudah resign. Pihak UMKM pun masih menyeleksi tenaga kerja yang memproduksi sepatu. Dia berharap hal itu bisa teratasi. ’’Kami akan gandeng disnaker guna menyiapkan tenaga kerja untuk memproduksi sepatu siswa,’’ ujar Yos.  Kekosongan stok sepatu menimbulkan kebingungan bagi pihak sekolah. Padahal, mereka harus segera memesan perlengkapan sekolah ke aplikasi SIPLah. Saat ini pihak sekolah masih mendata profil siswa. Termasuk melakukan pengukuran. ’’Kalau stoknya kosong, bagaimana kami pesan,’’ kata Ketua MKKS SMP Negeri Effendi Rantau.  Sebetulnya, sambung dia, pihaknya berharap bisa mempercepat pemesanan perlengkapan sekolah. Selain sepatu, ada seragam, tas, ikat pinggang, topi, dan kaus kaki. Pemesanan oleh sekolah khusus untuk siswa dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). ’’Kami mau pesan secepatnya. Kami berharap ada stok sesuai kebutuhan sekolah,’’ ujar Effendi.  Adapun siswa jalur reguler atau non-MBR sudah memesan seragam. Pembelian dilakukan secara mandiri. Para siswa membeli di luar sekolah. Termasuk sepatu. ’’Ini kan kebutuhan personal. Jadi, pembelian keperluan siswa reguler dilakukan sendiri,’’ jelas kepala SMPN 30 Surabaya itu.  Kekosongan stok sepatu menjadi kekhawatiran wakil rakyat. Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah mengaku bingung dengan kondisi itu. Seharusnya dinkopdag sebagai penyedia barang bisa melakukan persiapan jauh-jauh hari. Sebab, instansi itu memiliki banyak UMKM binaan yang bisa memproduksi sepatu. ’’Sepatu tidak kalah penting dengan seragam. Stok kosong ini menimbulkan masalah baru,’’ tegasnya.  Seharusnya, jelas dia, dinkopdag bisa mengidentifikasi mana saja UMKM yang terlibat memproduksi sepatu. Dengan begitu, mereka bisa masuk ke aplikasi SIPLah sebagai penyedia. Dinkopdag juga bisa memberikan penugasan kepada UMKM tertentu untuk memproduksi sepatu. ’’Sepatu kan dipakai setiap hari. Bagaimana mungkin bisa kosong,’’ tegasnya.  Anggota Komisi A Herlina Harsono tidak percaya bahwa tidak ada UMKM yang memproduksi sepatu. Di kawasan eks lokalisasi Dolly, misalnya, ada beberapa UMKM yang fokus memproduksi sepatu. Termasuk sepatu untuk siswa. ’’Saya kira stok sepatu yang diproduksi UMKM tidak kurang-kurang,’’ kata Herlina.  Seharusnya dinkopdag bisa mendorong pengadaan melalui UMKM itu. Jika yang bersangkutan belum masuk ke SIPLah, UMKM tersebut harus difasilitasi. Sebab, itu bagian dari tugas pemerintah dalam melakukan pembinaan. ’’Misalnya, dia bukan UMKM, tapi masuk ke aplikasi SIPLah. Kan seharusnya bisa,’’ imbuh politikus Demokrat itu.  SEGERA PESAN PERLENGKAPAN SISWA MBR  - Pemesanan menunggu pencairan bopda triwulan tiga.  - Bopda diperkirakan cair pada pekan pertama sampai kedua Agustus.  - Sekolah masih mendata profil siswa.  Fasilitas Sekolah untuk MBR:  Pakaian seragam  - SD (putih merah, pramuka, batik, olahraga)  - SMP (putih biru, pramuka, batik, olahraga)  Sepatu  Tas  Ikat pinggang  Kaus kaki  Topi  Sumber: Reportase Jawa Pos

Belum Ada yang Memproduksi, Sekolah Bakal Kesulitan Pesan Sepatu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/seragam-sekolah.jpg" alt="UNTUK MBR: Pekerja Koperasi Surya Niaga Gemilang sedang membuat lubang kancing pada seragam pramuka. Selain seragam, pekerja juga membuat tas sekolah. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>UNTUK MBR: Pekerja Koperasi Surya Niaga Gemilang sedang membuat lubang kancing pada seragam pramuka. Selain seragam, pekerja juga membuat tas sekolah. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Wakil rakyat tidak ingin pengadaan seragam siswa baru dilakukan berlarut-larut. DPRD pun memberi batasan waktu pengadaan. Sampai Agustus ini, semua siswa diharapkan sudah bisa mengenakan seragam sekolah masing-masing. Baik siswa kelas I SD maupun siswa kelas VII SMP.  Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah meminta dinas pendidikan (dispendik) mempercepat pengadaan. Yaitu, mempercepat pencairan bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) ke sekolah-sekolah. Dengan begitu, satuan pendidikan bisa langsung memesan seragam melalui aplikasi SIPLah.  ”Timeline jangan lama-lama. Agustus ini harus selesai. Masak seragam siswa warna-warni,” kata Khusnul.  Jika terlalu lama tidak mengenakan seragam formal, dikhawatirkan psikologis anak didik bisa terdampak. Jangan sampai semangat belajar anak-anak berkurang sehingga harus didukung perlengkapan sekolah yang memadai. ”Apalagi, siswa baru kan semangat-semangatnya sekolah,” ujarnya.  Khusnul meminta bopda triwulan ketiga mulai dicairkan pada pekan pertama sampai pekan kedua Agustus ini. Dengan demikian, sekolah-sekolah bisa langsung memesan seragam. Namun, pihaknya juga mengingatkan ketersediaan seragam.  Jangan sampai, ketika sekolah memesan seragam secara bersamaan, akan terjadi kekosongan stok seragam yang dibutuhkan sekolah. ”Jangan sampai begini. Ketika sekolah pesan, ternyata stok tidak mencukupi,” tegasnya.  Anggota Komisi D DPRD Badru Tamam akan terus memantau ketersediaan barang yang disiapkan UMKM. Pada pertengahan Agustus nanti, pihaknya kembali memanggil dinkopdag. Tujuannya, memastikan ketersediaan barang di aplikasi SIPLah. ”Yang terpenting, sekarang bopda cair dulu. Setelah itu, sekolah kan akan pesan,” jelasnya.  Pihaknya juga meminta dinkopdag menyiapkan data terkait dengan ketersediaan seragam di setiap UMKM. Dengan begitu, sekolah bisa mengetahui persediaan barang di setiap UMKM. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah.  Termasuk ukuran seragam yang dimiliki dan diproduksi UMKM. ”Jangan sampai sekolah bingung karena stok barang di UMKM itu kosong,” ujar politikus PKB tersebut.  Kepala Dinkopdag Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos siap melakukan kontrol ke setiap UMKM yang masuk ke aplikasi SIPLah. Jumlahnya mencapai 21 UMKM. ”Kami juga lakukan quality control,” katanya.  Termasuk memastikan spesifikasinya. Misalnya, ukuran setiap stok produksi yang dimiliki UMKM. Terutama seragam dengan ukuran besar seperti L, XL, dan XXL. ”Seharusnya ukuran tersedia dengan lengkap,” tuturnya.  Hanya, kata dia, yang menjadi kekhawatiran adalah ketersediaan sepatu. Saat ini produksi sepatu oleh UMKM bisa dibilang belum berjalan. Sebab, banyak tenaga yang resign. Dinkopdag pun akan menggandeng disnaker untuk mempersiapkan tenaga kerja dalam memproduksi sepatu siswa.  JALAN PANJANG PENGADAAN SERAGAM SISWA MBR  - Dewan meminta pengadaan seragam tuntas pada Agustus.  - Jumlah penerima mencapai 18.477 siswa. Terdiri atas siswa SD dan SMP.  - Total anggaran pengadaan seragam Rp 50 miliar.  - Alokasi anggaran Rp 1.161.000 per siswa.  - Siswa non-MBR mulai memesan seragam secara mandiri.  Sumber: Reportase Jawa Pos

Pengadaan Seragam Sekolah di Surabaya Tuntas Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/MBR-seraga.jpg" alt="DENGAR PENDAPAT: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos saat rapat di Komisi DPRD Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DENGAR PENDAPAT: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos saat rapat di Komisi DPRD Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sampai kapan siswa menunggu pembagian seragam baru? Itu menjadi pertanyaan besar dalam hearing yang berlangsung di ruang Komisi D DPRD Surabaya kemarin (28/7). Dinas pendidikan (dispendik) dan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan (dinkopdag) yang hadir dalam rapat itu dicecar habis-habisan oleh para wakil rakyat.  Anggota dewan dibikin geregetan karena sampai sekarang belum ada tanda-tanda pembagian seragam. Khususnya kepada siswa dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Padahal, kegiatan belajar-mengajar tahun ajaran 2022–2023 aktif sejak 18 Juli lalu. ’’Wis wayahe sekolah, tapi siswa belum pakai seragam. Ini persoalan serius,’’ kata Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah.  Dia menyampaikan, ribuan siswa kelas I SD dan kelas VII SMP sedang menunggu pembagian baju seragam. Juga perlengkapan sekolah lain seperti sepatu dan tas. ’’Tapi, yang paling urgen sekarang seragam.  Ini sampai kapan akan dibagikan,’’ tegas Khusnul.  Wakil Ketua Komisi D Ajeng Wirawati mengatakan, pihaknya sudah mewanti-wanti jangan sampai pengadaan seragam terlambat. Dewan sering mengingatkan dispendik dan dinkopdag bahwa setelah PPDB, yang harus menjadi fokus perhatian adalah pengadaan seragam. ’’Setelah PPDB, seharusnya pengadaan seragam jadi perhatian utama,’’ papar Ajeng.  Padahal, anggaran pengadaan seragam disiapkan sejak APBD 2022 disahkan. Nilainya Rp 50 miliar. Itu digunakan untuk meng-cover ribuan siswa MBR. Data dispendik kemarin menyebutkan, total ada 18.477 siswa baru dari kalangan MBR. Tersebar di sekolah negeri dan swasta. Terdiri atas 9.755 anak jenjang SD dan 8.722 siswa tingkat SMP. ’’Ini menimbulkan keluh kesah orang tua,’’ ujar Ajeng.  Anggota Komisi D Herlina Harsono merasa prihatin karena siswa baru belum mengenakan seragam resmi sekolah masing-masing. Padahal, belajar-mengajar sudah aktif. Kondisi itu bisa berdampak pada semangat belajar siswa. ’’Seragam sangat ditunggu-tunggu,’’ kata Herlina.  Politikus Demokrat itu pun mempertanyakan kesiapan dinkopdag. Sebab, instansi itulah yang mengoordinasi pengadaan seragam melalui UMKM di aplikasi SIPLAh. Herlina pun meminta dinkopdag membeberkan data terkait kesediaan seragam.  Kepala Dinkopdag Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos mengklaim, pihaknya sudah bekerja maksimal dalam pengadaan seragam. Dia menyampaikan, UMKM sudah memproduksi 50 ribu seragam. Itu terdiri atas SD dan SMP. Namun, sebanyak 19 ribu sudah dibeli. Itu diperuntukkan siswa lama dari kalangan MBR. ’’Artinya, kan masih ada 31 ribu. UMKM juga terus produksi,’’ kata Yos.  Dinkopdag pun tidak ingin disalahkan atas keterlambatan pemesanan seragam. Menurut Yos, kondisi itu kembali ke sekolah masing-masing. Sebab, yang memesan adalah pihak sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dia juga meminta sekolah untuk kreatif karena banyak pilihan.  Dia menyatakan, ada 21 UMKM Surabaya yang berjualan di aplikasi SIPLah. Masing-masing menyiapkan seragam sesuai dengan spesifikasi yang berbeda-beda.  ’’Misalnya, kalau satu UMKM ada ukuran seragam yang tidak sesuai, kan bisa pesan di UMKM lain,’’ tandas Yos.  Kabid Pendidikan Sekolah Dasar Dispendik Surabaya Munaiyyah mengatakan, lembaga mulai melakukan pengadaan seragam. Beberapa sekolah sudah membelanjakan anggaran untuk siswa MBR yang baru masuk kelas I SD. Proses itu dilakukan secara bertahap. ’’Beberapa sekolah sudah belanja seragam. Tapi, kami belum mendapat laporan MKKS karena belum lengkap,’’ kata Munaiyyah.  Kabid Sekolah Menengah (Sekmen) Dispendik Tri Endang Kustiya menambahkan, ada beberapa kendala bagi sekolah untuk memesan seragam. Salah satunya, tidak semua penyedia barang menyiapkan seragam ukuran besar. Khususnya tipe L, XL, dan XXL. ’’Jadi, pemesanan tidak merata karena ukuran badan siswa berbeda-beda,’’ ujar Endang.  BELI SERAGAM KOK MAKIN RIBET?  - Setiap UMKM punya kualitas yang berbeda-beda. Bergantung harga.  - Tidak semua UMKM menyediakan ukuran seragam besar. Tipe L, XL, dan XXL.  - Belum semua penyedia terintegrasi dengan pajak sehingga menyulitkan sekolah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dana.  - Sekolah sulit memilih UMKM asal Surabaya.  Jumlah Siswa MBR:  - SD/MI 9.755 siswa  - MTs 38 siswa  - SMP swasta 1.063 siswa  - SMP negeri 7.621 siswa  Sumber: Reportase Jawa Pos

18.477 Siswa MBR di Surabaya Tunggu Seragam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/antri-migor-1.jpg" alt="TUNGGU GILIRAN; Para pedagang mengantre untuk mendapatkan pasokan minyak goreng curah dari Kemendag. Masing-masing pedagang mendapatkan jatah 100 liter migor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TUNGGU GILIRAN; Para pedagang mengantre untuk mendapatkan pasokan minyak goreng curah dari Kemendag. Masing-masing pedagang mendapatkan jatah 100 liter migor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ratusan jeriken berjejer di depan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pasar-wonokromo/">Pasar Wonokromo</a> Jumat (25/3). Wadah itu milik para pedagang yang sedang mengantre minyak goreng (migor) <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng-curah/">curah</a>. Mereka menunggu giliran pengisian berdasar nomor antrean yang tertera dalam kupon.  Akbar Dwi, salah seorang pedagang, tampak semringah begitu nomor antreannya disebut. Dia langsung maju menuju keran minyak yang dialirkan dari truk tangki. Truk itu berisi 6 ribu liter migor curah. Dia mendapat 102 liter migor yang dimasukkan dalam enam jeriken. Masing-masing berbobot 17 liter. ”Saya sudah nunggu sejak pukul 90.00,’’ kata Akbar.  Hingga pukul 16.00 kemarin puluhan orang masih antre. Menunggu giliran mengisi jeriken dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a>. Semuanya adalah pedagang yang berjualan di <a href="https://www.jawapos.com/tag/pasar-wonokromo/">Pasar Wonokromo</a>.  Kepala Cabang PD Pasar Surya Surabaya Selatan M. Masrur menyampaikan, kemarin pihaknya mendapat distribusi migor. Jumlahnya 6 ton. Yang bisa membeli hanya pedagang Pasar Wonokromo yang khusus berjualan minyak goreng. ”Kita data ada 37 pedagang. Ini yang dapat bagian hari ini,’’ jelas Masrur.  Setiap pedagang diberi jatah agar merata. Maksimal mendapat 100 liter. Pedagang membeli Rp 14.500 per liter kepada distributor. Itu sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Nah, migor tersebut akan langsung dijual kepada konsumen atau masyarakat. Harganya tidak boleh terlalu tinggi. Oleh PD Pasar sudah ditetapkan harga maksimal Rp 16 ribu.  ”Pedagang bisa mengambil keuntungan. Tapi, tidak boleh menjual melebihi harga yang sudah ditetapkan (Rp 16 ribu per liter, Red),’’ tegas Masrur.  Menurut dia, pasokan migor kurang banyak. Sebab, pedagang di pasar lainnya juga masih menunggu distribusi. Sejauh ini migor curah di beberapa pasar masih mengalami kelangkaan. Jika ada, harganya pun lebih dari Rp 16 ribu per liter. Harganya masih di atas HET. Sebab, pedagang membeli dari pihak ketiga. Bukan dari distributor secara langsung. ’’Tentu kita butuh lebih banyak lagi,’’ tutur Masrur.  Kota Surabaya termasuk menjadi prioritas untuk menyalurkan migor dari Kemendag. Sejauh ini Surabaya sudah digelontor sedikitnya 128,6 ton migor. Pengiriman dilakukan sejak akhir Februari lalu. <a href="https://www.jawapos.com/tag/dinas-koperasi-dan-ukm-surabaya/">Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan</a> (<a href="https://www.jawapos.com/tag/dinkopdag-surabaya/">Dinkopdag</a>) Surabaya memantau langsung proses distribusi itu.  ”Sasarannya langsung ke para pedagang pasar untuk memutus rantai distribusi,’’ kata Kabid Distribusi Perdagangan Dinkopdag Devie Afrianto.  Menurut Devie, pihaknya masih membutuhkan lebih banyak migor lagi. Menjelang <a href="https://www.jawapos.com/tag/ramadan/">Ramadan</a>, dinkopdag kembali meminta suplai minyak goreng curah ke pusat. Pihaknya sudah mengajukan ke Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sebab, biasanya permintaan komoditas itu semakin meningkat.  ”Kami sudah koordinasikan dengan Kemendag untuk dapat alokasi pendistribusian. Tentu disesuaikan dengan slot dari pusat,’’ jelasnya.  Devie optimistis Kemendag akan menjamin ketersediaan pasokan migor di Kota Surabaya. Dengan demikian, distribusi akan dilakukan secara berkala. Jika pasokan habis, dinkopdag berharap segera mendapat tambahan suplai migor. ”Kemendag janjikan berapa pun kebutuhan <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a> akan disuplai,’’ paparnya. <div class="box-header bg-blue-active"> <h3>HET Migor Hanya untuk Masyarakat Miskin</h3> </div> <div class="box-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6">  Tata kelola dan distribusi <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a> masih menimbulkan persoalan. Sejumlah hal perlu dibenahi pemerintah. Berikut wawancara Jawa Pos dengan pengamat ekonomi <a href="https://www.jawapos.com/tag/unair-surabaya/">Universitas Airlangga</a> (Unair) <a href="https://www.jawapos.com/tag/gigih-prihantono/">Gigih Prihantono</a>.  Indonesia kaya dengan CPO. Tapi, mengapa terjadi kelangkaan migor?  Sebetulnya, ketersediaan stok tidak ada masalah. Perusahaan produsen migor masih terus melakukan produksi. Terbukti ketika kebijakan HET (harga eceran tertinggi, Red) dicabut, muncul banyak stok di pasar.  Artinya, pengusaha tidak mau melepas barang berdasar HET. Yaitu, di harga Rp 14 ribu. Sesimpel itu. Sebab, kalau menjual Rp 14 ribu, saya kira tidak akan untung. Itu harus dilihat dari ongkos produksi juga. Termasuk harga bahan baku. Ketika produsen telanjur membeli CPO dengan harga tinggi, seharusnya bisa ditutup dengan harga jual sesuai mekanisme pasar.  Jadi, kelangkaan terjadi karena HET?  Sebetulnya, produsen tetap berproduksi. Tapi, ada proses distribusi yang tidak lancar. Atau bahkan distop sementara. Ini hanya persoalan bisnis. HET juga bisa menurunkan inovasi hasil produksi. Kalau mematok harga Rp 14 ribu, akan sulit bagi produsen melakukan inovasi. Kebutuhan bahan baku juga tinggi.  Lalu, apa solusinya?  Kalau mau melakukan intervensi, pemerintah tinggal memberikan bantuan migor kepada masyarakat miskin. Selesai. Ketika HET Rp 14 ribu, sebenarnya yang diuntungkan bukan masyarakat miskin. Tapi, yang diuntungkan orang kaya. Sebelumnya, orang kaya biasa membeli migor dengan harga Rp 40 ribu sampai Rp 50 ribu. Tapi, dengan HET Rp 14 ribu, mereka menjadi sangat diuntungkan.  Apakah perlu dilakukan pengaturan HET?  Kalau pemerintah ingin mengajukan HET, seharusnya berlaku khusus untuk warga miskin. Tetapkan syaratnya. Misalnya, yang bisa membeli sesuai HET hanya warga pemegang kartu Indonesia sehat (KIS). Ketika bisa menunjukkan KIS, dia boleh membeli migor sesuai HET. Itu baru make sense (masuk akal, Red). Dengan begitu, pelaku usaha bisa mengukur kemampuan untuk menjual barang sesuai HET Rp 14 ribu per liter. Misalnya, jumlahnya mencapai 10 persen dari pangsa pasar, itu masih bisa diterima.  Bagaimana soal isu permainan mafia di balik kelangkaan migor?  Sebetulnya, bukan mafia. Tapi, lebih tepat kartel. Mungkin di antara produsen ini terjadi komunikasi. Tapi, masing-masing kan punya strategi penjualan. Nah, ketika barang tidak dilepas ke pasar tanpa melalui kesepakatan bersama, menurut saya, ini tidak melanggar undang-undang. Bukan suatu pelanggaran. Karena ini hitung-hitungan bisnis.  </div> </div> </div> CEGAH KELANGKAAN MIGOR MENJELANG RAMADAN  23–26 Februari  - Digelontor 46,1ton  - Sasaran delapan pasar tradisional  1-5 Maret  - Digelontor 64,5 ton  - Sasaran sembilan pasar  8 Maret  - Digelontor 12 ton  - Sasaran dua pasar tradisional  25 Maret  - Digelontor 6 ton  - Sasaran Pasar Wonokromo  Keterangan:  - Total 128,6 ton migor sudah digelontor selama Februari–Maret 2022.  Sumber: Reportase Jawa Pos

Butuh Banyak Pasokan Minyak Goreng untuk Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dinkopdag Surabaya

Berita Terkini