<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/29/Ayah-dan-Adik-Dini-Sera-di-DPR-Dery-161515273.jpg" alt="Adik dan ayah Almarhumah Dini Sera Afirianti, Alfikarisma (kiri) dan Ujang Suherman (kanan) menangis saat mengadukan Vonis Bebas Ronald Tannur ke Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024). Keluarga (Almarhumah) Dini Sera Afr" width="100%">
<figcaption>Adik dan ayah Almarhumah Dini Sera Afirianti, Alfikarisma (kiri) dan Ujang Suherman (kanan) menangis saat mengadukan Vonis Bebas Ronald Tannur ke Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024). Keluarga (Almarhumah) Dini Sera Afr</figcaption>
</figure> JawaPos.com - ​​​​​Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengecam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Dia menilai, vonis bebas tersebut menggambarkan hilangnya hati nurani dari hakim. "Keputusan ini menggambarkan hilangnya hati nurani dari para hakim yang seharusnya menjadi wakil Tuhan di bumi. Mereka tampak tidak peka terhadap dampak keputusan ini pada korban dan keluarganya," kata Adies dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin. Dia pun meminta Mahkamah Agung (MA) segera melakukan evaluasi mendalam terkait proses rekrutmen hakim agar pengadilan tak kehilangan fungsinya sebagai tempat pencarian keadilan. "Kami mendesak Mahkamah Agung untuk mereformasi sistem rekrutmen dan pelatihan hakim agar tidak ada lagi keputusan yang meragukan kredibilitas peradilan," ujarnya. Dia juga meminta agar Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung segera menindaklanjuti keputusan hakim dalam kasus putra anggota DPR RI Edward Tannur itu. "Badan Pengawas harus memeriksa secara menyeluruh keputusan hakim yang dinilai tidak menggunakan hati nurani dalam proses pengambilan keputusan," ujarnya. Dia menyoroti pula potensi kesalahan dari pihak penyidik dan jaksa dalam penerapan pasal-pasal hukum, namun ia menegaskan bahwa hakim pada akhirnya memiliki tanggung jawab utama untuk memutuskan berdasarkan fakta dan bukti yang ada. "Walaupun ada kesalahan dalam penerapan pasal, hakim harus tetap memutuskan dengan hati nurani dan berlandaskan bukti yang jelas," katanya. Selain&nbsp;itu, Adies mengungkapkan kekesalannya terhadap majelis hakim yang menyatakan tidak adanya saksi dalam kasus tersebut. "Ini bertentangan dengan fakta bahwa berkas perkara sudah dinyatakan P21 yang berarti bukti sudah lengkap," ucapnya. Untuk itu, dia menekankan pentingnya evaluasi terhadap semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut, mulai dari penyidik hingga hakim. "Kami mendesak agar seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus ini diperiksa untuk menemukan letak kesalahan. Keputusan hakim seharusnya menjadi akhir dari pencarian keadilan, dan jika keputusan tersebut cacat, maka harus ada evaluasi mendalam," kata dia. Pada Rabu (24/7), majelis hakim PN Surabaya, Jawa Timur, membebaskan Gregorius Ronald Tannur yang merupakan putra dari mantan salah satu anggota DPR RI Edward Tannur, dari segala dakwaan terkait kasus dugaan penganiayaan yang berakibat kekasihnya bernama Dini Sera Afrianti meninggal dunia. Sebelumnya, Polrestabes Surabaya menetapkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan terhadap tersangka Ronald Tannur yang telah menghilangkan nyawa kekasihnya tersebut. Ronald dijerat dengan Pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan dan kelalaian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Penyelidikan oleh kepolisian mengungkap penganiayaan terjadi setelah pasangan kekasih itu menghabiskan malam di tempat hiburan, kawasan Surabaya Barat.

Kami mendesak MA untuk mereformasi sistem rekrutmen dan pelatihan hakim agar tidak ada lagi keputusan yang meragukan kredibilitas peradilan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir:  Putusan Bebas Ronald Tannur Gambarkan Hilangnya Hati Nurani dari Para Hakim 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/29/Keluarga-Dini-Lapor-Ke-Komisi-Yudisial-Dery-1JPG-3662335742.jpg" alt="Ujang, ayah kandung dari alhmarhumah Dini berama Kuasa Hukum keluarga Korban Dini Sera Afrianti, Dimas Yemahura Alfaraouq melapor ke kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (29/7/2024). (Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Ujang, ayah kandung dari alhmarhumah Dini berama Kuasa Hukum keluarga Korban Dini Sera Afrianti, Dimas Yemahura Alfaraouq melapor ke kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (29/7/2024). (Dery Ridwansah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) menyatakan telah menerima laporan yang dilayangkan oleh keluarga Dini Sera, yakni ayah dan adiknya yang didampingi kuasa hukum Dimas Yemahura. Laporan itu, terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur, dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Atas laporan tersebut, KY pun berjanji akan menindaklanjutinya. &ldquo;Laporan tersebut diterima oleh Wakil Ketua KY dan Kepala Biro Investigasi KY. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanganan laporan masyarakat,&rdquo; kata Anggota dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata, dikutip dari Antara, Senin (29/7). Terkait tindak lanjut yang akan dilakukan pihaknya, Mukti&nbsp;menjelaskan, setiap laporan masyarakat yang masuk ke KY akan melewati proses administrasi terlebih dahulu. Setelah itu, KY menganalisis laporan dari hasil investigasi, dokumen maupun saksi yang ada untuk kemudian dibawa ke dalam panel. &ldquo;Dalam panel itu nanti&nbsp;diputuskan apakah kasus tersebut ditindaklanjuti atau tidak. Jika ditindaklanjuti maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terhadap saksi-saksi, dan terakhir terhadap majelis hakim,&rdquo; ujarnya. Di samping itu, kata&nbsp;dia, tim investigasi KY juga telah bergerak mengumpulkan data terkait perkara tersebut. Namun demikian, data yang telah dihimpun KY belum bisa disampaikan secara terbuka kepada publik karena bersifat tertutup. Di sisi lain, ia menyebut salinan putusan vonis bebas Ronald Tannur belum diterima KY secara utuh. &ldquo;Sehingga, KY belum bisa mendalami dan mempelajari dari putusan tersebut yang biasa menjadi indikasi-indikasi untuk kemungkinan adanya pelanggaran KEPPH,&rdquo; ujarnya. Pada hari ini, Senin (29/7), keluarga Dini Sera beserta kuasa hukumnya melaporkan majelis hakim PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur ke Kantor KY, Jakarta. Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka yang tergabung dalam aliansi&nbsp;#JusticeForDiniSera&nbsp;juga ikut mendampingi keluarga korban. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014915657/temani-keluarga-dini-sera-laporkan-3-hakim-pn-surabaya-yang-bebaskan-ronald-tannur-ke-ky-rieke-putusan-ekstrem-abaikan-bukti-cctv-dan-visum">Temani Keluarga Dini Sera Laporkan 3 Hakim PN Surabaya yang Bebaskan Ronald Tannur ke KY, Rieke: Putusan Ekstrem Abaikan Bukti CCTV dan Visum</a> Pihak korban meyakini terdapat kontradiksi antara surat dakwaan maupun tuntutan dan hasil pertimbangan majelis hakim dalam putusan itu. Oleh karena itu, keluarga korban ingin KY memeriksa dugaan pelanggaran KEPPH serta menjatuhkan rekomendasi pemecatan bagi ketiga hakim yang memutus perkara tersebut. &ldquo;Kami meminta kiranya KY dapat memberikan rekomendasi yang terbaik, yakni harapan kami adalah penghentian hakim yang memeriksa perkara ini di PN Surabaya. Itu harapan kami,&rdquo; tutur Dimas Yemahura. Sebelumnya, Rabu (24/7), majelis hakim PN Surabaya memutus bebas Gregorius Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan Dini Sera Afrianti. Hakim Ketua Erintuah Damanik menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban. Vonis majelis hakim berbeda dengan tuntutan jaksa. Pada perkara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Gregorius Ronald Tannur dengan pidana penjara 12 tahun karena dianggap terbukti melakukan pembunuhan. Diketahui, Dini Sera Afrianti (29), tewas usai karaoke bersama teman kencannya, Gregorius Ronald Tannur, di salah satu tempat hiburan malam yang ada di Jalan Mayjen Jonosewojo, Lakarsantri, Surabaya pada Rabu (4/10/2023) malam.

Dalam panel itu nanti diputuskan apakah kasus tersebut ditindaklanjuti atau tidak. Jika ditindaklanjuti maka akan dilakukan pemeriksaan t

KY Akan Tindaklanjuti Laporan Soal Majelis Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tanur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/WhatsApp-Image-2024-03-20-at-035747-2310105226.jpg" alt="Ronald Ronald Tannur terdakwa pembunuh Dini Sera Afriyanti menjalani sidang secara online di PN Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ronald Ronald Tannur terdakwa pembunuh Dini Sera Afriyanti menjalani sidang secara online di PN Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ronald Tannur terdakwa pembunuh Dini Sera Afriyanti menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada 19 Maret. Anak anggota DPR RI, itu tak hadir di persidangan secara langsung di PN Surabaya. Ronald dihadirkan secara online. Melalui jaringan atau online, untuk kali pertama Ronald ditampilkan wajahnya dengan jelas. Selama ini, wajah Ronald tak begitu diperlihatkan aparat kepolisian selama olah TKP hingga penyerahan tersangka ke kejaksaan. Ronald terlihat lebih kurus dibandingkan saat kali pertama ditangkap dan hadir pada olah TKP di Lenmarc Surabaya. Ronald ditahan di Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Dalam sidang perdana, dakwaan dibacakan Jaksa M. Darwis dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Sesuai surat dakwaan, Jaksa Darwis menyampaikan bahwa kali pertama dugaan pembunuhan atau tindakan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia Dini Sera terjadi ketika keduanya menghadiri undangan pesta minuman keras di tempat karaoke Black Hole Lenmarc Surabaya. Pesta berakhir, Gregorius Tannur dan Dini beranjak pulang. Ketika di dalam lift, terdakwa dan korban adu mulut hingga berujung adu fisik. Korban disebut dalam dakwaan menampar terdakwa. Sedangkan, terdakwa di antaranya memukul korban dengan botol miras. Usai kejadian tersebut, terdakwa kemudian berusaha mengecek CCTV untuk mengetahui siapa yang melakukan kekerasan terlebih dahulu. Dalam dakwaan, terdakwa GRT didakwa dengan pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat (3) KUHP, atau ketiga pasal 359 KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Gregorius Tannur terdakwa pembunuh Dini Sera Afriyanti saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada 19 Maret

Wajah Gregorius Ronald  Tannur Anak DPR RI Pembunuh Dini Sera di Sidang Perdana PN Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/WhatsApp-Image-2024-03-20-at-035747-708308060.jpg" alt="Ronald Tannur terdakwa pembunuh Dini Sera Afriyanti menjalani sidang perdana secara online di PN Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ronald Tannur terdakwa pembunuh Dini Sera Afriyanti menjalani sidang perdana secara online di PN Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ronald Tannur terdakwa pembunuh Dini Sera Afriyanti menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada 19 Maret. Anak anggota DPR RI, itu tak hadir di persidangan secara langsung di PN Surabaya. Ronald dihadirkan secara online. Melalui jaringan atau online, untuk kali pertama Ronald ditampilkan wajahnya dengan jelas. Selama ini, wajah Ronald tak begitu diperlihatkan aparat kepolisian selama olah TKP hingga penyerahan tersangka ke kejaksaan. Ronald terlihat lebih kurus dibandingkan saat kali pertama ditangkap dan hadir pada olah TKP di Lenmarc Surabaya. Ronald ditahan di Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Dalam sidang perdana, dakwaan dibacakan Jaksa M. Darwis dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Sesuai surat dakwaan, Jaksa Darwis menyampaikan bahwa kali pertama dugaan pembunuhan atau tindakan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia Dini Sera terjadi ketika keduanya menghadiri undangan pesta minuman keras di tempat karaoke Black Hole Lenmarc Surabaya. Pesta berakhir, Gregorius Tannur dan Dini beranjak pulang. Ketika di dalam lift, terdakwa dan korban adu mulut hingga berujung adu fisik. Korban disebut dalam dakwaan menampar terdakwa. Sedangkan, terdakwa di antaranya memukul korban dengan botol miras. Usai kejadian tersebut, terdakwa kemudian berusaha mengecek CCTV untuk mengetahui siapa yang melakukan kekerasan terlebih dahulu. Dalam dakwaan, terdakwa GRT didakwa dengan pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat (3) KUHP, atau ketiga pasal 359 KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Gregorius Tannur terdakwa pembunuh Dini Sera Afriyanti menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada 19 Maret

Wajah Gregorius Tannur Anak DPR RI Pembunuh Dini Sera di Sidang Perdana PN Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/Screenshot_20231012-084454-1415814925.jpg" alt="Polisi menggelandang Gregorius Ronald Tannur, penganiaya Dini Sera Afrianti hingga tewas./Jawa Pos/Robertus Risky" width="100%">
<figcaption>Polisi menggelandang Gregorius Ronald Tannur, penganiaya Dini Sera Afrianti hingga tewas./Jawa Pos/Robertus Risky</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komnas Perempuan menilai bahwa kasus penganiayaan berujung kematian terhadap Dini Sera Afriyanti yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tannur, dapat dikategorikan sebagai femisida. Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani mengatakan terdapat relasi kuasa timpang berbasis gender terhadap pelaku, dalam hal ini relasi antara korban dan pelaku adalah pasangan kekasih. "Ragam kekerasan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan dengan alasan tertentu ataupun karena dia perempuan," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/10) seperti dikutip dari Fajar. Pelaku kasus femisida biasanya adalah orang-orang yang dekat dengan korban, seperti kekasih, teman kencan, dan suami. "Dengan demikian, femisida adalah eskalasi dari kekerasan berbasis gender yang berpotensi femisida," imbuh Anggota Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menambahkan. Komnas Perempuan sendiri telah melakukan pemantauan femisida sejak tahun 2017 melalui pemberitaan media, karena minimnya pengaduan terkait jenis kekerasan tersebut. Pihaknya menyebut terdapat anggapan bahwa korban yang telah meninggal dalam kasus serupa telah selesai urusannya, dan selanjutnya hanya menjadi urusan aparat penegak hukum. Komnas Perempuan juga menyayangkan Indonesia belum memiliki pemilahan data pembunuhan berdasarkan statistik femisida. Sementara itu, Polrestabes Surabaya menetapkan Gregorius Ronald Tannur (GRT) sebagai tersangka dalam kasus kematian Dini Sera Afriani sejak 5 Oktober. Ronald kini terjerat pasal pembunuhan. Yakni, pasal premier 338 KUHP subsider 351 ayat 3 KUHP. Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono mengatakan, motif Ronald melakukan penganiayaan kepada Dini hingga menyebabkan kematian karena sakit hati. Keduanya sempat cekcok di lift saat turun dari Blackhole Lenmarc Surabaya. &rdquo;(Motif) sakit hati, karena ada cekcok, karena (Ronald) terkontaminasi alkohol,&rdquo; ujar Hendro di Mapolrestabes Surabaya.

Komnas Perempuan menilai bahwa kasus penganiayaan yang berujung meninggalnya Dini Sera Afriyanti dapat dikategorikan sebagai femisida.

Komnas Perempuan Menilai Penganiayaan Berujung Kematian Dini Sera Afriyanti oleh GRT Termasuk Femisida