<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG_20201022_175742-1.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana. Ruth Intan Sozometa Kanafi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana. Ruth Intan Sozometa Kanafi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menyatakan, telah terjadi klaster demo di daerahnya, setelah unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja dua minggu lalu.  ”Mohon diperhatikan memang telah ada klaster demonstrasi. Ada dua pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang memiliki riwayat ikut serta dalam unjuk rasa tersebut,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana seperti dilansir dari Antara di Bandarlampung.  Dia menjelaskan, kedua pasien tersebut mengalami gejala hilang penciuman dan hilang rasa serta batuk demam. ”Diketahui pula dari penuturan salah satu pasien, ada 12 teman pasien yang mengalami hal serupa. Namun, mereka tidak melaporkan ataupun memberikan informasi selanjutnya mengenai 12 orang ini,” tutur Reihana.  Menurut dia, penelusuran kasus akan terus dilakukan dengan berkomunikasi ke dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. ”Penelusuran kasus ada di ranah kota/kabupaten. Sehingga, kita akan laporkan ke Kota Bandarlampung dan Kabupaten Pesawaran terkait dua pasien yang memiliki riwayat ikut serta pada aksi demonstrasi,” ucap Reihana.  Dia mengatakan, bagi masyarakat diharapkan untuk dapat menyampaikan pendapat dengan cara lain menghindari terjadinya kerumunan. Sebab, pandemi Covid-19 masih berlangsung.  ”Mohon untuk masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan cara lain. Bukan bermaksud menghalangi penyampaian aspirasi namun, saat ini sedang situasi pandemi Covid-19 sehingga protokol kesehatan harus diterapkan,” ujar Reihana.  Diketahui dua pasien yang terkonfirmasi positif dengan riwayat ikut serta dalam demonstrasi yaitu pasien 1.353 seorang laki-laki 43 tahun dari Kota Bandarlampung. saat ini, pasien dirawat di rumah sakit. Selain itu, pasien 1.370 seorang laki-laki 20 tahun dari Kabupaten Pesawaran, saat ini menjalani isolasi mandiri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=efqyjudIRP4&ab_channel=jawapostvofficial

Dinkes Lampung Nyatakan Telah Terjadi Klaster Demo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG_20200901_122520-1.jpg" alt="Ilustrasi salah seorang dokter di Provinsi Lampung yang bertugas selama pandemi Covid-19. (1/9). Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi salah seorang dokter di Provinsi Lampung yang bertugas selama pandemi Covid-19. (1/9). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mencatat selama pandemi Covid-19, ada delapan dokter yang terpapar Covid-19. Para dokter itu tertular karena ketidakjujuran pasien dalam memaparkan gejala dan riwayat perjalanan.  ”Ada delapan dokter yang kita catat terkonfirmasi Covid-19,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana seperti dilansir dari Antara di Bandarlampung pada Selasa (1/9). <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/31/08/2020/tambah-dua-sudah-10-dokter-meninggal-karena-covid-19-di-medan/">Tambah Dua, Sudah 10 Dokter Meninggal karena Covid-19 di Medan</a></li> </ul> Dia mengatakan, rata-rata dokter yang terpapar Covid-19 tergolong sebagai pasien tanpa gejala. ”Rata-rata tanpa gejala dan saat ini sudah banyak yang selesai menjalani isolasi,” terang Reihana.  Dia berharap hal tersebut tidak bertambah. Menurut dia, setelah melakukan analisis mendalam penyebab persebaran Covid-19 kepada tenaga kesehatan termasuk dokter terjadi akibat ketidakjujuran pasien.  ”Kita sudah lihat dan analisis. Sebenarnya alat pelindung diri yang digunakan dokter pasti sudah sesuai standar. Namun, ternyata bukan itu permasalahannya melainkan ketidakjujuran pasien,” ujar Reihana.  Dia mengharapkan masyarakat jujur memberitahukan riwayat perjalanan, berkontak erat dengan siapa, serta gejala yang dirasakan. ”Diharapkan masyarakat jujur kepada dokter mengenai keadaannya. Jangan ada yang ditutupi. Sebab, dengan jujur bisa menyelamatkan banyak orang termasuk tenaga kesehatan. Dalam menyelesaikan pandemi ini perlu kerja sama semua pihak salah satunya masyarakat,” ucap Reihana.  Tanggapan serupa juga dikatakan Neza, salah seorang tenaga kesehatan di Provinsi Lampung. ”Sebaiknya masyarakat lebih peduli dengan tenaga kesehatan dengan cara berkata jujur saat memiliki gejala ataupun riwayat perjalanan dari daerah terjangkit,” ujar Neza.  Menurut dia, Covid-19 jangan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Sehingga, penuturan jujur mengenai gejala dan riwayat perjalanan dapat membantu tenaga kesehatan untuk memberi diagnosis serta perawatan secepatnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8XdCU6627TM

Pasien Tak Jujur, Ada 8 Dokter Terpapar Covid-19 selama Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/20200518114439_IMG_3306-1.jpg" alt="Warga mengurus surat keterangan bebas Covid-19 di aula Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada Senin (18/5). Ruth Intan Sozometa Kanafi/Antara" width="100%">
<figcaption>Warga mengurus surat keterangan bebas Covid-19 di aula Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada Senin (18/5). Ruth Intan Sozometa Kanafi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pencari surat keterangan sehat bebas Covid-19 di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung meningkat sejak sepekan terakhir jelang Lebaran. Satu hari mencapai 100 hingga 200 orang yang mengurus surat keterangan bebas Covid-19.  Salah seorang petugas medis Didit sepeerti dilansir dari Antara di Bandarlampung mengatakan, para pencari surat keterangan bebas Covid-19 memiliki beragam profesi. Pelaksanaan pengurusan surat bebas Covid-19 bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dinas dilaksanakan hingga Rabu (20/5). ”Kami batasi mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Pengurusan akan dilaksanakan hingga Rabu (20/5),” kata Didit pada Senin (18/5).  Pencari surat keterangan bebas Covid-19 selama sepekan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tercatat telah mencapai 700 orang lebih. Ratusan pencari surat keterangan bebas Covid-19 tiap hari memadati aula Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sejak pagi.  ”Sudah sejak pagi saya mengurus surat keterangan bebas Covid-19. Saat ini terlihat makin banyak yang mengantre,” ujar salah seorang pencari surat keterangan bebas Covid-19 Supriadi.  Dia mengatakan, sejumlah syarat perlu dipenuhi masyarakat yang akan mengurus surat bebas Covid-19, salah satunya surat tugas atau surat pengantar dari kelurahan.  ”Saya kebetulan akan ke Tanggerang karena anak saya masuk rumah sakit. Saya sudah melengkapi semua persyaratan salah satunya surat pengantar dari kelurahan. Sebab, banyak masyarakat yang kadang belum paham kalau surat tugas atau pengantar sangat diperlukan,” kata Supriadi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=joEqh9W3z4E  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=yzFL_FIfIhA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6MLxJkqHU3I

Pencari Surat Keterangan Sehat Bebas Covid-19 Meningkat di Lampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMG_20200316_141821_11.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memberikan penjelasan mengenai antisipasi Covid-19. Ruth Intan Sozometa Kanafi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memberikan penjelasan mengenai antisipasi Covid-19. Ruth Intan Sozometa Kanafi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengimbau masyarakat tidak panik terkait jumlah orang dalam pengawasan di Provinsi Lampung. Sebab, semuanya dalam kondisi sehat.  ”Kami melaporkan saat ini, telah ada 4.822 orang dalam pengawasan yang telah dipantau sejak 27 Januari hingga 14 Maret. Seluruh ODP tersebut statusnya sehat,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana seperti dilansir dari Antara pada Senin (16/3).  Menurut dia, telah ada 2.999 orang yang telah melewati masa pemantauan selama 14 hari, dan 1.823 orang masih dalam masa pemantauan. Orang dalam pengawasan adalah masyarakat yang belum menunjukkan gejala Covid-19, namun memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terkonfirmasi Covid-19.  Reihana mengungkapkan, saat ini ada pasien dalam pengawasan (PDP) berjumlah dua orang yang telah dirawat dan di isolasi masing-masing di Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek (RSUDAM) dan di Rumah Sakit Umum A. Yani Metro. ”Kedua pasien merupakan laki-laki. Saat ini pasien sedang menunggu hasil dari Laboratirium yang dikirimkan ke Litbangkes Jakarta,” ujar Reihana.  ”Saya juga meminta masyarakat agar mendengarkan informasi hanya dari sumber yang terpercaya dalam kasus Covid-19 ini yakni Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang telah diberikan mandat kemenkes,” tambah Reihana.  Reihana mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung telah membuat gugus tugas untuk percepatan penanganan Covid-19. Melalui pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dapat mengantisipasi persebaran virus korona di Provinsi Lampung. ”Ini terinci dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/158/B.03/HK/2020, masyarakat jangan panik berlebihan. Tugas utama masyarakat adalah menjaga imun tubuh, pola makan, dan pola hidup sehat, serta berdoa dan tugas kami ialah mengantisipasi penyebaran melalui pengawasan OPD supaya bila ada gejala dapat cepat tertangani dan tidak menyebar,” ucap Reihana.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gbQOORUizHw  https://www.youtube.com/watch?v=pMmEfdMBzZQ  https://www.youtube.com/watch?v=OmmptVbu-g4

Ada 4.822 Orang Dalam Pengawasan di Lampung