<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/kontainer.jpg" alt="PETUGAS PELABUHAN: Pekerja melakukan bongkar muat KM Dorolonda di Pelabuhan Tanjungan Perak, abu (30/11). Saat ini Pemkot Surabaya sudah mengusulkan kenaikan upah untuk pekerja. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PETUGAS PELABUHAN: Pekerja melakukan bongkar muat KM Dorolonda di Pelabuhan Tanjungan Perak, abu (30/11). Saat ini Pemkot Surabaya sudah mengusulkan kenaikan upah untuk pekerja. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rapat Dewan Pengupahan Kota Surabaya sudah menyetujui usulan upah minimum kota (UMK) 2023. Nilainya diusulkan naik 7,229 persen atau setara dengan Rp 316.303 dari nominal UMK 2022 sebesar Rp 4.375.479.  Usulan itu sudah diserahkan ke Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk diteruskan ke gubernur. Selanjutnya, usulan tersebut dibahas Dewan Pengupahan Provinsi Jatim. Pembahasan pun sudah dilakukan mulai kemarin (30/11).  ’’Kami tunggu bagaimana keputusan gubernur. Kalau disetujui, ya alhamdulillah,’’ kata M. Solikin, anggota dewan pengupahan.  Dia menjelaskan, usulan nominal kenaikan UMK tahun depan dihitung berdasar formulasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Regulasi itu berisi formula penentuan upah minimum 2023 bagi pemerintah daerah. Kenaikan tidak melampaui 10 persen.  Sesuai permenaker tersebut, penyesuaian upah minimum dihasilkan dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dengan indeks kontribusi tenaga kerja Surabaya terhadap pertumbuhan ekonomi. Permenaker No 18 Tahun 2022 juga mencantumkan nilai alfa 0,1 persen sampai 0,3 persen.  ’’Sehingga ketemu kenaikan 7,229 persen,’’ jelas Solikin yang mewakili serikat pekerja.  Formula penghitungan upah minimum berdasar Permenaker No 18 Tahun 2022 juga mencakup variabel lain. Misalnya, daya beli, jumlah tenaga kerja, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah pekerja. Formulasi itu dianggap berkeadilan. Permenaker tersebut juga dikeluarkan sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM.  ’’Maka, dewan pengupahan memilih berdasar permenaker,’’ papar aktivis Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Surabaya itu.  Sebetulnya, ada dua usulan yang muncul. Dewan pengupahan dari unsur pengusaha mengusulkan untuk menggunakan formula berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika mengacu aturan itu, kenaikan UMK 2023 menjadi berubah. Yaitu, kenaikan hanya Rp 25.316.  Fahmi, anggota dewan pengupahan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menyampaikan bahwa pihaknya mengikuti instruksi Dewan Pimpinan Nasional Apindo pusat. Yakni, pembahasan UMK 2023 diusulkan dengan menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. ’’Sikap Apindo mengikuti arahan pusat,’’ kata Fahmi.  Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Kota Surabaya Achmad Zaini membenarkan sudah mengajukan usulan UMK 2023. Dia mengatakan, semua mekanisme telah dilalui. Dewan pengupahan yang terdiri atas berbagai pihak sudah mengadakan rapat berkali-kali. Dengan begitu, muncul angka kenaikan sampai 7,229 persen.  ’’Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya ke gubernur untuk ditetapkan,’’ kata Zaini.  BEDA SIKAP SERIKAT PEKERJA DAN PENGUSAHA  Serikat Pekerja :  - Memakai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.  - Hasilnya, UMK naik 7,229 persen atau setara dengan Rp 316.303.  - Bentuk kompensasi kenaikan BBM.  Pengusaha:  - Menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.  - Hasilnya, UMK tahun depan hanya naik Rp 25.316.  - Kelompok pengusaha masih mengajukan uji materiil ke MK atas Permenaker No 18 Tahun 2022.

Usulkan UMK Surabaya Naik 7,2 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1651059038781.jpg" alt="Ilustrasi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di pabrik. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di pabrik. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ribuan pekerja segera menikmati bantuan subsidi upah (BSU). Pekerja yang diusulkan memperoleh subsidi tercatat berjumlah 179.741 orang. Mereka berasal dari ratusan perusahaan yang beroperasi di Kota Surabaya. BSU dicairkan sekaligus sebesar Rp 600 ribu. Pencairan melalui rekening pekerja masing-masing.  Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Surabaya Achmad Zaini menyampaikan data tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi D DPRD Surabaya kemarin (14/9). ”Data ini langsung dari Kemenaker,” kata Zaini.  Dia menjelaskan, 179.741 pekerja itu bukan hanya warga Kota Surabaya. Namun, mereka adalah pekerja yang bekerja di Surabaya. Para penerima harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kriteria penerima BSU 2022 sesuai dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker).  Calon penerima BSU harus memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta. Yang bersangkutan, jelas Zaini, juga bukan penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah. Misalnya, kartu prakerja, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan produktif usaha mikro (BPUM). ”Jadi, jumlah penerima ini sudah sesuai dengan verifikasi dari BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.  Selain Surabaya, daerah lain yang penerima BSU-nya cukup banyak adalah Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, dan Mojokerto. Di daerah-daerah tersebut, memang banyak perusahaan serta industri berskala besar dan sedang. Di Sidoarjo, misalnya, jumlah pekerja mencapai 117.389 orang. Di Gresik, total ada 47.326 pekerja. ”Kami mendukung untuk dicairkan secepatnya,” ujar Zaini.  Penyaluran dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan PT Pos Indonesia. Diharapkan, dana BSU yang diterima bisa membantu menopang kebutuhan hidup sehari-hari pekerja dan keluarganya. Sekaligus menggerakkan perekonomian sesuai dengan tujuan program Kemenaker. Juga bisa membantu meringankan pekerja yang terdampak kenaikan harga BBM.  Sementara itu, wakil rakyat mendorong pemberian BSU bisa tepat sasaran. Karena itu, dewan mendorong disnaker membuka hotline dan call center. ”Agar pekerja yang butuh informasi bisa dijelaskan,” tutur Ketua Komisi D Khusnul Khotimah.  Sebagaimana yang diketahui, BSU 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah setelah kenaikan harga pangan dan bahan bakar minyak (BBM). Program itu diharapkan dapat membantu pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.  BSU SEBAGAI DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM  - Jumlah penerima BSU di Surabaya 179.741 orang  -Total penerima di Jatim 743.188 orang  - Nominal bantuan Rp 600 ribu per orang  Syarat Penerima BSU  - Besaran upah di bawah Rp 3,5 juta  - Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan  - Bukan penerima bansos lain seperti kartu prakerja, PKH, dan BPUM  Sumber: Disnaker Kota Surabaya

179.741 Pekerja di Surabaya Dapat Subsidi Upah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/umkm-sepatu.jpg" alt="BISA LEBIH TENANG: Pekerja pabtik sepatu menuntaskan pekerjaan. Mereka yang kehilangan pekerjaan selama terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK bisa mencairkan JKP. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BISA LEBIH TENANG: Pekerja pabtik sepatu menuntaskan pekerjaan. Mereka yang kehilangan pekerjaan selama terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK bisa mencairkan JKP. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) diharapkan menjadi jaring pengaman bagi pekerja yang mengalami <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemutusan-hubungan-kerja/">pemutusan hubungan kerja</a> (PHK). Program itu berlaku sejak 11 Februari. Klaim manfaat yang didapat berupa uang tunai selama enam bulan. Deputi Direktur Wilayah <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpjs-ketenagakerjaan/">BPJS Ketenagakerjaan</a> Jatim Deny Yusyulian menyebut <a href="https://www.jawapos.com/tag/jaminan-kehilangan-pekerjaan/">JKP</a> sebagai bentuk perlindungan jangka pendek bagi pekerja atau buruh yang terdampak PHK. ”Pekerja langsung mendapatkan manfaat ketika berhenti kerja,” kata Deny Jumat (25/2). Dia menjelaskan, uang tunai sebagai klaim JKP dibayarkan sesuai dengan Peraturan Menteri <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-ketenagakerjaan/">Ketenagakerjaan</a> (Permenaker) 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. JKP dibayarkan dalam dua tahapan. Yaitu, tiga bulan pertama sebesar 45 persen dari upah yang diperoleh dan tiga bulan berikutnya sebanyak 25 persen dari gaji bulanan. ”Jaring pengaman ini diberikan enam bulan sebelum terserap di pasar kerja lagi,” ujar Deny. Berapa nominalnya? Berdasar permenaker, upah maksimum yang bisa diklaim adalah Rp 5 juta. Setiap pekerja bisa mengantongi Rp 10,5 juta. Nominal itu dihitung berdasar total akumulasi yang diperoleh selama enam bulan. Yakni, tiga bulan pertama mendapat Rp 6.750.000 dan tiga bulan berikutnya memperoleh Rp 3.750.000. Sejauh ini <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpjs-ketenagakerjaan/">BPJS Ketenagakerjaan</a> Jatim menyiapkan anggaran sesuai dengan jumlah peserta BPJAMSOSTEK se-Jatim. Total, ada 1.046.000 orang. Menurut Deny, mereka memenuhi persyaratan memperoleh <a href="https://www.jawapos.com/tag/jaminan-kehilangan-pekerjaan/">JKP</a> jika di kemudian hari terjadi PHK dari perusahaan. Sejak program JKP diberlakukan pada 11 Februari, ada tiga pekerja yang memanfaatkannya. Mereka berasal dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a>. Selebihnya, 198 pekerja, masih mencairkan JKP. ”Mereka sudah memenuhi persyaratan dan tinggal tunggu realisasi. Masih berproses,” jelas Deny. JKP diperuntukkan dua kategori pekerja. Baik untuk karyawan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Khusus PKWT, klaim JKP bisa diajukan jika yang bersangkutan di-PHK sebelum berakhirnya masa kontrak. Namun, kalau dia mengundurkan diri atau masa kontraknya habis, pekerja itu tidak bisa mendapat JKP. ”Kalau habis masa kontraknya, kan bisa diperpanjang lagi,” tuturnya. Selain uang tunai, para pekerja mendapatkan manfaat lain dari JKP. Misalnya, akses informasi pasar kerja, bimbingan jabatan, dan pelatihan kompetensi kerja. Pelatihan bisa didapatkan melalui balai latihan kerja (BLK) milik pemerintah, swasta, maupun perusahaan. Teknisnya, berbagai informasi itu akan disampaikan melalui e-mail maupun nomor telepon pekerja. ”Karena kami kan sudah punya nomor telepon dan e-mail setiap pekerja yang dikoneksikan dengan aplikasi SIAPkerja milik Kemenaker,” jelasnya. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja (<a href="https://www.jawapos.com/tag/dinas-tenaga-kerja-surabaya/">Disnaker</a>) Kota Surabaya juga terus memonitor kondisi ketenagakerjaan di metropolis. Pekerja yang di-PHK, misalnya. Selama dua bulan terakhir, ada 177 pekerja yang terdampak <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemutusan-hubungan-kerja/">PHK</a>. Perinciannya, pada Januari lalu 109 pekerja dan 68 pekerja pada Februari. Ada 80 orang di antaranya yang ber-KTP Surabaya. ”Ini jumlah perselisihan yang dilaporkan ke disnaker,” kata Kadisnaker Surabaya Achmad Zaini. Banyak faktor yang mengakibatkan yang bersangkutan terdampak PHK. Salah satunya, perusahaan setempat menerapkan kebijakan efisiensi. Disnaker pun melakukan sejumlah tindakan. Salah satunya, mediasi antara pekerja dan perusahaan. ”Mungkin terjadi miskomunikasi antara pekerja dan perusahaan. Kalau masih memungkinkan, kami upayakan dipekerjakan lagi,” papar Zaini. Nah, jika tidak memungkinkan untuk kembali bekerja, disnaker meminta semua hak pekerja diberikan secara baik-baik. Disnaker <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a> juga aktif berkoordinasi dengan BPJAMSOSTEK. ”JKP dan JHT (jaminan hari tua, Red) itu kewenangan pusat. Disnaker kota hanya sebagai pelaksana kebijakan,” tandas Zaini. <h3>Manfaat Jaminan Perlu Ditambah</h3> JAMINAN kehilangan pekerjaan (JKP) mulai bisa dicairkan. Namun, besarannya belum ideal untuk pekerja yang sudah berkeluarga. Begini pandangan pakar hukum perburuhan Universitas Airlangga M. Hadi Shubhan --- Bagaimana pandangan Anda mengenai JKP yang saat ini mulai bisa diklaim pekerja yang terkena PHK? JKP harus diapresiasi. Pemerintah kita mulai meniru negara-negara maju yang lebih memikirkan program jaminan untuk para pekerjanya. Apakah nilai manfaat JKP sudah cukup? Dengan manfaat berupa pencairan 45 persen gaji selama tiga bulan pertama dan 25 persen gaji selama tiga bulan kedua, itu sebenarnya sangat tidak cukup. Dengan aturan gaji maksimal Rp 5 juta, kira-kira uang yang cair hanya Rp 10 juta selama enam bulan. Uang tersebut sangat kecil, apalagi kalau yang ter-PHK sudah berkeluarga. Menurut saya, pemberian manfaat JKP sebaiknya ditambah. Kalau sekarang negara baru bisa memberikan fasilitas untuk enam bulan, idealnya ya sampai pekerja itu mendapatkan pekerjaan baru. Atau, dari enam bulan itu diperpanjang menjadi minimal 1 tahun atau 5 tahun. Atau, persentase nilai pencairan manfaatnya bisa dibesarkan. Kalau jumlah tersebut sedikit, lalu apakah perlu ada ”bantalan” lainnya untuk pekerja? Misalnya, pencairan jaminan hari tua (JHT). Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT sebaiknya dicabut. Jadi, kalau Pak Jokowi (presiden) meminta aturan itu direvisi, sebaiknya jangan. Dicabut saja. Kembali ke Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Jadi, pekerja yang mendapatkan uang <a href="https://www.jawapos.com/tag/jaminan-kehilangan-pekerjaan/">JKP</a> itu masih bisa menggunakan uang JHT-nya. Sebab, mencari kerja lagi setelah di-PHK tidak selalu gampang. Dan, orang yang sudah bekerja 20 tahun, misalnya, sulit mencari pekerjaan baru. Akan lebih baik bagi dia mencairkan JHT-nya untuk modal berwirausaha. Jadi, nanti dia bisa mendapatkan uang dari JKP sekaligus JHT. SYARAT MENDAPAT MANFAAT JKP - Peserta terkena PHK. Baik karyawan berdasar PKWTT maupun karyawan PKWT. - PHK pekerja PKWT dilakukan sebelum jangka waktu PKWT atau kontrak kerja berakhir. - Peserta harus membayar iuran minimal 12 bulan dan sudah membayar iuran minimal 6 bulan berturut-turut sebelum terkena PHK. - Penerima manfaat <a href="https://www.jawapos.com/tag/jaminan-kehilangan-pekerjaan/">JKP</a> harus bersedia bekerja lagi. Sumber: Reportase Jawa Pos

Klaim JKP, 6 Bulan Korban PHK Terima Rp 10,5 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/pencari-kerja.jpg" alt="BERKONSULTASI: Para pencari kerja berbincang dengan pegawai Kecamatan Gunung Anyar. Saat ini ada 7 ribu orang di Surabaya yang ingin mendapatkan pekerjaan. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERKONSULTASI: Para pencari kerja berbincang dengan pegawai Kecamatan Gunung Anyar. Saat ini ada 7 ribu orang di Surabaya yang ingin mendapatkan pekerjaan. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dampak persebaran virus korona memang sangat dahsyat. Covid-19 tak hanya menyerang sektor kesehatan. Kondisi perusahaan pun dibuat limbung. Hal itu berimplikasi pada ketersediaan lowongan pekerjaan. Persentasenya tinggal separo.  Turunnya lowongan pekerjaan itu terlihat dari data dinas tenaga kerja (disnaker). Saat virus korona belum menyerang, perusahaan berlomba menambah pegawai. Dalam setahun jumlahnya bisa mencapai 9 ribu lowongan pekerjaan.  Selepas Covid-19 menerjang, situasinya berubah. Ketersediaan lowongan pekerjaan mengalami penyusutan. Turun drastis hingga 50 persen. Saat ini jumlah kesempatan bekerja berkisar 4 ribu.  Kepala Disnaker Achmad Zaini menjelaskan penyebab keterbatasan lowongan pekerjaan itu. Faktor pertama, persebaran virus korona. Selama penerapan PPKM, hanya sektor esensial yang diperbolehkan beroperasi penuh. Selain itu, jumlah karyawan perusahaan yang masuk kerja dibatasi. ”Diminta work from home (WFH),” ucapnya.  Faktor kedua, neraca pendapatan dan pengeluaran perusahaan tidak stabil. Sebab, setiap bulan pelaku industri harus menggaji pegawai. Namun, pemasukan yang didapatkan lebih kecil. ”Sehingga pilihannya untuk sementara tidak membuka lowongan pekerjaan,” terangnya.  Anjloknya persentase lowongan pekerjaan itu jelas menimbulkan efek lain. Yaitu, mengerek angka pengangguran. Dari data sementara disnaker, angka pencari kerja berkisar 7 ribu orang.  Jumlah itu didasarkan pada warga yang memegang kartu pencari kerja (AK1). Level pendidikannya beragam. Paling banyak setingkat SMA. Ada juga yang lulusan sarjana atau strata 1 (S-1).  Pemkot tak ingin jumlah pencari kerja terus menumpuk. Beragam langkah disusun. Salah satunya, menggelar bursa kerja. Pada masa pandemi, volume kegiatan itu dibatasi. Semula dalam setahun bisa dihelat sampai tujuh kali. Tahun ini hanya satu kali. ”Kami lakukan secara daring. Peminatnya luar biasa,” paparnya.  Upaya lain lewat kolaborasi. Kasi Penempatan Kerja Disnaker Yuni Tjahjawati mengatakan, saat ini disnaker bekerja sama dengan dinas komunikasi dan informatika (diskominfo). Keduanya merancang aplikasi bagi pencari kerja.  Menurut Yuni, aplikasi itu nanti digunakan perusahaan. Isinya, database warga yang belum bekerja. Dilengkapi data diri serta skill. ”Perusahaan tinggal memilih. Namun, yang diutamakan warga Surabaya,” jelasnya. <h3>PENCARI KERJA &gt; LOKER</h3> 1. Jumlah pencari kerja di Surabaya mencapai 7 ribu.  2. Lowongan pekerjaan yang tersedia hanya 4 ribu.  3. Jumlah lowongan kerja berkurang karena pandemi serta perusahaan membatasi pegawai.  4. Disnaker berupaya menggelar bursa kerja secara online.  5. Disnaker menggandeng diskominfo membuat aplikasi pencari kerja.

Pencari Kerja di Surabaya 7 Ribu, Jumlah Lowongan Kerja Hanya 4 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/umkm-surabaya.jpg" alt="BUTUH DUKUNGAN: Nunuk sedang menjahit pesanan sandal dan sepatu di KUB Mampu Jaya, Putat Jaya, kemarin. Selama pandemi, kampung kreatif Dolly mengalami kenaikan pesanan hingga 15 persen. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BUTUH DUKUNGAN: Nunuk sedang menjahit pesanan sandal dan sepatu di KUB Mampu Jaya, Putat Jaya, kemarin. Selama pandemi, kampung kreatif Dolly mengalami kenaikan pesanan hingga 15 persen. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tidak ada yang tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Karena itu, langkah pemulihan ekonomi harus dilakukan agar kerugian tidak semakin besar. Berbagai langkah untuk kembali meningkatkan daya masyarakat terus dilakukan. Salah satunya melalui inovasi yang dilakukan berbagai unsur pemerintahan.  Masing-masing dinas memiliki peran dalam pemulihan ekonomi. Program kerja digeber, terutama yang berkaitan dengan masyarakat. Harapannya, masyarakat mampu bertahan melewati pandemi.  Misalnya, inovasi yang dilakukan dinas perdagangan (disdag). Mereka memfasilitasi usaha kecil dan menengah (UKM) supaya mampu menjangkau pasar yang lebih luas. UKM tersebut masuk ke sistem market online yang diprakarsai disdag.  Aplikasi tersebut bernama e-Peken. Semacam marketplace yang menaungi seluruh pedagang dan toko kelontong Surabaya. Cara kerjanya gampang, pembeli tinggal mencari toko terdekat di daerah tempat tinggalnya. Lalu, pembeli memilih barang yang hendak dibeli.  ”Aplikasi ini memang wadah bagi para pelaku usaha. Nantinya bukan hanya kerajinan, makanan, dan minuman. Barang-barang pokok pun akan masuk ke sana,” ujar Kepala Disdag Wiwiek Widyawati.  Upaya pemulihan ekonomi semakin lengkap dengan adanya kewajiban ASN Pemkot Surabaya belanja lewat e-Peken. Cara tersebut secara tidak langsung mampu menyokong toko kelontong itu hidup.  Dinas koperasi dan UMKM pun turut mengupayakan pemulihan ekonomi. Misalnya, menghidupkan lagi sentra wisata kuliner (SWK) yang sempat ditinggalkan pedagang karena sepi. Pedagang yang sebelumnya vakum kini kembali aktif.  ”Saat pandemi mencapai puncaknya, banyak yang memilih pulang ke desa dulu. Nah, sekarang kami panggil lagi mereka karena kondisi Surabaya lambat laun kembali membaik. Daya beli masyarakat juga semakin kuat,” terang Kepala Dinkop Surabaya Widodo Suryantoro.  Program promosi pun digaungkan dengan menggandeng influencer lokal. Promosi lewat digital dianggap ampuh untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat. Dengan harapan pembeli yang datang semakin banyak.  ”Apalagi, sekarang ada kelonggaran jam buka hingga tengah malam. Lalu, kami tetap usulkan UKM ini untuk masuk program bantuan dari pemerintah pusat. Sekarang bantuan itu sudah masuk ke tahap IV,” terangnya.  Di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya, OPD tersebut memfasilitasi bagi warga Surabaya yang sedang mencari kerja. Penyediaan lapangan kerja tersebut dilakukan dengan menjembatani perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Pendataan dilakukan melalui penerbitan kartu pencari kerja atau AK-1.  ”Kami sediakan informasi terkait lapangan kerja melalui website disnaker. Lalu, bursa kerja online juga digelar dengan prioritas pengambilan tenaga kerja berasal dari warga Surabaya,” ujar Kepala Disnaker Surabaya Ahmad Zaini.  Ada juga pelatihan untuk mengembangkan soft skill dan hard skill pencari kerja. Tahun ini memang tidak ada, tapi untuk 2022 sudah dianggarkan lagi untuk pelatihan itu.  ”Saat ini kami sedang menjajaki kerja sama dengan dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) untuk pembuatan aplikasi. Nanti, melalui aplikasi tersebut memberikan fasilitas bagi perusahaan untuk mencari pekerja. Ini masih kami matangkan,” ujar Zaini.  Upaya pemulihan turut dilakukan hingga level kecamatan dan kelurahan. Misalnya, yang ada di Kecamatan Sukolilo. Wilayah itu konsisten membantu usaha kecil untuk kembali bangkit.  Di halaman kantor Kecamatan Sukolilo saat ini tersedia lapak khusus bagi pelaku usaha kecil yang menjadi binaan Kecamatan Sukolilo. Tempat yang diberi nama Teras UMKM saban hari menjadi lokasi pelaku usaha memajang produk. Mulai makanan, minuman, hingga kerajinan.  Camat Sukolilo Amalia Kurniawati menjelaskan, itu merupakan jawaban dari kegelisahan para pelaku usaha. Mereka merasakan pandemi memukul jalannya roda usaha. Dengan adanya inovasi tersebut, diharapkan dapat membantu mereka untuk bangkit lagi.  ”Total, ada 31 UMKM yang sekarang mengisi teras UMKM. Namun, tidak langsung sekaligus. Kami meminta dalam satu pekan hari kerja dibagi oleh mereka. Jadi, semua UMKM itu kebagian untuk memasarkan produknya di sana,” katanya. <h3>Pengembangan Opsi Wisata Jadi Alternatif</h3> PANDEMI Covid-19 membuat Pemkot Surabaya harus melakukan refocusing anggaran. Proyek-proyek yang sedianya dikerjakan dinas sepanjang 2020–2021 harus ditunda. Salah satunya dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau (DKRTH).  Dinas yang dipimpin Anna Fajriatin tersebut memangkas anggaran belanja untuk penerangan jalan umum (PJU). Nominalnya hingga puluhan miliar rupiah. Begitu pula proyek-proyek yang seharusnya dikerjakan DPRKP CKTR dan DPUBMP. Dana tersebut dialihkan untuk penanganan Covid-19 di metropolis.  Tahun depan Wali Kota Eri Cahyadi beserta jajaran berupaya membalikkan keadaan Surabaya menjadi lebih baik. Geliat ekonomi diagresifkan lagi melalui sektor wisata. Ketua Komisi D Khusnul Khotimah mengatakan, dewan menyambut baik optimisme pemkot. ”Gali potensi yang ada. Maksimalkan apa yang bisa dioptimalkan,” katanya.  Wakil ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya itu menuturkan, beragam wisata sudah disiapkan. Tidak hanya menampilkan aspek rekreatif, tapi juga edukatif serta layanan kesehatan. Untuk wisata pendidikan (edukatif), lokasi wisata terdapat di Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Museum Pendidikan.  Kemudian, lanjut alumnus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya itu, wisata kesehatan juga layak dikembangkan. Di antaranya, RS Onkologi hingga Fakultas Kedokteran Unair. Dia mengungkapkan, lokasi-lokasi wisata sebetulnya bisa ditambah lagi atau diperbanyak. Misalnya, wisata pendidikan di Universitas Negeri Surabaya (Unesa). ”Kampus (Unesa, Red) yang mencetak para pendidik,” ucapnya.  Khusnul ingin Surabaya belajar dari Singapura. ”Orang berobat di Singapura itu kan ada juga yang berbelanja. Servis publiknya dibaguskan,” imbuhnya.  Terpisah, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan, optimisme Surabaya dalam menyambut 2022 terasa saat rapat rancangan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). Anggaran belanja naik dua digit Rp 10,1 triliun. ”Anggaran belanja pegawai diminimkan. Namun, anggaran modal yang bisa berdampak ke masyarakat dibesarkan,” tuturnya. <h3>Pelaku Usaha Berharap Intervensi Pemkot</h3> PANDEMI yang tak kunjung usai dan aturan yang membatasi gerak usaha membuat banyak usaha dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyerah. Mereka pun menunggu langkah konkret dari pemerintah agar harapan untuk berpenghasilan itu bisa terwujud.  Arining, 37, berharap dapurnya kembali mengepul pada tahun depan. Ibu dua anak tersebut mengungkapkan, sejak Agustus 2020 penghasilannya hancur-hancuran. Warung makan di Tandes miliknya tidak jarang ditutup selama beberapa hari. Dia mengaku bingung mau jual apa. Ikan pindang kulakan di pasar dengan harga Rp 16.000 dapat enam biji. ”Eh, seharian nggak habis, malah sisa empat biji,” katanya.  Kondisi makin parah Juli lalu ketika kasus Covid-19 di Surabaya kembali melonjak. Praktis, Arining menutup warungnya hampir lima minggu. Dia sempat beralih berjualan baju. Sayangnya, bukan profit yang datang, justru rugi yang menghampiri.  Arining berharap ada intervensi pemkot yang lebih besar terhadap para pedagang. Tidak sekadar memberikan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Misalnya, ada pelatihan memasak setiap bulan untuk pedagang. ”Semoga sudah ada bazar ya tahun depan kalau Ramadan,” harapnya.  Hal senada diungkapkan Nanik, seorang produsen jajan pasar di kawasan Rungkut. Pandemi memang menggerus pangsa pasar miliknya. Hampir 50 persen omzet turun.  Pembatasan kegiatan membuat pesanan jajan untuk rapat sudah jarang ada. ”Bawa jajan ke pasar, yang biasanya kulakan rebutan, sekarang turun. Tersisa banyak bawa balik ke rumah. Mau diobral juga hari sudah siang,” terang Nanik.  Puncaknya terjadi saat varian Covid-19 melanda Surabaya. Nanik sudah tidak bisa berpikir mau mencari rezeki dari mana. Mengandalkan pesanan rumahan tidak sebanding dengan pengeluarannya. ”Jangan sampai kejadian serupa terjadi lagi di Surabaya. Wis remek awak! Cukup sekali saja. Minta tolong pemerintah memberikan jalan keluarnya,” ujar dia.  Nanik memang tidak berharap ada bantuan keuangan yang datang. Dia hanya ingin aktivitas masyarakat bisa berlangsung normal. Rezeki dari pesanan kantor dan masyarakat bisa datang seperti semula.  PEMULIHAN EKONOMI SASAR USAHA KECIL  Banyak program OPD yang menyasar usaha kecil.  Sektor ini dianggap paling rentan.  Usaha kecil merupakan tumpuan ekonomi dari bawah.  Bantuan untuk usaha kecil beragam, mulai pemasaran hingga permodalan.  Usaha kecil yang tahan banting diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat.

Sinergi Antardinas untuk Bangkitkan Ekonomi Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/pencari-kerja.jpg" alt="BERKONSULTASI: Para pencari kerja berbincang dengan pegawai Kecamatan Gunung Anyar. Saat ini ada 7 ribu orang di Surabaya yang ingin mendapatkan pekerjaan. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERKONSULTASI: Para pencari kerja berbincang dengan pegawai Kecamatan Gunung Anyar. Saat ini ada 7 ribu orang di Surabaya yang ingin mendapatkan pekerjaan. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya mencatat, 7.000 orang sedang mencari kerja. Hal itu didasarkan pada pendaftaran formulir AK-1 atau kartu kuning. Solusi pun dicari, disnaker akan memfasilitasi penyedia lapangan kerja untuk mendapatkan karyawan yang dibutuhkan.  Jumlah warga Surabaya yang mendaftar sebagai pencari kerja terus bertambah. Data itu terekam melalui pengajuan penerbitan kartu pencari kerja atau kartu kuning. Pemegang kartu tersebut menandakan bahwa mereka saat ini sedang mencari kerja.  Jumlahnya pun terus bertambah. Hingga Kamis (7/10), angkanya sudah tembus 7.000 orang. Angka tersebut akan terus meningkat bila perekonomian tak kunjung pulih.  ’’Dari jumlah itu, memang ada yang statusnya ter-PHK dari pekerjaan sebelumnya. Itu terlihat dari riwayat pekerjaan yang mereka cantumkan saat registrasi di sini,’’ terang Kepala Disnaker Achmad Zaini.  Dia menyebut mayoritas pemegang kartu kuning tetaplah para pencari kerja baru. Level pendidikannya beragam. Mayoritas tingkat SMA dan sarjana atau diploma.  Memiliki kartu kuning, menurut dia, akan mempermudah Pemkot Surabaya dalam membantu pencari kerja (pencaker) segera mendapat gawe. Sebab, pemantauan terus dilakukan. Penjaringan pekerjaan disesuaikan dengan bidang dan keterampilan pencaker.  ’’Kami hubungi langsung pemegangnya untuk memastikan apakah statusnya masih pencari kerja atau tidak. Lalu, saat ada info lowongan, kami pasti memberi tahu mereka. Kami ingin permasalahan pencaker ini segera tuntas,’’ papar mantan Kabag Pemerintahan Pemkot Surabaya itu.  Memang, selama masa pandemi ini, sulit menggelar event yang biasanya menyediakan ribuan lowongan. Dalam setahun, biasanya ada tujuh kali bursa kerja. Namun, tahun ini hanya berjalan satu kali.  ’’Itu pun melalui online. Jumlah lowongan juga tidak sebanyak dulu. Faktor pandemi memang sangat memengaruhi sektor ini,’’ ujarnya.  Berbagai upaya dilakukan. Salah satunya, memfasilitasi pemilik usaha untuk mencari pekerja yang sesuai. Saat ini aplikasi tersebut digodok bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya.  Sementara itu, untuk memperoleh kartu kuning, warga cukup mengajukannya secara online melalui website disnaker. Di sana sudah ada menu untuk registrasi.  ’’Bila sudah tercatat, nanti kami monitor terus. Begitu juga sebaliknya, kami meminta masyarakat paham untuk melapor balik bila sudah mendapat kerja,’’ tambah Kasi Penempatan Kerja Disnaker Surabaya Juni Tjahjawati.

7.000 Warga Surabaya Sedang Mencari Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/M-Fikser-2-1.jpg" alt="Kepala Diskominfo Kota Surabaya M. Fikser. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Kepala Diskominfo Kota Surabaya M. Fikser. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya siapkan aplikasi pencari kerja (pencaker). Aplikasi itu disiapkan untuk memudahkan masyarakat Kota Pahlawan mendapatkan informasi pekerjaan baik di bidang formal maupun informal.  Kepala Diskominfo Kota Surabaya M. Fikser menjelaskan, pihaknya bekerja sama dengan dinas tenaga kerja (disnaker) dan stakeholder di Kota Pahlawan dalam menyediakan aplikasi pencaker. Aplikasi itu menghubungkan antara pencaker dengan perusahaan di Surabaya melalui sistem.  ”Intinya aplikasi itu untuk mempermudah, lebih terbuka pencari kerja di Surabaya dari keahlian yang secara formal maupun informal,” kata Fikser di kantornya, Selasa (28/9).  Fikser mengatakan, data para pencaker berasal dari seluruh warga Surabaya yang pernah menyampaikan surat atau lamaran kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Selain itu, juga berasal dari hasil survei pemutakhiran data di lapangan.  ”Nah, yang penghasilannya di bawah Rp 7 juta dalam satu anggota keluarga itu yang kita akseskan dengan perusahaan-perusahaan,” terang Fikser.  Artinya, lanjut Fikser, aplikasi itu diprioritaskan bagi warga Kota Surabaya yang penghasilannya masih di bawah Rp7 juta dalam satu keluarga. Nah, ketika nanti perusahaan di Surabaya membutuhkan tenaga kerja, bisa langsung mengakses aplikasi tersebut.  ”Jadi kalau perusahaan butuh tenaga kerja apa saja, bisa mengakses itu. Dalam aplikasi tenaga kerja itu juga bisa menampilkan daftar para pencari kerja beserta lulusan maupun keahlian dari masing-masing pencari kerja itu,” ungkap Fikser.  Fikser mencontohkan, perusahaan A membutuhkan tenaga petugas keamanan. Perusahaan A langsung bisa memilih daftar pencari kerja dalam aplikasi itu sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan.  ”Jadi perusahaan bisa memilih bahwa dia butuhnya apa,” ujar Fikser, pria kelahiran Serui, Papua.  Menurut dia, peran disnaker penting dalam meningkatkan skill dari para pencari pekerja. Harapannya, ketika ada perusahaan yang membutuhkan pekerja dengan keahlian khusus, pencari kerja itu bisa diterima.  ”Ketika ada perusahaan yang membutuhkan pekerja tapi skill kurang, itu kemudian menjadi kewenangan disnaker untuk meningkatkan skill dari para pekerja,” tutur Fikser.  Meski demikian, Fikser memastikan, aplikasi itu tak hanya disiapkan untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan keahlian khusus. Sebab, bidang pekerjaan lain yang tak perlu keahlian khusus juga tersedia di aplikasi tersebut.  ”Seperti contohnya, cleaning service atau office boy dan sebagainya, itukan tidak perlu skill khusus. Tetapi ada juga yang butuh skill khusus, kita juga sudah siapkan,” papar Fikser.  Dia berharap, seluruh stakeholder atau perusahaan di Kota Pahlawan dapat memberikan kuota bagi pencari kerja asal Kota Surabaya. Karena itu, Disnaker Surabaya juga terus pro aktif mendorong perusahaan-perusahaan.  ”Jadi semua proses pembangunan atau apa saja di Surabaya, dia (stakeholder) diharapkan dapat menggunakan tenaga kerja asal Surabaya. Nah, tenaga kerja itulah yang nanti disiapkan sesuai dengan kebutuhan dengan aplikasi,” jelas Fikser.  Fikser menambahkan, aplikasi tersebut bakal segera launching jika sudah rampung. Pihaknya menargetkan, aplikasi itu dapat selesai dalam waktu seminggu ke depan.  ”Kita sedang kerjakan. Sekitar seminggu lagi selesai. Kalau sudah selesai, nanti kita juga berikan nama aplikasi tersebut,” kata Fikser.

Job Seeker Surabaya Bisa Cari Kerja lewat Aplikasi Buatan Pemkot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Job-Fair-Cilegon_Doni-KurniawanBanten-Raya_Banten-Raya.jpg" alt="Job Fair Cilegon : Ribuan pencari kerja antre mengular hingga keluar saat JOb Fair 2019 di Grand Mangku Putra, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Rabu (26/6/2019). Job Fair atau bursa kerja yang digelar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon ini membuka" width="100%">
<figcaption>Job Fair Cilegon : Ribuan pencari kerja antre mengular hingga keluar saat JOb Fair 2019 di Grand Mangku Putra, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Rabu (26/6/2019). Job Fair atau bursa kerja yang digelar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon ini membuka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Makin banyak warga luar Surabaya yang mencari pekerjaan di metropolis. Dari bursa kerja yang digelar Dinas Tenaga Kerja (Disnakes) Surabaya, sedikitnya ada 2.282 orang dari sekitar Surabaya yang mendaftar di bursa kerja online (BKOL) yang digelar sejak 17 Februari.  Perusahaan yang berpartisipasi dalam BKOL mencapai 20 perusahaan. Lowongan yang disediakan 460 jenis serta 44 macam jabatan. Sejak hari pertama pembukaan, total ada 3.726 pendaftar bursa kerja itu.  Perinciannya, 1.444 warga Surabaya dan 2.282 orang berasal dari luar metropolis. Mulai dari Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, hingga Mojokerto. Batas waktu pendaftaran hingga sembilan hari ke depan. Ditutup pada 26 Februari.  Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Achmad Zaini menjelaskan, pemkot terus berupaya memfasilitasi pencari kerja. Salah satunya lewat program bursa kerja. Karena pandemi belum berakhir, teknis pencarian kerja itu dimodifikasi menjadi secara online.  Acara tersebut memang terbuka untuk umum. Tidak khusus bagi warga Surabaya. ’’Warga kota lain juga bisa ikut,’’ papar Zaini.  Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui. Pertama, pendaftaran lewat website disnaker.surabaya.go.id. Setelah mendapatkan akun, orang tersebut harus mengisi data pribadi.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/19/02/2021/terdakwa-penerima-salah-transfer-bank-mengira-rp-51-juta-uang-fee/">Terdakwa Penerima Salah Transfer Bank Mengira Rp 51 Juta Uang Fee</a>  Mulai nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor HP, hingga e-mail. Selanjutnya, mengisi form berkas lamaran kerja. Mulai meng-upload pasfoto, ijazah, KTP, hingga transkrip nilai.  Nah, untuk tahapan selanjutnya, peserta tinggal memilih lowongan pekerjaan. Satu peserta bisa mengajukan lamaran lebih dari satu posisi. ’’Tinggal klik saja,’’ tuturnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HW1o1W_lPXQ

Ribuan Pencari Kerja dari Luar Kota Serbu Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/pekerja-surabaya.jpg" alt="MENCARI PENGHIDUPAN: Para pekerja akan berangkat ke pabrik. UMK untuk tahun ini tetap. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENCARI PENGHIDUPAN: Para pekerja akan berangkat ke pabrik. UMK untuk tahun ini tetap. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com − Tuntas sudah pembahasan upah minimum kota (<a href="https://www.jawapos.com/tag/upah-minimum-kabupatenkota/">UMK</a>) Surabaya. Minggu lalu dewan pengupahan mengirimkan usulan pendapatan bagi pekerja itu ke Pemprov Jatim. Nominal upah yang disodorkan mengalami penambahan.  Dari data yang dihimpun, persentase kenaikan upah itu mencapai 3,27 persen. Nilainya bertambah Rp 137 ribu dari UMK sebelumnya. Jika mendapatkan persetujuan dari gubernur Jatim, tahun depan pekerja di Kota <a href="https://www.jawapos.com/tag/Surabaya/">Surabaya</a> memperoleh pendapatan Rp 4,3 juta per bulan.  Plt Kepala <a href="https://www.jawapos.com/tag/dinas-tenaga-kerja-surabaya/">Dinas Tenaga Kerja</a> (Disnaker) Achmad Zaini menjelaskan, rapat pembahasan upah berakhir minggu lalu. Tepatnya pada 16 November. Dalam pertemuan terakhir itu, sejatinya masih ada perdebatan terkait besaran UMK. ”Ada perbedaan pandangan Apindo dan serikat pekerja,” ucapnya.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/Apindo/">Apindo</a> meminta UMK tidak naik. Dasar pertimbangan yang dipakai adalah surat edaran (SE) dari menteri tenaga kerja. Yakni, SE Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021. Isinya menyatakan, besaran upah minimum tahun depan setara dengan tahun ini. Tidak ada penambahan.  Lain halnya dengan serikat pekerja. Mereka bersikeras meminta UMK tetap naik seperti tahun-tahun sebelumnya. Nominal penambahan yang disampaikan Rp 137 ribu. Sebab, sejak pandemi korona merebak, beban hidup semakin berat.  Alhasil, rapat menemui jalan buntu. Sebab, kedua pihak masih bersikeras. Tidak ingin pendapatnya kalah. Melihat itu, <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemkot-surabaya/">pemkot</a> mengambil jalan tengah. ”Kami usulkan kenaikan sebesar 3,27 persen,” tutur Zaini. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/22/11/2020/menyesalnya-sisca-modal-profit-arisan-online-lenyap-setelah-top-up/">Menyesalnya Sisca, Modal &amp; Profit Arisan Online Lenyap setelah Top-up</a></li> </ul> Usulan penambahan 3,27 persen itu tidak asal dibuat. Namun, penuh kehati-hatian serta pertimbangan. Pihak disnaker melakukan telaah terlebih dahulu sebelum mengirimkan usulan ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemprov-jatim/">Pemprov Jatim</a>.  Ada dua dasar yang menjadi rujukan disnaker. Pertama melihat regulasi penetapan UMK. Yakni, yang tertuang dalam PP No 78 Tahun 2015. Dalam aturan itu disebutkan formulasi perhitungan upah. Caranya, nilai UMK tahun berjalan ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemkot menilai, penambahan 3,27 persen masih masuk akal.  Patokan kedua adalah usulan dari daerah lain. Surabaya melihat wilayah yang tergabung dalam ring 1. Yakni, Pasuruan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/sidoarjo/">Sidoarjo</a>, Mojokerto, dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/gresik/">Gresik</a>. Empat wilayah tersebut sudah menyampaikan usulan. Persentase penambahan berkisar 3,27 persen. Bahkan, ada yang lebih. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/22/11/2020/sudah-final-apbd-surabaya-2021-disahkan-25-november/">Sudah Final, APBD Surabaya 2021 Disahkan 25 November</a></li> </ul> Dari informasi yang dihimpun, pembahasan UMK tersebut sempat deadlock. Karena itu, dewan pengupahan meminta pemkot mengirimkan dua usulan sekaligus agar tidak berat sebelah. Yakni, mewakili pengusaha serta pekerja.  Sementara itu, perwakilan Apindo Andhi Trias tidak sepakat dengan usulan pemkot tersebut. Menurut dia, dalam penentuan UMK, ada tiga pertimbangan yang dianut. Yaitu, aspek hukum, ekonomi, serta psikologis.  Dia mencontohkan aspek ekonomi. Persebaran <a href="https://www.jawapos.com/tag/virus-korona/">virus korona</a> menghantam seluruh bidang. Ekonomi salah satunya. Bahkan, tidak sedikit perusahaan yang harus mengurangi jumlah karyawan. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/22/11/2020/hijaukan-bantaran-kali-bendo-di-desa-tebel-gedangan-sidoarjo/">Hijaukan Bantaran Kali Bendo di Desa Tebel, Gedangan, Sidoarjo</a></li> </ul> Pada aspek hukum, Andhi mempertanyakan rujukan pemkot. Sebab, setidaknya ada tiga rujukan yang dipakai. Yakni, <a href="https://www.jawapos.com/tag/uu-cipta-kerja/">UU Cipta Kerja</a>, PP No 78 Tahun 2015, serta SE Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021.  Nah, jika mengacu UU Cipta kerja, pada regulasi itu tidak disebutkan secara gamblang formulasi penentuan UMK. Aturan tersebut hanya menyebutkan upah wajib diberikan. Ketika memakai PP No 78 Tahun 2015, seharusnya nilai UMK turun.  Aspek psikologis juga menjadi perhatian. Menurut Andhi, pemkot seharusnya tidak pilih kasih. Tidak hanya melihat kebutuhan pekerja. Namun, juga memelototi kondisi pengusaha. ”Saat <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">pandemi</a>, pengusaha susah,” jelasnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/23/11/2020/27-kabupaten-kota-naikkan-umk-2021-pemprov-jatim-sebut-jalan-tengah/">27 Kabupaten/Kota Naikkan UMK 2021, Pemprov Jatim Sebut Jalan Tengah</a></li> </ul> Sementara itu, perwakilan serikat pekerja Sholikin menjelaskan, sejatinya kenaikan 3,27 persen itu masih terbilang kurang. Jauh dari KHL. Awalnya, pekerja meminta penambahan upah di angka Rp 600 ribu.  Namun, lantaran melihat kondisi, serikat pekerja melakukan telaah. Hasilnya, persentase 3,27 persen bisa diakomodasi. ”Kami sepakat dengan kenaikan 3,27 persen,” jelasnya.  ---  ALOTNYA PEMBAHASAN UMK <ul> 	<li>Rapat pembahasan UMK digelar sejak Oktober.</li> 	<li>Pihak pengusaha dan pekerja hingga kini belum satu suara.</li> 	<li>Pengusaha meminta UMK tidak naik sesuai SE Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021. Isinya menyatakan, besaran upah minimum tahun depan setara dengan tahun ini.</li> 	<li>Pekerja meminta UMK tetap naik karena pandemi korona memberatkan beban hidup.</li> 	<li>Jika disetujui gubernur, nilai UMK Surabaya tahun depan mencapai Rp 4,3 juta per bulan.</li> </ul> Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=MC1cOcmE3xI

Pengusaha Keberatan Pemkot Usulkan UMK Surabaya Naik 3,27 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/pekerja-surabaya.jpg" alt="MENCARI PENGHIDUPAN: Para pekerja akan berangkat ke pabrik. UMK untuk tahun ini tetap. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENCARI PENGHIDUPAN: Para pekerja akan berangkat ke pabrik. UMK untuk tahun ini tetap. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menerbitkan surat edaran (SE) yang mengatur penetapan upah minimum 2021. Hasilnya, pemerintah memutuskan upah minimum tahun depan tidak mengalami kenaikan alias setara dengan upah minimum tahun ini.  Bagaimana dengan upah minimum kota (UMK) Surabaya? Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Achmad Zaini menyatakan sudah menerima SE Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19 tersebut.  Meski begitu, pihaknya belum bisa memastikan UMK Surabaya 2021 akan tetap sama dengan UMK tahun ini atau tidak.  ”Saya sudah terima SE itu. Prinsipnya, kami masih menunggu,” ujar Achmad kemarin (27/10). Termasuk menunggu arahan dari Pemprov Jatim. Sebab, provinsi juga bakal menetapkan upah minimum provinsi.  Dia menjelaskan, saat ini Dewan Pengupahan Kota Surabaya masih terus bekerja. Mereka sudah lima kali melakukan survei komponen kebutuhan hidup layak (KHL). ”Saya belum bisa menjawab detail karena belum klir. Kita tunggu saja,” tuturnya.  Sebagaimana diketahui, UMK Surabaya 2020 mencapai Rp 4.200.479. Itulah UMK tertinggi di Jawa Timur (Jatim). Selain Surabaya, daerah ring satu lainnya dengan UMK besar adalah Kabupaten Gresik Rp 4.197.030, Kabupaten Sidoarjo Rp 4.193.581, dan Pasuruan Rp 4.190.133.  Ketua Dewan Pengupahan Kota Surabaya M. Solikin menuturkan, SE Menteri Ketenagakerjaan tersebut ditujukan untuk gubernur se-Indonesia. Yakni, meminta gubernur menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sama dengan tahun ini. ”Jadi, itu bukan soal penetapan UMK,” katanya.  Menurut dia, penetapan UMP berbeda dengan penetapan UMK. Dalam menetapkan UMP, gubernur mendapat saran dan masukan dari dewan pengupahan provinsi. Dewan pengupahan provinsi juga menerima usul dari dewan pengupahan kabupaten/kota. Buruh pun bersikukuh agar UMK Surabaya tahun depan tetap dinaikkan. ”Saya kira regulasinya jelas. Kami juga akan minta UMK tetap naik,” tegasnya.  Di bagian lain, pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut positif SE Menteri Ketenagakerjaan tersebut. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Jatim Tri Andi Suprihartono menyatakan bahwa pemerintah melakukan kajian secara mendalam sebelum menerbitkan SE tersebut. Menurut dia, itulah solusi terbaik dalam kondisi perekonomian yang terganggu akibat pandemi Covid-19 ini.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7LDnn754yTA&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Disnaker Surabaya Tunggu Penetapan Upah Minimum Provinsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dinas Tenaga Kerja Surabaya

Berita Terkini