<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/kekerasan-anak-2178396817.jpg" alt="Ilustrasi penganiayaan anak. (Freepik.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penganiayaan anak. (Freepik.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Perseteruan antar pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) masih berlanjut. Kabarnya, terduga pelaku penganiayaan sudah ditetapkan tersangka oleh Polres Gresik. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Gresik menunggu kepastian hukum untuk bertindak. Pada 17 Oktober 2024, dugaan penganiayaan itu terjadi di ruang kantor dinas tempat keduanya bekerja. SB, 46, terduga pelaku, merupakan tenaga honorer di sana. Berikut juga DRA, 31, yang berstatus sebagai korban. Berdasar informasi yang dihimpun, kejadian bermula saat DRA menyapa SB dan memberikan informasi mengenai pekerjaan memorial aset 2017&ndash;2019 yang belum rampung. Namun, komunikasi tersebut berujung cekcok setelah terduga pelaku memberikan jawaban dengan nada yang menyinggung perasaan korban. Emosi yang tak terkendali memicu SB melempar botol air mineral ke arah muka korban. Akibat lemparan tersebut, DRA mengalami luka serius dan dilarikan ke RSUD Ibnu Sina. Kepala BKPSDM Gresik Agung Endro Utomo mengatakan, perseteruan itu sebetulnya sudah dilakukan mediasi di internal dinas. Bahkan kepegawaian baru mendengar saat korban melayangkan laporan ke Polres Gresik. "Saat itu langsung kami panggil atasannya untuk mengetahui apa yang terjadi," ucap Agung Endro Utomo. Nah, terkait perjalanan kasusnya, pihaknya belum bisa memberikan keputusan untuk keduanya. Sebab, proses hukum masih berlangsung di Polres Gresik. "Setelah nanti proses hukum selesai, baru kami bisa memberikan tindakan," tandas Agung Endro Utomo. Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Gresik Dhiannita Tri Astuti belum memberikan respons saat dikonfirmasi mengenai status kedua pegawai tersebut. Apakah tetap bekerja normal atau ada kebijakan di internal dinas.

Kasus penganiayaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Gresik terus berlanjut, dengan satu tersangka sudah ditetapkan

BKPSDM Gresik Tunggu Proses Hukum Kasus Perseteruan Pegawai Dinas PUTR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/SATPOL-PP-2-3461179845.jpg" alt="Sejumlah pegawai Dinas PUTR Kabupaten Gresik saat ngopi saat jam kerja. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pegawai Dinas PUTR Kabupaten Gresik saat ngopi saat jam kerja. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik sedang gencar untuk meningkatkan kelayakan infrastruktur. Seperti betonisasi jalan hingga perbaikan jalan rusak. Namun di tengah kesibukan peningkatan kualitas infrastruktur itu, tujuh pegawai Dinas PUTR malah kepergok ngopi saat jam kerja. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik menjadi yang terbanyak terjaring razia Satpol PP. Lokasi warkop tempat nongkrong pegawai Dinas PUTR itu berada di depan kantor mereka. Tepatnya di seberang jalan Dr Wahidin Sudirohusodo. Kepala Satpol PP Gresik Agustin Halomoan Sinaga menyebut bahwa para pegawai yang terjaring operasi itu berasal dari bidang bina marga. Mereka langsung digelandang ke halaman Kantor Bupati untuk diberikan pembinaan. Ketua Komisi I DPRD Gresik Rizaldi Saputa yang turut dalam razia tersebut meminta agar pimpinan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) mengawasi para pegawainya. Terutama saat jam kerja. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Abdullah Hamdi menyoroti soal pegawai Dinas PUTR. Perlu dipastikan lagi pegawai yang asik nongkrong di warung kopi itu. Sebab jika pegawai lapangan, lebih baik melakukan monitoring kondisi jalan di Kota Pudak. &ldquo;Bantu lah kepala daerah, mana jalan yang butuh ditambal sulam, mana yang butuh diperbaiki. Jangan malah asik ngopi,&rdquo; katanya. Apalagi tahun 2025 hingga lima tahun ke depan, Pemkab Gresik memiliki program prioritas peningkatan kondisi jalan mantab. Salah satunya dengan betonisasi. &ldquo;Ini kalau programnya kepala daerah bagus tapi pegawainya santai ngopi ya eman,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Kepala Satpol PP Gresik Agustin Halomoan Sinaga menyebut bahwa para pegawai yang terjaring operasi itu berasal dari bidang bina marga.

Pemkab Sibuk Tingkatkan Infrastruktur, Tujuh Pegawai Dinas PU Asik Ngopi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-10-31-at-11.28.31.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil 12 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2020 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel.  ”Hari ini (3/11), pemeriksaan saksi untuk tersangka ER (Edy Rahmat) dan kawan-kawan. Pemeriksaan di Kantor Satbrimob Polda Sulsel,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Kamis (3/11).  Dua belas saksi, yakni dua anggota DRPD Provinsi Sulsel Darmawangsyah Muin dan Muzayyin Arif, empat PNS masing-masing Winarti, Darusman Idham, Ayub Ali, dan Fitri Zainuddin. Berikutnya empat wiraswasta masing-masing Arfa Anwar, Petrus Yalim, Andi Sudirman alias Karaeng Kodeng, dan Kasbi Suriansyah, serta PNS Dinas PUTR Sulsel Julita Rendi P. Selain itu, PNS Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulsel M. Gilang Permata.  KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai pemberi suap adalah mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat (ER). Sementara itu, selaku penerima suap Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tenggara sekaligus mantan Kepala Subauditorat Sulsel I BPK Perwakilan Provinsi Sulsel Andy Sonny (AS), dan Yohanes Binur Haryanto Manik (YBHM) selaku pemeriksa pada BPK Perwakilan Sulsel.  Berikutnya Wahid Ikhsan Wahyudin (WIW) selaku mantan pemeriksa pertama BPK Perwakilan Provinsi Sulsel/Kasubbag Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan Provinsi Sulsel serta Gilang Gumilar (GG) selaku pemeriksa pada perwakilan BPK Provinsi Sulsel/Staf Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel.  Dalam konstruksi perkara, pada 2020, BPK Perwakilan Sulsel memiliki salah satu agenda pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulsel pada tahun anggaran 2020. Salah satu entitas yang menjadi objek pemeriksaan adalah Dinas PUTR Pemprov Sulsel.  Selanjutnya, BPK Perwakilan Sulsel membentuk tim pemeriksa, yang salah satunya beranggota YBHM, dengan tugas memeriksa laporan keuangan Pemprov Sulsel tersebut. Dalam pemeriksaan laporan keuangan, ER aktif berkoordinasi dengan GG yang dianggap berpengalaman dalam mengondisikan temuan jenis pemeriksaan, termasuk teknis penyerahan uang untuk tim pemeriksa.  GG lantas menyampaikan keinginan ER tersebut pada YBHM, selanjutnya YBHM diduga bersedia memenuhi keinginan ER dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang dengan istilah dana partisipasi. Untuk memenuhi permintaan YBHM, KPK menduga ER sempat meminta saran kepada WIW dan GG terkait dengan sumber uang dan masukan dari WIW dan GG, yaitu dapat dimintakan dari para kontraktor yang menjadi pemenang proyek pada tahun anggaran 2020.  Besaran dana partisipasi yang dimintakan itu diduga 1 persen dari nilai proyek. Dari keseluruhan dana partisipasi yang terkumpul, nantinya ER mendapatkan 10 persen.  Uang yang diduga diterima secara bertahap YBHM, WIW, dan GG sekitar Rp 2,8 miliar, sedangkan AS turut diduga mendapatkan bagian Rp 100 juta untuk mengurus kenaikan jabatan menjadi kepala BPK perwakilan. ER juga mendapatkan jatah sekitar Rp 324 juta.  KPK juga masih mendalami terkait dengan dugaan aliran uang dalam pengurusan laporan keuangan Pemprov Sulsel tersebut.

KPK Panggil 12 Saksi Kasus Korupsi Laporan Keuangan Pemprov Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG-20210424-WA0058.jpg" alt="Pengerjaan konstruksi tahap III Masjid 99 Kubah Makassar, Sulawesi Selatan. Dinas PUTR Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengerjaan konstruksi tahap III Masjid 99 Kubah Makassar, Sulawesi Selatan. Dinas PUTR Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pembangunan Masjid 99 Kubah Makassar, Sulawesi Selatan, dijadwalkan rampung pada 2022. Saat ini  tersisa pengerjaan 17 kubah dan menara masjid.  Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR Sulsel Haeruddin seperti dilansir dari Antara di Makassar mengatakan, masih dibutuhkan anggaran sekitar Rp 76 miliar dari perencanaan awal. Hal tersebut mengacu pada grand desain masjid sebelum memasuki konstruksi pengerjaan tahap III pada 2021.  Dia menjelaskan, pengerjaan tahap III yang sudah berlangsung dua pekan terakhir, menggunakan pagu anggaran sebesar Rp 24,5 miliar untuk penyelesaian area fungsional masjid.  ”Anggaran yang ada belum termasuk menara dan kubah masjid. Ini akan dikerjakan tahun depan dan tentu dilelang lagi,” kata Haeruddin pada Sabtu (24/4).  Oleh karena itu, anggaran sekitar Rp 51 miliar akan disiapkan kembali untuk penyelesaian Masjid 99 Kubah dengan pelaksanaan konstruksi tahap IV pada 2022. Haeruddin menyebutkan, konstruksi tahap awal dilakukan pada 2017, dilanjutkan tahap kedua pada 2018.  ”Dua tahun berselang tidak dilakukan konstruksi apapun karena adanya audit atau penyelesaian komponen-komponen pengawasan oleh berbagai pihak,” tutur Haeruddin.  Selanjutnya, menurut Haeruddin, konstruksi tahap III kembali dilakukan pada 2021, akan membenahi dan menyelesaikan semua area fungsional pemanfaatan masjid sebagai tempat ibadah. Termasuk area parkir yang juga bisa dimanfaatkan sebagai asrama santri.  Dia menambahkan, konstruksi tahap IV pada 2022 dimulai dengan kembali membuka lelang terhadap perampungan Masjid 99 Kubah. ”Kami sudah review desain, yakni dikondisikan kembali perencanaan dengan kebutuhan yang harus dikerjakan sesuai kondisi sekarang, termasuk kita mengevaluasi bahan-bahan yang digunakan,” ungkap Haeruddin.  Menurut dia, hal itu penting karena Masjid 99 Kubah diharapkan bisa menjadi ikon dan kebanggaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam menarik wisatawan.  ”Jadi akan ada lagi evaluasi termasuk pada material dan desain strukturnya yang mungkin saja bisa diubah. Tergantung dari review desainnya,” terang Haeruddin.  Haeruddin memastikan pengerjaan kubah dan menara masjid tidak akan mengganggu proses ibadah di masjid yang berada di area CPI Makassar itu. Ornamen fungsional menjadi prioritas pengerjaan pada tahun ini.  ”Jika pengerjaan dilanjutkan, tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Sambil ibadah dan pengerjaan, konstruksi terus berjalan. Makanya kita teruskan dulu pemanfaatan dan fungsinya. Ini kan diidamkan warga,” tutur Haeruddin.  Menjadi ikon baru di Sulsel khususnya Kota Makassar, Masjid 99 Kubah akan menyajikan nuansa religi di kawasan elit CPI Makassar. Dari area masjid bisa melihat twin tower, Dermaga Penyebrangan Dinas Perhubungan, Jalan Lingkar CPI, Lego-lego, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) BPJAMSOSTEK yang akan ditata Pemprov Sulsel.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yDjZm-gDs6M

Pembangunan Masjid 99 Kubah Makassar Dijadwalkan Rampung pada 2022

Dinas PUTR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dinas PUTR

Berita Terkini

BKPSDM Gresik Tunggu Proses Hukum Kasus Perseteruan Pegawai Dinas PUTR

Pemkab Sibuk Tingkatkan Infrastruktur, Tujuh Pegawai Dinas PU Asik Ngopi

KPK Panggil 12 Saksi Kasus Korupsi Laporan Keuangan Pemprov Sulsel

Pembangunan Masjid 99 Kubah Makassar Dijadwalkan Rampung pada 2022

Download Aplikasi JawaPos.com