<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/rzf3ayzCrskeP29x13zatUER04vw6Gc3q56mVoVP-2717270175.jpg" alt="Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya Febrina Kusumawati. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya Febrina Kusumawati. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Presiden Prabowo resmi meluncurkan 80.081 Koperasi Merah Putih se-Indonesia secara serentak, Senin (21/7). Ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendorong ekonomi rakyat. Di Kota Surabaya, ada 153 Koperasi Kelurahan Merah Putih, yang kelembagaannya telah tercatat di Kementerian Hukum (Kemenkum). Namun, baru 3 koperasi yang beroperasi mulai Senin (21/7). Pemkot Surabaya menargetkan seluruh koperasi Merah Putih beroperasi pada September 2025. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati. "Kalau targetnya pusat itu Oktober sudah jalan semua. Targetnya provinsi akhir September. Targetnya kita di pertengahan September harus berjalan semua," tutur Febri. &nbsp; Seperti arahan Presiden Prabowo, lanjut Febri, keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada kemitraan strategis, termasuk dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Febri menyadari bahwa pendekatan dengan masing-masing BUMN memerlukan strategi komunikasi yang berbeda. Selain BUMN, potensi kolaborasi dengan lembaga seperti Samsat juga terbuka lebar. "Mungkin bisa saja Pajak Kendaraan Bermotor, opsen-opsen itu juga bisa kita ambil sebagai bagian dari kinerja koperasi," imbuh eks Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya tersebut. Pemkot Surabaya berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, yang mampu membuka lapangan kerja langsung bagi warga di tingkat kelurahan secara berkelanjutan. &ldquo;Kalau koperasi itu sudah bisa meng-create di level kelurahan, pasti kan dia butuh apa? Misal butuh kurir, butuh packaging, butuh tenaga admin. Kalau sudah berjalan, misalnya satu bulan, itu pasti butuh (tenaga kerja)," seru Febri. Dia mengingatkan agar Koperasi Merah Putih tidak sepenuhnya bergantung pada modal sebelum memulai. Sebab dari pengamatannya, koperasi berdiri tanpa sokongan akses permodalan yang kuat. "Nunggu modalnya bukan berarti nggak bergerak, tetap harus digerakkan. Kalau nunggu utang bank, baru berjalan itu nggak bisa. Makanya negara, termasuk pemerintah kabupaten/kota harus hadir," tukas Febrina Kusumawati.

Koperasi Merah Putih diluncurkan di Surabaya, Pemkot targetkan seluruh koperasi beroperasi pada September 2025

Dukung Ekonomi Rakyat, Surabaya Targetkan 153 Koperasi Merah Putih Beroperasi September 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/20250214_141209-2043650357.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menemui belasa pelaku UMKM di Sememi, Benowo, yang menjadi korban penipuan. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menemui belasa pelaku UMKM di Sememi, Benowo, yang menjadi korban penipuan. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Keberadaan pelaku yang menipu belasan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya hingga kini masih belum diketahui batang hidungnya. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya Dewi Soeriyawati mengatakan pihak kepolisian masih mencari pelaku penipuan bernama Bramasta Afrizal Riyadi (BAR). &rdquo;Informasi dari kepolisian, terduga pelaku (dinyatakan sebagai) buron, melarikan diri dan masih dicari jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya,&rdquo; tutur Dewi, Senin (24/2). Kepada belasan pelaku UMKM yang menjadi korban penipuan, Dinkopdag Surabaya memberikan fasilitas untuk memulihkan nama mereka di BI checking, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). &rdquo;Kalau ada UMKM mengalami kasus serupa di wilayah lain, bisa disampaikan ke Dinkopdag biar kita fasilitasi (pemulihan) BI checking ke OJK. Mohon berhati-hati terhadap segala jenis penipuan berkedok pinjaman UMKM,&rdquo; imbuh Dewi Soeriyawati. Selain pinjaman bodong, Dewi juga mengatakan, pelaku kerap menipu UMKM dengan pesanan fiktif. Dia berharap para pelaku UMKM bisa melakukan konfirmasi ke Dinkopdag, apabila merasa ragu dan janggal. Sebelumnya, kasus penipuan yang menimpa belasan pelaku UMKM di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya, sempat membuat geger masyarakat. Kasus ini bermula dari sosialisasi program pinjaman yang diadakan pada 31 Oktober 2024 di Kantor Kelurahan Sememi. Kegiatan diinisiasi Bramasta Afrizal Riyadi (BAR), yang mengaku sebagai pegawai Pemkot Surabaya. Pelaku berhasil mengelabui korban dengan iming-iming pinjaman modal UMKM dengan bunga 0 persen. Alih-alih mendapat pinjaman, pelaku malah mendaftarkan identitas korban untuk mendapatkan pinjaman online (pinjol). Bahkan dari penuturan salah satu korban, pelaku mengambil alih ponsel mereka untuk verifikasi KTP dan wajah. Korban baru sadar telah ditipu setelah pinjaman yang dijanjikan tak kunjung diterima. Kerugian korban ditaksir Rp 210 juta.

pelaku penipuan belasan pelaku UMKM di Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya, hingga kini masih belum diketahui batang hidungnya

Pelaku Penipuan UMKM di Surabaya Masih Diburu Polisi, Dinkopdag Beri Dukungan kepada Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/WhatsApp-Image-2023-09-21-at-092138-541484011.jpg" alt="Ilustrasi Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya akan melakukan revitalisasi atau peremajaan secara bertahap terhadap Sentra Wisata Kuliner (SWK) tahun depan. Kepala Dinkopdag Surabaya Dewi Soeriyawati mengatakan, Surabaya memiliki 49 SWK yang tersebar di Surabaya. &rdquo;Untuk tahun ini, kami melakukan pendataan terus pelatihan kepada para pedagang SWK. Istilahnya dirapikan dulu perlahan, lalu observasi juga bagaimana kondisi SWK yang sudah ada,&rdquo; terang Dewi saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (27/12) sore. Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya itu menyampaikan, selama 2023, pihaknya juga melakukan pelatihan kepada para pedagang SWK. Salah satunya latihan masak bareng chef. &rdquo;Tujuannya untuk meningkatkan kualitas produk makanan yang dijual pedagang SWK di Surabaya ini,&rdquo; imbuh Dewi. Penataan SWK, lanjut Dewi, akan dimaksimalkan sepanjang 2024. Misalnya, bagaimana view dari SWK. Apakah view yang sudah ada telah cocok atau perlu dilakukan perubahan. Termasuk, terkait kondisi pedagang. &rdquo;Apabila pendapatan dari pedagang SWK sudah dinilai bagus, akan dibuat sistem bergantian dengan pedagang kaki lima lainnya. Kami akan melihat bagaimana performa dari pedagang, kami juga memasukkan kelompok keluarga miskin di SWK supaya ekonomi di dalamnya lebih kuat,&rdquo; papar Dewi Soeriyawati.

Dinkopdag Surabaya akan melakukan revitalisasi atau peremajaan secara bertahap terhadap Sentra Wisata Kuliner (SWK) tahun depan

Tahun Depan, Pemkot Surabaya Bakal Lakukan Revitalisasi Sentra Wisata Kuliner Secara Bertahap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/WhatsApp-Image-2023-10-27-at-135502-4360117.jpg" alt="Pemkot Surabaya promosikan batik Surabaya melalui event dan pameran." width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya promosikan batik Surabaya melalui event dan pameran.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya terus mendongkrak dan mempromosikan produk-produk UMKM Kota Pahlawan. Salah satu di antara produk UMKM tersebut adalah batik Surabaya. Kepala Dinkopdag Surabaya Dewi Soeriyawati menyebutkan, saat ini persebaran batik Surabaya sudah ada di semua wilayah Kota Pahlawan. &rdquo;Bahkan kita juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan untuk batik Surabaya ini,&rdquo; kata Dewi Soeriyawati. Menurut dia, batik Surabaya memiliki peminat yang sangat tinggi. Hal itu terbukti dengan pemesanan batik Surabaya yang sampai harus dibatasi. &rdquo;Pemesanan sampai dibatasi, karena banyak juga batik Surabaya yang dibeli untuk oleh-oleh,&rdquo; ujar Dewi. Selain produk makanan, Dewi mengungkapkan, wisatawan yang berkunjung ke Surabaya juga sering kali memesan batik Surabaya di Sentra Kriya Gallery (SKG). Wisatawan membeli batik Surabaya sebagai oleh-oleh. &rdquo;Beberapa kali di SKG itu mereka pesan untuk oleh-oleh. Jadi selain makanan, batik itu juga sering dibeli, bahkan hotel-hotel pun juga pesan di SKG,&rdquo; ungkap Dewi. Setidaknya terdapat enam motif batik Surabaya yang telah dipatenkan. Keenam motif batik itu adalah Batik Remo Suroboyoan, Batik Sparkling, Batik Abhi Boyo, Batik Gembili Wonokromo, Batik Kembang Bungur, dan Batik Kintir-kintiran. Nah, salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk mempromosikan batik adalah melalui event dan pameran. Yang terbaru, pemkot bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) menggandeng desainer Gita Orlin membawa batik Surabaya ke ajang Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF). Gelaran fashion show skala internasional tersebut, berlangsung selama lima hari pada 25 - 29 Oktober di Jakarta Convention Center (JCC). Dewi menyatakan, gelaran IN2MF menjadi ajang untuk memperkenalkan batik Surabaya di kancah nasional maupun internasional. Melalui ajang tersebut, diharapkan UMKM khususnya batik Surabaya bisa lebih naik kelas. &rdquo;Event ini menjadi kesempatan untuk UMKM kita naik kelas. Jadi untuk memperkenalkan batik Surabaya di kancah nasional dan internasional,&rdquo; ucap Dewi.

Dinkopdag Surabaya terus mendongkrak dan mempromosikan produk-produk UMKM Kota Pahlawan. Salah satunya batik khas Surabaya

Batik Surabaya Banjir Peminat, Kenali Motifnya Siapa Tahu Kepincut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/operasi-pasar-beras2-4073626418.jpg" alt="Pemkot Surabaya menggelar operasi pasar di sejumlah pasar utama Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya menggelar operasi pasar di sejumlah pasar utama Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya memastikan stok dan harga beras di pasar masih terkendali. Kepala DKPP Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, berdasar hasil pemantauan di pasar-pasar Surabaya, harga beras sudah terkendali dan aman. Sehingga masyarakat tidak perlu panik dengan pembelian yang berlebihan. &rdquo;Kebutuhan 1 bulan di Kota Surabaya sebanyak 15.775 ton dan saat ini tersedia 31.696 ton. Stok persediaan beras di Kota Surabaya sangat aman,&rdquo; ujar Antiek Sugiharti seperti dilansir dari Antara. &rdquo;Sedangkan harga rata-rata dari survei petugas pasar di lapangan menunjukkan bahwa harga rata-rata beras di Surabaya per hari Rabu (4/10) masih aman dan stabil. Untuk harga rata-rata beras premium Rp 13.333 dan medium Bulog Rp 10.900,&rdquo; tambah dia. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya Dewi Soeriyawati menjelaskan, terus melakukan langkah antisipasi terhadap kenaikan harga komoditas beras. Salah satunya dengan pendistribusian beras Bulog kepada pedagang di pasar-pasar utama Kota Surabaya. &rdquo;Pemkot secara kontinu melakukan SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan) komoditas beras kepada pedagang-pedagang di pasar-pasar Kota Surabaya sebanyak 52 ton per minggu. Kami juga gelar Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan dengan menyediakan minimal 8 ton dalam 1 lokasi/1 kali pelaksanaan,&rdquo; terang Dewi Soeriyawati. Dewi berharap agar warga tidak khawatir karena ketersediaan masih sangat cukup. Dengan digelontorkannya beras ke para pedagang, diharapkan tidak ada kenaikan harga terlalu tinggi. Sebab, harga tersebut sudah disampaikan ke seluruh pedagang yang dipasok. &rdquo;PD Pasar Surya dan pengelola pasar juga akan melakukan monitoring ke stan-stan yang mendapatkan dropping beras SPHP,&rdquo; tutur Dewi Soeriyawati. Dewi menambahkan, secara umum harga komoditas pangan di Kota Pahlawan terpantau masih di bawah harga rata-rata. Pemkot Surabaya melakukan pengendalian harga dengan memberikan informasi terkait perkembangan harga dari pemantauan harga komoditas di banyak pasar melalui televisi yang dipasang seperti di Pasar Wonokromo, Tambahrejo, Pucang Anom, Genteng Baru, dan Pabean. Menurut dia, dengan memberikan informasi tentang harga bahan pokok setiap hari di pasar, warga bisa mengetahui harga wajar pada hari itu dan para pedagang tergerak untuk tidak menjual dengan harga terlalu tinggi. &rdquo;Pemasangan running text harga melalui televisi di pasar cukup efektif supaya harga komoditas tidak dipermainkan pedagang,&rdquo; kata Dewi Soeriyawati.

DKPP Surabaya menyatakan, harga beras terkendali dan stok beras di pasar-pasar aman. Warga tak perlu panik dengan pembelian yang berlebihan

DKPP Pastikan Stok dan Harga Beras di Surabaya Terkendali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/penataan-sentra-PKL-3192834849.jpg" alt="Pemkot Surabaya menata kawasan sentra pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Srikana Kota Surabaya beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya menata kawasan sentra pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Srikana Kota Surabaya beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Srikana, Kota Pahlawan, Jawa Timur. Kepala Bidang Distribusi Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya Devie Afrianto mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan upaya untuk percepatan penataan agar PKL bisa berjualan. &rdquo;Target kami sudah terpaving karena konsepnya nanti terbuka. Dimana nanti penataan selesai dilanjutkan dengan mendatangkan booth berupa kontainer-kontainer,&rdquo; kata Devie seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, untuk jumlah pedagang yang sudah terdata sekitar 25 pedagang yang terdiri atas warga lokal. &rdquo;Ini tujuan kami untuk menata dan mengubah stigma PKL menjadi pengusaha makanan dengan menata dan memberikan fasilitas yang memadai,&rdquo; ujar Devie Afrianto. Namun&nbsp;Devie belum bisa memastikan konsep sentra wisata kuliner (SWK) atau program padat karya yang akan digunakan untuk pengelolaan para pedagang di Srikana tersebut. &rdquo;Yang pasti para pedagang ini bisa kembali berjualan, itu target utama,&rdquo; ucap Devie Afrianto. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno mengatakan, sebelumnya keresahan para PKL yang khawatir tidak bisa berjualan bisa diakomodir Dinkopdag Surabaya. &rdquo;Yang utama mereka bisa kembali berjualan, apalagi di saat Ramadan nanti. Jadi ini sudah kami komunikasikan dengan pemkot untuk PKL bisa beraktivitas untuk berdagang kembali,&rdquo; kata Anas. Namun, lanjut Anas, aktivitas PKL nanti masih bersifat sementara, lantaran kawasan Jalan Srikana tengah ditata Pemkot Surabaya untuk dijadikan sebagai pilot project konsep baru yang tengah digagas pemkot. &rdquo;Pemkot tengah menyiapkan konsep baru untuk di buat semacam SWK yang lebih tertata di kawasan Srikana ini,&rdquo; terang Anas. Pihaknya mengharapkan kesadaran dari para PKL untuk menunggu proses pembersihan lahan yang akan dijadikan tempat berjualan.

Pemkot Surabaya mempercepat penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Srikana agar pedagang bisa segera berjualan

Pemkot Surabaya Percepat Penataan PKL di Kawasan Srikana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-14-at-18.09.27.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Agoeng Prasodjo. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Agoeng Prasodjo. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hingga kini, pejabat dari empat organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Surabaya kosong. Para nakhoda itu diputar tugas ke OPD lain.  OPD tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), BPBD Surabaya, Dinas Koperasi dan Perdagangan (Dinkopdag), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).  Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya Agoeng Prasodjo mengatakan, seharusnya, di dalam tubuh organisasi yang sehat tidak ada pelaksana tugas (Plt). Saat ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tengah berupaya melakukan regenerasi di semua lini organisasi pemkot.  ”Saya juga melihat jika wali kota mulai memberikan kesempatan kepada orang-orang yang lebih muda untuk berkarya di beberapa OPD. Saya mendukung langkah itu,” terang Agoeng Prasodjo, politikus Golkar itu ketika ditemui di DPRD Surabaya.  Kendati demikian, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya itu berharap agar kekosongan kursi pimpinan di OPD tidak berlangsung lama juga. ”Saya dorong segera ada hasil seleksinya,” tambah Agoeng Prasodjo.  Terpisah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan, pendaftaran untuk menjadi kepala di empat OPD tersebut telah dibuka. Dia menargetkan bulan depan hasil dari seleksi bisa tuntas.  ”Saya buka kesempatan seluas-luasnya untuk siapapun. Berkarya dan bekerja bersama-sama,” ungkap Eri.

Empat Kursi Kepala OPD Pemkot Surabaya Kosong, Begini Komentar DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/operasi-pasar-minyakita.jpg" alt="Operasi pasar minyak goreng dan bahan pokok Dinkopdag Kota Surabaya di salah satu pasar tradisional di Kota Surabaya, Sabtu (11/2). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Operasi pasar minyak goreng dan bahan pokok Dinkopdag Kota Surabaya di salah satu pasar tradisional di Kota Surabaya, Sabtu (11/2). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya menggelar operasi pasar minyak goreng di delapan pasar tradisional. Itu dilakukan guna menstabilkan harga minyak goreng yang tengah naik di pasaran.  Kepala Bidang Distribusi Perdagangan Dinkopdag Kota Surabaya Devie Afrianto mengatakan, dalam operasi pasar kali ini, pihaknya menggelontorkan 23.904 liter Minyakita kepada para pedagang eceran.  ”Khusus bahan kebutuhan pokok minyak goreng, masyarakat tidak boleh membeli langsung dari distributor. Ini supaya bisa mengendalikan harga,” kata Devie Afrianto seperti dilansir dari Antara.  Devie menjelaskan, harga jual minyak goreng kepada masyarakat wajib menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET), maksimal Rp 14.000 per liter. Sedangkan, dari distributor ke pedagang, dijual Rp 12.600 ribu per liter.  ”Kalau untuk kemasan seperti Minyakita, itu dijual ke masyarakat tidak boleh lebih dari Rp 14.000, wajib sesuai HET. Kecuali, minyak goreng merek kemasan lain, misal yang premium. Kalau Minyakita dijual di atas HET, ya dilaporkan,” ujar Devie Afrianto.  Operasi pasar minyak goreng digelar di delapan pasar tradisional di antaranya Pasar Wonokromo, Pasar Tambak Rejo, Pasar Pucang, dan Pasar Genteng Baru, serta Balongsari dan Pabean.  Tidak hanya digelar pada Sabtu (11/2), operasi pasar minyak goreng juga akan diadakan kembali pada 16 dan 24 Februari. Hal itu untuk mengantisipasi kenaikan harga menjelang Ramadan.  Devie menambahkan, operasi pasar minyak goreng kali ini menarik animo para pedagang. Selain murah, pedagang juga tidak perlu repot untuk kulakan minyak goreng ke distributor.  ”Jadi, kami drop langsung ke tempat (pasar), sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk jasa angkut,” terang Devie Afrianto.  Menurut dia, dalam operasi pasar tersebut, Dinkopdag berkolaborasi dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya. Sebelum menggelar operasi pasar minyak goreng, PD Pasar Surya melakukan pendataan kepada pedagang pasar tradisional, bahan pokok apa saja yang dibutuhkan.  Devie berharap dengan adanya operasi pasar, tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan minyak goreng. Terutama menjelang Ramadan pada Maret.  ”Oleh karena itu, pemkot akan kembali melaksanakan operasi pasar minyak goreng di pasar-pasar tradisional pada 16 dan 24 Februari, dengan total alokasi sebanyak 79.200 liter atau 6.600 karton,” ucap Devie Afrianto.

Dipkondag Surabaya Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng di Delapan Lokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-04-at-19.00.03.jpg" alt="Warga antusias dengan pasar murah oleh Pemkot Surabaya. Pemkot Surabaya untuk JawaPos " width="100%">
<figcaption>Warga antusias dengan pasar murah oleh Pemkot Surabaya. Pemkot Surabaya untuk JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos mengungkapkan, beberapa hari ini, harga beras mengalami kenaikan. Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Surabaya menggelar operasi pasar.  ”Khususnya untuk bahan pokok beras. Hari ini (4/2), operasi pasar ada di empat lokasi, yakni Pasar Tambah Rejo, Pasar Pucang, Pasar Wonokromo dan Pasar Genteng,” kata Yos.  Selain digelar di pasar tradisional, Yos menyebut, pada 4 Februari, operasi pasar juga berlangsung di tiga wilayah kecamatan. Yakni, di wilayah Kecamatan Tandes, Sawahan, dan Pabean Cantian. Kemudian pada 5 Februari, operasi pasar digelar di Pasar Soponyono, Pasar Kembang, Pasar Pegirian, Pasar Sememi Baru, dan Pasar Kutisari.  ”Harga beras (yang disediakan) sekitar Rp 43 ribu-Rp 46 ribu per 5 kilogram. Pelaksanaannya hari ini dan besok (5/2). Untuk berikutnya, Senin kita masih menunggu stok dari teman-teman Bulog,” ungkap Yos.  Tak hanya itu, Yos mengungkapkan, pemkot juga rutin menggelar operasi pasar untuk komoditas bahan pokok yang lain. Namun, jumlah komoditas dan lokasinya tidak sebanyak seperti pelaksanaan operasi pasar beras murah.  ”Operasi pasar produk-produk lainnya kita jalan rutin setiap hari, hanya jumlahnya di satu atau dua kecamatan. Khusus untuk beras, dua hari ini kita gebyar di beberapa lokasi pasar dan kecamatan,” ujar Yos.  Operasi pasar kali ini dibuka secara serentak mulai pukul 07.00. Di Pasar Tambah Rejo, sebanyak 1 ton beras yang disiapkan, ludes dalam waktu 1 jam. Masing-masing warga, diperbolehkan membeli maksimal 10 kilogram.  Satu di antara warga yang membeli beras murah di operasi pasar Tambah Rejo adalah Irma Herawati. Warga Tambaksari Kota Surabaya ini mengaku terbantu dengan keberadaan operasi pasar yang digelar Pemkot Surabaya.  ”Memperingan warga. Kan harga beras mahal sekarang, ada yang Rp 13.000, ada yang Rp 12,500 per kilogram. Ini tadi kalau dihitung tidak sampai Rp 10 ribu per kilogram,” terang Irma.  Irma berharap Pemkot Surabaya agar ke depan dapat menggelar operasi pasar dengan komoditas bahan pokok yang lain. Seperti minyak goreng dan gula. ”Sangat membantu, kalau bisa gula dan minyak juga. Dimurahkan semua bahan-bahan pokoknya,” ucap Irma.

Harga Naik, Pemkot Surabaya Operasi Pasar Beras Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Yos-dinkpdag.jpg" alt="Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya mengungkap salah satu oknum aparatur sipil negara (ASN) terkait dengan dugaan terlibat mafia perizinan.  ”Kami sudah melakukan sejumlah langkah untuk ikut serta menyelidiki kasus tersebut,” kata Kepala Dinkopdag Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (13/6).  Menurut dia, kasus tersebut berawal saat Dinkopdag melakukan pembinaan atau pengawasan kepada para pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol. Dari hasil pembinaan tersebut dan setelah cek data, ternyata ada surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) dari sejumlah outlet yang tidak bisa di-scan barcode-nya.  Padahal, lanjut dia, mengurus izin melalui Surabaya Single Window (SSW) atau layanan perizinan daring terpadu satu jendela, pasti langsung keluar tautan ke SSW jika di-scan barcode-nya.  ”Setelah dicek nomor SIUP-nya, ternyata nomor itu milik outlet lain namun berbeda pada tanggal SIUP-nya. Bahkan, ada pula yang nomor SIUP-nya memang tidak ada di data kami. Dari sinilah kasus ini dimulai,” tutur Bang Yos -sapaan Fauzie Mustaqiem Yos.  Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihaknya langsung melakukan pemanggilan kepada para pelaku usaha itu untuk melakukan klarifikasi pada Maret. Saat itu, Dinkopdag juga meminta mereka untuk menuliskan kronologi kejadian sekaligus pernyataan dan sebagainya.  Begitu mendapatkan bukti lengkap, baik dari para pelaku usaha maupun dari biro jasa yang membantu pengurusan perizinan itu, kemudian memeriksa salah satu oknum ASN terkait dengan dugaan terlibat mafia perizinan itu. Saat itu, kata dia, dibuat pula berita acara pemeriksaan beserta hasil pemeriksaannya.  ”Semuanya sudah dilakukan sesuai prosedur. Pemeriksaan itu dilakukan pada 1 April,” terang Yos.  Namun, karena ancaman hukumnya cukup berat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dibentuk tim pemeriksa. Tim dibentuk oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya.  ”Tim pemeriksa pun sudah melakukan pemeriksaan sejumlah pihak, termasuk oknum ASN itu,” ujar Yos.  Berdasar hasil pemeriksaan Dinkopdag, ternyata aksinya itu dilancarkan pada akhir 2021 dan baru terkuak pada Maret 2022. Oknum ASN itu diduga terima uang puluhan juta rupiah dari 10 outlet yang jadi korban.  Modus yang dilakukan adalah dengan terlibat aktif dalam tim pembinaan para pelaku usaha. Ketika melihat ada celah bahwa pelaku usaha itu tidak bisa melengkapi perizinan, satu dua hari kemudian dia datang secara pribadi dan menjanjikan pengurusan perizinan itu. ”Tentu dengan nominal uang yang sudah disepakati,” kata Yos.  Setelah mendapatkan korban, pengurusan kelengkapan dokumen dilakukan oleh tenaga kontrak Dinas Perdagangan (Disdag) yang diajak oknum ASN itu untuk bekerja sama. Bahkan, tanda tangannya juga dipalsukan salah satu tenaga kontrak lainnya.  ”Jadi, berdasar hasil pemeriksaan, oknum ASN ini menjalankan aksinya bersama dua tenaga kontrak dan dua tenaga kontrak lagi yang tidak terlibat langsung,” tutur Yos.  Saat ini, lanjut dia, oknum ASN yang diduga menjadi mafia perizinan itu sudah dilakukan pembinaan secara internal. Dia tidak diberikan tugas yang berkaitan dengan pelayanan perizinan maupun pembinaan kepada pelaku usaha.  ”Kasus ini ternyata juga sudah diusut Kejaksaan Negeri Surabaya. Semoga ada titik temu dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua,” ucap Yos.

Dinkopdag Surabaya Ungkap Oknum ASN Diduga Terlibat Mafia Perizinan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dinkopdag

Berita Terkini