<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/08/AhBIMusuww7zgWs9hOJ2a54fyHhLiaL79u6E0VUe-2663342972.jpg" alt="Pemkab Gresik bekali calon tenaga kerja dengan pelatihan dan sertifikasi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemkab Gresik bekali calon tenaga kerja dengan pelatihan dan sertifikasi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Selain membuka ruang lewat aplikasi Gresik Kerja, pemkab pun membekali pelatihan dan sertifikasi bagi warga unskill. Tahun ini, terdapat 24 jenis pelatihan yang dibuka Dinas Tenaga Kerja. Baik bersumber dari APBD maupun dilakukan perusahaan. Misalnya PT Freeport Indonesia yang melatih 300 warga dengan 15 pelatihan pada Desember 2024. Kemudian pada 2025 sekitar 160 warga Kota Pudak dilatih. PT Petrokimia Gresik juga demikian. Pekan lalu, melalui program Generasi Andalan Gresik Ahli dan Handal (Gagah), sebanyak 18 warga ikut pelatihan dan sertifikasi operator forklift kelas 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Gresik Zainul Arifin mengatakan, pelatihan yang dibuka didasarkan pada kebutuhan industri. Bahkan juga bagi penyandang disabilitas. Mereka yang mengikuti pelatihan nantinya akan terdata di sistem Disnaker. Apabila perusahaan di Gresik membutuhkan langsung disodorkan daftarnya. &ldquo;Misalnya sebuah perusahaan butuh tenaga crane, kami sodorkan yang sudah pegang sertifikasi. Langsung dipanggil perusahaan untuk interview,&rdquo; terang Zainul Arifin. Mantan Camar Manyar itu menyebut dari pelatihan yang sudah digelar, 80-90 persen di antaranya sudah diterima bekerja. Tidak hanya di perusahaan besar namun juga sektor usaha lain. &ldquo;Kemarin habis pelatihan crane dengan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) JIIPE dan rencananya bisa diserap di sana setelah pelatihan,&rdquo; ungkap Zainul Arifin. Pada 2026, rencananya Pemkab Gresik akan membuka sebanyak 25 pelatihan dan sertifikasi. Baik untuk kebutuhan industri maupun wirausaha. Zainul menyebut, tidak sedikit lulusan pelatihan Disnaker saat ini sudah bekerja di perusahaan. Bahkan di Java Integrated Industrial Port and Estate (JIIPE). Ada pula yang diterima di luar Gresik seperti Kalimantan. &ldquo;Sektor industri di Gresik ini kam butuh tenaga kerja skill.&nbsp;Selain membuka akses lewat aplikasi Gresik Kerja, warga juga kami bekali dengan pelatihan dan sertifikasi sesuai yang dibutuhkan industri,&rdquo; tandas Zainul Arifin.&nbsp;

Pemkab Gresik membuka pelatihan dan sertifikasi bagi warga unskill untuk meningkatkan keterampilan kerja

Perusahaan Butuh Tenaga Kerja, Disnaker Gresik Tinggal Sodorkan Nama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Screenshot-2024-03-29-053410-535225156.png" alt="Ilustrasi Tunjangan Perumahan DPR.(Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tunjangan Perumahan DPR.(Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Riau selama 3-9 April menerima 22 laporan pengaduan terkait perusahaan yang telat membayarkan tunjangan hari raya (THR) atau tidak sesuai ketentuan. &rdquo;Mereka mengadu ke posko pengaduan yang telah dibentuk Dinas Nakertrans Riau sesuai Surat Edaran Pj Gubernur Riau Nomor 500.15.12.3/Disnaker/997,&rdquo; kata Kepala Dinas Nakertrans Riau&nbsp;Boby Rachmat seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru. Surat edaran itu mengatur tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun ini bagi pekerja/buruh di perusahaan. Perusahaan yang beroperasi di Riau harus membayar THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Dia mengatakan, posko pengaduan tersebut untuk membantu para pekerja agar mendapatkan hak-hak mereka sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah&nbsp;Nomor M/2/HK.04/111/2024. SE itu memuat pelaksanaan pemberian THR&nbsp;keagamaan pada 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan. Boby Rachmat menjelaskan,&nbsp;setiap pengaduan yang masuk posko langsung dibuka dan ditindaklanjuti agar perusahaan menjalankan kewajiban kepada pekerja. &rdquo;Apabila imbauan tidak digubris perusahaan, akan dilakukan penindakan bertahap mulai dari pengiriman surat teguran hingga penghentian surat izin operasional perusahaan atau sesuai aturan yang berlaku,&rdquo; tutur Boby Rachmat. Berdasar SE Menaker itu, lanjut Boby, pembayaran batas akhir THR dapat dilakukan pada H-7 Lebaran dan harus dibayar penuh pengusaha serta pemberiannya tidak dapat diberikan secara berjangka atau dicicil. THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasar perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk pekerja/buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan THR&nbsp;sebesar satu&nbsp;bulan upah, sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja bulan dibagi 12 bulan di kali satu bulan upah. Terkait dengan pekerja/buruh yang bekerja berdasar perjanjian kerja harian lepas, Ida menyampaikan, bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 12 bulan atau lebih upah satu bulan dihitung berdasar rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan, sedangkan bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan maka upah satu bulan dihitung berdasar rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja tersebut. &nbsp; &nbsp;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau terima 22 laporan pengaduan terkait perusahaan yang telat membayarkan THR selama 3-9 April

Dinas Nakertrans Riau Terima 22 Pengaduan THR 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/25/thr-458474224.jpg" alt="Ilustrasi uang THR. (Ekoanug/Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang THR. (Ekoanug/Pixabay)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&shy;&ndash; Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo telah mendirikan posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di Kantor Disnaker, tepatnya di Jalan Raya Jati No. 4, Sidoarjo. Posko pengaduan THR tersebut telah dibuka sejak satu minggu yang lalu, tetapi hingga saat ini belum ada pengaduan, baik dari perusahaan maupun pekerja. &ldquo;Mungkin karena ini masih awal ya, makanya belum ada yang mengadu,&rdquo; kata Kepala Disnaker Sidoarjo, Ainun Amalia, seperti yang dikutip dari Radar Sidoarjo. Untuk memberikan kemudahan, Ainun juga memberikan fasilitas layanan pengaduan THR melalui nomor WhatsApp yang telah disediakan. &ldquo;Untuk memudahkan para pengadu, kami juga buka layanan pengaduan melalui WhatsApp, yaitu di nomor 0812-4922-7099, 0813-3243-1971, dan 0812-4971-8882,&rdquo; ucapnya. Dia menjelaskan jika pemberian atau pencairan THR maksimal diberikan tujuh hari sebelum lebaran, sehingga untuk tahun ini THR sudah harus turun maksimal Rabu (3/4). Ketentuan pencairan dana THR tersebut berdasarkan surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Dengan demikian, akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak menaati aturan tersebut, sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja. &ldquo;Bagi perusahaan yang tidak mentaati pembayaran THR akan dikenakan denda 5 persen dan sanksi administratif sampai pencabutan izin,&rdquo; tegasnya. Karena itu, Disnaker Sidoarjo akan melakukan pengawasan dengan ketat agar perusahaan melaksanakan kewajiban dengan menyalurkan THR. &ldquo;Kita akan memperketat pengawasan dalam pemberian THR ini,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;***

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo telah mendirikan posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di Kantor Disnaker di Jalan Raya Jati.

Disnaker Sidoarjo Dirikan Posko Pengaduan THR, Ada Sanksi Tegas bagi Perusahaan jika Dana THR Tak Segera Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/15/WhatsApp-Image-2023-08-15-at-163806-3449546916.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali bersama peserta pelatihan di Kecamatan Candi." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali bersama peserta pelatihan di Kecamatan Candi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo melakukan pelatihan kerja untuk masyarakat Sidoarjo. Di antaranya pelatihan menjahit, menjahit upper sepatu, dan perawatan AC berbasis kompetensi. Pelatihan yang dilakukan secara 20 hari berturut-turut 15 Agustus hingga 7 September, diikuti oleh 80 peserta. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali meminta peserta yang ikut pelatihan benar-benar memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. &rdquo;Saya minta tolong, manfaatkan kegiatan ini dengan baik karena kesempatan seperti ini mungkin tidak akan datang lagi dan tolong praktikkan ilmu yang didapat dari pelatihan ini agar acara ini benar-benar memiliki manfaat bagi banyak orang,&rdquo; ujar Gus Mudhlor sapaan akrab Ahmad Muhdlor Ali di Kantor Kecamatan Candi, Selasa (15/8). Senada dengan Gus Muhdlor, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Ainun Amalia mengatakan, kegiatan pelatihan dasar itu merupakan bentuk perhatian Pemkab Sidoarjo untuk turut menekan angka pengangguran. &rdquo;Ini merupakan upaya kami untuk menekan pengangguran di Sidoarjo. Kita berusaha memberikan skill kepada peserta yang membutuhkan lapangan pekerjaan agar mereka tidak mengandalkan pekerjaan formal namun cukup dengan sektor informal,&rdquo; jelas Ainun Amalia. Ainun menambahkan, peserta dalam pelatihan itu tanpa dipungut biaya dan akan mendapatkan sertifikat dengan konsekuensi serius mengikuti pelatihan hingga selesai. &rdquo;Bagi peserta yang ikut ini, selain mendapatkan ilmu juga mendapatkan sertifikat BNSP dan juga sertifikat dari Disnaker Sidoarjo,&rdquo; ujar Ainun Amalia. Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo pada 2021 sebesar 10,87 persen, lalu turun 2,07 persen pada 2022 mencapai 8,8 persen.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo melakukan pelatihan kerja menjahit, menjahit upper sepatu, dan perawatan AC berbasis kompetensi

Tekan Angka Pengangguran, Pemkab Sidoarjo Buka Pelatihan Dasar Menjahit dan Perawatan AC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/2106-2022-Uang-3208401891.jpg" alt="Ilustrasi THR Lebaran." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR Lebaran.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menangani 55 pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1444 Hijriah. &rdquo;Sampai 18 April, pengaduan yang masuk baik secara online maupun secara offline, berjumlah 55 pengaduan,&rdquo; kata Kepala Disnaker Kepri Mangara Simarmata seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Menurut Mangara, jumlah pengaduan THR 2023 meningkat dibanding tahun lalu. Yakni dari 42 pengaduan menjadi 55 pengaduan. Pihaknya juga tetap menerima layanan pengaduan THR, meskipun pada hari libur Lebaran 1444 Hijriah. Dari total 55 pengaduan THR yang diterima, kata Mangara Simarmata, sebanyak 35 pengaduan masih bersifat konsultasi terkait pembayaran THR. Khususnya yang berasal dari Kota Batam. Sembilan pengaduan dari Kota Tanjungpinang, tujuh pengaduan dari Kabupaten Karimun, dan empat pengaduan berasal dari Kabupaten Bintan. Pengaduan tersebut berkaitan dengan perusahaan tidak membayar THR hingga perusahaan membayar THR tidak sesuai ketentuan. &rdquo;Sebagian pengaduan sudah terselesaikan, saat ini masih tersisa 26 pengaduan dan dalam proses penyelesaian,&rdquo; jelas Mangara. Lebih lanjut Manggara menegaskan, THR merupakan hak yang wajib diberikan perusahaan kepada pekerja/buruh yang menjadi salah satu upaya untuk menopang seluruh kenaikan harga bahan pokok selama periode hari raya. Menurut dia, pemberian THR kepada pekerja/buruh bersifat wajib. Sehingga, apabila perusahaan tidak memberikan THR akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan yang tertuang pada pasal 10. Apabila pengusaha terlambat membayarkan THR kepada pekerja akan dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. &rdquo;Selanjutnya pada Pasal 11 yang artinya apabila pengusaha tidak membayar THR kepada pekerja akan dikenai sanksi administratif,&rdquo; terang Mangara Simarmata. Dia menambahkan, berdasar Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor SE.2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri telah membentuk Pos Komando (Posko) Pengaduan THR 2023. Baik secara online melalui Aplikasi Posko Pengaduan THR yang dapat diakses melalui https://poskothr.kemnaker.go.id maupun secara offline. &nbsp;

Disnaker Provinsi Kepri tangani 55 pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1444 Hijriah

Disnaker Kepri Tangani 55 Pengaduan Pembayaran THR Idul Fitri 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/gibran-7-1170174537.jpg" alt="Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menindaklanjuti aduan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja terkait tunjangan hari raya (THR). Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Solo Widyastuti Pratiwiningsih mengatakan, untuk jumlah aduan yang masuk terkait THR hingga saat ini sebanyak 38 aduan. &rdquo;Namun demikian, sudah kami tindak lanjuti dan dijawab permasalahannya,&rdquo; kata Widyastuti seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, untuk aduan yang masuk tersebut, di antaranya terkait THR yang diberikan secara cicil, besaran THR yang tidak sesuai dengan aturan satu kali gaji, dan mekanisme pembayaran. &rdquo;Sejauh ini yang paling banyak terkait besaran THR. Ya kalau ketentuan kan satu kali gaji untuk THR, namun ada yang diberikan kurang. Mereka menganggap kurang. Kalau disesuaikan dengan aturan selama dia kerja kurang dari satu tahun kan pembagi&nbsp;adalah bulan kerja, jadi pemahaman yang mungkin belum,&rdquo; papar Widyastuti Pratiwiningsih. Selain itu, dia menjelaskan, ada pula pembayaran THR yang kurang dari seharusnya. Dengan alasan kondisi perusahaan belum kembali normal usai terdampak pandemi Covid-19. &rdquo;Apabila nanti masih ada yang belum bisa diatasi jadi ranahnya Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah. Jadi kami juga akan melaporkan ke sana setelah ada proses mediasi dan klarifikasi dari kami,&rdquo; papar Widyastuti Pratiwiningsih. Menurut dia, sejauh ini sudah ada dua laporan kaitannya dengan pembayaran THR secara dicicil yang ditindaklanjuti Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah. &rdquo;Namun dua ini sudah dikuatkan dengan kesepakatan bipartit antara pekerja dengan perusahaan,&rdquo; terang Widyastuti Pratiwiningsih. Sebelumnya&nbsp;Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka memastikan pengawasan pembayaran THR&nbsp;oleh perusahaan swasta. &rdquo;Yang jelas, kami monitoring ke perusahaan-perusahaan swasta,&rdquo; ucap Gibran. Dia juga berupaya memastikan pemberian THR dilakukan tepat waktu dan tidak ada yang dicicil. Terkait hal itu, sejauh ini belum ada sikap keberatan dari perusahaan mengenai pembayaran THR. &rdquo;Yang pasti jangan dicicil ya,&rdquo; ujar Gibran. &nbsp;

Pemkot Surakarta menindaklanjuti 38 aduan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja terkait tunjangan hari raya (THR) Lebaran

Pemkot Surakarta Tindak Lanjuti Aduan Terkait THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/IMG-20230418-WA0012_1-2669694501.jpg" alt="Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Sulsel Ardiles Saggaf (kanan) sidak ke perusahaan di Makassar." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Sulsel Ardiles Saggaf (kanan) sidak ke perusahaan di Makassar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan di Kota Makassar. Itu dilakukan untuk memastikan perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu dan sesuai regulasi. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Sulsel Ardiles Saggaf mengatakan, sidak dilakukan tim pengawas untuk memastikan pembayaran THR oleh perusahaan sudah sesuai aturan. &rdquo;Kami turun langsung atas instruksi dari Menteri dan&nbsp;Pak Gubernur untuk memastikan THR pekerja dibayarkan sesuai aturan, sehingga kami melakukan sidak secara acak,&rdquo; kata Ardiles Saggaf seperti dilansir dari Antara. Sidak tersebut dilakukan Dinas Ketenagakerjaan ke PT Samator Gas Industri, PT Sumber Alfaria Trijaya, dan PT Indomarco Prismatama. Ardiles menyampaikan, dari hasil sidak, tim pengawas menemukan perusahaan yang didatangi sudah membayarkan THR kepada para pekerja. &rdquo;Hasil sidak di beberapa perusahaan, Alhamdulillah, secara umum THR keagamaan ini sudah dibayarkan dan pembayarannya sudah sesuai,&rdquo; tutur Ardiles Saggaf. Ardiles menambahkan, Disnaker sampai sekarang belum menemukan perusahaan yang melakukan pemotongan atau THR-nya dicicil. Jika ada, agar segera dilaporkan. Sabtu (15/4), merupakan hari terakhir pembayaran THR oleh perusahaan kepada pekerja. Seusai regulasi, THR harus dibayarkan H-7 Lebaran. Oleh sebab itu, Ardiles mengimbau perusahaan yang belum membayar THR kepada pekerja agar segera membayarnya. Jika tidak, akan diberi sanksi sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021. &rdquo;Bu Menteri menegaskan jangan ada pembayaran THR dilakukan secara dicicil,&rdquo; ungkap Ardiles Saggaf. Dia menjelaskan, saat ini sudah ada enam perusahaan yang dilaporkan karyawannya ke Disnaker. Dua dilaporkan secara langsung di posko pengaduan dan empat perusahaan dilaporkan secara daring. &rdquo;Kami tegaskan pekerja yang belum diberi haknya segera laporkan supaya segera ditindaklanjuti. Kami sudah bagi pengawas dan mediator untuk melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap perusahaan ini, bahkan sudah ada pimpinan perusahaan yang dipanggil untuk dimintai keterangan,&rdquo; ucap Ardiles.

Disnaker Sulsel lakukan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan di Kota Makassar pastikan perusahaan membayar THR sesuai regulasi

Disnaker Sulsel Sidak Perusahaan Pastikan Pembayaran THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-09-at-21.11.21.jpg" alt="Ilustrasi usaha kecil di Kabupaten Sidoarjo. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi usaha kecil di Kabupaten Sidoarjo. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pada 2022, angka pengangguran di Sidoarjo menyentuh angka 8,80 persen. Angka itu menurun drastis jika dibandingkan pada 2021. Kala itu persentase pengangguran 10,87 persen. Menurunnya angka pengangguran tersebut turut memengaruhi indeks kemiskinan kota berpenduduk lebih dari 2,2 juta jiwa itu. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo Indeks Kemiskinan Sidoarjo pada 2021 sebesar 5,93 persen turun menjadi 5,36 persen pada 2022. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Sidoarjo mencatat serapan tenaga kerja pada 2022 sebanyak 34 ribu orang. Mereka yang mendapat pekerjaan baru tersebut antara lain bekerja di sektor pendidikan, pertanian, perdagangan, perikanan, pariwisata, serta industri kecil, menengah, dan besar. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menargetkan membuka 100.000 lapangan kerja baru sampai 2024. Dalam kurun waktu dua tahun, 2021-2022 sebanyak 55.247 memperoleh pekerjaan baru dari hasil program pengurangan angka pengangguran yang dilakukan Pemkab Sidoarjo. Jumlah tersebut termasuk lapangan kerja baru pada 2021 sebanyak 18.447 orang. Ahmad Muhdlor menyampaikan, serapan tenaga kerja yang paling banyak dari program bursa kerja terbuka. Sebagai daerah industri dia berkomitmen untuk mendorong perusahaan di Sidoarjo agar mendahulukan warga Sidoarjo atau warga lokal di sekitar pabrik jika melakukan perekrutan pegawai baru. ”Bursa kerja terbuka pada 2022 tenaga kerja yang terserap sebanyak 30.856 orang. Melampaui proyeksi yang ditargetkan 24.000 orang. Komitmen kami mengentaskan pengangguran ini adalah mendorong perusahaan di Sidoarjo prioritaskan warga lokal bila membuka lowongan kerja,” ujar Gus Muhdlor, Kamis (9/3). Sepanjang 2022, Gus Muhdlor minta Disnaker genjot program pelatihan dan peningkatan produktivitas dengan sasaran fresh graduate maupun korban PHK (pemutusan hubungan kerja) akibat pandemi Covid-19. Berbekal mengikuti pelatihan kompetensi yang diselenggarakan Disnaker tersebut 2.176 orang berhasil memperoleh pekerjaan. Gus Muhdlor mengungkapkan, yang menyerap tenaga kerja baru di antaranya sektor pangan dan pertanian jumlah tenaga kerja baru tercatat menyerap 80 orang. Kemudian sektor olahraga dan pariwisata menyerap 240 orang dan sektor pendidikan menyerap 160 tenaga kerja baru. Di sektor perikanan jumlah tenaga kerja baru lebih banyak lagi yaitu 605 orang. ”Selain membangun komitmen dengan para investor dan pelaku usaha industri besar untuk merekrut warga lokal, Pemkab Sidoarjo juga menyiapkan tenaga-tenaga terampil yang telah diberikan pelatihan kompetensi sebagai bentuk komitmen kami menyediakan tenaga yang tersertifikasi dan terdidik,” terang Ahmad Muhdlor Ali, putra KH Agoes Ali Masyhuri, pengasuh Ponpes Progresif Bumi Sholawat Lebo itu. Menurut Gus Muhdlor, yang dilakukan Pemkab Sidoarjo selain fokus pada penurunan angka pengangguran pihaknya fokus para program jaring pengaman ekonomi kerakyatan atau program yang memberikan pengamanan pada keberlangsungan usaha kecil ekonomi kreatif. Program tersebut untuk membantu para pelaku ekonomi kreatif agar tetap survive di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19. ”Kami juga sebelumnya telah menyiapkan program jaring pengaman bagi ribuan pelaku UMKM. Program tersebut berbentuk pinjaman modal usaha dengan bunga ringan 3 persen per tahun lewat kredit usaha Kurda Sayang. Kemudian ada program bantuan modal usaha bagi kelompok usaha perempuan yaitu program Kurma,” jelas Ahmad Muhdlor Ali. Gus Muhdlor menambahkan, kedua program itu untuk membantu pelaku ekonomi kreatif agar selamat dari keterpurukan usahanya yang bisa berpotensi menambah jumlah pengangguran di Sidoarjo. Pasalnya rata-rata pelaku ekonomi kreatif sedikitnya memiliki pegawai 2-3 orang. Sedangkan pelaku ekonomi kreatif Kota Delta jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. ”Pada 2022, sebanyak 1.891 kelompok usaha perempuan telah menerima manfaat program bantuan modal usaha. Kemudian 2023, targetnya menyasar 2.500 kelompok usaha perempuan,” papar Ahmad Muhdlor Ali.

Di Sidoarjo, Angka Pengangguran Turun Drastis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/thamrin.jpg" alt="Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Mohammad Thamrin. Feru Lantara/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Mohammad Thamrin. Feru Lantara/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Depok 2023 naik sebesar 7,25 persen menjadi Rp 4.694.493.  ”UMK Depok tertinggi keempat di Provinsi Jabar, setelah Karawang, Kota dan Kabupaten Bekasi,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Mohammad Thamrin seperti dilansir dari Antara di Depok, Senin (12/12).  Penetapan UMK tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2023.  Thamrin mengatakan, dengan kenaikan UMK tersebut pihaknya berharap perusahaan bisa melaksanakan kewajiban mereka memberikan hak untuk para pekerja. Dengan begitu, dapat menambah semangat pekerja agar meningkatkan kredibilitas dan produktivitas perusahaan lebih baik.  Dia menjelaskan, masih ada perusahaan di Kota Depok yang memberikan surat kepada Dinas Tenaga Kerja atas keberatan mereka terhadap nilai UMK Depok.  ”Biasanya ada perusahaan yang melapor kepada kami terkait tidak mampunya pembayaran pekerja sesuai UMK karena masalah finansial,” terang Mohammad Thamrin.  Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok Wido Pratikno mengatakan, secara umum para pekerja menerima kenaikan UMK 2023 sebesar Rp 4.694.493.  ”Secara umum kami menerima keputusan tersebut, biarpun keinginan kami dan para pekerja naik 10 persen belum tercapai,” tutur Wido Pratikno.

Disnaker Kota Depok Sebut Masih Ada Perusahaan yang Keberatan UMK 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-kab-kota.jpg" alt="Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Jogjakarta memperkirakan nilai upah minimum kota yang akan berlaku pada 2023 mengalami kenaikan. Namun, kenaikan itu maksimal di angka delapan sampai sembilan persen.  ”Kemungkinan, rekomendasi nilai upah minimum kota (UMK) yang akan diusulkan tetap mengalami kenaikan, sekitar delapan sampai sembilan persen,” kata Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Jogjakarta Deenta Julliant Sukma seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Meskipun berpotensi mengalami kenaikan, Deenta mengatakan, rekomendasi UMK 2023 yang akan diusulkan tersebut belum sesuai harapan serikat pekerja yaitu naik 10 persen sesuai nilai maksimal kenaikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022. Namun demikian, penggunaan Permenaker terbaru tersebut dinilai lebih baik bila dibanding dengan penggunaan aturan sebelumnya yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 yang memungkinkan tidak ada kenaikan UMK sama sekali.  ”Pada dasarnya, rumus penghitungan UMK yang dipakai masih sama karena Permenaker terbaru pun merupakan turunan dari PP 36/2021. Tetapi, ada sedikit perubahan pada indeks untuk nilai pengalinya,” terang Deenta Julliant Sukma.  Aturan maksimal kenaikan 10 persen UMK, lanjut dia, sebenarnya tidak akan memberikan penambahan nilai upah yang signifikan bagi pekerja karena nilai UMK yang berlaku saat ini pun masih tergolong rendah. UMK Kota Jogjakarta pada 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.153.970 per bulan.  ”Jika dibanding daerah lain, kami sebenarnya keberatan dengan permenaker terbaru meskipun sudah ada sedikit kenaikan. UMK pun belum sesuai hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL),” papar Deenta Julliant Sukma.  Sebelumnya, KSPSI sudah melakukan survei KHL dengan hasil kebutuhan hidup di Kota Jogjakarta mencapai sekitar Rp 4,2 juta per bulan. Dengan kemungkinan rekomendasi UMK 2023 yang belum memberikan kenaikan signifikan tersebut, KSPSI Kota Jogjakarta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan terobosan agar kebutuhan hidup layak pekerja terpenuhi.  ”Upah minimal hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, rumah tangga, dan sembako. Sedangkan untuk kebutuhan lain seperti perumahan atau transportasi belum mencukupi,” ujar Deenta Julliant Sukma.  Dia menambahkan, salah satu bentuk terobosan yang diusulkan adalah subsidi transportasi dan perumahan untuk pekerja. Selain itu, KSPSI Kota Jogjakarta juga mengkhawatirkan potensi resesi yang mengancam pada tahun depan dan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.  Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jogjakarta Maryustion Tonang mengatakan, rekomendasi UMK akan disampaikan pada 6 Desember sesuai kesepakatan dari seluruh kota dan kabupaten di DIJ.  ”Penghitungan dilakukan berdasar rumus yang sudah ditetapkan. Mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta ada koefisien untuk produktivitas dan perluasan kesempatan kerja,” kata Maryustion Tonang.

Serikat Pekerja Jogjakarta Perkirakan UMK 2023 Naik 8-9 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dinas tenaga kerja

Berita Terkini