<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Target-Vaksinasi-Di-Jatim-020221-abs-4-1.jpg" alt="Iustrasi vaksin Covid-19. Ari Bowo Sucipto/Antara" width="100%">
<figcaption>Iustrasi vaksin Covid-19. Ari Bowo Sucipto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ribuan vaksin Covid-19 jenis AstraZeneca yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Malang dilaporkan telah memasuki masa kedaluwarsa sejak 28 Februari. Namun rencananya vaksin tersebut akan dipergunakan hingga 28 Maret.  Wali Kota Malang Sutiaji di Kota Malang mengatakan, rencana penggunaan vaksin untuk penguat yang telah habis masa berlakunya tersebut, berdasar rekomendasi dari kementerian kesehatan. ”Ada kurang lebih 2.000 vaksin yang kedaluwarsa. Tulisan di kemasan vaksin itu expired. Akan tetapi, perlakuan kementerian kesehatan boleh dipergunakan hingga satu bulan ke depan,” kata Sutiaji seperti dilansir dari Antara, Kamis (10/3).  Dia menjelaskan, berdasar rekomendasi kementerian kesehatan tentang vaksin Covid-19 yang telah habis masa berlakunya tersebut, penggunaan vaksin masih diperbolehkan hingga waktu satu bulan dari tanggal masa kedaluwarsa yang tercantum di botol vaksin.  Menurut dia, tanggal masa kedaluwarsa yang tertera di botol vaksin tersebut, merupakan peringatan untuk segera menggunakan vaksin itu. Dia meminta masyarakat tidak khawatir tentang adanya vaksin yang kedaluwarsa tersebut.  ”Tidak usah ada kekhawatiran. Ada masa tenggang dari yang tertera (di botol vaksin). Jadi, itu menjadi kewaspadaan dan harus segera dihabiskan,” tutur Sutiaji​​​​​​ .  Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Husnul Muarif mengatakan, saat ini masih menunggu surat rekomendasi dari kementerian kesehatan dan Indonesian Technical Advisory Group of Immunization (ITAGI) untuk penggunaan ribuan vaksin tersebut. Dinas Kesehatan Kota Malang masih menyimpan vaksin kedaluwarsa itu di fasilitas yang tersedia.  ”Rekomendasi dari Kemenkes dan ITAGI masih belum ada. Kita masih menunggu dan vaksin masih tersimpan di Dinas Kesehatan Kota Malang belum didistribusikan,” kata Husnul Muarif.  Berdasar data Dinas Kesehatan Kota Malang, capaian vaksinasi penguat atau dosis ketiga tercatat sebanyak 19 persen dari total target sasaran sebanyak 856 ribu warga dengan warga lanjut usia tercatat sebanyak 83.115 orang.  Untuk pencapaian vaksinasi dosis pertama mencapai 115 persen dan dosis kedua sebanyak 110 persen. Di Kota Malang, ada 27.696 kasus konfirmasi positif Covid-19 dengan kasus aktif sebanyak 1.178 kasus.  ”Dari total kasus konfirmasi itu, sebanyak 25.343 orang dilaporkan telah sembuh, 1.175 orang dinyatakan meninggal dunia,” ucap Husnul Muarif.

Ribuan Vaksin Covid-19 di Kota Malang Kedaluwarsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jurus-kota-malang-turunkan-angka-dbd-jentik-nyamuk-justru-dipanen_m_.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang Asih Tri Rachmi Nuswantari." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang Asih Tri Rachmi Nuswantari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang mempunyai cara jitu untuk mengurangi wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Malang. Bukan dengan cara fogging atau pengasapan, melainkan dengan jurus 'Panen Jentik Nyamuk'.  Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang Asih Tri Rachmi Nuswantari mengatakan,cara tersebut dilakukan dengan menggunakan alat tampung air yang sengaja ditempatkan di sebuah tempat dengan bak tampungan terbuka.  "Alat tampung air itu harus ditutupi dengan sesuatu berwarna hitam. Sebab, nyamuk Aedes aegypti suka dengan sesuatu berwarna gelap, apalagi hitam," ujarnya.  Selanjutnya, tunggu hingga 6 hari. Apabila jentiknya sudah ada, baru dipanen. "Bisa dijadikan makanan ikan, bisa dibuang saja," imbuhnya.  Namun perlu diketahui, cara ini tidak boleh dilakukan lebih dari 6 hari sejak nyamuk bertelur di tempat tersebut. Pasalnya, setelah 6 hari jentik akan berubah menjadi nyamuk lagi.  Asih menyampaikan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah antisipasi agar wabah DBD tidak menyerang Kota Malang. Selain dengan panen jentik, langkah lainnya yaitu dengan mengerahkan kader-kader posyandu untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait wabah DBD.  Asih mengungkapkan, pihaknya memang tidak melakukan fogging. Pasalnya cara tersebut dinilai tidak efektif. "Beberapa tahun belakangan, fogging justru malah membantu nyamuk untuk berkembang biak. Nyamuk hanya pindah, dan tidak mengenai nyamuk yang sedang bertelur,” paparnya.  Sebagai informasi, berdasarkan data Dinkes Kota Malang, pada 2016 kasus DBD tercatat sebanyak 464 kasus dengan penderita meninggal dunia sejumlah 3 orang. Pada 2017, kasus DBD sedikit turun, yakni sebanyak 105 kasus dengan kasus meninggal sejumlah 3 orang. Sedangkan pada 2018 terdapat penurunan yakni 82 kasus dengan catatan penderita meninggal dunia 1 orang.  Namun bulan ini, kasus DBD memang mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun lalu. Bila pada Januari 2018 terdapat 9 kasus, pada Januari 2019 meningkat hingga 19 kasus. Menurutnya, faktor utama peningkatan wabah DBD adalah cuaca.  “Ini bisa jadi siklus lima tahunan nyamuk. Tapi yang utama adalah cuaca. Kota Malang beberapa bulan belakangan kan hujan lalu tidak hujan lalu hujan lagi. Cuaca ini menimbulkan banyak genangan air," ujarnya.

Jurus Kota Malang Turunkan Angka DBD, Jentik Nyamuk Justru Dipanen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/malang-darurat-difteri-setahun-19-orang-terjangkit_m_174352.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyakit difteri di Kota Malang perlu menjadi perhatian tersendiri. Terlebih selama setahun terakhir, Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat sebanyak 19 orang terjangkit difteri. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Malang Husnul Muarif mengatakan, meski semua pasien yang terjangkit sudah tertangani, namun pihaknya masih melakukan imunisasi massal untuk mencegah penyakit ini menular lebih luas. "Kami minta masyarakat tidak meremehkan imunisasi. Karena difteri dapat dicegah dengan imunisasi," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (12/12) malam. Sebagai antisipasi, pihaknya sudah melakukan imunisasi di sejumlah sekolah yang ada di Kota Malang. Sejauh ini tercatat, 6.011 siswa sudah mengikuti program imunisasi paska difteri juga melanda Kota Malang. Mayoritas, penyakit difteri di Kota Malang menyerang anak-anak usia 3-12 tahun. "Keseluruhan yang terjangkit saat ini sudah tertangani," jelasnya. Husnul menjelaskan, imunisasi difteri sendiri mulai dilakukan saat bayi berusia dua bulan hingga empat bulan. Kemudian diulang pada usia 18 bulan. "Setelah itu imunisasi kembali diberikan saat anak kelas 1 SD, kelas 2 SD, dan kelas 5 SD," paparnya. Meski telah mendapatkan imunisasi, tidak menutup kemungkinan anak tersebut bisa terkena difteri juga. Hanya saja, tidak separah seperti yang tidak melakukan imunisasi. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada masyarakat agar tidak menolak apabila dilakukan program imunisasi. Lebih lanjut, Husnul menambahkan, difteri merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri dan penularannya melalui saluran pernafasan. Karena penularannya yang sangat mudah, difteri mudah menyerang komunitas atau perkumpulan, seperti ruang kelas. Husnul pun menyampaikan, salah satu penyebab tertularnya difteri karena status imunisasi yang belum lengkap. "Makanya masyarakat diminta agar tidak meremehkan imunisasi," pungkasnya.

Malang "Darurat" Difteri, Setahun 19 Orang Terjangkit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ini-upaya-pemkot-malang-dalam-mengurangi-jumlah-odha_m_171245.jpeg" alt="KONSEN: Peserta sarasehan penanggulangan HIV/AIDS di Same Hotel Malang, Selasa (28/11)." width="100%">
<figcaption>KONSEN: Peserta sarasehan penanggulangan HIV/AIDS di Same Hotel Malang, Selasa (28/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kota Malang rupanya menempati posisi kedua jumlah terbanyak orang dengan HIV-AIDS (ODHA) di Jawa Timur, setelah Kota Surabaya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Malang, mulai tahun 2005-2017 jumlah ODHA mencapai 3.858 jiwa. Dari kurun waktu tahun 2005-2017, jumlah ODHA paling banyak ada di tahun 2014 yakni sebanyak 466 jiwa. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Asih Tri Rachmi mengatakan, ribuan jumlah ODHA itu tidak bisa disebut meningkat. Sebab kasus HIV-AIDS seperti fenomena gunung es. ''Jumlah itu merupakan hasil temuan, jadi bisa saja tahun kemarin tidak ditemukan tetapi ditemukan tahun sekarang. HIV-AIDS itu seperti fenomena gunung es, di permukaan terlihat sedikit tetapi di bawah banyak,'' ujar Asih. Ada temuan baru kasus ODHA, lanjutnya, memberi harapan bagi petugas kesehatan. Ketika petugas kesehatan mengetahui keberadaan ODHA, maka petugas kesehatan bisa memantaunya untuk menjaga kualitas hidup ODHA. ''Bagaimana ODHA bisa tetap survive, salah satunya dengan pemberian ARV (antiretroviral) untuk menjaga kualitas hidup ODHA. Keberadaan klinik VCT di Puskesmas dan rumah sakit juga membantu temuan ODHA,'' tegasnya. Dia berharap, kedepannya tidak ada penularan baru HIV-AIDS (zero new infection) di Kota Malang. Karenanya, kata Asih, selain menangani dan menjaga kesehatan ODHA, petugas kesehatan bekerjasama dengan pihak lain menekan penularan HIV-AIDS ini. Untuk menangani hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Malang pun menggelar acara Sarasehan Penanggulangan HIV AIDS dengan Tema &rdquo;Saya Berani, Saya Sehat, Saya Lindungi yang Tersayang dari HIV&rdquo; yang bertempat di Same Hotel Malang, Selasa (28/11). Dalam kegiatan tersebut hadir Asisten Perekonomian Ir Diah Ayu Kusuma Dewi, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dr Husnul Muarif, dan 2 pemateri dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) pusat serta peserta dari TP PKK se Kota Malang, dan beberapa LSM terkait yang berjumlah 125 orang. Diah menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat terkait upaya penanggulangan HIV-AIDS. Antara lain dengan cara pencerdasan pemahaman mencegah HIV AIDS, melakukan tes HIV dan dilanjutkan dengan pengobatan ARV jika terdiagnosa HIV sedini mungkin. ''Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi HIV AIDS dan PIMS (Penyakit Infeksi Seksual Menular),'' ujar Diah pada saat membuka acara Sarasehan Penanggulangan HIV AIDS di Same Hotel Malang, Selasa (28/11). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang akan terus berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat untuk memahami pentingnya melakukan tes HIV dan pengobatan ARV bagi ODHA secara dini. Dari upaya itulah diharapkan dapat menormalisasi isu HIV AIDS dan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat yang lebih positif sehingga dapat menurunkan stigma dan diskriminasi.

Ini Upaya Pemkot Malang Dalam Mengurangi Jumlah ODHA