<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230330_153422.jpg" alt="Ilustrasi pekerja pabrik menghitung uang Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran. Yusuf Nugroho/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja pabrik menghitung uang Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran. Yusuf Nugroho/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Jogjakarta melakukan pengawasan secara khusus terhadap 75 perusahaan. Hal tersebut untuk memastikan pembayaran tunjangan hari raya (THR) karyawan perusahaan itu berjalan lancar.  ”Pemantauan mulai Senin (3/4). Kami akan terjun ke target yang kami tetapkan yang tahun lalu ada permasalahan dalam pembayaran THR. Target kami sekitar 75 perusahaan,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans DIJ Darmawan seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Sebanyak 75 perusahaan tersebut, menurut Darmawan, merupakan perusahaan formal kategori menengah ke atas. Mulai dari hotel hingga rumah sakit di DIJ.  ”Sejumlah perusahaan itu mendapat sorotan Disnakertrans sebab pada tahun lalu terlambat bayar THR dan sebagian membayar dengan cara mencicil,” tutur Darmawan.  Melalui pengawasan khusus tersebut, lanjut dia, petugas Disnakertrans DIJ melakukan pendekatan kepada pemilik perusahaan dengan mengingatkan kewajiban memenuhi hak karyawan untuk mendapatkan THR paling lambat H-7 Lebaran.  ”THR harus berbentuk uang, kalau dulu 25 persen barang, sekarang 100 persen harus uang dan tidak boleh dicicil karena sekarang sudah bukan pandemi tetapi menuju endemi,” ujar Darmawan.  Dia menyebutkan, jumlah total perusahaan di DIJ berdasar data terakhir sebanyak 6.800 perusahaan. Mulai skala kecil hingga besar.  Selain melakukan pengawasan, menurut Darmawan, Disnakertrans DIJ juga membuka posko aduan THR sejak 23 Maret. Selain secara tatap muka, aduan terkait THR juga dilayani secara daring melalui https://nakertrans.jogjaprov.go.id/thr yang akan langsung terhubung ke laman disnakertrans kabupaten/kota.  Darmawan menambahkan, pengenaan sanksi terkait THR terdapat dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Beberapa sanksi dalam aturan itu, yakni teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.  ”Terlambat membayar dapat dikenai denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan dan THR-nya juga tetap harus dibayarkan,” ucap Darmawan.

Disnakertrans DIJ Awasi 75 Perusahaan Terkait Pembayaran THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230330_151235.jpg" alt="Ilustrasi pekerja pabrik saat jam istirahat. Aloysius Jarot Nugroho/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja pabrik saat jam istirahat. Aloysius Jarot Nugroho/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Jogjakarta membuka posko pengaduan pembayaran tunjangan hari raya (THR) untuk para pekerja hingga 14 April.  Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans DIJ Darmawan mengatakan, posko pengaduan di Kantor Disnakertrans DIJ membuka layanan sejak 23 Maret.  ”Posko aduan THR tingkat provinsi mulai 23 Maret sudah open, terutama untuk masyarakat yang mengadukan secara tatap muka. Untuk daring nanti bisa melalui kabupaten/kota,” kata Darmawan seperti dilansir dari Antara.  Dia berharap para pekerja berani membuat aduan apabila perusahaan enggan mengeluarkan THR yang merupakan hak masing-masing pekerja.  Selain secara tatap muka, mereka dapat menyampaikan aduan THR secara daring melalui https://nakertrans.jogjaprov.go.id/thr yang akan langsung terhubung ke laman disnakertrans kabupaten/kota.  ”Dari kabupaten/kota akan dilanjutkan ke provinsi. Misal perusahaan diketahui tidak membayar THR itu nanti yang mengawasi petugas pengawas kami di provinsi,” ujar Darmawan.  Hingga saat ini, menurut Darmawan, Posko THR Disnakertrans DIJ belum menerima aduan terkait perusahaan yang enggan membayar THR. Baik secara luring maupun daring.  Selain menerima aduan dari para buruh, kata dia, pihak pengusaha juga dipersilakan melakukan konsultasi dengan petugas Posko Pengaduan THR di Disnakertrans DIJ terkait mekanisme pembayaran THR. Sudah ada tiga perusahaan yang mengajukan konsultasi.  ”Pokoknya kami siap memediasi atau memberikan konsultasi, mungkin banyak yang kurang tahu, apakah pekerja kontrak dapat THR atau tidak, harian lepas dapat atau tidak,” terang Darmawan.  Aturan pembayaran THR keagamaan tertuang dalam Surat Edaran (SE) M//HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.  Darmawan mengatakan, pengenaan sanksi terkait THR terdapat dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Beberapa sanksi dalam aturan itu, yakni teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan keempat pembekuan kegiatan usaha.  ”Sesuai aturan itu, THR harus diberikan selambat-lambatnya H-7 Lebaran. Terlambat membayar dapat dikenai denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan dan THR-nya pun juga tetap harus dibayarkan,” tutur Darmawan.

Disnakertrans DIJ Buka Posko Pengaduan THR hingga 14 April

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/THR.jpg" alt="Ilustrasi tunjangan hari raya (THR). Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tunjangan hari raya (THR). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau buka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) dua pekan sebelum Idul Fitri 1444 Hijriah. Yakni pada 10 April, baik secara fisik maupun melalui media sosial (medsos).  ”Posko pengaduan THR dibuka di Kantor Disnakertrans Riau, Jalan Pepaya No. 57-59 Pekanbaru, Provinsi Riau,” kata Kepala Disnakertrans Riau Imron Rosyadi seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru, Rabu (29/3).  Selain itu, kata dia, juga melalui media sosial, yakni di Fanspage Facebook: https://www.facebook.com/Dinastenagakerjadantransmigrasiprovriau/ dan juga Instagram: @disnaker.provriau.  Dia mengatakan, pengaduan juga bisa disampaikan ke mail: disnakertrans@riau.go.id. Posko pengaduan juga bisa disampaikan ke kantor Disnaker kabupaten/kota se-Riau.  Dengan demikian, menurut dia, keberadaan posko pengaduan dapat menampung aspirasi karyawan. Diharapkan hak-hak pekerja dapat dibayarkan jika mereka sudah berhak mendapatkan THR.  ”Pekerja yang merasa berhak mendapatkan THR namun tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan, bisa segera melapor pada H-7 Lebaran ke kantor Disnakertrans Riau, Jalan Pepaya No. 57-59 Pekanbaru,” ujar Imron Rosyadi.  Imron menambahkan, prosedur pengaduan THR bisa dilakukan melalui surat disampaikan ke kantor Disnakertrans Riau atau via WhatsApp ke nomor pengaduan.  ”Selain itu prosedur pengaduan THR bisa pakai surat atau via WhatsApp, nanti nomor hotline pengaduan kami sebarkan saat posko pengaduan dibuka,” tutur Imron Rosyadi.  Imron Rosyadi menyatakan, akan melakukan tindakan tegas jika perusahaan tidak membayar hak pekerja berupa THR itu berdasar laporan pengaduan yang masuk. Pihaknya akan menghubungi dulu manajemen perusahaan agar segera memenuhi hak THR pekerja, jika tidak ditindaklanjuti, baru dibuat panggilan.  ”Kalau pihak perusahaan masih belum memenuhi hak pekerja, perusahaan bisa kena sanksi administratif berupa teguran sampai pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin perusahaan," ucap Imron Rosyadi.

Disnakertrans Riau Buka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/iindex.jpg" alt="Gubernur Khofifah Indar Parawansa membuka Kick Off Pelatihan Berbasis Kompetensi yang digelar UPT BLK Disnakertrans Jatim di Kantor UPT BLK Surabaya, Selasa (14/3). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah Indar Parawansa membuka Kick Off Pelatihan Berbasis Kompetensi yang digelar UPT BLK Disnakertrans Jatim di Kantor UPT BLK Surabaya, Selasa (14/3). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka Kick Off Pelatihan Berbasis Kompetensi yang digelar UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur di Kantor UPT BLK Surabaya, Selasa (14/3).  Kick Off pelatihan ditandai dengan penekanan serine dan penyematan tanda peserta secara simbolis kepada dua orang oleh Gubernur Khofifah didampingi Kepala Disnakertrans Provinsi Jatim Himawan Estu Bagijo.  Tercatat 370 orang peserta hadir secara luring dan 320 orang secara daring, berasal dari 16 UPT BLK di berbagai daerah di Jawa Timur. Terdapat total sebanyak 569 paket pelatihan yang disediakan setiap UPT BLK. Dengan rincian, pelatihan institusional 346 paket, pelatihan mutu 210 paket, dan pelatihan CPMI 13 paket.  Gubernur Khofifah berharap pelatihan itu bisa memberi, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja, pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan tiap peserta. Gubernur juga berpesan agar para peserta selalu membangun rasa persaudaraan dan kekompakan dalam tim kerja yang solid.  ”Saya berpesan bagi kita semua, untuk tetap guyub rukun, bangun persatuan persaudaraan secara substantif. Mari bangun seduluran lahir batin agar terwujud suasana yang aman dan kondusif dalam dunia kerja dan dunia industri di Jawa Timur,” ungkap Khofifah.  Lebih lanjut disampaikan Khofifah, seluruh peserta pelatihan diharapkan bisa terus menjaga semangat dan optimisme yang berseiring dengan produktivitas.  ”Prasangka yang baik dan produktif tolong terus dibangun di dalam optimisme kita. Selalu positif thinking, Allah akan menurunkan yang positif dan produktif bagi kita semua,” pesan Khofifah.  Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Jatim Himawan Estu Bagijo melaporkan, maksud kegiatan itu yakni memberikan dukungan dan penguatan kepada seluruh 16 UPT BLK Disnaker kepada seluruh peserta pelatihan di BLK. Sehingga, dapat mengembangkan kompetensi serta produktivitas keunggulan ekonomi.  Himawan menyebut, BLK Surabaya itu merupakan salah satu BLK Tipe A yang dimiliki Pemprov Jatim dari total BLK yang dimiliki sebanyak 16 BLK. ”Kami juga melaporkan bahwa kick off ini dalam sejarah dilaksanakan UPT BLK Surabaya yang merupakan BLK Tipe  A selain BLK Singosari dan BLK Wonojati dari 16 BLK miliki Pemprov Jatim,” ucap Himawan.  Pelatihan itu menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Sekaligus kompetensi yang tidak kalah penting soft skill yaitu terkait attitude dan sikap kerja.  Pada kesempatan itu, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Disnaker Provinsi Jatim bersama Bank Jatim terkait pemagangan serta Disnaker Provinsi Jatim bersama BPJS Ketenagakerjaan terkait Perlindungan Jaminan Sosial bagi Peserta Pelatihan.

Gubernur Jatim Buka Kick Off Pelatihan Berbasis Kompetensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/pekerja-migran.png" alt="TUNGGU KEJELASAN: Sejumlah PMI yang gagal berangkat ke Arab Saudi tengah menunggu pendataan di gedung UPT P2TK Jatim di Surabaya Minggu (29/1). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TUNGGU KEJELASAN: Sejumlah PMI yang gagal berangkat ke Arab Saudi tengah menunggu pendataan di gedung UPT P2TK Jatim di Surabaya Minggu (29/1). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jatim mencegah keberangkatan 87 calon tenaga kerja yang hendak ke Arab Saudi di Bandara Juanda. Operasi pencegahan yang berlangsung pada Sabtu (28/1) itu menyisakan ragam kisah memilukan yang dialami para pengadu nasib tersebut.  EDI SUSILO-WAHYU ZANUAR BUSTOMI, Surabaya  ’’SAYA takut pulang, Pak,’’ ucap Siti Jumilah (bukan nama sebenarnya) kepada Jawa Pos saat ditemui di kantor UPT P2TK Jatim di Bendul Merisi kemarin.  Dia begitu kalut seusai gagal berangkat ke Arab Saudi setelah dicegah satgas PMI di Bandara Juanda. Wajar, sejak Sabtu (28/1) malam, sang agen tenaga kerja menelepon dirinya. Meminta uang Rp 35 juta. Bahkan, sang agen mengancam menagihnya ke keluarga Siti di Karawang.  Sebelumnya, Siti ditawari untuk bekerja ke Arab Saudi oleh si agen. Dijanjikan berangkat lewat jalur resmi. Tak hanya itu, sang agen memberinya uang saku Rp 3 juta untuk keperluan selama di penampungan sebelum berangkat ke Surabaya. ’’Bahkan, agen saya sampai datang ke rumah, pamitan pada orang tua saya. Menjamin saya aman. Nggak tahunya jadi gini,’’ ucapnya.  Sebenarnya, Siti baru tiga bulan pulang ke tanah air. Tiga tahun dia bekerja di Riyadh, Arab Saudi, sebagai asisten rumah tangga (ART). Selama bekerja, sebenarnya dia menerima pengalaman buruk. Kaki kanannya disetrika, jarinya ditusuk pisau, hingga dikunci di kamar mandi oleh majikannya.  Namun, pengalaman itu seakan-akan tak berbekas. Lenyap oleh bayang-bayang bakal kembali mendapat sekerat riyal untuk keluarga. Dia pun nekat berangkat lagi setelah ditawari sang agen.  Dan, setelah pembatalan pemberangkatan itu, perempuan 27 tahun tersebut sering menangis. Membayangkan hari-hari ke depan, tentang bagaimana menghidupi kedua orang tua dan tiga adiknya yang masih bersekolah.  Kecemasan juga dirasakan Zubaidah (nama samaran), 33, warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Dia takut lantaran diminta mengembalikan uang Rp 4 juta ketika tidak jadi berangkat ke tanah Arab. ’’Saya berangkat karena tidak ada uang,’’ katanya.  Sejak bercerai dengan sang suami setahun lalu, dia hanya nganggur di rumah. Ditekan kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak, dia menerima ajakan seorang kawan untuk menjadi PMI.  Dari Kalimantan, Zubaidah ditampung di Jakarta selama tiga minggu. Di sana, bersama puluhan PMI lain, dia hanya tiduran. Tak ada pelatihan apa pun. Mereka hanya diberi informasi oleh agen tentang iming-iming gaji sebesar 1.200 riyal per bulan. Atau, sekitar Rp 4,7 juta.  Nasib calon PMI lainnya juga tak kalah menyedihkan. Konstruksi ceritanya nyaris sama. Mereka mengalami kesulitan ekonomi, lalu ditawari agen untuk kerja di luar negeri tanpa tahu legalitasnya. Dan akhirnya gagal berangkat.  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan Estu Bagijo menyatakan, 87 calon PMI (CPMI) itu adalah korban para makelar PMI yang diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO). ’’Yang kini sedang diproses oleh Polda Jatim,” katanya.  Dia menyatakan, sesuai permintaan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, pemprov memfasilitasi seluruh CPMI. ’’Sementara itu, untuk penindakan lebih lanjut (terhadap sindikat TPPI, Red), ditangani kepolisian,” katanya.  Sebanyak 87 CPMI itu rencananya terbang ke Bandara Changi, Singapura, untuk transit. Setelah itu, baru mereka berangkat ke Arab Saudi. ’’Setelah kami periksa, dokumen perjalanannya tidak lengkap. Juga, belum jelas mereka akan kerja apa dan di mana,’’ kata Kasi Informasi Keimigrasian Kanim Kelas I Khusus TPI Surabaya Febby Wilson.

Sudah Pernah Disiksa Majikan, Masih Nekat Berangkat Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/photo_6337107886450258607_y.jpg" alt="Disnaker Kepri melaksanakan rapat penetapan UMP 2023 bersama dewan pengupahan. Jessica/Antara" width="100%">
<figcaption>Disnaker Kepri melaksanakan rapat penetapan UMP 2023 bersama dewan pengupahan. Jessica/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan, upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 berpotensi naik. Hal tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri Mangara Simarmata mengatakan, sesuai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen.  ”Berpotensi lebih tinggi dari yang di awal, karena dia ada penjumlahan pasti lebih tinggi, kalau kemarin inflasi saja, berarti kali dengan angka-angka tertentu,” kata Mangara seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, hasil rapat penetapan UMP akan diserahkan kepada Gubernur Ansar Ahmad, untuk dapat segera mengambil langkah terbaik. ”Kita sampaikan rekomendasi, yang menetapkan nanti gubernur. Dalam rapat ini ada beberapa usul yang disampaikan serikat buruh, Apindo, dan pakar-pakar,” ujar Mangara Simarmata.  Rekomendasi yang disampaikan Dewan Pengupahan Kepri pada rapat penetapan UMP antara lain sikap perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) meminta UMP naik sebesar 13 persen menjadi Rp 3.686.092. Hal tersebut berdasar akumulasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri (yoy). FSPMI menolak pembahasan UMP 2023 melalui PP Nomor 36 Tahun 2021. Dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) meminta UMP Kepri naik sebesar 8,27 persen menjadi Rp 3.530.464.  ”Kemudian perwakilan pengusaha rekomendasi besaran angka UMP Kepri 2023 berdasar formula PP 36 Tahun 2021 sebesar Rp 3.192.322,” papar Mangara Simarmata.  Dia menambahkan, rekomendasi dari pemerintah yaitu dengan mengingat daya beli masyarakat yang terus menjadi perhatian pemerintah. UMP Kepri 2023 sepenuhnya diserahkan kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.  ”Gubernur menghormati peraturan perundang-undangan dan Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Serta rekomendasi dari unsur akademisi atau perguruan tinggi. Dia pasti mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” tutur Mangara.  Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Batam Yapet Ramon menyampaikan, dengan terbitnya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dapat menjadi acuan dalam menetapkan UMP Kepri 2023 dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Serikat pekerja meminta gubernur memperhatikan putusan Mahkamah Agung Nomor 85 Tahun 2021 terkait penetapan UMP 2021.  ”Terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, selama ini kita tidak terbuka. Dalam pengertiannya, pasca kenaikan BBM itu mendongkrak angka inflasi. Sehingga daya beli buruh turun. Kami berharap bisa mempertimbangkan Permenaker itu untuk menetapkan UMP Kepri sesuai dengan situasi saat ini,” ujar Yapet Ramon.  Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta seluruh kepala daerah menetapkan upah minimum 2023 sesuai dengan Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2022 dengan penyesuaian formula penetapan diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. Aspirasi yang berkembang ditemukan bahwa penetapan upah minimum melalui formulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat.  ”Upah minimum 2022 tidak dapat menyeimbangkan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Hal ini dikhawatirkan dapat terjadi juga pada 2023. Dengan penyesuaian formula upah minimum 2023, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja,” kata Ida.  ”Saya juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini,” tambah dia.

Disnaker Sebut UMP Kepulauan Riau Berpotensi Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Demo-Buruh-Tuntut-Kenaikan-Upah-UMP-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2023 akan ditetapkan pekan depan. Itu setelah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten menerima Surat Edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja terkait penetapan upah minimum 2023.  ”Informasinya SE Kemenaker akan diterima provinsi sekitar 10-11 November. Segera setelah itu kita rapat dewan pengupahan untuk tetapkan UMP,” kata Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi seperti dilansir dari Antara di Serang, Rabu (9/11).  Septo mengatakan, penetapan UMP oleh Dewan Pengupahan Provinsi akan segera diikuti penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) oleh Dewan Pengupahan Kabupatem/Kota. Dengan demikian, nilai upah yang akan diterima buruh dan dibayarkan perusahaan itu adalah UMK.  Menurut dia, nilai UMP ditetapkan lebih rendah dari UMK. Hal itu dilakukan pemerintah dengan maksud sebagai jaring pengaman. Apabila perusahaan tidak sanggup membayar upah sesuai keputusan perusahaan diperbolehkan membayar di bawah nilai UMK, hanya tidak boleh di bawah UMP.  Sebelumnya, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten Intan Indria Dewi bersikukuh mengajukan kenaikan upah minimum tahun depan tersebut 10-13 persen dari upah minimum tahun ini. Pekerja dan buruh menduga pemerintah hanya akan berlaku normatif dalam penetapan upah minimum tersebut yakni dengan berdasar kepada Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang pengupahan. Mereka juga cenderung tidak ingin mempercayai data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi basis data pemerintah dalam menentukan upah minimum.  Intan mengatakan, salah satu dasar dari besaran kenaikan upah yang diinginkan pihaknya itu adalah kenaikan harga BBM yang terjadi beberapa bulan lalu. Hal tersebut dipastikan akan mendorong terjadinya inflasi. Sedangkan besaran upah yang akan mendorong daya konsumsi masyarakat diyakini sebagai salah satu yang dapat meredam inflasi.  Ketua Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP SPSI) Provinsi Banten Afif Johan meminta Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengambil diskresi dengan berani mengesampingkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dalam menentukan besaran kenaikan Upah Minimun Kota/Kabupaten (UMK) serta Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.  Menurut Afif, dalam PP 36/2001 yang menurut dia inkonstitusional itu sudah diatur rumus besaran kenaikan upah buruh. Dengan kata lain, meskipun serikat melakukan survei, apapun hasilnya tetap yang digunakan adalah perhitungan rumusan yang sudah ada di PP itu.  Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten Edy Mursalim mengaku akan mengikuti regulasi yang berlaku dalam penetapan upah minimum. Apa pun keputusan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan upah minimum, Apindo akan menerima.  Namun demikian jika melihat faktor-faktor yang ada dalam penetapan upah minimum sebagaimana diatur dalam PP 36/2001 tentang Pengupahan, kenaikan upah minimum di Banten pada 2023 mendatang hanya berkisar 3 persen.

UMP Banten 2023 Ditetapkan Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ganjar3.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sumarwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sumarwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Tengah memastikan sendiri secara daring kondisi puluhan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban penipuan kerja dan disekap di Kamboja.  ”Saya sudah video call dengan mereka, begitu. Kondisinya baik-baik semua, tetapi ada satu yang sakit,” kata Gubernur jateng Ganjar Pranowo seperti dilansir dari Antara di Semarang, Jumat (29/7).  Dari hasil pengecekan langsung itu, Ganjar mengungkapkan, situasi cukup baik setelah melihat satu per satu wajah dan kondisi para WNI. ”Saya sudah konfirmasi ke sana, sebenarnya tidak dalam sekapan dan saya lihat wajahnya. Tidak ada yang, maaf, nyonyor-nyonyor (babak belur) itu gak ada. Bahwa ada yang sakit masih bekerja dan sebagainya itulah yang saya minta untuk di-assessment,” ujar Ganjar.  Ganjar memerintahkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah proaktif dan mengecek langsung kondisi para WNI tersebut. ”Kemarin bilang nanti masih diperiksa, saya bilang gak, suruh turun ke lokasi, suruh ngecek betul apa yang terjadi sambil kita membuat back up untuk mengamankan mereka,” tegas Ganjar.  Selain itu, gubernur melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk menghubungkan dengan perusahaan terkait. ”Dengan KBRI, kami minta untuk mengecek ke lokasi, untuk komunikasi dengan perusahaannya,” papar Ganjar.  Dia berharap para TKI yang menjadi korban tersebut dapat segera ditolong dan kembali ke Indonesia karena kasus serupa sudah pernah terjadi. ”Beberapa waktu lalu ada kejadian seperti ini, juga di sana (Kamboja), dan sudah dikembalikan, ditarik lagi,” ucap Ganjar.  Ganjar mengimbau masyarakat, khususnya warga Jawa Tengah yang ingin bekerja di luar negeri agar mengikuti semua proses sesuai prosedur agar kasus semacam itu tidak terulang lagi. ”Saya minta siapa pun yang mau kerja ke luar negeri tolong ikuti aturan sehingga kami bisa memantau, jika tidak sesuai aturan maka yang terjadi akan di luar dugaan yang dipikirkan,” tutur Ganjar.  Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo merespons cepat adanya aduan mengenai dugaan penyekapan puluhan WNI di negara Kamboja. Melalui akun media sosial Instagram @ganjar_pranowo yang diakses di Semarang, Rabu (27/7), Ganjar memerintahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng untuk melakukan pengecekan.  Berdasar data sementara, ada warga Jawa Tengah yang menjadi korban dugaan penyekapan itu, setidaknya ada 10 warga asal Jateng yang berada dalam rombongan.

Ganjar Pastikan Sendiri Kondisi WNI Korban Penyekapan di Kamboja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220411-WA0058_4.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) berbincang dengan pekerja di PT Ecco Indonesia, Senin (11/4). Humas Pemprov Jatim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) berbincang dengan pekerja di PT Ecco Indonesia, Senin (11/4). Humas Pemprov Jatim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memantau pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja di salah satu perusahaan alas kaki di Sidoarjo, Senin (11/4).  ”Jadi direncanakan 14 April sudah akan diberikan THR untuk seluruh karyawan di sini. Saya berharap perusahaan-perusahaan yang lain bisa mengikuti jejak tradisi baik di perusahaan PT Ecco Indonesia ini,” kata Khofifah seperti dilansir dari Antara di PT Ecco Indonesia di Sidoarjo.  Dia mengatakan, dari tahun ke tahun PT Ecco Indonesia mempunyai tradisi memberikan THR lebih cepat dari apa yang digariskan regulasi Kementerian Tenaga Kerja. ”Ada hal menarik yaitu pemberian pin penanda bagi karyawan atau pekerja yang sudah mendapatkan vaksin booster atau penguat,” ujar Khofifah.  Menurut dia, di perusahaan itu karyawan dan keluarga juga diberikan vaksin penguat. Sehingga, kalau keluarga itu aman, karyawan yang bekerja juga aman.  ”Dan ini akan menjadi bagian dari apa yang diharapkan yaitu kekebalan komunitas,” papar Khofifah.  Dia menambahkan, ada banyak hal yang bisa ambil referensi tentang bagaimana karyawan di perusahaan tersebut mendapat perlindungan kesehatan bersama keluarga.  ”Ini adalah contoh bagaimana ekonomi tetap jalan tapi kesehatan juga terlindungi. Perkembangan antara kualitas ekonomi dan kesehatan ini harus terus dimaksimalkan,” ucap Khofifah.  Dia mengatakan, di PT Ecco Indonesia, karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan karyawan yang mengerjakan pekerjaan secara work from home (WFH) juga diberikan gaji utuh.  Sementara itu, Himawan Estu Bagijo, kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jawa Timur mengatakan, jika nanti ditemukan perusahaan yang nakal dan tidak memberikan THR kepada karyawan akan dikenakan sanksi administratif. ”Sanksi tersebut bisa berupa pengurusan izin yang tidak dipermudah,” terang Himawan.

Gubernur Jatim Pantau Pemberian THR Pekerja di Sidoarjo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berita Terkini