<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/Direktur-Penyidikan-KPK-Brigjen-Pol-Asep-Guntur-Rahayu-Dery-RidwansahJPG-2371102338.jpg" alt="Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengusutan kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Jatim terus bergulir. Kemarin tim KPK menggeledah kantor Dinas Peternakan (Disnak) Pemprov Jatim. Tim penyidik KPK masuk ke kantor Disnak Jatim sejak pukul 09.30 WIB. Dalam penggeledahan yang berlangsung selama lima jam itu, tim penyidik menyita sejumlah barang dan dokumen yang dimasukkan dalam dua koper. Seluruh pegawai Disnak Jatim tak mau berkomentar terkait penggeledahan tersebut. Saat dikonfirmasi, Kadisnak Jatim Indyah Aryani belum merespons. Pesan yang dikirim lewat WA juga belum dibalas. Beredar informasi bahwa Indyah sedang berada di luar negeri. Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu membenarkan soal penggeledahan itu. &rdquo;Sejauh ini masih running soal perkara hibah pokir,&rdquo; terangnya saat dikonfirmasi Jawa Pos kemarin. Asep tak menjelaskan secara detail hubungan kasus pokir dengan penggeledahan kantor disnak. Dia hanya menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan untuk melengkapi proses penyidikan kasus yang telah menjerat 21 tersangka tersebut. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan, penggeledahan itu merupakan kelanjutan dari kasus hibah pokir. &rdquo;Masih soal sprindik lama. Belum ada pengembangan baru,&rdquo; katanya. Saat ditanya soal apa saja bukti yang diperoleh penyidik, Tessa menyebut sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE). Apakah ada penyitaan uang? Tessa belum bisa menyampaikan informasi lanjutan. Sejak diumumkan ke publik pada 17 Juli lalu, KPK belum menahan seluruh tersangka. Namun, KPK memastikan bahwa kasus yang merugikan negara hingga Rp 2 triliun itu terus berlanjut. Sebelum menggeledah kantor Disnak Jatim, pada 30 September hingga 3 Oktober, KPK juga menggeledah rumah di sepuluh lokasi di Jatim. Di antaranya di Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep. Dari penggeledahan di sepuluh lokasi itu, KPK menyita tujuh mobil, jam tangan Rolex, dan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun dolar senilai Rp 1 miliar. &rdquo;Sejauh ini sudah ada 150 saksi yang turut diperiksa dalam perkara ini,&rdquo; kata Tessa. Kasus hibah Jatim ini bermula sejak eks Wakil Ketua DPRD Jatim (2019&ndash;2024) Sahat Tua Simanjuntak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 Desember 2022. Sahat sudah divonis sembilan tahun penjara. Lama tak terdengar, pada 17 Juli lalu, KPK mengumumkan ke publik bahwa kasus itu kembali didalami. (hen/elo/c19/oni)

Kemarin tim KPK menggeledah kantor Dinas Peternakan (Disnak) Pemprov Jatim. Tim penyidik KPK masuk ke kantor Disnak Jatim sejak pukul 09.30.

KPK Dalami Kasus Hibah Pokir DPRD Jatim, Geledah Kantor Dinas Peternakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-20-at-07.39.16.jpg" alt="Tim BPBD Jatim bersama Dinas Peternakan dan Pemkab Tuban laksanakan penyemprotan disinfektan di wilayah perbatasan Jateng cegah PMK. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Tim BPBD Jatim bersama Dinas Peternakan dan Pemkab Tuban laksanakan penyemprotan disinfektan di wilayah perbatasan Jateng cegah PMK. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Jawa Timur (Jatim) dalam dua pekan terakhir melonjak. Tim BPBD Jatim bersama Dinas Peternakan dan Pemkab Tuban menggelar aksi penyemprotan disinfektan di wilayah perbatasan Jawa Tengah (Jateng).  Kegiatan kolaboratif untuk mencegah penyebaran virus PMK terhadap ternak itu berlangsung di Pasar Hewan Jatirogo, Desa Sugihan Kecamatan Jatirogo. Pasar tersebut merupakan pasar hewan di perbatasan Jatim-Jateng.  Selain di Pasar Hewan Jatirogo, penyemprotan juga dilangsungkan di Pasar Hewan Kerek Desa Margomulyo Kecamatan Kerek dan Pasar Hewan Semanding Desa Gedongombo Kecamatan Semanding. Kedua pasar itu  juga menjadi jalur perdagangan hewan ternak Jatim-Jateng.  Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan, aksi kolaborasi penyemprotan PMK ternak sengaja dilangsungkan di wilayah perbatasan, Sebab, peningkatan kasus PMK selama ini, rentan terjadi di wilayah perbatasan.  ”Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD dikerahkan membantu upaya pencegahan penularan virus PMK dengan penyemprotan disinfektan di daerah rentan,” kata Gatot.  Terpisah, Kadis Peternakan Jatim Indiariani mengungkapkan, penyemprotan disinfektan untuk mengendalikan laju kasus PMK yang terus melonjak. Tren peningkatan kasus PMK tercatat sejak awal Januari.  Hingga 17 Januari, Indriana mengatakan, jumlah ternak sapi yang terinfeksi mencapai 185 ekor. Dengan angka kasus kematian ternak sebanyak 3 ekor. Selain aksi penyemprotan disinfektan, Dinas Peternakan Jatim juga melakukan vaksinasi kepada hewan ternak di wilayah perbatasan.  ”Kami akan sosialisasikan itu kepada pengelola pasar, pedagang, dan para peternak. Sebab, dari kasus sebelumnya, mayoritas hewan yang terinfeksi adalah hewan yang belum divaksin,” terang Indriani.  Dia menambahkan, kegiatan pengendalian kasus PMK ternak tersebut terus berlanjut ke daerah-daerah yang terindikasi mengalami lonjakan kasus.

Kasus PMK Naik, BPBD Jatim Semprot Disinfektan di Perbatasan Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Jatim-Sapi-Gubernur-Jatim-alfian-rizal_51.jpg" alt="Hewan kurban Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Majid Al Akbar Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Hewan kurban Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Majid Al Akbar Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Peternakan Provinsi Jatim menyatakan, 123 rumah pemotongan hewan (RPH) di Jawa Timur mengawasi pemotongan hewan di berbagai wilayah. Total ada 19.764 tempat di luar RPH melakukan pemotongan hewan kurban.  Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim Indyah Ariyani menegaskan, semua tempat pemotongan hewan harus melalui proses ante mortem dan post mortem. Proses itu didampingi petugas medik dan paramedik menggunakan baju alat pelindung diri (APD) lengkap.  ”Petugas inilah yang akan melakukan pengecekan terhadap seluruh hewan kurban tahun ini. Pada prinsipnya semua tempat pemotongan hewan terpantau dan dalam pengawasan Disnak Jatim sehingga membuat masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban tahun ini aman dan nyaman,” papar Indyah Ariyani pada Minggu (10/7).  Terkait ketersediaan petugas pemeriksa, Indyah menjelaskan, total sebanyak 2.450 orang. dengan rincian 950 medik veteriner dan 1.500 paramedik veteriner yang mendukung kegiatan pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan hewan kurban.  ”Dibantu Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI),” jelas Indyah Ariyani.  Sementara itu, untuk perkembangan vaksinasi PMK di Jatim, sudah mendekati 90 persen capaian. Itu merupakan kerja keras dari semua pihak seperti dunia usaha dan dunia industri yang telah melaksanakan vaksinasi mandiri.  ”Saat ini, pemerintah terus fokus meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang ketersediaan vaksin. Allhamdulillah capaian vaksinasi PMK di Jatim jika ditotal mencapai 90 persen lebih,” papar Indyah Ariyani.  Hari ini (10/7) terdapat 439.974 hewan yang disembelih pada Idul Adha 1443 H. Baik sapi, kambing, maupun domba.  Berdasar data Disnak Jatim, jumlah pemotongan hewan kurban di Provinsi Jawa Timur mencapai 80.286 ekor sapi. Dengan rincian dipotong di RPH 1.230 ekor dan dipotong di luar RPH sebanyak 79.056 ekor.  Kemudian total hewan kurban kambing sebanyak 300.150 ekor. Dengan rincian dipotong di RPH sebanyak 3.690 ekor dan dipotong di luar RPH 296.460 ekor.  ”Untuk domba, total pemotongan sebanyak 59.538 ekor. Dipotong di RPH 246 ekor dan dipotong di luar RPH 59.292 ekor,” ujar Indyah Ariyani.

123 RPH Awasi 19 Ribu Pemotongan Hewan di Jatim