<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-03-at-21.04.48.jpg" alt="Hearing Komisi C DPRD Surabaya terkait permasalahan usaha sarang burung walet di permukiman. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Hearing Komisi C DPRD Surabaya terkait permasalahan usaha sarang burung walet di permukiman. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Aly Murtadlo memastikan bahwa pihaknya melakukan pembinaan kepada Bing Hariyanto.  Diketahui, Bing memiliki usaha pencucian dan packing sarang burung walet di kawasan Kertajaya. Aly menyampaikan, Bing diberikan waktu hingga 16 Februari untuk menghentikan segala aktivitas usaha sarang burung walet.  ”Karena IMB sudah dicabut. Jadi harus berhenti, tapi untuk izin usaha masih ada. Kami akan melakukan pengiriman surat teguran atau imbauan hingga tiga kali, jika tidak diindahkan maka kami akan minta tolong satpol PP untuk penertiban,” jelas Aly.  Aly menyebutkan, sebelumnya menunggu keputusan Peninjauan Kembali (PK) II. Namun, setelah ada hearing bersama Komisi C DPRD Surabaya dan bagian hukum, keputusannya bakal dikirim surat peringatan atau imbauan.  Kasus sarang burung walet bermula ketika Agus Hartono merasa terganggu dengan aktivitas Bing di rumah. Setelah melalui proses pengadilan, ternyata, IMB usaha Bing diputuskan hakim dan inkrah jika dicabut.  IMB telah dicabut pemkot. Namun, Abu Huda selaku pengacara Agus menyampaikan, aktivitas sarang burung walet masih berlangsung.  ”Jangan sampai ada yang kebal hukum. Karena semua sudah diputuskan PTUN juga. Kenapa masih berlangsung?” ujar Abu.  Perwakilan Bing kala hearing bersama Komisi C DPRD Surabaya pada Rabu (1/3) di tengah rapat angkat kaki. Sebelumnya, PK diatur di beberapa regulasi. Pertama, UU 14/1984 tentang Mahkamah Agung (MA). Di pasal 1 ayat 1-3 dijelaskan mengenai PK. Di pasal 1 disampaikan permohonan PK dapat diajukan hanya satu kali. Kemudian di pasal 2, permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.  Lalu, regulasi kedua di UU 48/2009 tentang Kekuasaan Hakim. Tepatnya di pasal 24 ayat 2 dijelaskan terhadap putusan PK tidak dapat dilakukan PK kembali.  Abu mengungkapkan, selain dua regulasi tersebut, PK juga gamblang dipaparkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agunh (SEMA). Antara lain, SEMA 10/2009, SEMA 1/2012, dan SEMA 7/2014.  ”Sarang burung walet milik saudara Bing itu sudah diputus bukan home industry. Tapi, masuk ke perdagangan dan jasa. Karena itu, sarang burung walet bukan masuk area kuning yang khusus home industry,” jelas Abu.  Terpisah, kuasa hukum Bing, Aryanto Diki Wahang mengatakan, ada dua alasan mengapa pihaknya mengajukan PK II terhadap putusan PK 106 PK/TUN/2022. Yaitu, adanya kekhilafan hakim dalam memutuskan perkara dan adanya bukti baru.  Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati menegaskan, tidak ada yang boleh kebal hukum atau tidak patuh regulasi. Termasuk peraturan daerah. Aktivitas burung walet seharusnya masuk kawasan perdagangan dan jasa. Bukan UMKM.  ”Saya jangan sampai bilang DPRKPP kebal hukum. Kenapa kok belum minta satpol PP ditertibkan?” ujar Aning.

Soal Sarang Burung Walet, Pemkot Pastikan Tak Ada yang Kebal Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/rusunawa-pakal.jpg" alt="Rusunawa berkonsep ekonomi kerakyatan dibangun di kawasan Jalan Jawar, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Rusunawa berkonsep ekonomi kerakyatan dibangun di kawasan Jalan Jawar, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya siapkan 96 unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) berkonsep ekonomi kerakyatan untuk keluarga miskin (gakin).  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, rusunawa dengan konsep baru tersebut dibangun di kawasan Jalan Jawar, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal.  Rusunawa Benowo-Pakal berbeda dengan yang dimiliki pemkot sebelumnya. Yang baru, ada unit usaha atau kios UMKM di lantai satu.  ”Ini pertama kali. Jadi, sebagai penunjang usaha dan untuk memenuhi kebutuhan penghuni rusun,” kata Irvan seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, kios Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) itu, untuk menunjang perekonomian calon penghuni Rusunawa Benowo-Pakal. Bukan hanya untuk menunjang perekonomian, dengan kios tersebut, diharapkan calon penghuni Rusunawa Benowo-Pakal bisa terlepas dari kemiskinan.  ”Jadi kami tidak hanya memikirkan hunian, tetapi kami juga memikirkan bagaimana penghuninya bisa membuka usaha di lingkungan tersebut. Sehingga bisa terlepas dari kemiskinan,” ujar Irvan.  Irvan menjelaskan, prioritas utama yang akan menempati Rusunawa Benowo-Pakal adalah keluarga miskin yang belum memiliki rumah. Rusunawa Benowo-Pakal, hanya sebagai hunian sementara bagi keluarga miskin.  ”Setelah mereka memiliki penghasilan cukup, akan dialihkan ke rumah susun sederhana milik (Rusunami),” papar Irvan.  Selain itu, lanjutd Irvan, bangunan lima lantai ini tidak hanya dilengkapi kios untuk UMKM, akan tetapi juga akan dibentuk koperasi, sebagai penunjang perekonomian calon penghuni Rusunawa Benowo-Pakal.  ”Kami prioritaskan gakin di Kecamatan Pakal yang masuk ke sana, jadi ini hanya sebagai transit (tempat sementara). Setelah mereka terlepas dari status gakin, sudah bisa memiliki rusunami,” terang Irvan.  Irvan menambahkan, kamar yang tersedia di rusunawa itu ada 96 unit. Fasilitas di rusunawa juga lengkap. Mulai dari ruang baca, ruang serbaguna, tempat penitipan anak, hunian untuk disabilitas, musala, ruang komunal, tempat parkir, serta taman bermain.  ”Tidak sampai 100 kamar, karena ada kios usaha. Biasanya kan di lantai satu rusunawa itu dibuat kamar untuk lansia, tapi yang ini kami buatkan tempat khusus untuk usaha,” tutur Irvan.

DPRKPP Surabaya Siapkan Rusunawa Berkonsep Ekonomi Kerakyatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_3750.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memasang stiker Dandan Omah. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memasang stiker Dandan Omah. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 43 rumah di Kota Surabaya masih dalam proses pengerjaan dalam Program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Selama 2022, Pemkot Surabaya menarget merampungkan 900 unit hunian.  Saat ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Disperkim) Kota Surabaya sedang melakukan proses pengerjaan pada 43 unit hunian. Sedangkan 857 unit hunian telah selesai diperbaiki.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengunjungi penerima manfaat program Dandan Omah untuk memberikan kunci rumah. Juga meninjau unit hunian yang telah selesai diperbaiki. Di setiap lokasi, wali kota ingin melihat secara langsung keadaan masyarakat.  Sabtu (17/12), wali kota mengunjungi empat lokasi. Di antaranya, rumah Zulaikhah di Jalan Bringin Indah 1/16 A, Ifa Sri Wahyuni di Jalan Kuwukan Lapangan No 16, Suradji dan Munaseh di Jalan Sambikerep Gang VII, serta Poniman di Jalan Made Utara No 68.  ”Ternyata di Surabaya pun, di rumah (lokasi) terakhir ini terbuat dari bambu, beliaunya bekerja sebagai buruh tani dan tinggal sendiri. Makanya kenapa saya selalu turun sendiri? Saya harus menyampaikan kepada seluruh warga untuk guyub rukun, melihat dan membantu sesama warga,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.  Melihat kekompakan dan kerukunan masyarakat di RT 02 RW 03, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Wali Kota Eri Cahyadi mengaku bersyukur. Lantaran setiap warga saling bertukar informasi mengenai program dan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Dia juga menemui para perangkat kampung, seperti RT/RW dan LPMK dengan menyamakan pemikiran untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.  Eri menyebutkan, target 900 unit hunian program Dandan Omah akan segera rampung pada akhir tahun ini. Sebanyak 857 unit hunian telah selesai diperbaiki dan 43 lainnya sedang dikerjakan.  ”Insya Allah sudah dikerjakan, jadi akhir tahun pasti sudah selesai semuanya pasti. Jadi tahun depannya kita akan konsentrasi lagi dan semua pekerjaan akan dikerjakan masyarakat,” ujar Eri.  Memasuki 2023, Wali Kota Eri Cahyadi akan terjun di lingkungan masyarakat. Yakni, di tingkat RT untuk menyamakan visi dan misi. Serta, ingin mengetahui keadaan masyarakat Kota Pahlawan secara langsung.  Sementara itu, suami Ifa Sri Wahyuni, Satomo penerima manfaat program Dandan Omah di Jalan Kuwukan Lapangan No 16 menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi dan Pemkot Surabaya. Sebab, telah memperbaiki kediamannya menjadi lebih baik dari sebelumnya.  ”Luar biasa, seumpama rumah saya tidak bongkar bisa ambruk, terima kasih Pak Wali Kota. Semoga Kota Surabaya terus maju dengan berbagai program dan kebijakan dari Pak Wali Kota,” tutur Satomo.

857 Rumah Tak Layak Huni di Surabaya Sudah Direnovasi, 43 Dalam Proses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_0216.jpg" alt="Program rutilahu. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Program rutilahu. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Program Dandan Omah atau Rumah Tak Layak Huni (Rutilahu) terus digeber Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya sudah menyasar 419 rumah melalui padat karya sejak Januari–Juni.  Kepala DPRKPP Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, program Dandan Omah itu ditargetkan menyasar 800 rumah selama 2022. Periode Januari–Juni sudah berhasil menyelesaikan 419 rumah. Sedangkan permintaan atau usul yang masuk dalam aplikasi e-Rutilahu sudah mencapai 4.429 rumah.  ”Karena permintaannya cukup besar dan tidak mungkin kami selesaikan sendiri dengan kekuatan APBD, kami menggandeng berbagai stakeholder untuk memenuhi permintaan itu. Di antaranya perusahaan-perusahaan melalui CSR, para pengembang, dan juga melalui Baznas Kota Surabaya,” kata Irvan.  Berbagai stakeholder itu, lanjut dia, sudah banyak membantu perbaikan rumah warga dan dapat mengurangi permintaan program Rutilahu. Apalagi, program tersebut juga menjadi salah satu program utama Baznas Surabaya.  ”Sudah banyak yang dibantu Baznas untuk memperbaiki rumah warga,” ujar Irvan Wahyudrajad.  Irvan menjelaskan, ada perbedaan dalam program Rutilahu DPRKPP yang menggunakan APBD Surabaya dengan program Bedah Rumah yang dilakukan Baznas Surabaya.  ”Program Rutilahu DPRKPP persyaratannya sudah ditentukan. Yaitu penerima manfaat harus merupakan warga MBR dan belum sama sekali tersentuh Rutilahu, rumah atau lahan yang akan dibedah itu merupakan hak milik penerima manfaat yang lengkap dengan surat-suratnya serta jelas batas-batasnya,” tutur Irvan Wahyudrajad.  Selanjutnya, rumah tersebut terdapat dinding atau atap dalam kondisi rusak maupun lapuk yang berpotensi mengancam keselamatan penghuni. Lantainya lebih rendah daripada jalan atau masih tanah, papan, bambu, semen maupun keramik yang kondisinya rusak.  ”Jadi, usul ke aplikasi e-Rutilahu itu kita verifikasi mana yang memenuhi persyaratan dan mana yang tidak. Bagi rumah warga yang tidak memenuhi persyaratan karena tidak lengkap surat-suratnya, tapi itu layak mendapatkan program bedah rumah, diusulkan untuk dibantu Baznas Surabaya atau stakeholder lainnya, sehingga semua permintaan itu kita coba fasilitasi,” papar Irvan Wahyudrajad.  Irvan juga memastikan, program Dandan Omah DPRKPP dilakukan melalui padat karya. Tukang dan pembantu tukang atau kuli bangunan berasal dari warga sekitar. Hal itu dilakukan karena saat ini program rutilahu sudah nge-link dengan aplikasi padat karya.  Sehingga ketika ada permintaan untuk menjadi tukang dan pembantu tukang di aplikasi Padat Karya, lalu dilatih hingga bisa menjadi tukang atau pembantu tukang.  ”Bahkan, penyediaan bahan bangunan dalam pelaksanaan pekerjaan Dandan Omah itu harus dibeli dari toko bahan bangunan yang berada dalam 1 kelurahan yang sama dengan lokasi pekerjaan perbaikan rutilahu,” jelas Irvan Wahyudrajad.  Menurut Irvan, program Dandan Omah yang dikerjakan melalui padat karya dapat meningkatkan kondisi perekonomi masyarakat dan meningkatkan perputaran ekonomi di wilayah kelurahan tersebut.  ”Harapan akhirnya tentu rumah warga layak huni semuanya dan perekonomian Surabaya kembali pulih,” ucap Irvan.

Program Rutilahu Perbaiki 419 Rumah di Surabaya