<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/27/motor-listrik-dishub-dki-375600722.jpg" alt="Petugas Dinas Perhubungan DKI menerima kendaraan dinas operasional listrik, Jakarta, Jumat (11/8/2023" width="100%">
<figcaption>Petugas Dinas Perhubungan DKI menerima kendaraan dinas operasional listrik, Jakarta, Jumat (11/8/2023</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Dinas Perhubungan DKI Jakarta menganggarkan Rp 6,3 miliar untuk pembelian motor gede (moge) listrik guna mengawal orang-orang yang mendapatkan hak istimewa (Very Very Important Person/VVIP) dan gubernur-wakil gubernur baru. Adapun motor listrik yang akan dibeli berjumlah lima unit. Pemilihan penyedia dijadwalkan dimulai pada Maret 2024 dan berakhir Juni 2024, lalu pemanfaatan barang ditargetkan dimulai pada Desember 2024. (*)

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menganggarkan Rp 6,3 miliar untuk pembelian motor gede (moge) listrik guna mengawal

Dishub Anggarkan Rp 6,3 Miliar Beli Motor Listrik untuk Kawal Gubernur Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/04/pasted-image-0-35-2006235502.jpg" alt="Seorang petugas Dishub terbawa di atas kap mobil hingga ke Daerah Menteng/ sumber : akun X @Bukanbagiandoamu" width="100%">
<figcaption>Seorang petugas Dishub terbawa di atas kap mobil hingga ke Daerah Menteng/ sumber : akun X @Bukanbagiandoamu</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Selatan mengungkapkan pihaknya menyetop sebuah mobil pribadi di kawasan Setiabudi karena pengendara diduga melakukan tindakan tidak sopan kepada petugas pada Rabu (3/1). "Pengendara mobil berwarna merah, empat kali melintas sambil merekam video dan mengacungkan jari tengah kepada petugas sehingga kami menyetop mobil tersebut untuk menanyakan maksudnya," ujar Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan,Bernad Octavianus dilansir dari ANTARA pada Kamis (4/1). Bernad Octavianus menjelaskan pengendara bersikeras tak mau membuka mobilnya dan memilih meneruskan perjalanan hingga menyebabkan satu petugas Dishub setempat naik ke atas kap mobil dan terbawa sampai kawasan Menteng, Jakarta Pusat dan viral di media sosial X. "Mungkin agak panik, pengendara mobil sempat menuruti petugas kita untuk menepi tetapi karena melihat petugas agak ramai sehingga pengendara tersebut melajukan kendaraan dan membuat satu petugas melompat ke atas kap mobilnya," tambahnya Kepala Dishub Jakarta Selatan tersebut juga menyebutkan saat kabur dari petugas, pengendara mobil merah itu juga merempet pengendara motor lain namun tak berhenti. Sebelumnya beredar di sosial media Instagram @terangmedia seorang petuga Dishub naik ke kap mobil pengendara. Video tersebut melihatkan petugas Dishub yang beradu mulut dengan pengendara sambil mengetuk pintu mobil dan meminta pengendara minggir ke tepi jalan dan membuka kaca. Pengendara itu lantas bertanya mengapa dia diberhentikan oleh petugas Dishub. Namun petugas Dishub tersebut tidak menjawab pertanyaan itu. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengakui adanya insiden tersebut dan terjadi di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu (3/1).

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengakui adanya insiden tersebut dan terjadi di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu (3/1).

Terkait Petugasnya yang Viral, Begini Respons Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pangkalan-bajaj-2ist.jpg" alt="Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta meresmikan lima pangkalan bajaj. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta meresmikan lima pangkalan bajaj. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dari 18 pangkalan bajaj di Jakarta Utara, baru lima lokasi yang siap untuk beroperasi. Kelimanya pun diresmikan pada hari ini, Kamis (11/4) dan sudah bisa digunakan.  Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, peresmian pangkalan bajaj ini sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap angkutan lingkungan. Operasionalnya tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 44/2019 tanggal 25 Januari 2019 Tentang Penetapan Lokasi Pangkalan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu atau Angkutan Lingkungan.  “Hal ini sekaligus meningkatkan terhadap pelayanan masyarakat khususnya pengguna transportasi bajaj,” kata Sigit, usai meresmikan pangkalan bajaj di Jalan Pasar Ikan, Kelurahan Penjaringan, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (11/4).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pangkalan-bajaj-ist-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Dari 18 lokasi pangkalan bajaj, baru lima lokasi yang siap beroperasi. Istimewa  Dijelaskannya, kelima titik pangkalan yang diresmikan hanyalah sebagai tahap awal. Ke depannya, akan ada 18 titik pangkalan yang diresmikan di Jakarta Utara. Titik lokasi dipilih berdasarkan tingginya peminat pengguna bajaj.  Ke lima titik pangkalan ini di antaranya, di Jalan Pasar Ikan, Penjaringan (Museum Bahari ); Komplek Pluit Indah, Penjaringan; Jalan Pasar Teluk Gong, Penjaringan; Jalan Pademangan III, Pademangan (Puskesmas Kecamatan); dan Jalan Sunter Kemayoran, Tanjung Priok (sunter Honda).  “Diharapkan dengan penetepan kelima lokasi pangkalan bajaj di Jakarta Utara dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada pengguna, serta meningkatkan ketertiban dengan tidak mengganggu lalu lintas sekitar,” jelasnya.  Sementara itu, Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara Benhard Hutajulu memastikan, setiap pangkalan bajaj akan dimonitor petugas agar tidak terjadi antrean lebih dari lima unit bajaj. Titik yang telah ditetapkan akan dievaluasi per-tiga bulan jika dirasa tidak efektif dalam pelaksanaannya.  “Di rambu sudah jelas antrean tidak lebih dari lima unit bajaj. Kalau melebihi kami gebah atau tilang,” tutupnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pangkalan-bajaj-ist-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Jakarta Utara Miliki Lima Pangkalan Bajaj Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/viral-tarif-parkir-tanah-abang-rp-25-ribu-dishub-itu-tidak-resmi_m_.jpg" alt="Viral foto karcis parkir dengan harga fantastis" width="100%">
<figcaption>Viral foto karcis parkir dengan harga fantastis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiket parkir dengan tarif yang fantastis yaitu sebesar Rp 25 ribu ditemukan tersebar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.&nbsp;Informasi&nbsp;mencuat&nbsp;&nbsp;setelah foto karcis parkir itu viral di media sosial. Melihat hal tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub)&nbsp;DKI&nbsp;Jakarta&nbsp;mengaku bahwa tarif pada karcis tersebut tidak logis dan tidak resmi. Sebab, semua telah tertuang dalam aturan tarif jasa layanan parkir. "Pasti tarif jasa layanan parkir diatur dengan Pergub 31 Tahun 2017.&nbsp;Tidak ada besaran tarif sebagaimana foto itu," tutur Plt Kepala Dishub DKI Jakarta Sigit Widjatmoko saat dikonfirmasi, Rabu (13/2). Sementara, Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat Harlem Simanjuntak pun mengungkap bahwa pengelolaan parkir di Tanah Abang tidak ada yang dikelola oleh UP Perparkiran DKI Jakarta. Harlem pun menegaskan karcis tersebut tidak resmi. "Untuk&nbsp;karcisnya tidak resmi.&nbsp;Untuk parkir di Tanah Abang info yang kami dapat saat ini tidak ada yang dikelola oleh Pemprov&nbsp;DKI dalam hal ini UP Perparkiran DKI Jakarta," tegasnya. Ia pun menyatakan bahwa belum tahu atas keabsahan dari karcis tersebut sebab pengelolaan parkir dikelola pihak swasta. "Kami tidak tahu persis datanya.&nbsp;Semua dikelola oleh pemilik gedung. Harus dilaporkan supaya bisa ditindaklanjuti," tandasnya. Sebelumnya, tersebar viral foto karcis parkir yang diunggah melalui Twitter oleh akun @sopirTakol. "Gila yaa parkiran Tanah Abang...mahal betulll gini doang struknya terima kasih Jakarta," tulis akun @sopirTakol.

Viral Tarif Parkir Tanah Abang Rp 25 Ribu, Dishub: Itu Tidak Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/4-bulan-kosong-fakta-minta-anies-segera-lelang-jabatan-kadishub-dki_m_.jpg" alt="Jabatan kepala dinas perhubungan DKI Jakarta kosong selama 4 bulan" width="100%">
<figcaption>Jabatan kepala dinas perhubungan DKI Jakarta kosong selama 4 bulan</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Posisi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta hingga saat ini masih kosong. Usai Andri Yansyah digeser, jabatan itu kini dipimpin oleh&nbsp;Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi ini pun mendapat sorotan dari pengamat transportasi. Pasalnya jabatan Kepala Dinas Perhubungan dinilai cukup strategis untuk mencari solusi maslah kemacetan di ibu kota. Terlebih Pemprov DKI Jakarta baru mendapat tanggungjawab menjadi leader bagi integrasi transportasi di Jabodetabek. Pengamat Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan menyatakan sejak 25 September 2018 posisi itu kosong.&nbsp;Pihaknya pun mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera melakukan lelang jabatan. "Memang perlu hati-hati menentukan pejabat yang tepat dan mumpuni untuk tugas sebagai Kadishub Jakarta. Tantangan yang berat," tutur Tigor dalam keterangannya, Kamis (18/1). Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11/2017 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dikatakan bahwa pengadaan pejabat tinggi pratama, dalam hal ini jabatan setingkat&nbsp; kepala dinas (kadis) dapat dilakukan secara&nbsp; seleksi terbuka. "Kadishub Jakarta sangat strategis karena dia harus juga membangun, bukan saja untuk transportasi Jakarta tetapi membantu kota sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi," jelasnya. Azas meminta&nbsp;Anies mencari Kadishub yang berkualitas yang punya kompetensi, pengetahuan dan&nbsp; pengalaman di bidang transportasi Jabodetabek secara baik. "Pak Anies bisa melakukan lelang jabatan Kadishub Jakarta. Melalui cara lelang jabatan ini pencarian dan pemilihan seorang Kadishub dapat dengan obyektif serta cepat dilakukan. Jadi mari segera gubernur jakarta membuka dan melakukan lelang jabatan kadishub Jakarta," tandasnya.

4 Bulan Kosong, Fakta Minta Anies Segera Lelang Jabatan Kadishub DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kembangkan-jak-lingko-dishub-tambah-30-trayek-baru_m_.jpg" alt="Dishub DKI tambah 30 trayek baru untuk Jak Lingko" width="100%">
<figcaption>Dishub DKI tambah 30 trayek baru untuk Jak Lingko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam menekan angka kemacetan, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI tengah merancang rencana integrasi Jak Lingko. Pada tahun ini direncanakan ada 30 trayek baru yang akan dikerjakan.  Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko menyatakan sebelumnya sudah ada 33 trayek. Itu berarti, Sigit berharap akan menyelesaikan 63 trayek Jak Lingko tahun ini.  "Jak Lingko sekarang sudah ada 33 trayek, tahun ini akan ada 33 trayek baru melanjutkan yang kemarin. Integrasi Transjakarta dengan MRT juga kami kerjakan," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (16/1).  Jakarta diketahui ditunjuk menjadi koordinator integrasi transportasi Jabodetabek, Sigit pun berpendapat semua tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan ada tahapan-tahapan yang perlu dibahas dengan pemerintah pusat.  "Kemarin dari Kemendagri juga sudah fasilitasi pertemuan berkaitan dengan berapa porsi belanja APBD di Jabodetabek terkait sektor transportasi atau perhubungan terus juga bicara masalah konsep DKI, tapi secara prinsip masih dibahas," terang Sigit.  Walau masih dalam pembahasan, Sigit mengaku terus membangun komunikasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) demi sinkronisasi dan implementasi di lapangan.  "Ini masih proses dan pembahasan jadi kami lihat aja hasil pembahasan prosesnya. Artinya kalau kita memberikan kesimpulan sekarang saya pikir biarkan proses itu berjalan," tandasnya.

Kembangkan Jak Lingko, Dishub Tambah 30 Trayek Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2-peserta-lelang-erp-mundur-dishub-dki-masih-on-schedule_m_.jpg" alt="Dua peserta lelang ERP mudur" width="100%">
<figcaption>Dua peserta lelang ERP mudur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia tender&nbsp;Electronic Road Pricing (ERP)&nbsp;tengah kebakaran jenggot. Pasalnya dua peserta lelang pengadaan sistem jalan berbayar itu diketahui mundur teratur dari proses tender yang sedang berlangsung. Melihat hal ini, Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan semua kembali kepada hak daripada peserta. Hal ini tentunya menjadi evaluasi bagi panitia pelaksana ERP. "Kami harus menghormati. Ini masih proses tender, semua pengumuman itu melalui layanan pengaduan secara elektronik. Biarkan panitia melaksanakan tugasnya, ini bagian evaluasi dari ERP," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (16/1). Walau dua peserta lelang mundur, Sigit tidak mau terburu-buru menyatakan penerapan ERP akan mundur juga. Sebab, ini semua dapat terpantau dari evaluasi di lapangan. Ia meminta semua pihak dapat melihat perkembangannya. "Saya juga nggak bisa ngomong dua itu mundur lalu ERP mundur juga, karena kami nanti lihatlah seperti apa, progresnya di sana. Yang pasti tender sedang berjalan, masih on schedule" terangnya. Untuk diketahui, peserta lelang proyek ERP di DKI Jakarta yaitu perusahaan asal Norwegia, Q-Free yang dikabarkan mundur pada Desember 2018 lalu.&nbsp; Begitupula dengan perusahaan asal Swedia, Kapsch TrafficCom sebelumnya juga telah mengundurkan diri dari tender ERP. Akibatnya, peserta lelang proyek tersebut tersisa satu, yakni PT Bali Towerindo Sentra Tbk.

2 Peserta Lelang ERP Mundur, Dishub DKI: Masih on Schedule

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ciptakan-tertib-lalu-lintas-dishub-bakal-tambah-rambu-ditigal-2019_m_.jpg" alt="Plt Kepala Dishub DKI Jakarta Sigit Widjatmoko" width="100%">
<figcaption>Plt Kepala Dishub DKI Jakarta Sigit Widjatmoko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam menekan angka kecelakaan di ibu kota, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menambah rambu digital di lima wilayah Jakarta. Sehingga, masyarakat dapat berlalu lintas dengan aman. Menurut Plt Kepala Dishub DKI Jakarta Sigit Widjatmoko, warga seperti abai terhadap rambu yang pasif. Sehingga memunculkan perilaku-perilaku pelanggaran seperti salah satunya menerobos lampu merah. "Sudah on progress ya, kami pasang penambahan rambu digital itu. Kami  sudah anggarkan 2019 dan sekarang masuk lelang mendahului untuk katalog baru daerah," tuturnya saat dihubungi, Selasa (1/1). Sigit optimis menariknya sebuah rambu di jalan, dapat mengubah perilaku buruk berlalu lintas para pengendara. Walaupun anggarannya cukup besar namun rambu ini diharapkan dapat memberikan informasi berguna lainnya. "Wah anggaran rambu digital sangat besar ya, puluhan miliar. Ya cuma sekarang kami ingin rambu tidak pasif tapi juga aktif dalam artian bisa memberikan informasi lain," jelas Sigit. Untuk membuat para pengendara disiplin, Sigit akan terus meng-update data kecelakaan pada rambu digital. Serta, untuk titik-titik diberlakukan ganjil genap juga akan diberikan rambu digital agar tidak ada alasan untuk melanggar.

Ciptakan Tertib Lalu Lintas, Dishub Bakal Tambah Rambu Digital 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dishub-klaim-uji-coba-saa-jalan-kh-wahid-hasyim-kurangi-kemacetan_m_.jpg" alt="Uji coba sistem satu arah di Jalan KH Wahid Hasyim diklaim kurangi kemacetan." width="100%">
<figcaption>Uji coba sistem satu arah di Jalan KH Wahid Hasyim diklaim kurangi kemacetan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Uji coba Sistem Satu Arah (SSA) Jalan KH Wahid Hasyim yang dilakukan sejak 8 Oktober berjalan lancar. Hal ini diakui oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang menjadi pelaksana sistem ini. Plt Kadishub DKI Sigit Wijatmoko melihat tahap pertama yang diberlakukan dari simpang Jalan Jaksa sampai simpang Jalan Agus Salim, hingga 22 Oktober 2018 yang lalu telah berhasil mengurangi kemacetan. &ldquo;Ya uji coba positif, kami bicara dari volume lalu lintas dan bicara keluhan warga, dari sekitar Sabang maupun Wahid Hasyim tidak ada keluhan. Kami lanjutkan ke Jalan Srikaya MNC, itu terus nyambung pada tahap awal,&rdquo; jelas Sigit di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/10). Seperti yang diketahui, untuk SSA tahap II akan diterapkan di Jalan Srikaya 1 dan 2 (sebelah rel KA) dari simpang Jalan Kebon Sirih sampai simpang KH Wahid Hasyim dan sebaliknya. Menurutnya, sebelum naik pada tahap II pihaknya akan mengadakan evaluasi, Rabu (24/10) esok. Lalu, Jalan KH Wahid Hasyim dari simpang Jalan Srikaya sampai simpang Cemara, arah timur ke barat. Jalan KH Wahid Hasyim dari simpang Cemara sampai simpang Jalan Jaksa, arah timur ke barat. &ldquo;Jadi untuk kelanjutannya, kami akan&nbsp;delivery&nbsp;dulu tahap satu, evaluasi kesiapannya. Lalu berlangsung tahap dua, sudah ada perencanaannya,&rdquo; jelas Sigit. Sigit menjelaskan akan menurunkan 20 petugas berjaga untuk efektivitas penerapan sistem ini. Alasan penerapannya tidak lain karena seringnya pelanggaran di kawasan tersebut, seperti misalnya, melawan arus lalu lintas. Ke&nbsp;depannya, Sigit menyarankan agar warga dapat beralih perlahan ke transportasi masal sebab kawasan yang dikenakan SSA telah terintegrasi dengan Transjakarta trayek Stasiun Gondangdia-Stasiun Tanah Abang. &ldquo;Nah&nbsp;sekarang penumpang 1.800 sampai 1.900 per hari. Ini juga nilai positif yang kami peroleh selama uji coba,&rdquo; tandasnya.

Dishub Klaim Uji Coba SAA Jalan KH Wahid Hasyim Kurangi Kemacetan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dinas perhubungan dki

Berita Terkini