<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/dinkes-jatim-2953527748.jpg" alt="Dinkes Jatim Catat 18 Kasus Superflu Terdeteksi di Kota Malang dan Pasuruan. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dinkes Jatim Catat 18 Kasus Superflu Terdeteksi di Kota Malang dan Pasuruan. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah merebaknya virus influenza varian H3N2 Subclade K atau yang populer disebut &ldquo;Superflu&rdquo;, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur mencatat 18 pasien terdeteksi virus ini. Kepala Dinkes Jatim, Erwin Ashta Triyono mengatakan berdasarkan data kasus yang terdeteksi Influenza A Subvarian H3N2 Subclade K atau Superflu, 18 pasien tersebut ditemukan di Kota Malang dan Kabupatan Pasuruan. "Dari hasil sentinel di Puskesmas Dinoyo dan RSSA, (hasilnya) 17 orang ILI (Influenza Like Illnes) berdomisili di Kota Malang dan 1 orang Severe Acure Respiratoy Syndrome (SARI) dari Kabupaten Pasuruan," tutur Erwin, Jumat (9/1). Sementara berdasarkan kelompok usia, Dinkes Jawa Timur mencatat mayoritas kasus Superflu ditemukan pada usia anak dan remaja, dengan proporsi antara perempuan dan laki-laki relatif seimbang. "18 kasus positif (Superflu) ini adalah data dengan waktu pengambilan spesimen pada September-November 2025. Seluruh pasien tidak ada riwayat melakukan perjalanan luar negeri," imbuhnya. Dinkes Jatim pun memantau pasien Superflu serta kontak erat melalui puskesmas. Saat ini, seluruh pasien Superflu di Jawa Timur sudah membaik dan sembuh, meski sebelumnya ada yang sempat dirawat di rumah sakit. "Dari hasil laporan aplikasi NAR (New All Record) terdapat 1 pasien (Superflu) yang dirawat di RSUD dr Syaiful Anwar Malang di bulan September 2025 Dan saat ini pasien sudah sembuh," terang Erwin. Untuk mencegah penyebaran virus Superflu, Dinkes Jawa Timur melakukan berbagai upaya preventif, di antaranya pemantauan rutin surveilans Influenza Like Illnes (ILI) dan Severe Acure Respiratoy Syndrome (SARI). Dinkes Jatim juga melakukan koordinasi intensif dengan Kemenkes dan BBLKM Surabaya. Skreening ketat dilakukan kepada masyarakat yang tiba di Jawa Timur, baik yang datang dari luar kota maupun luar negeri. "Edukasi kesehatan juga terus digencarkan melalui penerapan etika batuk, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta vaksin influenza, utamanya bagi kelompok rentan, seperti balita, lansia," tukas Erwin. Adapun gejala-gejala yang dialami belasan pasien Superflu di Jawa Timur, di antaranya demam di atas 38 derajat Celsius, batuk, dan pilek, dengan dampak penyakit yang serupa influenza pada umumnya. "Maka pasien memerlukan istirahat dan asupan gizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk pengobatan kasus Superflu ditanggung pemerintah, dengan catatan pasien berobat dengan skema BPJS," tukas Erwin. Kementerian Kesehatan mencatat kasus Superflu sudah terdeteksi di 8 provinsi, yakni Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan DI Yogyakarta.

Dinkes Jatim catat 18 kasus Superflu H3N2 di Malang dan Pasuruan. Mayoritas pasien anak dan remaja kini sudah sembuh.

18 Kasus Superflu H3N2 di Jatim Terdeteksi di Kota Malang dan Pasuruan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/11/khofifah-gub-jatim-1854624426.jpeg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jawa Timur berhasil diturunkan signifikan pada 2022. Berdasar data Dinkes Jatim AKI di Jatim tahun lalu yaitu 93 per 100 ribu kelahiran hidup (KH). Angka itu menurun signifikan, karena pada 2021 angkanya 234,7 per 100 ribu KH. Angka tersebut bahkan mampu melampaui target AKI Jatim 2022 yaitu di angka 96,42 per 100 ribu KH. Sekaligus juga melampaui target nasional yang ditetapkan pada 2024 yaitu 183 per 100 ribu KH. Sementara itu, untuk jumlah kematian ibu di Jatim pada 2022 tercatat 499 kasus. Angka itu menurun signifikan dari tahun 2021 sebesar 1.279 kasus. &rdquo;Terima kasih atas kerja keras dan sinergitas semua pihak. Terutama para tenaga kesehatan dan bidan sebagai garda terdepan dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) maupun Angka Kematian Bayi (AKB) di Jatim,&rdquo; ungkap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Selasa (8/8). &rdquo;Target AKI Jatim 2023 adalah 95,42 per 100 ribu KH. Kita berharap bersama tidak ada penambahan signifikan pada kasus kematian ibu sampai akhir tahun. Jadi bisa mencapai atau bahkan lebih rendah dari yang ditargetkan,&rdquo; tegas Khofifah. Khofifah menjelaskan, guna menekan AKI, Pemprov Jatim telah menyiapkan berbagai langkah strategis. Seperti peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan nifas, hingga kepada calon pengantin. Selain itu peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB) dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat dari hulu ke hilir merupakan hal yang penting. &rdquo;Pemberdayaan masyarakat juga penting, sehingga Dinkes Jatim juga menggerakkan masyarakat dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak. Melalui gerakan ibu hamil sehat, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, posyandu, pemanfaatan buku KIA, dan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) serta didukung oleh TP PKK/ organisasi kemasyarakatan,&rdquo; terang Khofifah. &rdquo;Dinkes Jatim juga memiliki inovasi Buaian (Bunda Anak Impian) dengan melakukan pendampingan kepada ibu hamil risiko tinggi untuk menjaga kesehatan ibu hamil sampai dengan masa nifas,&rdquo; lanjut dia. Gubernur Khofifah tetap mengajak seluruh pihak, bersama-sama tidak lengah dalam mencegah&nbsp; AKI di Jawa Timur. Sekaligus memperkuat kolaborasi dan sinergitas agar angka kematian ibu dan bayi di Jatim bisa terus ditekan. &rdquo;AKI yang terus turun bukan menjadi indikasi kita bisa berpuas diri. Capaian tersebut harus dijaga. Mari terus perbaiki layanan kesehatan kita, terus lakukan sosialisasi ke masyarakat. Masifkan juga kerja sama dengan elemen-elemen yang dirasa bisa membantu proses penyuluhan seperti PKK bahkan karang taruna,&rdquo; tutur Khofifah.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jawa Timur berhasil diturunkan signifikan. Pemprov Jatim telah menyiapkan berbagai langkah strategis

Jawa Timur Lampaui Target Penurunan Angka Kematian Ibu Nasional 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PELANTIKAN-DOKTER.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pelakasnaan vaksinas dosis keempat atau booster kedua bagi para tenaga kesehatan (nakes) sudah berjalan. Salah satunya di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Total 500 nakes dan dosen FK Unair yang menerima vaksin booster kedua tersebut.  Dekan FK Unair Prof dr Budi Santoso SpOG (K) mengatakan, vaksinasi booster kedua elah dilakukan pada akhir pekan lalu. FK Unair bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sasarannya, para nakes dan seluruh dosen FK Unair.  ’’Kami membuka untuk para dosen FK Unair dan juga staf RSUD dr Soetomo. Sebab, RSUD dr Soetomo masih belum melaksanakan vaksinasi booster kedua,” katanya seusai pelantikan dan pengambilan sumpah dokter di Aula FK Unair, Selasa (9/8).  Prof Bus—sapaan akrab Prof Budi Santoso—menuturkan, total ada sekitar 270 dosen dan staf yang telah mendapatkan vaksin booster kedua. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi langkah FK Unair dalam membantu pemerintahan dalam meningkatkan cakupan imunisasi. Khususnya, vaksinasi booster kedua. ’’Saya juga sudah disuntik vaksin booster kedua,” ujarnya.  Pelaksanaan vaksinasi booster kedua, lanjut dia, juga dibantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Adapun tenaga kesehatan yang membantu proses penyuntikan adalah dokter muda FK Unair. Mulai dari skrining, penyuntikan hingga KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi).  ’’Total dosen di FK Unair ada 428 orang. Sebagian besar dari mereka memanfaatkan fasilitas yang diberikan FK Unair. Namun, ada juga yang vaksin di luar kampus,” kata Prof Bus.  Pengalaman vaksin booster kedua dengan menggunakan jenis Moderna, KIPI yang dirasakan adalah gejala demam pada malam hari. ’’Saya tanya beberapa dosen lain, mereka rata-rata tidak mengalami KIPI berat. Hanya flu dan demam ringan. Kalau saya sendiri, merasa agak berat. Panas dingin,” ujarnya.  Lebih lanjut Prof Bus mengungkapkan, saat ini prevalensi kasus Covid-19 masih cukup tinggi. Namun, angka mortalitasnya tidak seberat saat varian Delta. Meski banyak yang terpapar Covid-19, namun gejalanya relatif ringan. Mereka dapat menjalani isolasi mandiri (isoman) 10 hari. ’’Kalau tidak ada gejala, mereka bisa lepas isoman. Sementara, yang dirawat di rumah sakit sedikit,” jelasnya.  Sementara itu, Direktur Utama RSUD dr Soetomo dr Joni Wahyuhadi SpBS (K) mengatakan, saat ini RSUD dr Soetomo tengah mempersiapkan seluruh karyawan untuk divaksin booster kedua. Total jumlah mereka ada sebanyak 6 ribu orang. Pihaknya sedang berkoordinasi dengan Dinkes Jatim. ’’Semoga bisa minggu ini,” katanya.  Pelaksanaan vaksinasi booster kedua tersebut akan dilakukan secara bertahap. Namun, akan diutamakan pada staf yang berhadapan langsung dengan pasien. ’’Bertahap karena jumlah karyawan banyak,” ujarnya.  Joni mengatakan, jumlah tambahan kasus baru Covid-19 di Jawa Timur sementara ini ada lebih dari 200 orang per hari. Namun, angka tersebut jauh lebih menurun daripada sebelumnya. ’’Kemarin sempat naik. Namun, langsung turun lagi. Kami terus melakukan surveilans dan melakukan langkah-langkah jika terjadi lonjakan kasus,” kata dia.  Saat ini, total ada 18 pasien yang dirawat di ruang isolasi khusus (RIK) RSUD dr Soetomo. Mereka dalam kondisi ringan dan sedang. Adapun yang kondisi berat karena komorbid, bukan Covid-19. ’’Masyarakat tidak perlu takut. Yang terpenting tetap prokes,” tegasnya.

Ratusan Nakes dan Dosen FK Unair Sudah Suntik Booster Kedua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Covid-rsua.jpg" alt="EKSTRATELATEN: Perawat RSUA sedang menangani seorang pasien Covid-19. (RSUA for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>EKSTRATELATEN: Perawat RSUA sedang menangani seorang pasien Covid-19. (RSUA for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur mengirimkan surat kepada enam rumah sakit di Surabaya agar bersiap menerima rujukan pasien Covid-19 dari Bangkalan di Pulau Madura yang sedang mengalami peningkatan kasus.  Rumah-rumah sakit yang tertera dalam surat bernomor 005/8737/102.4/2021 yakni, RSUD dr. Soetomo, RS Universitas Airlangga, RS Haji Surabaya, RS PHC, RS Adi Husada dan RS Al Irsyad. "Rumah sakit yang dekat Bangkalan. Pokoknya yang jangkauannya mendekati Bangkalan," ujar Kepala Dinkes Jatim Herlin Ferliana ketika dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (6/6), seperti dikutip dari Antara.  Selain jarak, lanjut dia, kondisi ketersediaan kamar atau bed occupancy rate (BOR) di rumah-rumah sakit rujukan Covid-19 di Surabaya masih sangat memadai. ”Kondisi (BOR) Surabaya relatif bagus sebetulnya, tapi kami harus menyiapkan menerima (pasien) yang dari Bangkalan ini," ucap mantan Direktur RS Jiwa Menur Surabaya tersebut.  Untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 di Bangkalan, Dinkes Jatim dan Dinkes Kabupaten Bangkalan akan melakukan skrining dan memisahkan antara yang sudah terjangkit dan belum. ”Skrining untuk memisah positif dengan negatif. Yang positif pun akan kami pisah lagi. Yang tidak ada gejala, kami letakkan di rumah sakit darurat, yang gejala ke RS," kata dia.  Selain itu, pihaknya juga akan memperketat pengawasan penegakan protokol kesehatan di daerah Madura. Dinas Kesehatan Jatim menduga selama ini, masyarakat Bangkalan banyak yang abai pada penggunaan masker.  Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Jatim, per 5 Juni 2021, kasus kumulatif Covid-19 di Bangkalan sebanyak 1.754 kasus, lalu 1.520 dinyatakan sembuh, 178 meninggal dunia dan sebanyak 56 pasien masih dirawat. Dalam peta risiko Satgas Penanganan dan Pengendalian Covid-19 Jatim, Bangkalan beserta semua kabupaten di Madura merupakan daerah berstatus kuning atau area berisiko rendah. (*)

Dinkes Jatim Minta RS di Surabaya Tampung Pasien Covid dari Bangkalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/2903-vaksin-astrazeneca.jpeg" alt="Ilustrasi vaksin AstraZeneca. Moch Asim/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vaksin AstraZeneca. Moch Asim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Herlin Ferliana menjelaskan, masyarakat yang menjalani vaksinasi Covid-19 menggunakan vaksin AstraZeneca, dosis keduanya akan disuntikkan setelah delapan pekan kemudian.  ”Khusus vaksin AstraZeneca dosis keduanya disuntikkan setelah delapan hingga 12 pekan untuk semua kelompok usia,” ujar Herlin seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Dia mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap kedua yang sedang berlangsung di wilayah Jatim menggunakan dua jenis atau merek vaksin. Yakni Sinovac dan AstraZeneca.  ”Setiap orang dengan masing-masing merek vaksin tersebut mendapatkan dua kali dosis suntikan,” ujar Herlin.  Mantan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya tersebut mengimbau agar masyarakat mengenali vaksin jenis apa yang diberikan pada dosis pertama. Sebab, pada dosis kedua harus memperoleh vaksin dengan merek sama agar memperoleh kekebalan tubuh yang sempurna.  Dia memaparkan, masing-masing merek vaksin memiliki tenggang waktu yang berbeda untuk penyuntikan dosis pertama dan kedua. Vaksin Sinovac memiliki tenggang waktu untuk penyuntikan dosis kedua selama 14 hari untuk usia di bawah 59 tahun dan 28 hari untuk warga lanjut usia (lansia) atau di atas 59 tahun.  Herlin juga menegaskan, dosis pertama hanya meningkatkan imun hingga 15 persen dan justru suntikan kedua yang akan meningkatkan imunitas hingga 85 persen.  ”Jadi, suntikan kedua tidak boleh lupa dengan merek vaksin yang sama. Mohon diperhatikan waktu tenggangnya antara Sinovac dan AstraZeneca juga berbeda,” tutur Herlin.  Berdasar laporan mingguan yang dilaksanakan bersama Kemenkes pada 23 Maret, Jatim disebutkan sebagai provinsi dengan vaksinasi tertinggi di Indonesia untuk pelayanan publik. Tercatat, sebanyak 573.497 pelayan publik telah divaksinasi di Jatim, sedangkan secara keseluruhan sudah ada 1,3 juta penduduk Jatim yang telah divaksinasi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QB4zXnVCmtk&ab_channel=JawaPos

Dinkes Jatim Sebut Dosis Kedua Vaksin AstraZeneca setelah 8 Minggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG-20210104-WA0029.jpg" alt="Mobil boks berisi vaksin telah tiba di Dinkes Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Mobil boks berisi vaksin telah tiba di Dinkes Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 77.760 vaksin Covid-19 telah didistribusikan melalui jalur darat ke Jawa Timur. Senin (4/1), vaksin telah diterima Dinas Kesehatan Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani Surabaya.  Jika satu orang harus divaksin dua kali, untuk tahap pertama vaksin diperuntukkan 38.880 orang. Untuk itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan vaksin gelombang pertama akan diberikan kepada tenaga kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan berbagai tempat lain.  ”Alhamdulillah pagi ini (4/1) vaksin Covid-19 sudah sampai. Untuk distribusinya, prioritas tahap pertama ini adalah untuk SDM kesehatan,” tegas Khofifah dalam keterangan tertulis pada Senin (4/1) sore.  Khofifah sendiri saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Sebelumnya, pada Jumat (1/1), dia dinyatakan positif Covid-19.  Soal vaksin, Khofifah mengatakan, saat ini, jumlah SDM kesehatan di Jawa Timur berjumlah 196.459 orang. ”Artinya tahap pertama ini baru cukup untuk 19,79 persen SDM kesehatan di Jatim,” papar Khofifah.  Menurut Khofifah, para SDM kesehatan memang menjadi sasaran prioritas pertama dalam distribusi vaksin tahap pertama tersebut. Sebab, mereka menjadi garda terdepan dalam pelayanan, penanganan, dan penanggulangan Covid-19.  Soal sarana dan prasarana, Khofifah menjelaskan, di Jawa Timur sudah ada sebanyak 2.404 tenaga vaksinator. Mereka siap melakukan imunisasi vaksin Covid-19. Bahkan mulai pagi ini (4/1), jumlah tenaga vaksinator juga akan ditambah dengan melakukan pelatihan untuk 73 angkatan. Setiap angkatan terdiri atas 100 orang calon vaksinator.  ”Pelatihan untuk penambahan tenaga vaksinator ini akan dilakukan dalam 19 gelombang. Yaitu di 968 puskesmas sebanyak 2.904 orang dan di 435 rumah sakit dengan total 4.350 orang. Sehingga nanti setelah pelatihan, jumlah vaksinator akan bertambah sebanyak 7.254 orang dengan kondisi telah bersertifikat,” terang Khofifah.  Sedangkan untuk cold chain atau rantai dingin untuk distribusi vaksin, Khofifah menyatakan, cold room, lemari es, vaccine carrier, dan pengukur suhu, telah siap untuk seluruh Jatim dan per kabupaten/kota.  ”Saya masih minta kadinkes memastikan bahwa kondisi lemari pendingin dan termos pembawa vaksin dalam keadaan baik. Jika dalam seminggu ini ada yang rusak harus segera diganti agar vaksin aman,” tutur Khofifah.  Untuk inventarisasi sarana rantai dingin vaksin telah ada sekitar 1.308 unit dan dipastikan dalam kondisi baik. Untuk vaccine carrier telah disiapkan sejumlah 12.903 unit dan juga telah dipastikan dalam kondisi baik.  ”Untuk tim vaksinator dan cold chain, serta vaccine carrier, saat rakor virtual hari ini (4/1) sudah saya sampaikan dan siang ini kami akan kembali melakukan rakor khusus terkait distribusi dan pelaksanaan vaksinasi,” tegas Khofifah.  Pada 30 Desember 2020, telah terbit SK Gubernur tentang Satgas Vaksinasi Covid-19 di tingkat provinsi serta memfasilitasi kabupaten/kota untuk membentuk Satgas Vaksinasi Covid-19 oleh bupati/wali kota.  ”Mohon warga Jatim tetap patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lengah untuk terus melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menuci tangan. Saat ini penularan virus belum berhenti,” ucap Khofifah.  Meski vaksin pagi ini telah tiba, Khofifah menegaskan, jumlahnya masih sangat terbatas dan pelaksanaan vaksinasi masih harus menunggu Emergency Use Authorization (EUA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5fY2FQyalUk

Vaksin Tiba di Jatim, Gubernur Khofifah Prioritaskan Tenaga Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/penderita-neurofibromatosis-butuh-bantuan-dinkes-jatim-lempar-tangan_m_.jpg" alt="Khusnul Romadoni bersama ibunya, Mursini sata ditemui di rumahnya, Kamis (7/2)." width="100%">
<figcaption>Khusnul Romadoni bersama ibunya, Mursini sata ditemui di rumahnya, Kamis (7/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Perjuangan hidup Khusnul Romadoni begitu berat. Selama 23 tahun dia menderita neurofibromatosis atau kelainan genetik yang muncul pada kulit dan bagian tubuh lainnya. Dilansir dari Jawa Pos Radar Jombang (Jawa Pos Group), warga Dusun Ingas Pendowo RT 01/RW 02, Desa/Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang itu menderita neurofibromatosis sejak usia tiga bulan. Selama hidupnya, putra pasangan Jainuri dan Mursini terus menahan penderitaan. Awalnya, benjolan muncul di bawah mata kiri Khusnul. Tidak terlalu besar. &rdquo;Dulu dikira cuma benjolan biasa. Tapi ternyata makin besar,&rdquo; cerita Mursini, Kamis (7/2). Khusnul lahir dari keluarga miskin. Ayahnya pedagang es krim keliling. Sedangkan ibunya cuma buruh serabutan. Asal ada upahnya semua dikerjakan. Saat masih duduk di bangku SD, Khusnul sempat viral baik di media massa lokal maupun nasional. Semua memberitakan penderitaan Khusnul. &rdquo;2006 Bu Wiwik (istri Bupati Jombang Suyanto saat itu, Red) memberi bantuan,&rdquo; tambah Mursini. Setelah itu, Khusnul mulai mendapatkan penanganan medis. Tidak hanya di Jombang, dia juga sempat dirujuk sampai Surabaya. Khusnul sudah lima kali menjalani operasi sampai 2009 lalu. Operasi keenam baru akan dijalani Khusnul dalam waktu dekat ini, jika sudah mendapat panggilan dari pihak RSUD dr Soetomo Surabaya. Selama 2009 hingga sekarang, Khusnul tidak pernah menerima penanganan medis. Maklum saja, dia tidak punya biaya. Saat itu, untuk biaya berobat atau operasi, Khusnul menggunakan kartu Jamkesda Pemprov Jawa Timur. Kartu tersebut ditandatangani dr Pawik Supriadi, Kepala Dinas Kesehatan saat itu. Namun kartu Jamkesda itu kemudian tidak bisa digunakan Khusnul untuk berobat atau operasi, menyusul adanya program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Tetapi anehnya, meski sebelumnya terdaftar di Jamkesda Provinsi, Khusnul tak terdaftar di KIS. &ldquo;Sampai sekarang nama anak saya tidak masuk KIS. Jadi tidak punya kartu untuk dipakai ke rumah sakit,&rdquo; lanjut Mursini. Agar tetap bisa mendapat pengobatan, Mursini mendaftarkan putranya sebagai peserta mandiri BPJS Kesehatan. Per bulan dia membayar iuran Rp 25.500 untuk pelayanan kelas tiga. Kendati begitu, Mursini tetap kebingungan mencari biaya tambahan untuk operasi anaknya di Surabaya. &ldquo;Harta sudah habis semua. Inginnya operasi di Jombang saja, supaya tidak jauh-jauh,&rdquo; pungkas Mursini. Terkait dengan pengobatan Khusnul, Dinas Kesehatan Provinsi Jatim malah lempar tangan. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Kohar Hari Santoso mengatakan, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kini sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu, dia merekomendasikan agar Khusnul mengurus Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.&nbsp;Sehingga, Khusnul tidak perlu membayar lagi iuran BPJS tiap bulan. Untuk kepengurusan PBI BPJS, dia menyarankan agar mengurus melalui perangkat desa. Dalam hal ini perlu ada surat pengantar atau pendampingan dari Kepala Desa Sumobito "Saat ini sudah tidak ada Jamkesda. Mohon mendatangi aparatur desa setempat untuk didaftarkan ke Dinsos Jombang sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan," kata Kohar kepada JawaPos.com, Jumat (8/2).&nbsp; Kohar juga tidak menjelaskan bagaimana pemprov sampai kecolongan soal Khusnul yang tidak mendapatkan KIS. Padahal, penerbitan KIS, salah satunya mengambil data penerima dari Jamkesda. Yang jelas, Kohar mengatakan bahwa penyakit yang diderita Khusnul tergolong sulit penangannya.&nbsp;"Kasus neurofibromatosis penanganan medisnya tergolong sulit," tambah Kohar singkat.&nbsp; Selain tidak mendapatkan KIS, Khusnul dan keluarganya juga tidak terdaftar di program Beras Keluarga Sejahtera (Rastra). Padahal saat masih sekolah, Khusnul dan keluarganya merupakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Penderita Neurofibromatosis Butuh Bantuan, Dinkes Jatim Lempar Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/terserang-difteri-dua-meninggal_m_172881.jpeg" alt="Grafis Difteri" width="100%">
<figcaption>Grafis Difteri</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kasus difteri masih mengancam Jawa Timur. Selama kurun waktu hampir setahun ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim menemukan 318 kasus. Di Surabaya tercatat ada 18 kasus yang mencuat. Bahkan, dua di antaranya meninggal.  Dinkes mencatat 187 desa atau kelurahan di 35 kabupaten/kota sudah menyatakan kejadian luar biasa (KLB) difteri. Rata-rata kasus tersebut menyerang anak-anak usia di bawah 15 tahun. Kepala Dinkes Jatim dr Kohar Hari Santoso SpAn KIC KAP menyatakan bahwa kasus difteri di Jatim tahun ini menunjukkan peningkatan dengan angka kematian cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu. Berdasar data tahun lalu, ditemukan 352 kasus difteri. Tujuh di antaranya meninggal. &rsquo;&rsquo;Hasil pemeriksaan laboratorium yang positif difteri 11, sisanya hanya klinis,&rsquo;&rsquo; katanya. Tahun ini, dari 318 kasus difteri yang dilaporkan, 24 di antaranya yang dinyatakan positif konfirm dari hasil pemeriksaan laboratorium. Sisanya, sekitar 294 kasus, berdasar hasil klinis. &rsquo;&rsquo;Ini harus diwaspadai,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Kasus difteri paling banyak terjadi di Kabupaten Pasuruan, yakni 46 anak. Di Surabaya terdapat 18 kasus, Sidoarjo 16 kasus, dan Gresik 26 kasus. Karena itu, Dinkes Jatim terus berkoordinasi dengan dinkes kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) jika menemukan kasus difteri baru. PE tersebut dilakukan untuk mengetahui banyaknya kasus difteri terhadap kontak erat, sebaran kasus, dan faktor-faktor penyebab penularan. Itu sekaligus bertujuan menetapkan kasus tersebut masuk kategori KLB atau tidak. &rsquo;&rsquo;Koordinasi ini terus kami lakukan agar kasus difteri tidak semakin banyak,&rdquo; ucapnya. Difteri adalah infeksi tenggorokan yang berbuntut pada kesulitan bernapas. Penyakit itu dapat berakibat fatal hingga kematian. Rata-rata memang menyerang anak-anak. Namun, tidak menutup kemungkinan orang dewasa bisa terkena difteri. Gejala yang paling mencolok, terbentuknya membran kelabu yang menutupi tonsil dan bagian atas tenggorokan. &rsquo;&rsquo;Penyakit ini jarang terjadi jika program imunisasi sudah dilaksanakan,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Kohar menuturkan, penyakit tersebut disebabkan bakteri Corynebacterium diphtheriae dan Corynebacterium ulcerans. Yang membahayakan, bakteri itu dapat menyebar kepada orang lain melalui udara. Baik dari batuk, bersin, maupun saat bernafas. &rsquo;&rsquo;Itu sebabnya, ketika ditemukan kasus difteri, harus segera dilakukan PE untuk mencegah penyebaran penyakit,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sebagai salah satu pencegahan dan penanggulangan KLB difteri, ucap dia, dinkes sedang melakukan intensifikasi sosialisasi kewaspadaan difteri. Selain itu, dilakukan pencarian aktif suspect maupun kasus tambahan. Tata laksana kasus difteri juga harus sesuai standar. Perawatan pasien harus dilakukan di ruang khusus infeksius. Dinkes juga meminta daerah yang sudah menyatakan KLB untuk melakukan evaluasi cakupan imunisasi difteri di lokasi penemuan kasus. &rsquo;&rsquo;Tujuannya, mengetahui populasi rentan,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Kohar menyatakan, secara umum, masyarakat sejatinya sudah cukup memahami pentingnya pemberian imunisasi dasar untuk balita. Namun, ada sebagian yang masih menolak. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemberian imunisasi difteri terus dilakukan. &rsquo;&rsquo;Kalau sudah KLB, pemberian imunisasi difteri harus dilakukan tanpa memandang status imunisasi sebelumnya,&rsquo;&rsquo; katanya. Untuk kontak erat pasien difteri, juga harus diberi pengobatan profilaksis. Saat ini dinkes telah menyiapkan dan mendistribusikan logistik antidifteri serum (ADS) dan antibiotik serta vaksin DPT Hib, DT, dan Td kepada dinkes kabupaten/kota. &rsquo;&rsquo;Kami juga memfasilitasi pemeriksaan spesimen untuk penetapan diagnosis ke laboratorium BBLK Surabaya,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Kohar menjelaskan, selama ini dinkes juga sudah melakukan kegiatan bulan akselerasi imunisasi difteri. Selain itu, dilakukan sweeping bagi anak yang belum mendapatkan imunisasi.

Terserang Difteri, Dua Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/warga-derita-sirosis-hati-tak-dapat-akses-kesehatan-dprd-ini-komplain_m_165987.jpeg" alt="NANTIKAN ULURAN TANGAN: Nevan, bocah 5 tahun menderita sirosis hepar saat dikunjungi anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang Hadi Mustofa." width="100%">
<figcaption>NANTIKAN ULURAN TANGAN: Nevan, bocah 5 tahun menderita sirosis hepar saat dikunjungi anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang Hadi Mustofa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPRD Kabupaten Malang sayangkan pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA), Malang. Hal itu terkait penanganan RS di bawah naungan Pemprov Jatim terhadap pasien sirosis hepar alias pengerasan hati pada Mochamad Nevan Akmal Alfarizi, 5. Anggota Komisi B DPRD Hadi Musthofa menjelaskan, anak pasangan Zahrotul Zinul Arifin, 30, dan Mia Rosawati, 27, asal Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, itu terkesan terabaikan. Yakni, tidak kunjung mendapatkan surat rujukan dari RSSA untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Padahal, surat rujukan dibutuhkan agar Nevan yang perutnya membesar dan keras itu segera mendapatkan pelayanan medis. Saat ini, menurut legislator yang biasa disapa Gus Thop, kondisi Nevan semakin menurun.  ''Tergantung RSSA merujuk ke mana. Ke RS dr Soetomo (Surabaya) atau RS Cipto Mangunkusumo (Jakarta), atau dirawat dulu di RSSA Malang. Tapi jangan dibiarkan seperti itu. Saya anggap itu pembiaran. Kondisi pasien seluruh tubuh sudah menguning dan perutnya membesar,'' komentar Gus Thop kepada JawaPos.com, Rabu (1/11). Dia akan melayangkan protes ke Pemprov Jatim agar menegur RSSA. Harapannya, RSSA melakukan pembenahan pelayanan kesehatan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat miskin. Menurut dia, seharusnya RSSA memberikan kemudahan birokrasi kepada pasien yang emergency atau segera dilakukan penanganan medis. Meski RSSA menerapkan aturan yang ada, aturan itu dia nilai masih kaku. Pasien yang seharusnya mendapatkan penanganan cepat, harus tertunda karena urusan administrasi. Hal ini sudah dialami selama satu minggu. ''Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari ibunya ketika berkunjung ke rumahnya, Nevan masih belum dapat rujukan dari RSSA. Padahal, kondisi Nevan semakin hari kesehatannya menurun, bahkan perutnya semakin membesar,'' kata Gus Thop. Pihaknya mengaku menyesalkan dan kecewa dengan pelayanan kesehatan di RSSA kepada pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Gus Thop&nbsp; akan menunggu sekitar satu minggu hingga RSSA memberikan surat rujukan. Jika selama seminggu tidak kunjung memberikan rujukan, maka kami akan melayangkan protes ke Pemprov Jatim. ''Masak tandatangan untuk surat rujukan ke rumah sakit lain saja, pasien harus menunggu seminggu,'' tutur anggota Fraksi Partai Demokrat itu. Terkait biaya perawatan, dia sudah berkoordinasi dengan dinsos dan BPJS. Nevan merupakan anggota BPJS sehingga untuk perawatan medis ditanggung RSSA. Namun, untuk biaya orang tuanya jika ingin mendonorkan hati, tidak ditanggung BPJS karena tidak masuk kategori orang sakit. Sementara itu, pesan JawaPos.com kirim ke Direktur RSSA dr Restu Kurnia Tjahjani MKes, melalui layanan WhatsApp belum juga mendapatkan jawaban. Walaupun sudah ternotifikasi dibaca, dengan tanda centang dua warna biru. Alhasil, belum ada keterangan resmi dari pihak RSSA. Nevan mulai mengalami pembesaran perut sejak berusia 2,5 tahun. Namun penyakitnya ini baru diketahui 2016. Saat ini, Nevan menunggu perawatan medis dan bantuan dana untuk transplantasi hati.

Warga Derita Sirosis Hati Tak Dapat Akses Kesehatan, DPRD Ini Komplain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/anak-yatim-piatu-gizi-buruk-tidak-terpantau-karena-warga-sidoarjo_m_133204.jpeg" alt="grafis Bocah Yatim Piatu dengan Gizi Buruk" width="100%">
<figcaption>grafis Bocah Yatim Piatu dengan Gizi Buruk</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Dinas kesehatan (dinkes) menyatakan, sebenarnya tidak ada kasus baru anak gizi buruk di Kota Giri. Sejak kasus Muhammad Agung, penderita gizi buruk di Kedamean, petugas gizi setiap puskesmas menelusuri daerah-daerah lain. &rdquo;Sudah dilakukan kunjungan ke pasien lama. Tidak ada kasus baru,&rdquo; jelasnya. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Gresik dr Ummi Khoiroh menyebut beberapa kesamaan kasus Putra dan Agung. Salah satunya, pola makan yang tidak teratur. Keduanya memiliki porsi makan yang sangat sedikit. Sekali makan hanya 2&ndash;5 sendok makan. Menurut Ummi, kondisi Muhammad Putra Abimanyu tidak terpantau karena dia bukan warga Gresik. Petugas Puskesmas Kesamben Kulon telah mencari tahu riwayat pasien. &rdquo;Putra ke Gresik dibawa kakeknya,&rdquo; ucapnya. Bocah tujuh tahun itu tercatat sebagai warga Tempel, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Ummi menuturkan, Putra membutuhkan perhatian lebih. Sebab, ada kondisi khusus yang melemahkan daya tahan tubuhnya. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab status gizi buruk. Termasuk berbagai macam komplikasi. Alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga itu berharap keluarga tidak khawatir soal biaya rumah sakit. Sebab, ada anggaran dari Dinkes Provinsi Jatim. &rdquo;Semoga kondisi pasien segera membaik,&rdquo; ungkapnya. (adi/c20/roz)

Anak Yatim Piatu Gizi Buruk Tidak Terpantau karena Warga Sidoarjo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dinkes jatim

Berita Terkini